cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edwin Nurdiansyah
Contact Email
edwin@unsri.ac.id
Phone
+6285268434738
Journal Mail Official
jbti@unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Palembang-Prabumulih, Km. 32 Indralaya, Kab. Ogan Ilir.
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 23557265     EISSN : 26146134     DOI : https://doi.org/10.36706/jbti.v11i02.4
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The scope of the study in this journal are: Approaches, Strategies, Models and Evaluation of Pancasila & Citizenship Education Media and Learning Resources for Pancasila & Citizenship Education Pancasila & Citizenship Education Policy and Curriculum Value/Moral/Character Education Social and Political Education Legal Education (National and International)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 105 Documents
 7   8   9   10   11 
PERANAN KREATIVITAS DALAM BELAJAR UNTUK MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN NILAI NILAI PANCASILA TRISNO, BAMBANG; Neviyarni S; Afdal
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v13i1.239

Abstract

Kreativitas merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran yang tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir inovatif, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai moral dan sosial, termasuk kesadaran hukum serta nilai-nilai Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk memahami konsep kreativitas dalam pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter warga negara yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab. Melalui metode studi kepustakaan, artikel ini menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan kreativitas, pendidikan, dan nilai-nilai kebangsaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi wahana efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, tanggung jawab, keadilan, dan kemanusiaan. Pendidik berperan penting dalam mengintegrasikan pembelajaran kreatif berbasis nilai-nilai Pancasila, menggunakan metode kontekstual dan kolaboratif, serta menciptakan lingkungan belajar yang demokratis. Dengan demikian, kreativitas tidak hanya melahirkan ide-ide baru, tetapi juga memperkuat karakter kebangsaan peserta didik sebagai warga negara yang berkeadaban hukum.   Creativity is an essential aspect of the learning process that not only enhances innovative thinking skills but also serves as a medium for internalizing moral and social values, including legal awareness and the principles of Pancasila. This article aims to understand the concept of creativity in learning that focuses on developing intelligent, ethical, and responsible citizens. Using a library research method, this study reviews various literatures related to creativity, education, and national values. The findings indicate that creativity can be an effective means to foster legal awareness and the values of Pancasila such as cooperation, responsibility, justice, and humanity. Educators play a vital role in integrating creative learning based on Pancasila values by applying contextual and collaborative methods and by creating a democratic learning environment. Therefore, creativity not only produces new ideas but also strengthens students’ national character as law-abiding and civilized citizens.
self-control SELF-CONTROL TERHADAP RENDAHNYA AUTONOMY MAHASISWA PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) UNIVERSITAS SRIWIJAYA DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Anisa Dwi Nurizkika; Camellia
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v13i1.247

Abstract

Meningkatnya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam mengendalikan diri serta mengambil keputusan secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara self-control dan rendahnya autonomy mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Sriwijaya dalam penggunaan media sosial. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode korelasaional. Sebanyak 139 mahasiswa yang dilibatkan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik simple random sampling. pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner self-control dan autonomy yang telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Data dikumpulkan melalui angket menggunakan skala Likert, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi serta uji korelasi Product Moment Pearson untuk melihat hubungan antarvariabel. Hasil analisis juga mengungkap adanya hubungan negatif antara self-control dan rendahnya autonomy mahasiswa, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi self-control yang dimiliki mahasiswa, semakin rendah tingkat keterbatasan autonomy yang dialami. Temuan ini menegaskan peran penting self-control dalam meminimalkan rendahnya kemandirian mahasiswa dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penguatan self-control dipandang perlu sebagai upaya untuk meningkatkan autonomy mahasiswa PPKn Universitas Sriwijaya di tengah perkembangan era digital.   The increasing intensity of social media use among students can have an impact on their ability to control themselves and make independent decisions. This study aims to analyze the relationship between self-control and low autonomy among students of Pancasila and Civic Education (PPKn) at Sriwijaya University in their use of social media. The study was conducted using a quantitative approach with a correlational method. A total of 139 students were involved as research samples using simple random sampling techniques. Data collection was carried out through self-control and autonomy questionnaires that had met validity and reliability tests. Data were collected through questionnaires using a Likert scale, supported by observation and documentation, as well as Pearson's Product Moment correlation test to see the relationship between variables. The results of the analysis also revealed a negative relationship between self-control and low autonomy among students, indicating that the higher the self-control possessed by students, the lower the level of autonomy limitations experienced. These findings confirm the important role of self-control in minimizing low independence among students in the use of social media. Therefore, strengthening self-control is considered necessary as an effort to increase the autonomy of Civic Education students at Sriwijaya University amid the development of the digital era.
Efektivitas Penerapan Deep Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa di SMP Islam Az-zahrah 2 Palembang Patricia, Putri; Chotimah, Umi
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v13i1.249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan pendekatan Deep Learning dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap peningkatan kemampuan Higher Order Thinking Skills (HOTS) siswa SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi experimental tipe Nonequivalent Control Group Design. Sampel penelitian berjumlah 50 siswa kelas VIII yang terbagi ke dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes pre-test dan post-test berbasis HOTS. Data dianalisis menggunakan uji Independent Samples T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata post-test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol dengan nilai signifikansi < .05. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Deep Learning efektif dalam meningkatkan kemampuan HOTS siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.   This study aims to determine the effectiveness of the Deep Learning approach in Civic Education learning on improving students’ Higher Order Thinking Skills (HOTS) at SMP Islam Az-Zahrah 2 Palembang. This study employed a quantitative approach using a quasi-experimental Nonequivalent Control Group Design. The sample consisted of 50 eighth-grade students divided into an experimental class and a control class. Data were collected through HOTS-based pre-test and post-test instruments and analyzed using the Independent Samples T-Test. The results showed that the experimental class achieved a higher post-test mean score than the control class with a significance value of < .05. These findings indicate that the Deep Learning approach is effective in improving students’ HOTS in Civic Education learning.
The PANCASILA IS INJURED: A CRITICISM OF THE STATE'S FAILURE TO GUARANTEE THE RIGHT TO LIFE OF ITS CITIZENS Maulia, Siti Tiara; Thaufan Abiyuna; Obby Taufik Hidayat
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v13i1.260

Abstract

Hak hidup merupakan hak asasi paling fundamental yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak lainnya. Dalam konteks Negara Indonesia, jaminan hak hidup memiliki dasar normatif kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, berbagai fenomena sosial menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjamin hak hidup warga negaranya secara substantif. Tulisan ini menunjukkan adanya paradoks antara komitmen normatif konstitusi dan realitas empirik kesejahteraan warga. Negara yang secara konstitusional berkewajiban menjamin hak hidup dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta kritik kekerasan struktural memperlihatkan bahwa problem sosial bukan hanya sekedear persoalan ekonomi, melainkan persoalan etika kekuasaan dan kegagalan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan struktural, ketidakmerataan layanan dasar, dan lemahnya perlindungan sosial mencerminkan jarak antara nilai normatif Pancasila dan praksis kebijakan negara. Artikel ini menegaskan bahwa ketika negara gagal menjamin hak hidup secara adil dan setara, maka Pancasila sebagai dasar ideologis tidaklah gagal namun kegagalan ini disebabkan oleh negara yang secara praksis tidak mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila atau disebut sebagai Delegitimasi Praksis.   The right to life is the most fundamental human right and a prerequisite for the fulfillment of other rights. In the context of the Indonesian State, the guarantee of the right to life has a strong normative basis in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, various social phenomena indicate the failure of the state to guarantee the right to life of its citizens substantively. This paper shows the paradox between the normative commitment of the constitution and the empirical reality of citizen welfare. The state, which is constitutionally obliged to guarantee the right to life and social welfare, has not been fully able to provide distributive justice. This study uses a qualitative descriptive-analytical approach with literature study techniques, policy document analysis, and criticism of structural violence, showing that social problems are not merely economic issues, but also issues of the ethics of power and the failure to implement the values ​​of Pancasila. The results of the study indicate that structural inequality, inequality in basic services, and weak social protection reflect the distance between the normative values ​​of Pancasila and the practice of state policy. This article emphasizes that when the state fails to guarantee the right to live fairly and equally, then Pancasila as an ideological basis does not fail, but this failure is caused by the state being practically unable to actualize the values ​​of Pancasila or we can say that is a Practical Delegitimization.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: ANTARA REGULASI, IMPLEMENTASI, DAN PEMBENTUKAN CIVIC COMPETENCE Alfansyur, Andarusni; Fathur Rokhman; Eko Handoyo; Nina Oktarina; Mariyani
Bhineka Tunggal Ika Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Publisher : Universitas Sriwijaya in Collaboration with AP3Kni (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia/Indonesia Association Profession of Pancasila and Civic Education)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v13i1.271

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis koherensi kebijakan pendidikan menengah di Indonesia dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya pada hubungan antara regulasi, implementasi, dan pembentukan civic competence. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis dokumen terhadap 15 dokumen kebijakan utama periode 2003–2025, serta didukung hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis secara tematik dan disajikan melalui matriks analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan menengah secara normatif telah mengarah pada penguatan nilai, karakter, dan kompetensi peserta didik. Namun, implementasinya masih menunjukkan variasi akibat perbedaan kapasitas satuan pendidikan, kesiapan sumber daya, dan dinamika perubahan kebijakan. Kondisi ini berdampak pada belum seimbangnya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewargaan. Penelitian ini menegaskan bahwa koherensi kebijakan memerlukan keselarasan regulasi, penguatan implementasi, serta sistem evaluasi yang mampu mendukung pembentukan warga negara yang kompeten dan berkarakter.   This study analyzes the coherence of secondary education policy in Indonesia from a Civic Education perspective, focusing on the relationship between regulation, implementation, and the development of civic competence. This research employed a qualitative approach with document analysis of 15 key policy documents from 2003 to 2025, supported by previous studies. The data were analyzed thematically and presented through a policy analysis matrix. The findings show that secondary education policies have normatively supported the strengthening of values, character, and student competencies. However, implementation still varies due to differences in school capacity, resource readiness, and rapid policy changes. This condition affects the balanced development of civic knowledge, civic skills, and civic dispositions. The study concludes that policy coherence requires regulatory alignment, stronger implementation capacity, and an evaluation system that supports the formation of competent and responsible citizens.

Page 11 of 11 | Total Record : 105

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN