Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.203

P-Index

This Author published in this journals

All Journal International Journal of Supply Chain Management Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Hukum Adigama JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Social Service and Research International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Notary Journal POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Amicus Curiae LAWPASS Jurnal De Lege Ferenda Trisakti

Endang Pandamdari

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Author-ID : 1113319

Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Transportation Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

HARAPAN SEJAHTERA DAN ADIL MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA Endang Pandamdari
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia menyebabkan sebagian besar rakyat hidup dalam kondisi pra-sejahtera, karena mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber ekonomi. Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria disambut baik oleh pemerhati hukum agrarian dan masyarakat luas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan regulasi mengenai reforma agraria di Indonesia, dan apakah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat memberi harapan sejahtera dan adil bagi rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penguasa telah melaksanakan reforma agraria sesuai jamannya, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menekankan pada penataan asset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa tanah. Implementasi Peraturan Presiden ini telah diterapkan di beberapa daerah, antara lain dalam bentuk pendaftaran tanah sistematik lengkap, redistribusi tanah, perhutani sosial, pembangunan infrastruktur, bimbingan teknis pertanian, maupun kemudahan mendapat kredit perbankan. Hal tersebut memberi harapan sejahtera dan adil bagi rakyat, namun dalam kegiatan redistribusi tanah, ditemukan keganjilan karena subyek reforma agraria bukan hanya perorangan Warga Negara Indonesia, melainkan dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan pula bahwa perseroan terbatas, koperasi dan yayasan dapat menjadi subyek tanah obyek reforma agraria. Ketentuan ini dapat mengurangi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dalam kaitannya dengan penguasaan tanah.Kata kunci: Reforma Agraria, Sejahtera, Keadilan.

TINJAUAN YURIDIS KLASTER PERTANAHAN PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 91/PUU-XVIII/2020 Endang Pandamdari
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hadirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana tinjauan yuridis klaster pertanahan pada UU Cipta Kerja Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUUXVIII/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja khususnya bidang pertanahan agar selaras dengan UUPA.

Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Harta Pusaka Kaum Adat Painan Minangkabau (Studi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013.) Acintya Heruka Larasati; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada ahli waris. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik karena Indonesia masih dipengaruhi 3 (tiga) sistem yaitu, hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Mengenai harta pusaka kaum pada masyarakat adat Minangkabau, kepemilikannya merupakan hak bersama setiap anggota kaum/ahli waris. Tetapi adanya rasa untuk memilki dan menguasai harta secara pribadi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum adat yang berlakunya. Di dalam kasus Marlis Yunus mengajukan gugatan kepada Mardiana Pgl.Mak One yang selaku kakak kandungnya serta Alva Edison yang selaku orang yang membantu Mardiana dalam mengelola objek perkara dengan alasan bahwa Mardiana tidak memiliki hak untuk ikut menguasai dan mengelola tanah harta pusaka kaum tanpa seizin dan sepengetahuan Marlis Yunus. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan karya ilmu hukum ini dimaksudkan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pin. Dengan pokok permasalahan, Apakah harta pusaka kaum dapat dimiliki secara perorangan menurut hukum waris adat Minangkabau? Serta Apakah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pin tentang kepemilikan harta pusaka kaum sudah sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau? Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, dengan data sekunder melalui studi kepustakaan, data dianalisa secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Kesimpulan, bahwa harta pusaka kaum tidak dapat dimiliki secara perorangan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pin dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau, karena dalam pertimbangannya hakim memperhatikan hukum waris adat yang berlaku sehingga membuat hakim menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena gugatannya tidak sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau. Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Harta Pusaka Kaum, Adat Minangkabau

ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SIPI PADA WILAYAH PULAU BAWEAN BERDASARKAN UU NOMOR 45/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31/2004 TENTANG PERIKANAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR: 23/PID.SUS/2014.PN.BTG) Aurelia Karunia Kinanti; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Meskipun ada peraturan UU yang mengatur mengenai larangan tersebut, masih ada pihak tertentu yang melanggar peraturan tersebut. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1)Apakah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh KMN.BINTANG SAMUDRA II melanggar UU Nomor 45/2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/2004 dan Perda Provinsi Jatim Nomor 4/2005 serta Perda Kabupaten Gresik Nomor 8/2007, 2)Apakah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh KMN.BINTANG SAMUDRA II melanggar UU Nomor 45/2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/ 2004 dan Perda Provinsi Jatim Nomor 4/2005 serta Perda Kabupaten Gresik Nomor 8/2007. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analisis, data yang digunakan data sekunder, pengolahan data kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukan ada dua Perda yang mengatur hal tersebut, yaitu Perda Kabupaten Gresik Nomor 8/2007 Tentang Perjanjian Usaha Perikanan dan Perda Provinsi Jatim Nomor 4/2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jatim, Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Batang Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PN.BTG berkesimpulan bahwa Yaspaun terbukti bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM SISTEM INDIVIDUAL BAGI MASYARAKAT BATAK PERANTAUAN DI JAKARTA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 381/K/ PDT/2018 Ghina Khoirunnisa; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Yang berhak mewaris dalam hukum waris adat Batak adalah anak laki-laki saja. Hal tersebut didasarkan oleh sistem kekerabatan Patrilineal dan sistem kewarisan Individual yang dianut oleh masyarakat adat Batak. Seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut yang ditemukan dalam prakteknya bahwa harta peninggalan (warisan) tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja, melainkan anak perempuan ikut serta dalam mewarisi harta peninggalan (warisan) orang tuanya. Pokok permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana pembagian harta warisan dalam sistem individual Almarhum Wesley Sinaga dan Almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan warga masyarakat Batak perantauan di Jakarta? 2) Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/Pdt/2018 sesuai dengan Hukum Waris Adat Batak?.Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi menjelaskan bahwa pembagian waris dari almarhum Wesley Sinaga dan almarhumah Masdelina Ritonga yang merupakan masyarakat adat Batak perantauan di Jakarta dilakukan tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak. Dalam penyelesaian perkara Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 381/K/Pdt/2018 tidak sesuai dengan hukum waris adat Batak, yang menjadi alasan tidak sesuai adalah karena adanya perkembangan dalam hukum waris adat yang mengikuti perkembangan zaman.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK DAN WEWENANG PEMEGANG GADAI TANAH PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 84 K/PDT/2017) Kenny Devinda; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dalam suatu keturunan sesuku yang bertali darah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah pemegang gadai tanah pusaka tinggi dapat mengalihkan hak dan kewenangannya kepada pihak lain menurut hukum waris adat Minangkabau dan bagaimana kesesuaian isi Putusan Mahkamah Agung No 84 K/Pdt/2017 mengatur tentang hak dan kewenangan pemegang gadai tanah pusaka tinggi dengan hukum waris adat Minangkabau. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut hukum waris adat Minangkabau harta pusaka tinggi dapat dipindahkan haknya dari mamak kepala waris kepada orang lain dengan syarat-syarat yang dibenarkan dalam hukum waris Minangkabau dan sepengetahuan mamak kepala waris serta kesepakatan dari anggota kaum, dalam sengketa antara St. Perhimpunan dan Drg. Meirina pada Putusan Mahkamah Agung No 84 K/Pdt/2017, telah sesuai dengan hukum waris adat Minangkabau mengenai hak dan wewenang mamak kepala waris, dilihat dari pertimbangan hakim Agung bahwa menggadai tanah pusaka tinggi kaum harus diketahui oleh mamak kepala waris dan disetujui anggota kaum, apabila melakukan gadai tanah pusaka tinggi kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin mamak kepala waris dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

KEDUDUKAN LAKI – LAKI MINANG TERHADAP PENGUASAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU.(STUDI KASUS NOMOR: 18/PDT.G/2015/PN PDG) Danial Abdillah Lazuardi; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diperoleh dari hasil kerjasama, gatong royong antara mamak dan kemenakan, dalam suatu suku atau kaum pada masa lalu, yang diperuntukkan manfaatnya bagi saudara dan kemenakan perempuan, menurut suku atau kaum dari garis ibu sesuai konsep matrilineal. Adapun pokok permasalahan (1) Bagaimana status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau? (2) Bagaimana kedudukan anak laki-laki Minang dari suku Koto terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum waris adat Minangkabau?. Metode penelitian di dilakukan secara yuridis-normatif, serta menggunakan data sekunder dan dianalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi tersebut ialah harta yang diterima secara turun menurun kurang lebih empat generasi. Sehingga, status harta pusaka tinggi dalam hukum waris adat Minangkabau adalah harta tertinggi. Yang diberikan secara turun, yang tidak dapat dijual, namun dapat digadai dengan memenuhi salah satu dari tiga persyaratan gadai yang sudah di tentukan oleh hukum waris adat Minangkabau. Kedudukan anak laki – laki suku Koto terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau hanya sebatas mamak waris adat yang tugasnya mengawasi harta pusaka tinggi, namun bukan menikmati. Sanksi bagi anak laki – laki menikmati dan menggadai harta pusaka tinggi untuk keperluan pribadinya, berupa teguran, atau dikeluarkan dari keluarga, dikucilkan secara adat Minangkabau.

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS PENGUASAAN TANAH SECARA ILEGAL DAN UPAYA HUKUM WARGA SERTA PEMERINTAH KOTA BANDUNG BERDASARKAN UU NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 (STUDI KASUS RW 11 KELURAHAN TAMANSARI KOTA BANDUNG) Feyskia Iman Sari Kusumawardhani; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Proyek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sedang marak dilakukan. Jika tanah yang diperlukan merupakan permukiman warga, terhadap warga yang digusur harus diberi ganti kerugian. Dalam kasus ini, warga RW 11 Tamansari tidak memiliki penguasaan hak atas tanah secara legal. Maka, menurut hukum penguasaan tanah tidak dapat diberi ganti kerugian. Meskipun demikian, warga tetap menuntut ganti kerugian kepada Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung). Permasalahan dalam penelitian ini, apakah warga RW 11 Tamansari yang menduduki tanah secara ilegal berhak mendapat ganti rugi? Bagaimana penyelesaian hukum dari kedua belah pihak? Untuk menjawabnya, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis dan menggunakan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis secara deduktif, warga yang tergusur atas proyek yang dilakukan Pemkot Bandung, tidak berhak menerima ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Kuasanya (UU No. 51 Prp Tahun 1960) karena perbuatannya yang menduduki tanah negara tanpa alas hak telah melanggar ketentuan penguasaan tanah. Penyelesaian hukumnya, warga megupayakan adanya musyawarah kembali hingga mencapai mufakat dan Pemkot Bandung memberikan uang kerohiman karena menurut UU No. 51 Prp Tahun 1960 kebijakan tersebut kembali pada pemerintah.

ANALISIS YURIDIS REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI KABUPATEN PEKALONGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN Rudi Adi Setya Putra; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam rangka menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan pengunaan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, Pemerintah mengadakan Program Redistribusi Tanah Objek Landreform di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah salah satunya di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Desa Talun, Kecamatan Talun, Desa Krompeng, Kecamatan Talun. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Pekalongan, apa kendala serta upaya penyelesaian dalam menghadapi kendala pelaksanaan redistribusi objek landreform di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Kegiatan pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala dalam pelaksanaan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program redistribusi tanah, berkurangnya potensi tanah objek landreform, kurangnya minat atau respon Pemerintah Desa, Potensi objek redistribusi berada di kelerengan lebih dari 30%, kurang optimalnya peranan Dinas dan instansi untuk mewujudkan akses reform upaya yang diberikan terhadap kendala melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat, melakukan pendataan lokasi yang berpotensi dijadikan objek redistribusi, meningkatkan kerjasama Pemerintah Desa untuk memajukan kota, melakukan koordinasi lebih efektif untuk kegiatan redistribusi tanah, meningkatkan optimalisasi peran Dinas dan instansi dalam mewujudkan akses reform.

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DI KECAMATAN CIAWI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN Amaltha Faisal Wirawan; Endang Pandamdari
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, Redistribusi tanah di Kecamatan Ciawi dilakukan di 2 Kecamatan dan 4 desa, objek pelaksanaan redistribusi ini dilaksanakan pada tanah bekas HGU PT.Redjo Sari Bumi yang sebagian perizinan tanahnya tidak di izinkan kembali dan tanahnya diambil kembali oleh Negara. Pokok permasalahan mengenai : Bagaimanakah Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian? Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Program Landreform di Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat? Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis Normatif dengan data primer dan sekunder, Redistribusi Tanah yang di lakukan di Kecamatan Ciawi sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kecamatan Ciawi adalah Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Redistribusi Tanah Objek Landreform, Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah Melakukan Sosialisasi Kembali Kepada Masyarakat Tentang Redistribusi Tanah Objek Landreform

Co-Authors Abdullah Rafi Abdullah Rafi Acintya Heruka Larasati Adi Sulistiyono Agung Damarsasongko Akbar Rahadianto Aldi Pidano Aloysius Uwiyono Amaltha Faisal Wirawan amalya valensy Andhyka Tyaz Nugraha Angga Pratama Annisa Nur Aliza Aurelia Karunia Kinanti Azarine Nuratna Shafa Azarine Nuratna Shafa Benyamin Tomas Setiawan Bodhi Alivian Charles Delon Tunas Christina Claudia Damara, Fenny Danial Abdillah Lazuardi Delvina Alodia Deviana Putri Dinna Sonia Dyah Setyorini Dyah Setyorini Elfrida Ratnawati Faishal Nurachmad Fania Nur Halimah Feyskia Iman Sari Kusumawardhani Frando Pranata Sihombing Ghina Khoirunnisa Gladwin Lukman Handy Handy Hasita Zhafirah Saraswati Idris Assaf, Muhammad Ignatius Pradipa Probondaru Inten Rosita Ira Sudjono, Ira Irene Eka Sihombing Irene Eka Sihombing Irfan Wijaya Karmila Amalia Pesa Kellie Angiarti Kenny Devinda Kenny Joshua Kurniaman Telaumbanua Ling Fransiska Listyowati Sumanto Livia Cindy Ariella Livia Clarista Marcel Ridho Juniarto Marsalina Kareth Melvin Kurniawan Darma Mia Sumiati Michael Amsal Sumitro Muhamad Rizky Adityas Wibisono Muhammad Aziz Nurhakim Natalia Salim Nathania Febriani Novery, Aprilia Wulan Novia Gunawan Putri Valery Christy Putri, Deviana Rudi Adi Setya Putra Sesa Merindah Putri Shandra Mellany Aldalia Stefani Hamdani Stephanie . Sumarno, Cecep Telaumbanua, Kurniaman Trianassari, Tedy Kurniawan Vitiamawan, Renaldo Wijaya, Irfan William Zerach El Wiwin Sumartini

Title

Found 82 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 82 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 82 Documents
Search