Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN NOMOR 18/PDT.PLW/2015/PN TGL ]]>
<![CDATA[Christina Claudia]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.046 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10471
<![CDATA[PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan memohon Pengadilan Negeri Tegal untuk melakukan eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap Tn. Moch Rizal sebagai debitor pemberi Hak Tanggungan yang terhadap kreditnya telah wanprestasi. Pada studi Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2015/PN Tgl, permasalahan yang dibahas adalah apakah Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Tegal sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan apakah akibat hukum yang timbul terhadap lelang atas eksekusi Hak Tanggungan yang dibatalkan. Dalam menganalisa, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya, eksekusi lelang yang dilakukan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, karena kreditor dalam menetapkan kewajiban pelunasan utang, jumlahnya terus bertambah dengan bunga dan denda sehingga melebihi nilai jaminan Hak Tanggungan milik debitor. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUHT, sehingga lelang eksekusi dinyatakan dibatalkan. Kemudian, akibat hukum yang timbul terhadap lelang eksekusi yang dibatalkan meliputi beberapa hal seperti : terhadap kepemilikan tanah, terhadap kewajiban debitor, dan terhadap pihak ketiga dalam hal ini pembeli obyek lelang.]]>
<![CDATA[PENGUASAAN TANAH OLEH PT. WANA PERINTIS UNTUK HUTAN TANAMAN INDUSTRI KARET DI ATAS TANAH ADAT ORANG RIMBA ]]>
<![CDATA[Dinna Sonia]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.265 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10473
<![CDATA[Pengakuan terhadap keberadaan suatu masyarakat adat beserta hak ulayatnya, sering kali menimbulkan permasalahan dikarenakan tidak adanya kepastian dalam kepemilikkan terhadap tanahnya. Seperti halnya masyarakat adat Orang Rimba. Pemerintah mengalami kesulitan untuk menemukan keberadaan dari masyarakat adat itu sendiri, karena masyarakat adat tersebut memiliki kebiasaan melangun. Disisi lain negara telah memberikan izin IUPHHK Hutan Tanaman Industri karet kepada PT. Wana Perintis. Yang diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama, apakah penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT. Wana Perintis untuk Hutan Tanaman Industri karet diatas tanah adat Orang Rimba sudah sesuai dengan UUPA dan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan? Kedua, bagaimana cara penyelesaian sengketa penguasaan tanah oleh PT. Wana Perintis yang diakui sebagai tanah adat Orang Rimba? Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Penguasaan tanah oleh PT. Wana Perintis tidak sesuai dengan Pasal 14 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan harus memberikan ganti kerugian yang layak dengan memperhatikan kepentingan bersama dari rakyat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 UUPA, cara penyelesaiannya adalah dengan cara mediasi yang mengakibatkan kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama mengelola tanah tersebut.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT SUKU NGADA DI PULAU FLORES ]]>
<![CDATA[Marsalina Kareth]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.712 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10474
<![CDATA[Dalam praktek jika sebuah keluarga tidak dikaruniai anak, mereka melakukan pengangkatan anak. Dalam kasus ini Paulina Mau Gili yang mengangkat Maria Rofina Foa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengangkatan Maria Rofina Foa sebagai anak angkat menurut Hukum Adat Suku Ngada dan apakah putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bjw tentang pengangkatan Maria Rofina Foa telah sesuai dengan Hukum Adat Suku Ngada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian pengangkatan Maria Rofina Foa sebagai anak angkat menurut Hukum Adat Suku Ngada dan untuk menggambarkan kesesuaian putusan nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bjw tentang pengangkatan Maria Rofina Foa dengan Hukum Adat Suku Ngada. Adapun tipe penelitian ini adalah normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan, menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan tentang permasalahan yang terjadi yang dianalisa secara kualitatif yang dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat adat suku Ngada mengutamakan anak perempuan, Pengangkatan Maria Rofina Foa oleh Paulina Mau Gili sah menurut hukum adat suku Ngada, sehingga Maria Rofina Foa berhak untuk menjadi ahli waris dari Paulina Mau Gili, anak angkat pada masyarakat adat suku Ngada termasuk dalam kelompok keutamaan satu (1), putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bajawa tidak sesuai dengan hukum adat suku Ngada, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum adat suku Ngada.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Laut Maluku Utara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.TTE) ]]>
<![CDATA[Muhamad Rizky Adityas Wibisono]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.595 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10475
<![CDATA[Penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangperikanan harus dilengkapi surat izin yaitu SIUP dan SIPI. Dalam penelitian ini ditemukan penangkapan ikan tanpa SIPI dan SIUP. Pokok permasalahannya yaitu 1) bagaimana tanggung jawab nakhoda Kapal Motor Antonius 01 dalam penangkapan ikan tanpa SIUP dan SIPI menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009? 2) bagaimana isi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte dalam menyelesaikan perkara Kapal Motor Antonius 01 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian normative, sifat penelitiannya adalah deskriptif, analisis data sekunder yang digunakan dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa Elmer Luas menurut pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai Nakhoda KM Anthonius 01 wajib bertanggung jawab dalam hal penangkapan ikan tanpa surat izin. Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/Pn.Tte menurut penulis dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan. Kesimpulan Elmer Luas bertanggung jawab terhadap KM ANTHONIUS-01 yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Isi dari Putusan Negeri Ternate Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN.Tte tidak sesuai ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perikanan.]]>
<![CDATA[State Land Assets Legal Protection of Indonesian Railroad System Based on Grondkaart in Semarang City ]]>
<![CDATA[Listyowati Sumanto]]>;
<![CDATA[Irene Eka Sihombing]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Service and Research Vol. 2 No. 9 (2022): International Journal of Social Service and Research (IJSSR) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/ijssr.v2i9.164
<![CDATA[State land assets owned by PT. KAI (Persero) which is controlled by another party without the permission of PT. KAI (Persero) needs attention, because most of its ownership is marked with Grondkaart, which is a map of land during the Dutch colonial era. This paper aims to analyze the issue of how the position of Grondkaart in the legislation, how the legal protection of land assets of the Indonesian railways based Grondkaart in Semarang City. Based on the decisions of the judiciary, it was found that the court's decision gave rights to PT KAI (Persero) with the consideration that Grondkaart was recognized as proof of land ownership of PT KAI (Persero), although according to the National Land Law the certificate was strong evidence. PT KAI (Persero) obtains legal protection for the land it owns, because the land has been registered as a State asset, and Grondkaart is recognized as the basis for land ownership rights. However, by pointing out Grondkaart, PT. KAI (Persero) does not necessarily obtain legal certainty of land ownership, so that in practice PT. KAI (Persero) must go to court to fight for the ownership of the land. Recommendations for PT KAI (Persero) (1) To strengthen the position of PT KAI (Persero) on unregistered land, it is necessary to build a network system between PT KAI (Persero), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. Thus, it can be seen that the lands of PT KAI (Persero) as state assets are based on Grondkaart. (2) As a form of effort to save state-owned assets controlled by unauthorized parties and to create legal certainty, PT KAI (Persero) must be certified with Grondkaart ground.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli ]]>
<![CDATA[Irfan Wijaya]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Notary Journal Vol 2, No 2: October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19166/nj.v2i2.6039
<![CDATA[Land Deed Making Officials (PPAT) require employees to assist them in carrying out their duties, but PPAT must also pay attention to every action taken by their employees in carrying out their duties. Additionally, PPAT accuracy must be considered, particularly in the administration of their office. This research discusses PPAT's responsibility for the forgery of letters performed by their employees, and the judge's consideration in the decision on case No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. The author employs a normative juridical research method in this study. The research findings in terms of PPAT's responsibility for employee letter forgery; administrative responsibility, subjected to a sanction of suspended of written warning by head of land office; civil law responsibility, subjected to a sanction caused of unlawful act; criminal responsibility, can’t be charged for responsibility; PPAT must always pay attention to the regulations applicable to their positions to avoid mistakes and sanctions. PPAT supervision and guidance must still be carried out properly in order to build better quality of PPAT.Bahasa Indonesia Abstrak: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memerlukan karyawan untuk membantu menjalankan jabatannya, namun PPAT juga harus memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan oleh karyawannya dalam menjalankan pekerjaannya, selain itu juga ketelitian PPAT perlu diperhatikan terutama terhadap administrasi kantornya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya; dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 16/Pid.B/2018/PN.MTR. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam hal pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya; tanggung jawab secara administrasi dapat dikenakan sanksi teguran tertulis; tanggung jawab secara perdata dapat dibebankan perbuatan melawan hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian; tanggung jawab secara pidana tidak dapat dibebankan. Menurut penulis atas kejadian ini, PPAT harus selalu memperhatikan peraturan yang berlaku dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari kesalahan dan sanksi yang berlaku, kemudian adanya pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT masih harus dilaksanakan dengan baik guna membangun kualitas PPAT yang lebih baik.]]>
<![CDATA[DIMENSI HUKUM PENGUASAAN TANAH UNTUK KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA ]]>
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/prio.v10i2.17013
<![CDATA[Kawasan Ekonomi Khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Berdasarkan PP No. 52 Tahun 2014 ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan luas 1.035,67 hektar di Kecamatan Punjut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan ini merupakan zona pariwisata. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dimensi hukum penguasaan tanah untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan mendeskripsikan hak pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana dimensi hukum penguasaan tanah untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan bagaimana hak pengelolaan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan dimensi hukum penguasaan tanah untuk kawasan ekonomi khusus Mandalika dan mendeskripsikan penguasaan tanah Hak Pengelolaan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation). Hak Pengelolaan tersebut telah bersertipikat atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Namun, di area Kawasan Ekonomi Khusus tersebut terdapat bidang tanah yang diklaim sebagai milik Gema Lazuardi seluas 60 are. Sengketa tanah ini diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 102/Pdt.G/2020/PN Praya tanggal 6 Mei 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 136/Pdt/2021/PT Mtr tanggal 27 Juli 2021, tanah obyek perkara dinyatakan sah Hak Pengelolaan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Sertipikat Hak Pengelolaan dijadikan alat bukti pemilikan tanah yang paling kuat dan memberi jaminan kepastian hukum. Kata kunci: Tanah, Hak Pengelolaan, dan Kawasan Ekonomi Khusus]]>
<![CDATA[SERTIFIKAT HAK PAKAI UNTUK BERBAGAI PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Ignatius Pradipa Probondaru]]>;
<![CDATA[Dyah Setyorini]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3502
<![CDATA[Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai pulau sejumlah 17.000 lebih pulau yang membentang luas. Wilayah laut Indonesia melebihi luas daratannya. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana jumlah pulau pulau kecil terluar banyak, maka untuk menjaga kedaulatan negara, sekaligus meningkatkan kemakmuran rakyat, perlu dilakukan penataan pemanfaatan pulau pulau kecil terluar melalui penSertifikatan tanah. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai untuk pulau-pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan bagaimana Sertifikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah menggambarkan penerbitan Sertifikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dan menggambarkan sertifikat hak pakai untuk berbagai pulau kecil yang berada paling luar pada wilayah Indonesia berdasarkan teori kepastian hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian menemukan hasil penerbitan Sertifikat hak pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia menurut hukum tanah nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertifikat tersebut menjadi bukti pemilikan yang paling kuat. Sertifikat Hak Pakai untuk pulau kecil terluar di Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang menguasai pulau tersebut untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan, sekaligus pula sebagai wujud kedaulatan negara Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS USAHA PERIKANAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Shandra Mellany Aldalia]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 2 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.324 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v3i2.13445
<![CDATA[In order to create jobs and increase investment, the government simplified numbers of statutory regulations commonly called the Omnibus Law. From Omnibus Law, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was born. It changed and deleted several articles in the law. One of them is Law Number 31 of 2004 in conjunction with Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The most dominant articles related to licensing simplification are integrated in UUCK. The main problems in this research are What are the factors led to the birth of UUCK which regulates Maritime Affairs and Fisheries and the similarities and differences in fishing business from Law Number 31 of 2004 Juncto Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries with UUCK. This research is a normative and analytical descriptive legal research by using secondary data and primary data to support secondary data. The data is analyzed qualitatively and the conclusions are drawn by using deductive methods. It can be concluded that UUCK amended that every fishing business activity must have Business Permit. This business license is made by taking the risk-based licensing process into account.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN BERUSAHA PERIKANAN TANGKAP OLEH NELAYAN DI PELABUHAN KARANGANTU ]]>
<![CDATA[Annisa Nur Aliza]]>;
<![CDATA[Endang Pandamdari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 No. 4 (2021): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.217 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i2.13604
<![CDATA[In the capture fisheries business, the government has issued regulations regarding Business Licensing, but in reality many fishing communities still do not comply with these regulations. The formulation of the problem of this research is whether the Business Permit by Fishermen with a Vessel Weight of 1 GT-30 GT at the Karangantu Archipelago Fishing Port is in accordance with the Law on Fisheries and What are the obstacles encountered in Permits for Capture Fisheries at the Karangantu Archipelago Fishing Port and what are the legal settlements. Types of Normative Legal Research, Descriptive Nature of Research, using Secondary research data, Qualitative data analysis, and conclusions drawn using deductive logic. Based on the results of the research, it proved that 10 fishing communities in the Karangantu Archipelago Fishing Port did not comply with the laws and regulations regarding Business Licensing. Obstacles faced not only from the fishermen, namely the lack of understanding of business licensing regulations, besides that from the government there are obstacles, namely still using the old regulations. The advice given is that law enforcement must be enforced in accordance with existing regulations and the government must provide education and counseling to fishing communities regarding business licensinh.]]>
