cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 690 Documents
 59   60   61   62   63 
Peran Tokoh Agama Islam dalam Dinamika Politik Lokal di Riau Fitra Khaz; Ferdiansyah Syahputra; Muhammad Faiza; Hendri Kasuma; M Zaqilman; Jamal Muhammad
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3613

Abstract

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat religius, di mana terdapat hubungan erat antara agama dan politik, terutama di tingkat lokal. Di Provinsi Riau, tokoh agama Islam memiliki posisi sosial yang strategis dan berpengaruh dalam membentuk opini publik serta preferensi politik masyarakat. Mengingat tingkat religiositas yang tinggi di wilayah ini, keterlibatan tokoh agama dalam politik lokal menjadi fenomena yang tak terpisahkan dari proses pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Akan tetapi, peran tokoh agama Islam dalam politik praktis membawa berbagai implikasi, termasuk legitimasi politik dan potensi polarisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran tokoh agama Islam dalam dinamika politik lokal di Riau, serta menganalisis pengaruh dan tantangan yang muncul dari keterlibatan mereka. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder dari literatur, media massa, dan dokumen terkait. Dalam penelitian ini, tokoh agama Islam dipandang sebagai aktor sosial yang berfungsi sebagai pemimpin spiritual, sumber legitimasi moral, dan mediator antara kepentingan politik dan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan elektabilitas calon, membangun kesadaran politik masyarakat, serta meredam konflik sosial. Kendati demikian, keterlibatan dalam politik juga dapat menimbulkan polarisasi dan menurunkan kepercayaan sebagian jamaah. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijaksana dan pembatasan peran yang proporsional agar kontribusi tokoh agama Islam dapat memperkuat demokrasi lokal tanpa mengganggu kohesi sosial.
Pengelolaan Potensi Konflik Kepentingan antara Ruang Redaksi Katadata dan Unit Bisnis Katadata Insight Center Rahmita Adinda Rizky; Nunik Maharani; Ika Merdekawati Kusmayadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3618

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengelolaan potensi konflik kepentingan antara ruang redaksi Katadata dan unit bisnis Katadata Insight Center (KIC) sebagai unit riset berbasi data. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, analisis dokumen internal, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi konflik kepentingan muncul dalam bentuk permintaan eksposur klien, keberatan terhadap pemberitaan. serta tekanan terhadap penyesuaian hasil riset. Katadata mengelola potensi konflik kepentingan melalui pemisahan fungsi editorial dan komersial, sentralisasi pengambilan keputusan pada level pimpinan, penerapan sistem verifikasi berlapis, serta penggunaan kontrak kerja sebagai batas etis dalam praktik riset KIC. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam media digital berbasis data tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola secara sistematis untuk menjaga kredibilitas jurnalistik dan keberlanjutan bisnis media.
Kerjasama Indonesia–Jepang dalam Transfer Pengetahuan Manajemen Air Limbah melalui Sister City Bandung–Kawasaki Tiara Witaloka; Gunawan Undang
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama Indonesia–Jepang dalam transfer pengetahuan manajemen air limbah melalui skema sister city antara Kota Bandung dan Kota Kawasaki. Analisis difokuskan pada mekanisme transfer pengetahuan, bentuk program kerjasama, pengaturan kelembagaan, serta tantangan implementasi di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Informan kunci penelitian meliputi aparatur Pemerintah Kota Bandung yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kerjasama, yang dilengkapi dengan telaah terhadap perjanjian kerjasama, dokumen kebijakan, dan laporan program terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama sister city Bandung–Kawasaki berfungsi sebagai instrumen paradiplomasi dalam kerangka diplomasi lingkungan yang berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah perkotaan di Kota Bandung. Transfer pengetahuan dilakukan melalui pelatihan teknis, lokakarya, kunjungan studi, dan pendampingan ahli, yang mendorong adopsi praktik pengelolaan air limbah dan pendekatan regulasi yang lebih terintegrasi. Namun demikian, efektivitas kerjasama masih dibatasi oleh perbedaan sistem kelembagaan, kompleksitas koordinasi lintas instansi, keterbatasan sumber daya anggaran, ketimpangan adaptasi teknologi, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan kerjasama sister city dalam pengelolaan lingkungan memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan, adaptasi teknologi yang sensitif terhadap konteks lokal, serta perluasan keterlibatan publik. Temuan ini menegaskan peran strategis pemerintah daerah sebagai aktor subnasional dalam diplomasi lingkungan serta pentingnya kerjasama antar kota lintas negara dalam mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan peningkatan tata kelola lingkungan di negara berkembang.
Peran Civil Society dalam Mengawal Transparansi Kebijakan Publik di Indonesia Fitra Hadi Khaz; Rachmania Jusri; Aulia Soraya; Adila Pratiwi; Najwa Ramadhani Chandra
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3623

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran civil society dalam mengawal transparansi kebijakan publik di Indonesia dengan studi kasus pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi, dan wawancara terbatas dengan perwakilan masyarakat sipil. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka teori peran masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civil society berperan sebagai pengawas kebijakan publik melalui kegiatan advokasi, penyampaian masukan kepada pembuat kebijakan, pemantauan proses legislasi, serta edukasi dan kampanye publik. Dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, peran tersebut diarahkan untuk mendorong keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan aset hasil tindak pidana, dan perluasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Namun, efektivitas peran civil society masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses terhadap dokumen kebijakan, minimnya ruang partisipasi publik yang bersifat substantif, serta dominannya proses legislasi yang berlangsung secara tertutup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa civil society memiliki peran strategis dalam memperkuat transparansi kebijakan publik, namun optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan berupa keterbukaan informasi, mekanisme partisipasi yang inklusif, serta sinergi yang lebih seimbang antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Distribusi Kekuasaan di Lingkungan Anggota Dewan: Analisis Kajian Literatur Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Politik Umi Atin Nuraeni; Tika Ayu Pratiwi; Mohammad Afrizal; Windra Zaenal Sidiq; Didik Tri Setiyoko
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3628

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kekuasaan terdistribusi di lingkungan anggota dewan dan bagaimana distribusi tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kajian dilakukan melalui analisis literatur dari berbagai penelitian dan buku terbaru terkait dinamika kekuasaan, politik, kepemimpinan kolegial, dan peran kelompok pengaruh. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan tidak pernah sepenuhnya merata. Faktor yang membentuknya meliputi posisi formal, jaringan politik, kepemimpinan, serta kemampuan anggota membangun pengaruh. Dalam proses keputusan politik, kekuasaan berperan melalui tiga mekanisme: membentuk agenda, menegosiasikan kepentingan, dan membangun koalisi. Literatur juga menekankan pentingnya etika politik dan tanggung jawab sosial agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa distribusi kekuasaan di lembaga legislatif merupakan hasil interaksi antara struktur formal dan dinamika informal, yang bersama-sama menentukan kualitas keputusan politik.
Pemberlakuan Living Law Dalam Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru: Studi Komparatif Subianta Mandala; KMS Herman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3629

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis pelaksanaan living law berdasarkan Undang-Undang Darurat dan memproyeksikan prospek penerapannya setelah berlakunya KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia telah menerapkan hukum pidana adat dalam perkara-perkara tertentu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, meskipun jumlah penerapannya masih terbatas. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan living law dalam KUHP baru memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, baik dari segi perumusan pengertian, batasan, maupun persyaratan penerapannya, serta adanya perintah pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum pidana adat dengan asas legalitas dan kepastian hukum, sehingga memberikan optimisme terhadap peningkatan penerapan hukum pidana adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang.
Psychoeducation Improves Self Esteem in Early Adult Victims of Dating Violence Halimatus Sa'ida; Djudiyah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3643

Abstract

This study aims to determine the effect of psychoeducation on increasing self-esteem in young adult women who are victims of dating violence. The study used a quantitative approach with a quasi-experimental one-group pretest-posttest design. The study subjects were 10 young adult women who had experienced or were experiencing dating violence. Data were analyzed using a Paired Sample t-Test. The results showed that there was a difference in self-esteem before and after psychoeducation (t = -0.997) (p = 0.345). The mean post-test (Mean = 6.50) was higher than the mean post-test (Mean = -5.60). Thus, psychoeducation can increase self-esteem.  The conclusion of this study is that it has a positive impact on improving self-esteem in young adult female victims of dating violence. Changes in scores indicate that psychoeducation is beneficial as an initial step in recovery, but further interventions with longer duration and intensity are needed for optimal results.
Proses Penerimaan Diri pada Perempuan dengan HIV/AIDS dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Wikayatuddini; Risydah Fadillah; Suaidah Lubis; Anggita Oktavely; Anggi Damanik; Dinda; Fernando Sitorus; Herna Sinaga; Mia Tarihoran; Naomi Panjaitan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penerimaan diri pada wanita dengan HIV/AIDS serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dan dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap partisipan wanita dengan HIV/AIDS yang menjalani terapi antiretroviral (ARV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerimaan diri berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu fase syok dan ketakutan ekstrem setelah diagnosis, pengalaman stigma dan penolakan dari lingkungan sosial maupun keluarga, munculnya titik balik melalui dukungan konselor Voluntary Counseling and Testing (VCT) dan orang terdekat, hingga tahap penerimaan diri yang lebih stabil. Penerimaan diri tersebut mendorong kepatuhan terhadap pengobatan ARV, perubahan gaya hidup yang lebih sehat, serta peningkatan tanggung jawab terhadap keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa dukungan sosial, khususnya dari tenaga kesehatan dan keluarga, merupakan faktor kunci dalam mempercepat proses penerimaan diri dan meningkatkan kualitas hidup wanita dengan HIV/AIDS.
Achievement of Strategic Plan Targets and Their Implications for Program Performance: an Evaluative Study of The Regional Office of The Ministry of Religious Affairs In Bengkulu Province Muhamad Pratama
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3649

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the achievement of Strategic Plan (Renstra) targets and program performance at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province in 2024. The background of this study is rooted in the importance of evaluating the effectiveness of the implementation of the 2020–2024 Strategic Plan in improving results-based public institutional performance. This study employs a quantitative descriptive approach using secondary data obtained from the Performance Reporting and Accountability Information System (SIPKA) of the Ministry of Religious Affairs. The analyzed data consist of the 2024 Performance Report, covering 48 activity targets and 118 performance indicators. Data were collected through documentation study, while data analysis was conducted using descriptive statistics and simple linear regression with the assistance of IBM SPSS version 26. The results indicate that the average performance achievement reached 119.9%, with a performance quality index of 99.69%, demonstrating that the implementation of programs at the Bengkulu Regional Office of the Ministry of Religious Affairs exceeded the established strategic targets. Regression analysis reveals a positive and significant effect of Strategic Plan target achievement on program performance, with a correlation coefficient (r) of 0.93 and a coefficient of determination (R²) of 0.86. This implies that 86% of the variation in program performance is explained by the level of Strategic Plan target achievement. The study concludes that the achievement of the Strategic Plan significantly contributes to the improvement of program performance and underscores the importance of data-based reporting systems such as SIPKA in strengthening public accountability and transparency. Practically, these findings provide a foundation for strengthening data-driven strategic planning policies in the formulation of the Ministry of Religious Affairs’ Strategic Plan for the subsequent period.
Budaya Inovasi yang Dipaksakan: Kritik atas Lomba Inovasi Pelayanan Publik Mulyadi; Aldri Frinaldi; Angga Putra Tri Rezeki
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3655

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis praktik lomba inovasi pelayanan publik dan implikasinya terhadap pembentukan budaya inovasi dalam organisasi sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative review dengan menelaah literatur internasional yang relevan mengenai inovasi sektor publik, budaya organisasi, dan mekanisme kompetisi dalam reformasi birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa orientasi berlebihan pada indikator kinerja, pemeringkatan, dan tuntutan institusional dalam lomba inovasi berpotensi menggeser inovasi dari proses pembelajaran organisasi menjadi artefak simbolik yang bersifat administratif. Praktik tersebut cenderung melemahkan motivasi intrinsik aparatur, membatasi kolaborasi lintas aktor, serta menghambat keberlanjutan inovasi dan transformasi birokrasi. Artikel ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan inovasi pelayanan publik dari pendekatan kompetitif menuju pendekatan yang menekankan penciptaan nilai publik, pembelajaran organisasi yang berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama penguatan budaya inovasi di sektor publik

Page 61 of 69 | Total Record : 690

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue