Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah JURNAL MAHASISWA BK AN-NUR : BERBEDA, BERMAKNA, MULIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Cepalo Khazanah Hukum JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Jurnal Kinerja Kependidikan (JKK) VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Healthy Journal Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal PkM MIFTEK Jurnal Penelitian Serambi Hukum ABDIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Socius: Social Sciences Research Journal Karimah Tauhid Jurnal Novem Medika Farmasi EDUCARE: Journal of Primary Education SASI Jurnal Ilmu Hukum SIYASI: Jurnal Trias Politica
Sulastri, Dewi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara) Syahidin, Rosyad; Sulastri, Dewi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1283

Abstract

Global developments have impacted the work patterns of State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia, thus creating a need for legal protection of ASN rights through labor dispute resolution mechanisms. This study aims to examine the role and authority of the State Administrative Court (PTUN) in resolving labor disputes. Using a normative legal approach and qualitative research methods, this study shows that the PTUN functions as a judicial institution that provides legal protection for special, individual, and final state administrative decisions. However, there are still several practical obstacles, such as overlapping authority with other state administrative institutions, limited understanding of ASN regarding legal procedures, and low compliance with PTUN decisions. To increase the effectiveness of the PTUN in providing justice for ASN, regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, and progressive legal interpretation are needed.
INTERPRETASI KEWENANGAN RECALL PARTAI POLITIK DALAM TATANAN PEMERINTAHAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Sulastri, Dewi; Nuraeni, Neni
VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v1i1.5137

Abstract

AbstrakKeberadaan presiden atau pemimpin merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh suatu negara, seorang presiden haruslah manusia yang paling berkualitas diantara yang lainnya. Karena ia akan dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu menopang segala bentuk kepentingan manusia yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Jika seorang presiden tersebut mampu, maka akan terpenuhi dan terwujud kesejahteraan yang diharapkan oleh orang banyak, dan begitupun jika sebaliknya. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden diberikan otoritas oleh rakyat yang dipimpinnya. Dalam rangka menjaga kekhawatiran akan penympangan kekuasaan (abuse of power) maka diperlukan hukum sebagai batasan kewe­nangan presiden tersebut. Karena itu UUD 1945 membatasi kekuasaan presiden. Keberadaan presiden sebagai lembaga eksekutif berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia tidak mungkin bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka dibutuhkan lembaga legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari kesatuan pemerintahan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Fokus pada penelitian ini, yaitu menitik beratkan kepada bagaimana persepsi keilmuan siyasah syar’iyah dalam meninjau implikasi atau akibat dari fenomena recall yang telah menjadi kewenangan partai politik tersebut. Namun, agar berimbang pada penelitian ini pula dilakukan pengkajian terhadap alasan yang melandasi pelaksanaan hak recall, upaya pembelaan yang dapat ditempuh oleh kader atau korban recall dan bagaimana implikasi recall tersebut secara umum serta bagaimana analisis keilmuan siyasah syar’iyah dalam melakukan pengkajiannya terhadap fenomena recall tersebut.
PENERAPAN JAMINAN HAK MILIK PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sulastri, Dewi; Muslim, Sarip
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2018): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5165

Abstract

ABSTRAKBank syariah dengan segala produk dan layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah yang dalam menerapkan jaminan hak milik karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Ketentuan jaminan hak milik dalam pembiayaan murabahah dalam Perbankan Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis melihat terdapat kontradiksi dalam pelaksanaan jaminan hak milik dala perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan antara UU Jaminan Fidusia dan Fatwa Rahn Tasjily yang timbul dalam konteks ruang lingkup pembebanan jaminan, jenis utang yang dapat dijamin, dan mekanisme pengikatan jaminan. Kemiripan Fatwa Rahn Tasjily terhadap UU Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Di samping itu, konsep rahn tasjily yang dibangun sebagai jaminan utang menyebabkan jaminan tersebut tidak dapat diberlakukan pada akad selain qardh dan albai’ yang mengandung unsur utang-piutang. Hal ini memerlukan pemecahan masalah mengingat ketentuan yang ada menunjukkan bank syariah diwajibkan memiliki jaminan dari nasabah atas pembiayaan yang disalurkan.Dari permasalahan di atas penulis mengangkat penelitian dengan judul Penerapan Jaminan Hak Milik dalam Praktek Perbankan Syariah di Indonesia.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Linkungan, Ekonomi dan Kelembagaan Permana, Sulwan; Hadi, Muhamad Rizal Nurul; Suparman, Tegar Radiansyah; Sulastri, Dewi; Khaerunisa, Nisrina; Maulina, Wina Senja; Purnama, Alpin; Maulana, Mochamad Dilla; Giandhani, Mochammad Rizky; Nurahman, Zamzam; Munawar, Arby Muhyi; Firdausa, Muhamad Arga; Firzatullah, Belva Prana; Mubarok, Abil Miftahul; Maelani, Rega; Sukma, Ersa Hermalia; Aminah, Siti Nur; Fardiansyah, Bagas; Hilmayanti, Hilmayanti; Zaman, Muhammad Badru
Jurnal PkM MIFTEK Vol 4 No 1 (2023): Jurnal PkM MIFTEK
Publisher : Institut Teknologi Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33364/miftek/v.4-1.1320

Abstract

At this time there are many problems faced by the community, especially in facing challenges in life in the future. Recent issues that are often faced regarding digitalization, environment, economy and institutions. The purpose of this KKN-Thematic is to empower the community in Wanamekar Village, Wanaraja District, especially hamlet 2 and hamlet 3 according to the field of cultivation. Digitalization is currently being driven by the government so that people are literate about the benefits and understand technology now, as was done by the Garut Institute of Technology KKN-Thematic participants in Wanamekar Village, Wanaraja District. The main problems in digital literacy start from people often misusing technology, difficult business development, ethics in social media. Apart from that, the issue of recognizing the environment by making biopore wells, socialization on making eco enzyme about processing organic waste into soap, applying visual displays about prohibitions and warnings, giving directions about online business for MSME business actors in Wanamekar Village, especially in hamlet 2 and hamlet 3. And National Computer-Based Assessment of elementary school students.
Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial Ikhsan, Fachrial; Sulastri, Dewi
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.1796

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif dalam membentuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berorientasi pada prinsip reformasi yudisial. Gagasan utama yang diangkat adalah, bahwa AUPB tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika administrasi, melainkan telah berkembang menjadi parameter hukum yang mengikat dalam menguji legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan AUPB yang diterapkan oleh PTUN sebagai acuan substantif dalam memutus sengketa administrasi dan mengukur sejauh mana integrasi asas-asas tersebut dapat memperkuat independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme peradilan administrasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berupa penelaahan terhadap perundang-undangan, yurisprudensi, dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan AUPB sebagai standar normatif masih bersifat tidak konsisten dan rentan terhadap bias interpretatif. Di mana penelitian ini menunjukkan perlunya formulasi baku terhadap AUPB dalam konteks peradilan guna memastikan keadilan substantif dan mempercepat agenda reformasi yudisial di bidang hukum administrasi. Adapun kontribusi penelitian ini terletak pada usulan integratif kodifikasi AUPB sebagai standar objektif yang dapat meningkatkan kualitas dan legitimasi putusan PTUN di Indonesia.
Edukasi dan pengenalan calistung serta peningkatan motivasi belajar kepada anak usia dini Maria, Siti; Alfianingrum, Alfianingrum; Sulastri, Dewi; Aswindra, Jordy Stephano; Jaenal, Lestari; Sidae, Siti Hartina
ABDIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/abdimu.v2i1.13344

Abstract

Pemahaman terhadap baca, tulis, dan hitung (CALISTUNG) menjadi hal yang sangat penting untuk kitakenal sejak dini. Namun nyatanya masih banyak anak usia dini yang belum dapat mengenal CALISTUNG karena beberapa alasan salah satunya yaitu kurangnya motivasi yang mereka dapatkan sehingga mereka kurang semangat dalam belajar. Pada kegiatan ini, menggunakan metode sederhana dengan cara pendekatan kepada anak anak usia dini di lingkungan Jalan Kesehatan Dalam Pemuda Kota Samarinda. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada pertemuan pertama dilakukan survey lokasi serta mengajar pertama dan pertemuan kedua dilakukan mengajar kedua serta memberikan buku kepada anak-anak yang ikut serta dalam belajar dan juga menyediakan alat belajar seperti papan tulis, sempoa, dan juga buku bacaan kepada pihak Unmul Mengajar (UNJAR) yang dapat digunakan dalam kegiatan mengajar selanjutnya. Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat mengajar yaitu berdoa bersama, saling memperkenalkan diri, mempersilahkan anak anak untuk dapat memilih kepada siapa mereka ingin belajar, belajar bersama, bermain bersama, dan ditutup dengan bersalaman serta dokumentasi dengan cara berfoto bersama. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membuat anak anak merasa nyaman dalam belajar sehingga dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk dapat terus belajar.
Diskresi Presiden dalam Pengangkatan Menteri Negara: Analisis Konstitusional Batasan dan Pertanggungjawaban dalam Sistem Presidensial Indonesia Effendi, Listyani; Sulastri, Dewi
SIYASI: Jurnal Trias Politica Vol. 2 No. 2 (2024): Siyasi : Jurnal Trias Politica
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/sjtp.v2i2.51376

Abstract

 This article discusses the discretionary authority of the President in the appointment and dismissal of ministers within Indonesia's presidential system of government. In this system, the President holds prerogative rights guaranteed by the Constitution, as stated in Article 17 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although the President has considerable freedom, the use of such discretion is not absolute and must adhere to the principles of the rule of law, democracy, and good governance. Using a normative approach through library research, this article analyzes the constitutional foundation, limitations, and forms of accountability of presidential discretion in appointing ministers. It also evaluates President Prabowo Subianto’s cabinet reshuffle practices in response to political dynamics and public demands. The analysis shows that while ministerial appointments fall under the President's prerogative rights, their implementation must consider aspects of competence, integrity, and public accountability. Discretion should serve as a tool to enhance the effectiveness of governance, not as a means of exercising unchecked power. Therefore, transparency, professionalism, and accountability are fundamental principles in the exercise of executive discretion in Indonesia.  
TINJAUAN ATAS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH DI BPR KERTA RAHARJA (PERSERODA) KANTOR CABANG PASEH Setiawan, Djodi; Sulastri, Dewi
AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA Vol. 15 No. 02 (2024): AKURAT Edisi Mei-Agustus 2024 | Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA
Publisher : Fakultas Ekonomi UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas Tinjauan Atas Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kantor Cabang Paseh. Pemasaran penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap produk ataupun jasa dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat. Strategi Pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Perusahaan juga memakai beragam bentuk komunikasi pemasaran dalam usaha promosi menarik minat konsumen tentunya harus didukung pemasaran modern, tidak hanya dalam pengembangan produk, penetapan suku bunga yang sesuai pasar dan subyek perbankan juga harus di komunikasikan agar peluang lebih terbuka. BPR Kerta Raharja (Perseroda) Kantor Cabang Paseh melakukan pengembangan pasar dan pelayanan Sebagai upaya membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya
Evaluasi Penanganan Proses Produksi Stik Yoghurt dengan Penambahan Jelly sebagai Minuman Probiotik di PT. XYZ Sulastri, Dewi; Lestari, Tiara Amanda
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.21603

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana stik yoghurt dibuat dengan tambahan jeli sebagai minuman probiotik di PT. XYZ. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara saksama, berdiskusi yang sebagian sudah direncanakan, dan membaca makalah tentang cara pembuatannya serta aturan mutu perusahaan. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat apakah tindakan perusahaan sesuai dengan aturan Cara Pembuatan yang Baik (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan proses produksi telah sesuai dengan literatur dan standar industri, seperti suhu fermentasi 38℃ selama 20 jam yang berada dalam rentang optimum (35–46℃). Namun, terdapat ketidaksesuaian pada tahap pasteurisasi, di mana perusahaan menggunakan suhu 85℃ selama 30 menit, melebihi suhu standar metode Low Temperature Long Time (LTLT) yaitu 63℃. Meskipun suhu tersebut masih dalam batas yang dapat diterima dalam pasteurisasi tinggi, potensi dampak terhadap mutu gizi susu perlu diperhatikan. Proses sterilisasi alat, penambahan bahan tambahan pangan (BTP), serta pengemasan telah dilakukan dengan prosedur yang memenuhi standar keamanan pangan. Dengan demikian, proses produksi stik yoghurt jelly di PT. XYZ secara umum sudah baik, namun perlu perbaikan pada pengendalian suhu pasteurisasi agar lebih sesuai dengan prinsip perlindungan mutu produk.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD Fathni, Indriya; Jauhari, Moh Ahsanuddin; Sulastri, Dewi; Najmudin, Nandang; Nurhayani, Neng Yani; Khoirunnisa, Saskia Fazrin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7341

Abstract

Increasingly advanced technology does not always have a positive impact, sometimes it has a negative impact. This is like a widespread case because of the development of the Shopee marketplace which provides Cash On Delivery services) which, instead of benefiting the seller, is detrimental. This loss is not the responsibility of Shopee, but the seller itself. However, there is relevance to positive laws and regulations in Indonesia that can resolve this case. This study's goal is to determine the type of legal protection available to seller viewed from the Consumer Protection Act, the ITE Law, and the Civil Code and to find out Shopee's responsibility in protecting sellers who lose money because of the COD service. A technique to study called normative juridical is applied. The approach used is the legal approach. The data collection technique used is literature study. The data and data sources used come from secondary data, namely research journals, laws, and electronic sources that can be accounted for. The results and analysis of this study are that the regulations contain Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Articles 5, 6, 7, 34 and 45; Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A; and the Civil Code Articles 1513, 1514, 1517, 1243, and 1267. Then, efforts to resolve this case can be done either through or outside the court and the seller activates the shipping insurance provided by Shopee.
Co-Authors A Syachruroji, A Abdullah, Mohd Kamarulnizam Alfianingrum, Alfianingrum Aminah, Siti Nur Aswindra, Jordy Stephano Cut Nurul Fahmi Dede Kania Djodi Setiawan Effendi, Listyani Encep Andriana Endeh Suhartini Fardiansyah, Bagas Firdaus Arifin, Firdaus Firdausa, Muhamad Arga Firzatullah, Belva Prana Giandhani, Mochammad Rizky Hadi, Muhamad Rizal Nurul Hazar Kusmayanti, Hazar Hilmayanti, Hilmayanti I Gde Pantja Astawa Ikhsan, Fachrial Indriya Fathni Jaenal, Lestari Jasmiadi Jasmiadi Jauhari, Moh. Ahsanuddin Khaerunisa, Nisrina Khairil Anwar Khoirunnisa, Saskia Fazrin Maarif, Ihsanul Maelani, Rega Maulana, Mochamad Dilla Maulina, Wina Senja Mubarok, Abil Miftahul Munawar, Arby Muhyi Muslim, Sarip Nandang Najmudin Neng Yani Nurhayani, Neng Yani Neni Nuraeni, Neni Nur Alim Nurahman, Zamzam Pratama, Agus Sangka Purnama, Alpin Radiyana, Aan Rajamanickam, Ramalinggam Rasimin Rasimin, Rasimin Sidae, Siti Hartina Siti Maria Sonny Dewi Judiasih Sukma, Ersa Hermalia Sulwan Permana Suparman, Tegar Radiansyah Syahidin, Rosyad Tiara Amanda Lestari Tohar, Ahmaddin Ahmad Yusra, Affan Zaen, Adhelia Husnainy Zaman, Muhammad Badru Zulbaidah, Z