Articles
<![CDATA[FIQH SIYASAH PARADIGM IN THE INDICATORS OF MODERATE RELIGIOUS EDUCATION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>;
<![CDATA[Zulihi, Zulihi]]>;
<![CDATA[Yazid, M. Aba]]>;
<![CDATA[Ubaidillah, Ubaidillah]]>
<![CDATA[ Hikmah: Journal of Islamic Studies Vol 21, No 1 (2025): Hikmah Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI ALHIKMAH Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47466/hikmah.v21i1.318
<![CDATA[AbstractThe mainstreaming of moderate religious indicators in Indonesia in the realm of practice is not always responded positively by all communities. Regardless of the pros and cons, it is important to realize that the mainstreaming is a government policy to build harmony between religious, cultural and state life in Indonesia. The purpose of this qualitative study in the form of a literature review is to identify the fiqh siyasah syar'iyah paradigm on the orientation of moderate religious education contained in the indicators of religious moderation in Indonesia. This study uses a content analysis approach. Explanations related to four indicators of moderate religiosity formulated by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia became the main data of the study obtained through documentation techniques. This study concludes that there are fiqh siyasah syar'iyah values in the orientation of religious moderation indicators in Indonesia that contain the dissemination of moderate religious education values, including the value of shura on indicators that require strengthening the values of pluralist and humanist religious education. Then, the value of wasathiyah on indicators that require strengthening the values of nationalist and accommodating religious education on cultural wisdom. This study shows that the indicators of moderate religiosity in Indonesia contain various legal ethical values and Islamic social education as a basis for political policy in building harmonious relations of religious, state and cultural life.AbstrakPengarustamaan indikator keberagamaan moderat di Indonesia pada ranah praksisya tidak senantiasa direspons positif oleh semua masyarakat. Terlepas dari pro-kontra yang ada, penting untuk disadari pengarustamaan tersebut menjadi kebijakan pemerintah untuk membangun harmoni antara kehidupan beragama, berbudaya dan bernegara di Indonesia. Tujuan studi kualitatif dalam bentuk kajian pustaka ini untuk mengidentifikasi paradigma fikih siyasah syar’iyah pada orientasi pendidikan keberagamaan moderat yang termuat dalam indikator moderasi beragama di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan analisis isi. Penjelasan terkait empat indikator keberagamaan moderat yang dirumuskan oleh kementrian Agama Republik Indonesia menjadi data pokok studi yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Studi ini menyimpulkan adanya nilai-nilai fikih siyasah syar’iyah pada orientasi indikator moderasi beragama di Indonesia yang memuat diseminasi nilai-nilai pendidikan keberagamaan moderat, antara lain nilai syura pada indikator yang menghendaki penguatan nilai-nilai pendidikan keberagamaan pluralis dan humanis. Kemudian, nilai wasathiyah pada indikator yang menghendaki penguatan nilai-nilai pendidikan keberagamaan nasionalis dan akomodatif pada kearifan budaya. Studi ini menunjukan indikator keberagamaan moderat di Indonesia memuat berbagai nilai legal etik dan pendidikan sosial keberagamaan Islam sebagai basis kebijakan politik dalam membangun relasi harmoni kehidupan beragama, bernagara, dan berbudaya. ]]>
<![CDATA[NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KODE ETIK NETIZEN MUHAMMADIYAH ]]>
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v1i2.51
<![CDATA[Maraknya kasus pelanggaran etika dalam interaksi sosial di media sosial telah menyita perhatian semua pihak, tidak hanya instansi pemerintah Indonesia melalui perangkat hukumnya, melainkan juga fatwa organisasi keagamaan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam konstruksi kode etik Netizen Muhammadiyah (NetizMu) terkait interaksi sosial di media sosial. Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Hasil penelitian menunjukan terdapat berbagai dimensi nilai falsafah Pancasila dalam konstruksi kode etik NetizMu. Pertama, nilai sila pertama dan kedua dalam kode etik menjadikan ajaran agama sebagai pedoman interaksi sosial (muamalah) di media sosial. Kedua, nilai sila ketiga dalam kode etik larangan melakukan bullying, gibah dan hoaks untuk menjaga ikatan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, nilai keempat dan kelima dalam kode etik menjadikan media sosial sebagai media amar makruf dan nahi munkar berupa sikap menghormati kesetaraan hak dan hukum yang dimiliki oleh masing-masing pengguna media sosial.]]>
<![CDATA[Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim ]]>
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i2.181
<![CDATA[Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi majelis taklim pada Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim. Studi kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Muatan nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi teori analisis pokok bahasan studi. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data mencakup tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini menemukan adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik terkait orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis, nilai ketuhanan dalam pembentukan kepribadian berilmu dan religius, dan nilai persatuan dan demokrasi dalam pembentukan kepribadian yang nasionalis. Implikasi teoritis studi ini menunjukkan pengarustamaan nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan pada aktivitas lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan non formal, seperti halnya aktivitas majelis taklim. Limitasi studi ini belum mengidentifikasi hambatan maupun tantangan terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam Indonesia.]]>
<![CDATA[Analyses the Construction of the Indonesian Ulema Council Fatwa on the Halalness of the Sinovac Covid-19 Vaccine using the Jasser Auda’s Perspective of Islamic Law Development Models ]]>
<![CDATA[Abduh, Muhammad]]>;
<![CDATA[Abadi, Khafid]]>;
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>;
<![CDATA[Susilo, Adib]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 18 No 2 (2021): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24042/adalah.v18i2.10041
<![CDATA[ The spread of hoax news related to whether it is safe or not and whether or not the use of the Covid-19 vaccine is lawful has created a pro-contra attitude among the Indonesian people towards the Covid-19 vaccination program. For this reason, the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a fatwa to provide legal enlightenment on the halal use of the Covid-19 vaccine. This study examines in depth the construction of the fatwa and identifies the Islamic law development model used in constructing the fatwa. This research is purely philosophical normative and uses the models of Islamic legal development proposed by Jasser Auda. The results of the study conclude that the construction of the MUI fatwa on the halalness of the Sinovac vaccine had used a holistic model of Islamic law. This is indicated by some characteristics inherent in the construction of the fatwa namely : (i) the wholeness and multidimensional character, which is indicated by the use of universal textual arguments ('aam). (ii) the purposive character, which isindicated by the use of various fiqh rules emphasizing the realization of benefit as the basis and orientation of legal determination. (iii) the openness characterwhich is indicated by the acceptance of the health and medical science principles which incidentally is outside the field of Islamic law]]>
<![CDATA[Multikulturalisme Islam Dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Orientasi Majelis Taklim di Indonesia ]]>
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>
<![CDATA[ Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Vol 5, No 2 (2023): TADBIR: JURNAL MANAJEMEN DAKWAH FDIK IAIN PADANGSIDIMPUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[FDIK IAIN Padangsidimpuan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24952/tadbir.v5i2.9508
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggali nilai-nilai Pancasila dalam orientasi majelis taklim dalam Peraturan Menteri Agama no.29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Kajian kualitatif berupa kajian kepustakaan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Kandungan nilai-nilai filsafat Pancasila menjadi analisis teori pokok bahasan. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Penelitian ini menyimpulkan adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik yang berkaitan dengan orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain nilai keadilan sosial dan kesejahteraan dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis, nilai-nilai ketuhanan dalam pembentukan kepribadian ilmiah dan keagamaan. , dan nilai persatuan dan demokrasi dalam pembentukan kepribadian nasionalis. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan dalam kegiatan lembaga pendidikan nonformal dan sosial keagamaan, seperti kegiatan majelis taklim. Keterbatasan penelitian ini belum mengidentifikasi kendala atau tantangan terkait implementasi Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam Indonesia.]]>
<![CDATA[The Pro-Existence of Pesantren Education in Disseminating Moderate Religiosity Among Muslim Minorities ]]>
<![CDATA[Zulihi, Zulihi]]>;
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>;
<![CDATA[Aisyah Zubaidah]]>;
<![CDATA[Abdul Basit Atamimi]]>
<![CDATA[ Eduprof : Islamic Education Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Eduprof : Islamic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47453/eduprof.v7i2.392
<![CDATA[The existence of Pesantren in the midst of Muslim minority communities poses unique challenges in terms of maintaining their continued existence.This study aims to identify the of Pesantren Darul Maarif Numbay in Jayapura City in maintaining its existence in the midst of Muslim minority life. This qualitative study in the form of a case study uses a phenomenological approach. Data was obtained through documentation, observation, and interviews. Indicators of moderate religiosity in Indonesia become the basis of perspective. This study concludes that Pesantren Darul Maarif Numbay maintains the existence of its educational continuity in the midst of Muslim minority communities through the active role of the realization of moderate religiosity by its academic community, including strengthening the value of tolerance for religious differences through the involvement of the Pesantren academic community in the Religious Communication Forum. Then, strengthening the nationalism of the education system, and an adaptive attitude towards local cultural wisdom, such as the Pesantren's adjustment to local government policies in terms of the education delivery system. Pesantren also develop local wisdom-based culture, such as the existence of al-Qur'an and Hadith subject matter on tolerance and social ethics, as well as respect for the value of traditions contained in the Rumah Honai and the tradition of Satu Tungku Tiga batu, and the tradition of Burning Stones. This study contributes to the importance of Islamic educational institutions to actively realise moderate diversity in building harmonious relations among Muslim minorities through educational, social and cultural activities. However, this study has not identified the obstacles faced by Pesantren Darul Maarif Numbay in building harmonious social relations with the Muslim minority in Jayapura. Therefore, further research is important.]]>
<![CDATA[Religious Moderation in Islamic Groups in the History of the Basic Consesus of the Indonesian State ]]>
<![CDATA[Hariyanto, Didik]]>;
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/ajmpi.v1i1.3282
<![CDATA[This research intends to identify the manifestations of religious moderation by Islamic groups in the history of the consesus of the basic formulation of the Indonesian state. This qualitative research uses a normative-historical approach. Various scientific literature on ideological struggles between Islamic and nationalist groups in the history of the basic formulation of the Indonesian state became the source of this research data.  Four indicators of religious moderation formulated by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia became analytical theories in this study, including national commitment, tolerance, anti-violence, and accommodating to local culture. Data collection through documentation. The results showed that there are various indicators of religious moderation by Islamic groups in the history of acceptance of the basic consesus of the Indonesian state. First, indicators of tolerance and anti-radicalism in respecting and accepting  the abolition of the 7 Words in the Jakarta Charter. Second, the indictor of national commitment in maintaining the integration of the nation and state. Third, indicators of accommodative indicators of local wisdom in upholding a culture of deliberation related to the plurality of socio-political life. The theoretical implications of this study show that it takes a paradigm and religious attitude of individual (group) Muslims that is inclusive, tolerant, symbiotic in the life of a multicultural society. The limitations of the research have not examined the pattern of understanding or religious attitudes of Islamic groups that do not want the consesus of Pancasila and the 1945 Constitution in the history of the basic formulation of the Indonesian state. This is urgent to be studied further]]>
<![CDATA[He Yokal Himago: A Sociological Review of Law on Nikah Siri in The Dani Muslim Community, Papua ]]>
<![CDATA[Haryanto, Eko]]>;
<![CDATA[Wahib, Moh]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>;
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol, 9 No. 1 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/ajmpi.v9i1.4814
<![CDATA[This qualitative study intends to identify and explore the trigger factors for the practice of nikah he yokal himago (nikah siri) in the dani tribal mulsim community in Jayawijaya, Papua. This qualitative study uses an empirical legal approach. The theory of effectiveness by Sarjono Soekanto became a theory of analysis. Data collection techniques use observation and interviews. Meanwhile, data analysis uses reduction, presentation, and verification. This study concludes that the factors of he yokal himago marriage vary, among others, the weak legal culture that assesses he yokal himago marriage has implications for financial attachment and social prestige for the woman. Then the low legal awareness that considers marriage as a private matter, and also yokal himago can be a solution for marriage that gets formal legal barriers. Furthermore, the role of non-legal legal structures is in the form of the role of religious figures in the implementation of he yokal himago marriage. The theoretical implications of this study show that serial marriage can be triggered by the complexity of the factors behind it, both socioeconomic, cultural, legal and religious.  The limitations of this study have not examined the obstacles or challenges of government agencies, religious leaders and community leaders in preventing or minimizing he yokal himago marriage in the Dani tribal Muslim community in Jayawijaya ]]>
<![CDATA[Integration of Social Sufim Education and Fiqh in Fatwa on Digital Da'wah Ethics in Indonesia ]]>
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>;
<![CDATA[Zulihi, Zulihi]]>;
<![CDATA[Yazid, M. Aba]]>;
<![CDATA[Abduh, Muhammad]]>
<![CDATA[ BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 9 No 2 (2024): Volume 9 Nomor 2, Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28926/briliant.v9i2.1810
<![CDATA[Da'wah activities through digital applications sometimes cause religious social problems in the midst of Indonesia's diverse social life. Through a normative-philosophical approach, this qualitative study intends to identify the value of Sufism social education in digital da'wah ethics contained in the fatwa of the Indonesian Ulema Council of East Java Province Number. 06 of 2022. This study data was obtained by documentation techniques, and data analysis includes reduction, presentation, and verification. The social value of Sufism in the form of mahabbah, itsar, and futuwwah is the basis for the perspective of this study. This study found the content of Sufism social education values in legal provisions related to the ethics of preachers in the digital space in the fatwa, including the value of mahabbah education in da'wah ethics that uphold peace. Then, the value of futuwwah education in da'wah ethics that respects diversity. Furthermore, the value of itsar education in da'wah ethics that cares for public benefit and state integration. This study confirms that the integration of the values of tarbiyah, Sufism and fiqh can be disseminated in fatwas related to social religion in Indonesia, including digital da'wah ethics fatwas.]]>
<![CDATA[Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua : Integrasi Syariat Islam dan Budaya dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani ]]>
<![CDATA[Makatita, Ahmad Syarif]]>;
<![CDATA[Islamy, Athoillah]]>
<![CDATA[ Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Vol 4, No 2 (2022): Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24952/taghyir.v4i2.5264
<![CDATA[Relasi dakwah Islam dan budaya lokal dalam ranah praksis maupun teoritisnya tidak selamanya harmonis, melainkan sering menunjukan wajah dikotomis bahkan konflik antara ketentuan syariat Islam dan norma budaya yang ada. Padahal jika disikapi secara bijak, memungkinkan terdapat titik temu dalam mengharmoniskan relasi keduanya. Penelitian kualitataif ini bermaksud untuk mengidentifikasi landasan paradigma dakwah Islam dalam rekonseptualisasi babi pada tradisi komunitas Muslim Dani di Jayawijaya, Papua. Penelitian normatif-empiris ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Teori analisis yang digunakan, yakni idealisme dan realisme hukum Islam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Sementara itu, teknik analisa data melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan rekonseptualisasi babi dengan digantikan daging halal dalam tradisi Bakar Batu pada komunitas Muslim Dani di Jayawijaya dapat dikatakan sebagai integrasi idealisme dan realsime hukum Islam. Integrasi epistemologi tersebut dapat dilihat dari kacamata ‘urf dan hifz din (maqsid syariah) sebagai basis paradigmatik dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan antar umat beragama pada tradisi masyarakat lokal masyarakat Dani. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan harmonisasi budaya dan dakwah Islam dibutuhkan integrasi idealisme dan realisme hukum Islam]]>
