Garuda - Garba Rujukan Digital

Pendampingan Produk Halal bagi UMKM dan Masyarakat untuk Peningkatan Kesadaran Gaya Hidup Halal di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu; Harisah, Harisah; Zulaekah, Zulaekah; Taufikkurrahman, Taufikkurrahman
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JAMSI - November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.1415

Regulasi tentang jaminan produk halal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum banyak diketahui oleh Masyarakat di pedesaan terpencil. Program pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk menyampaikan sosialisasi dan informasi penting tentang jaminan produk halal serta pentingnya mengurus sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman kepada pelaku UMKM dan Masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) meliputi tahap rapat awal, pemetaan masalah dan kebutuhan berama, keterlibatan secara partisipatif, pembentukan tim, pengembangan program dan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi, serta pembelajaran dan penyebarluasan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Tingkat pengetahuan Masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang regulasi Jaminan Produk Halal masih tergolong lemah, adanya kegiatan pengabdian tentang pendampingan sertifikasi halal di Desa Kramat ini sangat bermanfaat bagi Masyarakat dan pelaku UMKM dalam menambah wawasan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dalam usaha produksi yang dijalankan. Selain itu, pelaku UMKM sangat bersemangat dan antusias untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan agar lebih memberi kepastian kepada konsumen.

Implementasi Nilai Moderasi Dalam Praktek Pembangunan Wisata Religi “Batu Ampar” Di Pamekasan Maufiroh, Salamatul; Al Humaidy, Mohammad Ali; Harisah, Harisah
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 10, No 3 (2024): JIEI : Vol.10, No.3, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i3.14926

Wisata Religi Batu Ampar yang terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan merupkan salah satu tempat bersejarah penting bagi masyarakat Batu Ampar karena menjadi jejak penyeberangan agama islam di Madura yang mana wisata tersebut berkaitan dengan adanya wisata halal dalam ekonomi syariah,selain itu masyarakat Desa Proppo banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang ditempat wisata religi. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode Kualitatif bersifat wawancara dan observasi. Wisata religi batu ampar yang di kelola oleh masyarakat Pamekasan merupakan salah satu tempat wisata religi yang didalamnya dikunjungi oleh para wisatawan untuk berziarah, wisata ini merupakan wisata yang memiliki keunikan yang berbeda dengan wisata religi pada umumnya, yaitu para wisatawan yang hadir dalam wisata tersebut tidak harus dari kalangan umat islam, bahkan wisata religi batu ampar dapat dikunjungi oleh umat beragama lain. Sehingga dalam tempat wisata religi ini tidak menjadikan suatu perbedaan terhadap kalangan umat muslim dan kalangan umat yang beragama non muslim, sehingga dari hal tersebut akan tercipta sikap kerukunan, toleransi,saling menghargai dan menerima perbedaan sesuai dengan moderasi beragama.

Implementasi Nilai Moderasi Dalam Praktek Pembangunan Wisata Religi â€œBatu Amparâ€ Di Pamekasan Maufiroh, Salamatul; Al Humaidy, Mohammad Ali; Harisah, Harisah
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 10 No. 3 (2024): JIEI : Vol.10, No.3, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i3.14926

Wisata Religi Batu Ampar yang terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan merupkan salah satu tempat bersejarah penting bagi masyarakat Batu Ampar karena menjadi jejak penyeberangan agama islam di Madura yang mana wisata tersebut berkaitan dengan adanya wisata halal dalam ekonomi syariah,selain itu masyarakat Desa Proppo banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang ditempat wisata religi. Metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode Kualitatif bersifat wawancara dan observasi. Wisata religi batu ampar yang di kelola oleh masyarakat Pamekasan merupakan salah satu tempat wisata religi yang didalamnya dikunjungi oleh para wisatawan untuk berziarah, wisata ini merupakan wisata yang memiliki keunikan yang berbeda dengan wisata religi pada umumnya, yaitu para wisatawan yang hadir dalam wisata tersebut tidak harus dari kalangan umat islam, bahkan wisata religi batu ampar dapat dikunjungi oleh umat beragama lain. Sehingga dalam tempat wisata religi ini tidak menjadikan suatu perbedaan terhadap kalangan umat muslim dan kalangan umat yang beragama non muslim, sehingga dari hal tersebut akan tercipta sikap kerukunan, toleransi,saling menghargai dan menerima perbedaan sesuai dengan moderasi beragama.

Religious Moderation Villages and Interreligious Tolerance: Implementation, Successes, and Challenges in Pamekasan, Indonesia Haqqullah, Moh. Wasil; Harisah, Harisah
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jsai.v6i1.6461

This study aims to explore the implementation of religious moderation through the establishment of Religious Moderation Villages (Kampung Moderasi Beragama/KMB) as a strategy to address religious conflicts and enhance inter-religious tolerance in Pamekasan Regency, East Java. Employing a qualitative approach, the study combines in-depth interviews and literature reviews. Informants were purposively selected from local government officials, administrators of KMB programs, and prominent religious leaders with direct involvement and extensive knowledge regarding the practice of religious moderation. Data analysis followed the thematic analysis framework by Miles and Huberman, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of KMB has effectively strengthened tolerance among religious groups, evidenced by decreased occurrences of internal and inter-religious conflicts within the study area. Key indicators of successful religious moderation include enhanced harmonious social interactions among diverse religious communities, decreased resistance toward religious differences, and increased collective awareness of the importance of moderate religious attitudes. Nonetheless, the study identifies ongoing challenges, notably persistent extremist paradigms held by certain religious organizations, insufficient community education on religious moderation values, and limited structural support from local governmental institutions. The study recommends enhancing synergy among local governments, religious leaders, and community members to consistently educate society about moderation values, thus achieving sustainable social harmony in Pamekasan Regency.

Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance from al-Tūfi’s Maslahah Theory Maimun, Maimun; Harisah, Harisah; Hanafi, Imam; Sulaiman, Zubaidi
al-'adalah Vol 18 No 1 (2021): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v18i1.8649

This study reveals the tradition of inheritance distribution among the Maduranese community and analyzes it using the maslahah of al-Tūfi. Although the entire Maduranese community adheres to Islam, in terms of inheritance distribution, they tend to apply customary inheritance law, only a small portion of which applies Islamic inheritance law (farāidh). This research is qualitative research; the data is obtained from interviews, observations, and documentation. This study found that most Maduranese people only give inheritance portion to children's groups, rarely did they include other groups as stipulated in farāidh law. Apart from that, the distribution pattern is also different from one region to another. In Sumenep, for instance, the distribution of inheritance prioritizes girls over boys. In Sampang, priority is given to the eldest child, while in Bangkalan it is prioritized for the youngest child. Only in Pamekasan, the distribution of inheritance is distributed to all family members in equal portions. This pattern of distribution that does not comply with the provisions of Islamic inheritance law, when viewed from the perspective of maslahah al-Tūfi, is still in line with the principles of Islamic law because it aims to bring good, avoid conflict, as well as to adjust to customary provisions and community development.

Pesantren and Politics: Fostering Civil Society-Oriented Political Consciousness in a Muslim Society Al Humaidy, Mohammad Ali; Afifullah, Afifullah; Harisah, Harisah; Acim, Subhan Abdullah; Ariwidodo, Eko
Ulumuna Vol 29 No 1 (2025): June
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ujis.v29i1.976

Political polarization has occurred in Pesantren in the 1999 election, where the kiais involved various political parties. This study aims to examine the politics of the pesantren Annuqayah in Madura and analyze the contribution of it in political democratization and civil society. Although the kiais have different political affiliations, the relationships among kiais, santris, and alumni remain harmonious without open conflict. This phenomenon is crucial to study because it demonstrates the pesantren’s role in fostering healthy and constructive political awareness in society. This article is based on a field study employing a qualitative approach, drawing on the perspectives of social capital and phenomenology. The results show that political democratization in the pesantren is built on respect for the moral authority of kiais, the practice of citizenship values based on the principles of Ahlus Sunnah wal Jama’ah (aswaja), and the strengthening of the tradition of "silaturahim" among kiais, alumni, and the community. These values serve as the foundation for forming an inclusive, religious, and democratic civil society at the local level.

Peran Tokoh Islam dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Moderasi Melalui Praktik Ekonomi di Madura Rosyidi, Mohammad; Harisah, Harisah; Al Humaidy, Mohammad Ali
JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 9 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/jes.v9i2.910

This study aims to see the role of religious figures through pesantren engaged in the economic sector. As an educational institution, pesantren have penetrated into various scientific fields, both in theory and practice, including in the field of economics. Pesantren led by a kiai in Madura have a very important role to be used as icons for the community in acting and behaving in everyday life. In economic practice, Islamic figures have been massively entrepreneurial to foster business awareness in their respective pesantren. Through this application, the economy in pesantren can grow independently in terms of funding to support the needs of their institutions. This study is a qualitative indicator with a sample approach in the form of library research (library research) collecting information in the form of books, journals, interviews, articles, news available in online media. The findings show that pesantren in Madura through economic activities have a wide reach in providing moderate understandings because Madura itself is a heterogeneous area. So that there is no discrimination against economic actors who are not the same in background as the general public in Madura. the application of moderation through real economic practices exists in Madura, because in terms of values, the key to moderation has been implemented in practice, especially in pesantren led by Islamic figures.

The Ontological Meanings of Dhunnya: Principles of Socio-Religious Harmony in the Lives of Madurese Migrants in Malaysia Hidayat, Ainur Rahman; Buna’i, Buna’i; Zulaekah, Zulaekah; Harisah, Harisah
Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam Vol. 14 No. 2 (2024): December
Publisher : Department of Aqidah and Islamic Philosophy, Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/teosofi.2024.14.2.119-142

This study explores the ontology of dhunnya in Madurese culture, encompassing its interpretations as treasure, the mortal world, and the worldly realm within the framework of intentionality-equilibrium. The concept of dhunnya is inherently directed towards achieving socio-religious balance, which serves as a fundamental guiding principle for the Madurese, both within their homeland and in diasporic contexts. This concept underpins the mindset, attitudes, and behaviors of the Madurese people, who place significant emphasis on spiritual and religious dimensions. This study adopts a hermeneutic-philosophical approach, concluding that the harmony and disharmony of dhunnya are reflected in the balance between rights to property, altruism, and transient worldly adornments. Moreover, this balance is oriented towards fostering ethnic solidarity and strengthening the kiai-santri relationship. The eclectic model of dhunnya ontology is reconstructed through an analysis of socio-religious practices, including koloman, haul, tahlilan, molodhen, funeral rites, and studio-based education. These practices are particularly relevant to the integration of spiritual-religious and spiritual-economic aspects among Madurese migrants in Malaysia. This finding underscores the critical role of socio-religious principles in maintaining the harmony of Madurese life in diaspora contexts.

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM TRADISI OMPANGAN PADA WALIMATUL ‘URSY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH DI DESA SENTOL KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN Harisah, Harisah; Al Masyhudi, Moh Karimulloh
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 2 (2022): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v5i2.387

Kegiatan hutang piutang di masyarakat sering terjadi sesuai dengan keadaannya, dan masyarakat menganggap kebiasaan yang terjadi sudah sesuai dengan syariah, begitu juga dalam praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan. Penelitian ini bertujuan menggali hukum tentang praktik hutang piutang dalam tradisi Ompangan dimana tradisi ini terjadi pemberi hutang akan meminta pembayaran hutang ketika akan melaksanakan prosesi pernikahan baik untuk diri sendiri, family atau kerabatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dimana sumber data utama bersumber wawancara. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dalam praktiknya hanya saudara atau famili dan mayoritas dilakukan oleh ibu-ibu yang melakukan akad pinjam meminjam dengan pengembalian barang yang dipinjam tidak sama, walaupun tidak sama akan tetapi nilanya tetap harus sama walaupun barang tersebut berbeda. Biasanya alasan masyarakat mengembalikan barang yang berbeda dikarenakan sipeminjam tidak mempunyai dan tidak mampu mengembalikan barang yang sama ketika ingin mengembalikan barang tersebut sehingga diganti barang lain, serta tidak adanya unsur lebihan yang dipersyaratkan ketika pengembalian barang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah penerapan akad qard ini hukumnya adalah mubah karena tidak adanya unsur yang menyimpang dalam aturan hutang-piutang seperti riba, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tetap memberikan suatu manfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari akad qard yaitu at-tabaru’.

Acceleration of Mega Merger of SOE Sharia Banks in Indonesia through Revitalization of Sharia Economic Law in Islamic Boarding Schools Jie, Ferry; Harisah, Harisah; Sulaiman, Zubaidi
Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business Vol. 5 No. 2 (2020): December 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/lifalah.v5i2.2342

Generally, we can see that law is all rules of behavior in norms regulating orders among societies. Likewise, sharia economic law regulates the community's policies in economic activities, and the application of this rule in Indonesia can be studied through Islamic boarding schools as a place for Islamic scientific education. The condition of this Indonesian pesantren is no longer only studying classical sciences. Accordingly, the program has become one of the instruments for accelerating the mega-merger of Islamic banks. This research used qualitative methods with data collection through interviews and direct observations. This study found that Islamic boarding schools in Indonesia have provided Islamic economic, scientific facilities, and microfinance institutions to support learning Islamic economic law and introduce knowledge.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search