cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deo Renaldi Saputra
Contact Email
admin@edukastra.com
Phone
+6285709683865
Journal Mail Official
admin@edukastra.com
Editorial Address
Provinsi Aceh, Dusun Hasanah, Kelurahan/Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kode Pos: 24475.
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Published by CV. Edukastra Mandiri
ISSN : -     EISSN : 31103898     DOI : 10.66749
Core Subject :
Studia: Journal of Humanities and Education Studies is a peer-reviewed, open-access academic journal committed to publishing high-quality scholarly works in the fields of humanities and education. The journal offers a reputable platform for academics, researchers, practitioners, and students to share original research, theoretical insights, and practical approaches that contribute to the advancement of knowledge and improvement of educational practices. Published quarterly in February, May, August, and November by CV Edukastra Mandiri, Studia embraces a broad scope covering philosophy, history, literature, language and linguistics, cultural studies, ethics, religious studies, curriculum development, learning methodologies, educational policy, teacher training, and classroom practices. The journal follows a rigorous double-blind peer-review process to ensure academic integrity, originality, and methodological rigor. It operates under a full no-fee policy, meaning authors incur no charges at any stage of the publication process, thereby fostering equitable access to publishing opportunities for scholars worldwide. Studia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0), encouraging the free dissemination and adaptation of its published works with proper attribution. Our mission is to promote academic excellence, encourage intellectual exploration, and strengthen the role of humanities and education in addressing social and cultural challenges on both national and global levels.
Arjuna Subject : -
Articles 106 Documents
 1   2   3   4   5 
Keabsahan Akta Notaris Digital Melalui Video Conference Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi Shevanna Putri Cantiqa
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam praktik kenotariatan, khususnya melalui pemanfaatan video conference dalam pembuatan akta notaris digital. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan akta yang tidak lagi sepenuhnya berlangsung melalui pertemuan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta notaris digital, mengkaji keabsahannya dalam perspektif hukum positif, serta menelaah implikasi hukum dan kebutuhan penguatan regulasi terhadap praktik cyber notary di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris digital memperoleh pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam rezim Undang-Undang Jabatan Notaris. Keabsahan akta melalui video conference sangat bergantung pada terpenuhinya syarat autentikasi, verifikasi identitas, serta keandalan sistem elektronik. Praktik peradilan mulai menunjukkan penerimaan terhadap akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai cyber notary menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi yang komprehensif agar praktik akta notaris digital dapat terlaksana secara legal, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Integrasi Dan Interkoneksi Ilmu Keislaman: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Ikhwan Al Hafiz; Efendi; Muhammad Zalnur
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 1 (2025): August: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini membahas integrasi dan interkoneksi ilmu keislaman dalam perspektif filsafat ilmu sebagai respon terhadap fragmentasi pengetahuan yang masih kuat dalam dunia pendidikan dan pengembangan keilmuan Islam. Pola dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum telah melahirkan ketegangan epistemologis yang berdampak pada rendahnya daya respons keilmuan terhadap persoalan sosial, moral, dan kemanusiaan. Melalui pendekatan filsafat ilmu, penelitian ini menelaah konsep integrasi-interkoneksi sebagai kerangka yang mempertemukan wahyu, akal, dan realitas dalam satu kesatuan struktur pengetahuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi ilmu berfungsi sebagai jembatan dialogis antara tradisi keislaman dan sains modern, sekaligus memperkuat dimensi etik, spiritual, dan sosial dalam praksis keilmuan. Implementasi integrasi-interkoneksi dalam pendidikan tinggi Islam mendorong lahirnya riset interdisipliner yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Integrasi ilmu juga berperan dalam membentuk karakter ilmuwan yang tidak terjebak pada netralitas nilai, tetapi memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi dan interkoneksi ilmu keislaman merupakan landasan strategis dalam membangun keilmuan Islam yang utuh, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Reformulasi Unsur Kesengajaan dalam Delik Pembunuhan Berencana: Analisis Komparatif Pasal 340 KUHP Lama Jo. Pasal 459 KUHP Baru pada Kasus Ferdy Sambo Rhema Rosa Purnama Esther Manurung
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji reformulasi unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan berencana melalui perbandingan antara Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Pasal 459 KUHP baru, dengan fokus analisis pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 dalam perkara Ferdy Sambo. Rumusan KUHP lama menempatkan unsur perencanaan sebagai elemen yang berdiri relatif terpisah dari kehendak, sedangkan KUHP baru mengintegrasikannya ke dalam struktur kesengajaan yang memerlukan pembacaan lebih menyeluruh terhadap kendali pelaku atas jalannya peristiwa. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk mempertegas batasan konsep kesengajaan berencana agar selaras dengan perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana dan kebutuhan sistem hukum modern. Analisis terhadap perkara Ferdy Sambo memberi gambaran konkret mengenai bagaimana rekonstruksi unsur kesengajaan dapat memengaruhi penilaian terhadap rangkaian tindakan yang dirancang sehingga menghasilkan akibat yang dikehendaki. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketentuan baru dalam Pasal 459 KUHP memberikan landasan normatif yang lebih konsisten dalam membedakan kesengajaan biasa dan kesengajaan berencana, sekaligus tetap mempertahankan tingkat keseriusan pidana bagi pelaku. Reformulasi ini memperlihatkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih terstruktur, proporsional, dan responsif terhadap dinamika praktik peradilan.
Perempuan Dan Kepemimpinan : Dari Rumah Ke Publik Lewat Kisah Ojol Di Sawojajar, Kota Malang Ikeciene Violia Haudi
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transportasi berbasis aplikasi telah membuka ruang kerja baru bagi perempuan di sektor informal, termasuk sebagai pengemudi ojek online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perempuan pengemudi ojek online di Sawojajar Kota Malang membangun kepemimpinan dari ruang domestik menuju ruang publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengemudi ojek online menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, sekaligus menjadi pengambil keputusan dalam ekonomi keluarga. Kepemimpinan perempuan tercermin dalam kemampuan mengelola waktu, ketahanan mental, strategi kerja, serta relasi sosial yang dibangun di ruang publik. Tantangan yang dihadapi meliputi stigma sosial, diskriminasi gender, risiko kerja, dan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender. Peran teknologi digital memberikan fleksibilitas kerja dan memperkuat kemandirian perempuan, sementara dukungan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang berkontribusi dalam penguatan kapasitas, perlindungan, dan ruang aspirasi perempuan ojol. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya tumbuh dalam struktur formal, tetapi juga berkembang melalui pengalaman hidup di sektor informal, bergerak secara dinamis dari rumah menuju ruang publik.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Body Shaming Di Media Sosial Vanessa Kezia Kamuh; Reynold Simandjuntak; Marven A Kasenda
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada pengaturan normatif, praktik penegakan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan body shaming memenuhi unsur delik penghinaan baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian, identifikasi pelaku, serta perbedaan penafsiran aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan struktural, psikologis, dan rendahnya tingkat pelaporan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penegak hukum di bidang siber, konsistensi penafsiran hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dengan layanan pemulihan psikologis. Dengan penguatan tersebut, hukum pidana diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta daya cegah yang efektif terhadap praktik body shaming di ruang digital. Implikasi penelitian ini diarahkan pada perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga agar perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku dapat berjalan secara berimbang dan berkelanjutan. Bagi dunia akademik, temuan ini memperkaya kajian hukum pidana siber.
Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan di Bawah Tangan Untuk Pembatalan Akta Jual Beli Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Muhammad Galih Sampurno; Alfiyan Rahmat Dani Utomo; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Rayi Kharisma Rajib
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Surat pernyataan di bawah tangan sering digunakan oleh para pihak sebagai dasar pembatalan perjanjian, termasuk akta jual beli yang bersifat autentik. Permasalahan muncul ketika surat pernyataan tersebut dihadapkan dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat pernyataan di bawah tangan serta implikasi yuridisnya terhadap pembatalan akta jual beli autentik dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat pernyataan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena daya ikatnya sangat bergantung pada pengakuan para pihak dan dukungan alat bukti lain. Surat pernyataan tidak dapat secara langsung membatalkan akta jual beli autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang. Pembatalan akta hanya dapat dilakukan melalui akta autentik baru atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Implikasi yuridis dari penggunaan surat pernyataan dalam pembatalan akta jual beli menegaskan bahwa kepastian hukum dan perlindungan terhadap akta autentik tetap menjadi prinsip utama dalam sistem hukum perdata Indonesia.
Kontrak Elektronik dalam Bisnis Online: Kajian terhadap Bentuk, Keabsahan, dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Nataneila Astya Putri Asmana; Aisyah Nabila Ramandhani; Regina Agnesia Hannaningdyah; Rayi Kharisma Rajib
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya kontrak elektronik sebagai instrumen hukum utama dalam transaksi bisnis online. Kontrak elektronik digunakan secara luas dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, hingga investasi berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kontrak elektronik, keabsahannya menurut hukum perdata Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki beragam bentuk, seperti clickwrap agreement, browsewrap agreement, dan smart contract, yang masing-masing memiliki implikasi hukum tersendiri. Keabsahan kontrak elektronik tetap didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata serta pengakuan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum dalam kontrak elektronik diwujudkan melalui instrumen hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, serta mekanisme Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrak elektronik telah memperoleh legitimasi hukum, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pembuktian, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam transaksi bisnis digital.
Analisis Risiko Hukum dan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Barang Preloved di Marketplace Digital Rayi Kharisma Rajib; Savina Niken Mulia; Nisriinaa Mazaya Pramono; Naiya Aulia
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan marketplace digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli barang preloved sebagai bagian dari ekonomi sirkular dan konsumsi berkelanjutan, namun praktik ini juga diiringi dengan berbagai risiko hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko hukum serta penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli barang preloved di marketplace digital, sekaligus mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko hukum utama dalam transaksi barang preloved meliputi ketidaksesuaian kondisi barang, cacat tersembunyi, serta pelanggaran kewajiban informasi oleh penjual. Asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menjamin kejujuran, transparansi, dan kepatutan perilaku para pihak dalam transaksi digital. Perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Online Dispute Resolution. Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan masih terletak pada aspek implementasi dan efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan, tanggung jawab marketplace, serta peningkatan literasi hukum konsumen menjadi langkah strategis dalam menciptakan transaksi barang preloved yang aman dan berkeadilan.
Polarisasi Investasi Global: Politik Hukum Pembatasan LCRs Negara Berkembang Versus Insentif Domestik Negara Maju Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji polarisasi investasi global yang muncul dari perbedaan pendekatan kebijakan antara negara berkembang dan negara maju dalam menerapkan instrumen industrialisasi serta pengaturan investasi internasional. Negara berkembang berupaya menggunakan Local Content Requirements (LCRs) untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah domestik, namun kebijakan tersebut dibatasi secara ketat oleh ketentuan Perjanjian TRIMs yang melarang tindakan yang berpotensi mendistorsi perdagangan. Sebaliknya, negara maju semakin mengembangkan insentif domestik berbasis konten lokal yang secara substantif serupa dengan LCRs, namun jarang menerima konsekuensi hukum internasional, sehingga menciptakan ketidakseimbangan normatif dalam rezim perdagangan global. Melalui analisis normatif terhadap TRIMs, putusan panel WTO dalam sengketa DS592, serta data fragmentasi Foreign Direct Investment (FDI), studi ini menunjukkan bahwa ruang kebijakan negara berkembang semakin tertekan oleh kombinasi faktor hukum dan geopolitik. Temuan ini menegaskan pentingnya merumuskan strategi industrialisasi yang tetap patuh pada disiplin perdagangan global namun mampu mempertahankan tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini perlunya peninjauan kembali implementasi TRIMs dan penguatan mekanisme kebijakan yang lebih adil, agar negara berkembang dapat menjaga keberlanjutan transformasi industri dalam lanskap investasi global yang semakin terfragmentasi.
Eksistensi Kontrak Endorsement sebagai Instrumen Hukum dalam Kerja Sama dan Kolaborasi Digital antara Influencer dan Brand Lokal Rayi Kharisma Rajib; Naylin Putri Harsa; Nazjwa Fatharani; Diandra Nazira Anshar
Studia : Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies
Publisher : CV Edukastra Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media sosial telah melahirkan bentuk kerja sama baru antara influencer dan brand lokal melalui mekanisme endorsement yang semakin menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran digital. Kerja sama ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga melahirkan hubungan hukum yang diikat melalui kontrak endorsement sebagai dasar pengaturan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi kontrak endorsement sebagai instrumen hukum, mengkaji aspek keabsahannya, serta menelaah pola pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam praktik kerja sama digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak endorsement sah dan mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum perdata, meskipun dibuat dalam bentuk dokumen elektronik atau perjanjian di bawah tangan. Asas itikad baik memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara influencer dan brand lokal. Pelanggaran kontrak masih sering terjadi dalam bentuk wanprestasi yang berdampak pada kerugian materiel dan immateriel. Penyelesaian sengketa lebih banyak ditempuh melalui jalur nonlitigasi, sementara jalur pengadilan digunakan sebagai upaya terakhir. Penguatan perlindungan hukum melalui kontrak yang jelas dan seimbang menjadi kebutuhan mendesak dalam kerja sama endorsement digital.

Page 3 of 11 | Total Record : 106

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): August: Studia: Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 4 (2026): May: Studia: Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 3 (2026): February: Studia: Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 2 (2025): November: Studia: Journal of Humanities and Education Studies Vol. 1 No. 1 (2025): August: Studia: Journal of Humanities and Education Studies