Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI POLUSI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Dwi Juliawati]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i6.2022.2295-2300
<![CDATA[Air pollution is an environmental problem that often occurs in areas with high productivity. There are many companies that stand on people's land in the Karawang area, with the number of industrial companies increasing every year. Vehicle transportation activities and industrial factory waste disposal activities are a source of air pollution in Karawang Regency. This study aims to determine the policies made by the government of Karawang Regency, especially the Department of Environment and Hygiene in tackling pollution in Karawang. The method used in this research is a qualitative approach method. The results showed that in dealing with air pollution, Karawang Regency issued environmental permits and carried out monitoring of environmental impacts (AMDAL). The role of DLHK Karawang Regency is not only to formulate a policy, but to actively participate in implementing policies with the community.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN KARAWANG KULON ]]>
<![CDATA[Gita Andini]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i6.2022.2055-2062
<![CDATA[Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai salah satu langkah dalam mengatasi permasalahan sosial, salah satunya kemiskinan. Relevansi antara peran Pemerintah Kelurahan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu sudah sejauh mana partisipasinya dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran pemerintah kelurahan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon. Metode yang digunakan adalah kualitatif yakni dengan wawancara dan observasi yang memberikan gambaran tentang bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Karawang Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai peran regulator, pemerintah kelurahan belum memiliki peraturan sekaligus arahan khusus terkait BPNT dan PKH. Sebagai peran dinamisator yaitu mampu mengadakan kegiatan pelatihan. Sebagai peran fasilitator yaitu hanya mampu memberikan bantuan berupa barang saja. Sebagai peran katalisator yaitu belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan belum melakukan promosi potensi wilayah.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT DALAM KEPEDULIAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN WANCIMEKAR KECAMATAN KOTABARU ]]>
<![CDATA[Siti Hasna Maria Ulfatul Muharomah]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v9i6.2022.2228-2236
<![CDATA[Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang. Aktivitas apa saja yang dilaksanakan guna menunjang kebersihan di lingkungan sekeliling Kelurahan Wancimekar. Metode penelitian yang dipakai yakni dengan prosedur wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil yang didapati pada penelitian ini bahwasanya ada aktivitas kerja bakti yang dilaksanakan tiap hari sabtu. Perihal ini dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan bertujuan supaya masyarakat sekeliling untuk membantu masyarakat sekitar menjaga kebersihan lingkungan serta menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Disisi lain belum terdapat program daur ulang sampah di sekitar masyarakat. Pasalnya, perusahaan lokal yang menangani semua sampah yang ada di TPA Wancimekar Kotabaru sudah diambil alih. Padahal hal-hal tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sekeliling guna lebih menunjang kesadaran pengelolaan sampah dengan prosedur daur ulang sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi, bisa terlihat bahwasanya betapa pedulinya warga Desa Wancimekar terhadap pengelolaan sampah, meski mereka tinggal bersebelahan dengan instalasi pembuangan akhir. Aktivitas tersebut dapat menunjang kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan guna terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat serta menyenangkan guna selaku tempat tinggal.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Pembuatan Aplikasi Berbasis Pengaduan Masyarakat ditinjau dari Manajeman Pemerintahan (Studi Tentang Aplikasi Tanggap Karawang atau TANGKAR) ]]>
<![CDATA[Irena Anggrayni]]>;
<![CDATA[Usep Dayat]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.424 KB)
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.5102
<![CDATA[Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana manajeman pemeirntahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karwang dalam sebuah inovasi pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat melalui Aplikasi Tanggap Karawang TANGKAR yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Karawang dalam mengorganisasi dan menyelsaikan pengaduan yang masuk oleh masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yaitu pengawai Diskominfo pada aplikasi TANGKAR dan masyarakat sekitar serta data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu serta berita – berita yang ada di internet serta data dokumentasi yang dilampirkan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dimana aplikasi ini berjalan cukup baik namun harus adanya evaluasi serta pebaikan Kembali seperti admin yang diperbanyak, aplikasi yang butuh perawatan yang lebih agar tidak sering eror, sosialisasi kepada masyarakat serta transparansi dari pengaduan dari semua pengaduan yang masuk tidak hanya bisa dilihat oleh satu akun melainkan semua orang dapat melihat pengaduan mana saja yang terlesaikan bukan hanya dari segi angka saja.]]>
<![CDATA[Manajemen Pemerintahan dalam Pengeksplorasian Destinasi Wisata Candi Jiwa Karawang (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karawang) ]]>
<![CDATA[Chandra Khoerunnisa]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.044 KB)
|
DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.5108
<![CDATA[Candi Jiwa Terletak Di Tengah-Tengah Daerah Persawahan Dan Dekat Permukiman Penduduk Dari Garis Pantai Utara Jawa Barat. Namun Dari Pemerintah Kabupaten Karawangnya Pun Tidak Merespon Dan Mengusahakan, Sehingga Kurangnya Pengekplorasian Di Kabupaten Karawang, Belum Dioptimalisasikan Menjadi Wisata Unggulan, Kurangnya Dukungan Dan Usaha Dari Pemerintah Untuk Pengembangan Candi Jiwa Karawang. Pendekatan Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Kualitatif. Kemudian, Adanya Triangulasi Dengan Sumber Yang Dilaksanakan Pada Penelitian Ini Yaitu Membandingkan Hasil Wawancara Dengan Isi Dokumen Yang Berkaitan. Obyek Dari Penelitian Ini Adalah Bagaimana Proses Manajemen Pemerintah Dalam Pengeksplorasian Destinasi Wisata Candi Jiwa Di Karawang Terkait Dengan Proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Pemerintah Dan Masyarakat. Situs Candi Jiwa Terletak Di Daerah Segaran, Karawang Jawa Barat. Pertama Kali Diteliti Oleh Tim Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia Tahun 1984. Perencaananaan Yang Dilakukan Baru Sampai Pada Tahap Memperbaiki Akses Infrastruktur. Kemudian Juga Baru Menggaet Disparbud Bersama Dengan Bpcb Serang, Untuk Melakukan Penelitian Tersebut. Karena Masih Banyak Sekali Candi-Candi Yang Belum Digalih, Dan Sektor Masyarakatpun Masih Sedikit Dalam Pengeksprolasian, Perencaanan Pun Harus Jelas Pada Waktu Dan Tempatnya Agar Lebih Mudah Dan Tersusun Yang Akan Di Kerjakan, Perngorganisasian Yang Di Lakukan Dinilai Masih Kurang Rapih Dan Kurang Sesuai Dengan Tupoksi Yang Ada. Untuk Pada Tahap Eksplor Ke Pengunjung Dan Lain-Lain Masih Perlu Melakukan Sosialisasi Dan Memiliki Program Khusus Untuk Mengenalkan Eksistensi Candi Jiwa Itu Dilakukan Pengawasan Secara Berkala Oleh Disparbud.]]>
<![CDATA[Political Will Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Memulihkan Ekonomi Negara di Era Pandemi ]]>
<![CDATA[Dimas Rangga Agustin]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 11 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.618 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.6838000
<![CDATA[A pandemic is a time when the world is in crisis, especially health and the economy. In addition to being faced with a health crisis, Indonesia is also facing an increasingly unhealthy economic condition. The sectors that have the most influence on the country's economy are the tourism sector and the creative economy. In this case, the ministry of tourism and creative economy (Kemenparekraf) is the institution that bears the duties and authorities. In this study, the researcher tries to explain in terms of the political will of the government, especially the Ministry of Tourism and Creative Economy in an effort to restore the country's economy in the pandemic era. The method used in this research is descriptive qualitative with a literature/literature study approach. The results and discussion in this study are based on Brinkerhoff's theory of political will which has 7 (seven) indicators in describing the organization's/government's efforts in providing political influence and creating public confidence in the government]]>
<![CDATA[FAKTOR PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2008-2015 ]]>
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Politikom Indonesiana ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.255 KB)
|
DOI: 10.35706/jpi.v1i2.617
<![CDATA[Kabupaten Purwakarta pada tahun 2008 di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi hingga saat ini telah mengalami perbaikan pembangunan infrastruktur dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purwakarta terkait faktor-faktor potensial yang menentukan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun 2008 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pemimpin dan kepemimpinan merupakan faktor yang utama dan dominan dalam menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNANCE MELALUI APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Praditha Yaniarti Eka Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mayasari Mayasari]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.561 KB)
<![CDATA[Langkah pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik atau Good Governance yaitu dengan menerapkan sistem Electronic Governance. Electronic Governance ialah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Selain itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki perkembangan yang cukup luas, berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak dapat dipisahkan, serta banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam praktik pemerintahan. Bentuk wujud dari Electronic Governance yang dibuat oleh pemerintah adalah sebuah aplikasi bernama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang digunakan sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Karawang dalam menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan penerapan Electronic Governance di Kabupaten Karawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif, selanjutnya kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh lembaga/instansi di Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan sistem Electronic Governance.]]>
<![CDATA[Pembangunan Digitalisasi Bumdes Desa Mekarmulya Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Dimas Al Aziz Celsa]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 18 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.603 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7134094
<![CDATA[The purpose of this study was to determine whether the management of funds carried out at BUMDes in Mekarmulya Village, Telukjambe Barat District, Karawang Regency was still not sufficient to increase satisfaction with meeting the needs of the Mekarmulya community in particular. So the researchers used the type or qualitative research method at the Mekarmulya Village Office. Qualitative research can be interpreted as a series of activities or processes to collect data or information that is reasonable about a problem in terms of aspects, or fields of object, digitization according to the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar said, digitalization the village economy is one of the main programs in village development efforts, therefore seeing the rapid development of technology, the BUMDes of Mekarmulya Village, Telukjambe Barat District, Karawang Regency must carry out digitalization development in trade using digital markets that are already circulating.]]>
<![CDATA[Implementasi program tangerang berbenah oleh dinas perumahan dan permukiman (Disperkim) dalam mewujudkan kota layak huni ]]>
<![CDATA[Eka Kurnia Putra]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 19, No 4 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v19i4.11908
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mengambarkan dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Tangerang Berbenah oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam Mewujudkan Kota Layak Huni. Metode yang digunakam dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer yang bersumber dari data informan secara langsung dan data sekunder dari data pendukung. Penelitain ini dilakukan dengan observasi, wawancara yang mendalam terhadap narasumber serta diperkuat dengan dokumentasi dan didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Tangerang Berbenah oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dalam Mewujudkan Kota Layak Huni terlaksana dengan baik, hal itu terlihat dari program bedah rumah yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dalam proses pengimplementasian program tersebut.]]>
