Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT KOMUNAL DI INDONESIA Robiatul Adawiyah; Rumawi Rumawi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 (2021): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.672

Abstract

The Communal Intellectual Property of Indonesia is susceptible to recognition, theft, and piracy of other countries because Indonesia is still not a sovereign guarding culture. Regulations of Unesco, sui generis system from Convention on Biological Diversity (CBD) and regulation of Malaysia year 2005 AKTA 645 about national heritage it is tangible proof that cultures must have a specific binding arrangement to protect for it. This research purpose to know the setting of intellectual property rights in comunal societies Indonesia by normative legal research methods. The findings that there is weaknesses in protecting communal societies set on a few rules that is copyrigts law, patent law, and merk law so that gives rise to ambience. The legal protection of communal rights against intellectual property requires a special law containing definitions and ling space and the existance of a special agency that regulates its application mechanisms. 
IMPLEMENTASI TATA KELOLA EKOWISATA HALAL DIKABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR Mitra Bakti Zantoso; Rumawi Rumawi; Asmarani Tri Andari
Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata) Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal IPTA (July 2026)
Publisher : Department of Tour and Travel Studies, Faculty of Tourism, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/IPTA.2026.v14.i01.p3

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa bagaimana ekowisata halal diterapkan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep ekowisata halal diterapkan dalam kehidupan nyata di wilayah tersebut. Ini mencakup penyelidikan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk membangun infrastruktur, mendorong, memberikan pelatihan, dan menjaga pengawasan, serta berdampaknya terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Banyuwangi. Selanjunya agar dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pembangunan ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi. Studi ini menyelidiki hal-hal yang membatasi atau menghambat pertumbuhan industri ekowisata halal. Faktor-faktor tersebut termasuk masalah regulasi, kekurangan sumber daya, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, tantangan pemasaran, dan masalah lingkungan dan budaya yang perlu ditangani. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sementara itu data diperoleh dari wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi di lokasi destinasi ekowisata halal, dan analisis dokumentasi mengenai kebijakan dalam pariwisata dengan aspek ekologis dan prinsip syariah. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi ekowisata halal di Kabupaten Banyuwangi menghasilkan atau menuju pada beberapa inisiatif yang berhubungan dengan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan destinasi wisata alamnya, seperti pengembangan wisata alam yang ramah terhadap lingkungan dan meningkatnya fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Akan tetapi, masih adanya hambatan maupun kendala dalam penerapan konsep ini, termasuk yang sangat berpengaruh ialah pemahaman masih sangat terbatas mengenai ekowisata halal serta keterbatasan sumber daya dalam pengembangan infrastruktur tempat wisata.
PENERAPAN HUKUM KARTEL KASUS FREIGHT CONTAINER DALAM RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Vina Musarrofah; Rumawi Rumawi; Sri Lumatuh Saadah
Jurnal Yudisial Vol. 19 No. 1 (2026): OPEN LEGAL POLICY
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v19i1.783

Abstract

A cartel is one form of prohibited anti-competitive practice because it allows business actors to control prices, the distribution of goods, or market conditions through agreements among competitors. Such practices may undermine the competitive process and cause harm to consumers. In Indonesia, the prohibition of cartel practices is governed by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as an instrument of legal protection while also promoting a healthy competitive environment. This study aims to analyze the legal nature of cartel agreements under Indonesian competition law and examine the relevance of the application of cartel law in the ratio decidendi of Supreme Court Judgment Number 1114 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 in light of Law Number 5 of 1999. This study employs normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that Law Number 5 of 1999 has not been fully effective in preventing cartel practices by business actors. The findings also indicate that the ratio decidendi adopted by the Business Competition Supervisory Commission and the Supreme Court is consistent with the provisions of Law Number 5 of 1999. Such consistency rests on identifying price signaling as a form of coordination among competitors, thereby forming the basis for applying the per se illegal approach in adjudicating the case. These findings underscore the importance of the consistent application of competition law to enhance the effectiveness of law enforcement against cartel practices in Indonesia.