Articles
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Ismail Bagus Fauzi]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 21 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.883 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7288363
<![CDATA[This study aims to determine and examine the quality of local government services (Descriptive Study of Public Service Malls at Lotte Mart Building, North Cikarang, Bekasi Regency). The theory used in this study is the service quality of Zeithaml in (2017, p. 11) where there are five dimensions which include physical evidence (tangibles), Reliability (Relliability), Responsiveness (Responsiviness), Assurance (Assurance) and Attention (Empathy). . The method used is descriptive qualitative research method, data collection technique is triangulation which includes interviews, observation and study of documentation of data then analyzed using the concept of analysis of reduction, presentation and conclusions drawn. The results of the research and discussion show that the quality of public services at the Public Service Mall (MPP) Bekasi Regency is not optimal because the building used is not able to accommodate many community visits, the community does not receive calls to fulfill public service rights, policies that have not led to the hospitality of persons with disabilities. and the use of the internet in the registration of public services at MPP is considered not yet able to reach all elements of society, especially the people of Bekasi Regency who are stuttering about technology]]>
<![CDATA[Kinerja Pemerintah Desa Kondang Jaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Administrasi ]]>
<![CDATA[Hardiani Ikka Nur Prastiwi]]>;
<![CDATA[Maulana Rifai]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Peneliti.net ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.788 KB)
|
DOI: 10.5281/zenodo.7519181
<![CDATA[Kondang Jaya Village is one of the villages in Karawang Regency. The purpose of compiling this research is to find out how the process of village administrative services in Kondang Jaya Village is running and to find out whether it is in accordance with village administrative service standards and to find out the problems that exist in the administration of village administration in providing services to the people of Kondang Jaya Village. This journal uses a qualitative approach to determine how to find, collect, process and analyze research data. From the results of field research, it can be concluded that in the administration of administrative services in Kondang Jaya Village, it has been going quite well, and the process has been running according to service standards, but the obstacles are from the community, who sometimes still don't accept if they want to make a letter no it could be because it does not comply with the regulations and also the lack of prowess on the part of some employees in handling and using computers.]]>
<![CDATA[Efektivitas program karawang cerdas dalam meningkatkan sumberdaya manusia di kabupaten karawang ]]>
<![CDATA[Wawan Wawan]]>;
<![CDATA[Dadan Kurniansyah]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 2 (2021): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v18i2.9486
<![CDATA[Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peran pendidikan sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah dan terus berupaya untuk mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia di Karawang. Merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Program Karawang Cerdas. Program ini bertujuan pada Program Karawang Cerdas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu pemberian fasilitas berupa bantuan dan kemudahan memperoleh pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas kebijakan program Karawang Cerdas dalam meningkatkan sumber daya manusia di Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui efektivitas kebijakan program Karawang Cerdas dalam meningkatkan sumber daya manusia di Karawang. Hasil penelitian dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara berdasarkan indikator sebagai berikut: (1) Ketepatan sasaran program (2) Sosialisasi program (3) Tujuan program (4) Pencapaian tujuan (5) Pemantauan program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan program Karawang Cerdas dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang cukup efektif. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, disarankan agar Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang selaku pelaksana teknis program Karawang Cerdas terus mengoptimalkan dan meningkatkan lebih baik lagi setiap tahunya terkait pelaksanaan kebijakan program Karawang Cerdas ini.]]>
<![CDATA[Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar ]]>
<![CDATA[Muhamad Fiqih]]>;
<![CDATA[Usep Dayat]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v18i4.10097
<![CDATA[Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Kabupaten Bekasi termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini diharap dapat membantu masyarakat dari golongan keluarga miskin atau rentan untuk mendapatkan bantuan uang pendidikan bagi anak – anak mereka agar dapat mengenyam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriftif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan secara gamblang bagaimana Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 yang didalamnya terdapat enam indikator dalam implementasi kebijakan yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan. Kedua, Sumber daya. Ketiga, Karakteristik organisasi pelaksana. Keempat, Sikap para pelaksana (disposisi). Kelima, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Dan keenam, Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik.]]>
<![CDATA[Manajemen pemerintahan dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kabupaten bekasi ]]>
<![CDATA[Mohammad Lukman Nur Hakim]]>;
<![CDATA[Usep Dayat]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v18i4.10270
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Manajemen Pemerintahan Dalam Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Bekasi dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, berdasarkan teori dari G.R. Terry (1980) mengenai manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah faktor utama dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 bahwa: Ruang Terbuka Hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selanjutnya pada Pasal 29 disebutkan luas RTH di setiap wilayah minimal 30% dari luas wilayahnya, dimana 20% diantaranya harus berada di lahan miliki pemerintah dan 10% dilahan pribadi. Namun di Kabupaten Bekasi saat ini belum dapat memenuhi luas RTH 30% tersebut. Untuk meningkatkan RTH saat ini pemerintah sedang fokus pada pembuatan taman-taman di wilayah perumahan dan taman di sepanjang jalan di Kabupaten Bekasi.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualititatif. Peneliti pada penelitian kualitatif ini mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang dalam penelitian tersebut.]]>
<![CDATA[Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil ]]>
<![CDATA[Yurri Apriana Rudiansyah]]>;
<![CDATA[Gili Argenti]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ KINERJA Vol 18, No 4 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jkin.v18i4.9837
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelayanan publik di masa pandemi, pelayanan publik difokuskan pada pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Dengan munculnya penyebaran virus Covid - 19 yang mengakibatkan pelayanan berlangsung dalam waktu yang relatif pendek. Pada pertengahan bulan Maret 2020 pemerintah telah menerapkan social distance dan stay at home hingga awal Mei 2020. Pandemi Covid -19 ini, terjadi diseluruh dunia dan dampaknya luar biasa dirasakan, Akibat banyaknya instansi penyelenggara layanan  publik yang membatasi layanan, baik instansi  pemerintah maupun swasta telah menginisiasi layanan online bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan. Disdukcapil Kabupaten Karawang sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat terkendala pada saat situasi masa pandemi Covid – 19. Untuk menganalisis dan mengetahui kualitas pelayanan kependudukan di masa pandemi Covid - 19 ini, penulis mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara berdasarkan dimensi kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml dalam Boediono (2003:114) yaitu, tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penulis mampu menghasilkan data yang berupa kata – kata atau tulisan yang sifatnya menjelaskan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi Covid – 19 di Disdukcapil Kabupaten Karawang.]]>
<![CDATA[Analisis kinerja pegawai sekretariat dprd ]]>
<![CDATA[Indah Herdiyanti Fajrin]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN Vol 13, No 2 (2021): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jmmn.v13i2.9883
<![CDATA[Setiap suatu organisasi membutuhkan pegawai untuk meningkatkan keahlian serta menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugasnya , dan setiap pegawai dituntut untuk berusaha mengingkatkan kualitas serta dapat memahami esensi serta tanggung jawab sesuai dengan profesinya. Kinerja pegawai yang tinggi dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Karawang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum optimal. Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Data Primer dalam artikel ini yaitu wawanacara bersama Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang. Serta Data Sekunder dalam artikel ini berasal dari Data Laporan Absensi Pegawai DPRD Kabupaten Karawang. Hasil kajian artikel ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Komisi I DPRD Kabupaten Karawang dalam keseluruhan menjalankan tugasnya belum dikatakan optimal karena dalam sisi akuntabilitas kedisplinan pegawainya masih perlu untuk ditingkatkan.Kata Kunci : Karawang, Kinerja, Pegawai. ]]>
<![CDATA[Implementasi kebijakan persentase 60% pribumi dan 40% non-pribumi dalam penerimaan pekerja industri di kabupaten karawang ]]>
<![CDATA[Indra Nirwan Fauzi]]>;
<![CDATA[Lukmanul Hakim]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ JURNAL MANAJEMEN Vol 13, No 4 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economics and Business Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/jmmn.v13i4.9878
<![CDATA[In an effort to maximize its local manpower in the middle of industrial disruption, the Regency of Karawang uses 60:40 proportion (local and non-local respectively) scheme as written in Karawang Regency Local Regulation Number 1 of 2011 about Manpower Administration, and regulated further through Karawang Regent Regulation Number 8 of 2016 concerning Expansion of Employment Opportunities. These regulations was created in result of massive number of unemployment in midst of ever-growing industrial sector. The officials in Karawang Regency hoped that with these regulations, local citizens of Karawang could have a higher chance to be employed at a factory within Karawang administration. But in its implementation, several key problems are identified that can hinder the main goals of this regulation. A number of problems, the background of this regulation, and several other factors are what interests me to analyze this regulation using qualitative research method.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA CIBADAK KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Aldi Muhamad Rizki]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>;
<![CDATA[Gun Gun Gumilar]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>
<![CDATA[ JURNAL DIMENSI Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau Kepulauan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manajemen merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam Pemerintah untuk menerapkan suatu program atau kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisa lebih spesifik perihal manajemen yang dilakukan Pemerintah Desa Cibadak dalam mengurus BUMDes di Desa Cibadak Kabupaten Karawang. Penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada model teori Henry Fayol terkait manajemen yang baik. Model teori Henry Fayol terkait manajemen yang baik mencakup empat indikator yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil Penelitian penulis di Desa Cibadak yaitu pada perencanaannya, Pemerintah Desa belum dapat melakukan perencanaan BUMDes dengan baik, terbukti tidak sedikit BUMDes yang terhenti. Lalu, pada aspek Pengorganisasian Pada Desa Cibadak, Pemerintah Desa dalam pengorganisasian terkait pengelolaan BUMDes sangat buruk, tidak adanya kemajuan yang baik dalam BUMDes yang aktif atau jalan ditempat. Kemudian pada pelaksanaan, Pemerintah Desa Cibadak belum melaksanakan pengelolaan BUMDes yang baik dan terbilang kurang konsisten. Terakhir pengawasannya, Pengawasan, Pemerintah di Desa yang dilakukan masih sangat minim yang menyebabkan proses berjalannya BUMDes belum menghasilkan keuntungan yang cukup bagi Desa. ]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Febri Bayu Wibawa]]>;
<![CDATA[Indra Aditya]]>;
<![CDATA[Kariena Febriantin]]>;
<![CDATA[Evi Priyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2345
<![CDATA[Maraknya e-government adalah untuk mendorong kinerja pemerintah dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan adanya website yang dikelola maka tercipta keterbukaan informasi atau lebih dikenal dengan istilah open data bagi pemangku kepentingan atau pihak publik, swasta dan pihak lainnya. Kehadiran situs web memicu lebih banyak keterlibatan komunitas. Selain meningkatkan partisipasi, website ini juga menyediakan laporan, keluhan, saran, serta lain sebagainya guna informasi yang disampaikan tidak hanya terjadi satu arah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yang memenuhi kualfikasi yaitu salah satunya sebagai Pegawai BPJS Kesehatan dan 2 dari ruang lingkup masyarakat sebagai pengguna atau peserta BPJS Online agar dapat diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelayanan e-government BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kabupaten Karawang, terkait persiapan, pematangan, pemantapan serta pemanfaatam pelayanan e-government yang meliputi pembuatan situs informasi, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah dan sosialisasi dinilai telah berjalan sebagai mestinya. Namun pada tahap pemanfaatan dinilai masih kurang optimal. Kemampuan seseorang perlulah dingat bahwa memiliki banyak perbedaan sepeti halnya masyarakat yang buta atau belum memahami dalam penggunaan internet sebagai bentuk pelayanan.]]>
