cover
Contact Name
Syarfuni
Contact Email
ferdi@bbg.ac.id
Phone
+6285260528199
Journal Mail Official
ferdi@bbg.ac.id
Editorial Address
Jl. Serma Marjuki RT/RW 05/02 KP. 200 Kel Margajaya, Kec Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Cinta Nusantara
Published by Cv. Bunda Ratu
ISSN : -     EISSN : 30254469     DOI : 10.63754
CNJ (Cinta Nusantara Jurnal) is published by CV. Bunda Ratu with which is published 4 time in 1 year (September, November, February, May) and manuscripts published in the form of scientific papers related to multidisciplinary science: 1. Scientific research in the field of Education. 2. Scientific Research in the field of Psychology and counseling guidance. 3. Scientific research in the fields of Management, Accounting, Economics and Banking. 4. Scientific research in the field of Health and Medical Sciences. 5. Scientific research in the field of Computers, Information Technology, and software. 6. Scientific research in the field of Communication Science. 7. Theory studies of other multidisciplinary sciences
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 54 Documents
ANALISIS YURIDIS GUGATAN MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN TRADEMARK) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Study Kasus Putusan Perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022) Adel Chandra; Markoni; I Made Kanthika; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.28

Abstract

Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yaitu perlindungan diberikan setelah pendaftaran dan berasaskan first to file sehingga pemohon pertamalah yang berhak mendapatkan perlindungan. Merek SB milik SC telah terdaftar di Indonesia tahun 1995 untuk jasa gerai penjualan kopi. Fakta menarik, terdapat merek SC lain yang terdaftar tahun 1992 milik PT. STCC untuk jenis barang rokok. Adanya persamaan merek inilah, SC mengajukan gugatan pembatalan merek SC milik PT STCC. Penulis meneliti sengketa merek SC dengan sudut pandang proses pendaftaran merek sehingga diterima atau ditolak menurut ketentuan berlaku dan bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Penulis menganalisis ketentuan pendaftran merek menurut peraturan yang berlaku dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum atas sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan studi kasus serta data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. SC mengklaim jika SB adalah Merek Terkenal, dan PT STCC memiliki iktikad tidak baik. Perbedaan masa pendaftaran dan ketentuan UU yang berlaku saat kedua merek tersebut diajukan, menjadi pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan menjadi berbeda.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR ATAS GUGATAN BADAN HUKUM PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021) Sherry Arisanti; Markoni; Joko Widarto; I Made Kanthika
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.29

Abstract

Terdaftarnya merek PERADIN + LOGO atas nama Persatuan Advokat Indonesia ternyata menimbulkan sengketa. Perkumpulan Advokat Indonesia melakukan gugatan, mereka mendapatkan pengesahan nama badan hukum namun pendaftaran merek PERADIN + LOGO ditolak. Sebenarnya bagaimanakah ketentuan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas gugatan badan hukum pihak lain. Menjawab permasalahan tersebut, dilakukan analisis yuridis terhadap putusan MA Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang sengketa merek PERADIN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas gugatan badan hukum pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perudangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) serta pendekatan studi kasus (Judical Case Study) menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengadilan memutuskan sengketa ini berdasarkan undang-undang merek yang menganut sistem konstitutif dan prinsip first to file. Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek terdaftar.
THE INFLUENCE OF EMPLOYEE COMPENSATION, MOTIVATION AND LOYALTY AS INTERVENING VARIABLES ON PERFORMANCE ORGANIZATION IN CIBINONG CLASS B PRIVATE HOSPITAL Herda Febtri Ranti; Mohamad Reza Hilmy; Rina Anindita
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.30

Abstract

Employees tend to experience high work stress because most of their time is spent at work and with the same job. So that the greater the motivation possessed by individuals as employees can improve the performance of the organization itself. Among management theorists and practitioners, it has long been known that the problem of motivation is not an easy problem, both to understand it and to apply it. This study aims to test whether there is an effect of Compensation, Motivation, Loyalty and Organizational Performance of type B directors in Cibinong. The type of research used in this study is quantitative research. Data collection techniques in this study used survey methods, with closed questionnaires. The population in this study was taken 100 employees. The direct effect of compensation variable on organizational performance is 0.232 and the influence of motivational variable on organizational performance is 0.237. While the indirect role is the motivation variable on organizational performance through loyalty, which is 0.244. And the variable between compensation and organizational performance through loyalty is 0.251. So it can be concluded that the direct effect is still inferior when compared to the indirect effect, so that compensation and motivation influence on organizational performance more on the indirect effect.
PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK Tia Shabrina; Joko Widarto; Markoni; Nardiman
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.31

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang pertimbangan hukum hakim dan kriteria pemberian kewenangan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis permasalahan. Pertama, pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kedua, pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus yang bersumber dari putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusan Nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB, karena seorang ibu menutup akses ayah untuk berkomunikasi dengan anaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori keadilan dan teori tujuan hukum sebagai pisau analisa penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Rumusan masalah tesis ini akan mengkaji kriteria pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah menurut hukum positif dan hukum Islam dan pertimbangan majelis hakim yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan penguasaan anak ini memberikan kewenangan hak asuh tunggal kepada ayah, dimana seharusnya dalam hak asuh anak, putusan terbaik dengan mengutamakan kepentingan anak yaitu apabila hakim memutuskan untuk diberlakukannya pengasuhan bersama atas anak.
DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA Lidya Anggraeni; Joko Widarto; Markoni; Helvis
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.32

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta bersama yang seharusnya yaitu masing-masing suami dan istri memperoleh setengah bagian dari harta bersama namun dalam Putusan Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama didominasi oleh pihak istri.Dari latar belakang masalah tersebut penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dengan rumusan masalah) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Harta Bersama yang pembagiannya didominasi oleh pihak istri?Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori perjanjian, teori keadilan dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil pada penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaikan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara dengan mendasarkan kepada asas keadilan dan kepastian hukum, hakim membagi harta bersama tidak hanya berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tapi juga melihat dari sisi sosiologis para pihak sehingga menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama adalah ¼ bagian (25%) menjadi bagian Suami, sedangkan yang ¾ bagian (75%) menjadi bagian Istri. Kesimpulan dari penelitian ini majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yang perolehannya didominasi oleh pihak istri karena memperhatikan dengan sungguh-sungguh sisi sosiologis dan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian penulis menyarankan dalam mengambil keputusan majelis hakim selain berpegangan kepada hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam), majelis hakim juga mempertimbangkan sisi lain seperti sisi sosiologi para pihak dalam mengambil keputusan.
AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA Gistia Helty; Joko Widarto; Markoni; I Made Kantikha
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum hak asuh dan perwalian anak karena orang tua meninggal dunia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deksriptif analisis dengan mengkaji pasal terkait dan menganalisis akibat hukum yang timbul. Putusan hakim jika dianalisis menggunakan teori maqashid al-syariah, teori keadilan dan teori kepastian hukum tidak terdapat nilai keseimbangan antara hak materiil anak dan kewajiban wali didalam putusan. Dan akibat hukum yang timbul jika wali menyalahgunakan tanggung jawab terhadap anak dan hartanya dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak kedalam penetapan perwalian agar harta peninggalan orang tua untuk si anak dapat terjaga dengan aman dan mewajibkan kepada wali dalam penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.
AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO BEKASI NO S.TAP/38/IV/2021 /RESTO BKS TERTANGGAL 6 APRIL 2021 BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG NOMOR 2/ Sukarman; Helvis; Markoni; Malemna Sura Anabertha Sembiring
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.34

Abstract

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah terhadap surat SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bekasi dilanjutkannya kembali pemeriksaannya perkara berdasarkan hasil putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cikarang Dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. kesimpulannya Akibat hukum dari dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yaitu penyidik Nomor B/38/IV/2021 /Restro Bks tertanggal 6 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr adalah perkara tersebut dibuka dan dilanjutkan kembali penyidikannya demi kepentingan dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara melalui permohonan ke Pengadilan Negeri.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng) Mellisa Agustina Sinaga; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.35

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban asusila. Hasil penelitiannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban melalui Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam penyelesaian terjadinya perkara tindak pidana asusila terhadap anak korban belum sepenuhnya menerapkan keadilan restorasi hal tersebut karena syarat dapat diterapkannya restorative justice tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI Budi Setiawan; Markoni
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.36

Abstract

Industri konstruksi membutuhkan perjanjian yang kuat untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak terlibat. Namun, kompleksitas hukum dan peraturan sering menjadi tantangan, terutama karena ketidakseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, KUH Perdata, Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017, dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 menjadi panduan utama dalam mengatur perjanjian konstruksi. Perjanjian konstruksi sering kali berhadapan dengan risiko hukum kompleks, yang memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum dalam perjanjian konstruksi dan cara penyelesaian sengketa, dengan harapan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban serta ketentuan yang relevan. Pemahaman terhadap kerangka hukum yang relevan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum, terutama terkait perjanjian konstruksi, dengan menerapkan teori-teori hukum yang terbentuk dari hubungan antarpihak. Kesepakatan yang adil dan seimbang dalam perjanjian konstruksi menjadi kunci penting dalam memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi semua pihak, dengan penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi dasar untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.
THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CLIMATE, EFFECTIVE COMMUNICATION, AND COMPENSATION ON NURSE PERFORMANCE AT RS. SENTRAL MEDIKA KARAWANG Ferry Victor; Muhammad Fachruddin Arrozi; Rokiah Kusumapradja
Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 02 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.40

Abstract

Quality nursing care has a direct impact on hospital performance, one of which is influenced by the performance of nurses. Nurse performance is essentially the result of a nurse's work over a specific period based on predetermined and agreed-upon standards, targets, or criteria. This research uses a quantitative approach with a causal research design using Multiple Regression Analysis with the assistance of SPSS. The sample in this study consisted of 50 nursing staff working in all service units of RS Sentral Medika Karawang. The research instrument used a questionnaire and was measured using a Likert scale. Research Results: There is a significant influence of organizational climate, effective communication, and compensation on performance at RS Sentral Medika Karawang (f count > f table (216.013>2.794) and significance (p-value) 0.000<0.05). Implications and Suggestions: There is a need to create and improve the Good Hospital Good Governance system, interprofessional profession correlation or interprofessional collaboration system, and meritocracy system in compensation delivery to improve motivation and employee performance, thereby enhancing the quality and efficiency of RS Sentral Medika Karawang activities. Keywords: Organization Climate, Effective Communication, Compensation, Performance, Nurse