Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.878
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Sains Teknologi dan Lingkungan (JSTL) Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Gema Ngabdi Ganesha Law Review GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL Jurnal Responsif : Riset Sains dan Informatika FOCUS: Journal of Social Studies Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Digital Transformation Technology (Digitech) Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Hukum Bisnis Tasyri' Jurnal Global Ilmiah Dinamika Teknik Sipil: Majalah Ilmiah Teknik Sipil
Hartana, Hartana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik Nino, Tursino; Setiawan, Puguh Aji Hari; Hartana, Hartana
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3709

Abstract

Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File yang dianut di Indonesia telah membuka celah terjadinya praktik pendomplengan terhadap merek terkenal karena merek terkenal memilik daya tariknya tersendiri sehingga merek yang memiliki persamaan dapat mengecoh atau menyebabkan kebingungan pasar. Hal ini telah mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemilik merek terkenal, walaupun Sistem First to file telah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk pemilik merek terkenal. Guna memberikan kepastian hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah menurut Hakim Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25 dan menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 35, karena  memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat.
MANAJEMEN BANDWIDTH MENGGUNAKAN METODE QUEUE TREE TIPE PCQ Darusalam, Azzam Firdaus; Mandasari, Raden Deasy; Hartana, Hartana
Jurnal Responsif : Riset Sains dan Informatika Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Responsif : Riset Sains dan Informatika
Publisher : LPPM Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/jti.v6i1.1462

Abstract

Peningkatan ketergantungan pada internet dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan sumber daya jaringan, khususnya bandwidth. Permasalahan yang timbul, seperti lambatnya koneksi, gangguan, dan ketidakstabilan jaringan, dapat menghambat produktivitas pengguna dan kinerja organisasi. Banyak organisasi dan lembaga mengalami kendala dalam mengelola bandwidth secara efisien, terutama karena kurangnya pemahaman tentang teknologi manajemen bandwidth yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan kualitas layanan internet di lingkungan jaringan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TEK EBTKE). Metode yang diterapkan adalah manajemen bandwidth menggunakan metode Queue Tree tipe PCQ melalui perangkat simulasi GNS3. Konfigurasi dilakukan dengan mengatur batas bandwidth download sebesar 192k dan upload sebesar 64k. Pengujian dilakukan pada tiga perangkat klien (PC Kepala Bidang, PC Staf 1, dan PC Staf 2) untuk mengevaluasi kinerja jaringan. Hasil pengujian, melalui PING test dan indikator winbox, menunjukkan bahwa setelah konfigurasi, semua perangkat klien dapat mengakses internet dengan lancar dan stabil. Implementasi metode Queue Tree tipe PCQ berhasil mengatasi masalah kelambatan akses internet di ruang bidang penyelenggara dan sarana litbang di P3TEK EBTKE, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dalam melakukan tugas dan pekerjaan di lingkungan tersebut.
IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE UNTUK KLASIFIKASI KELAYAKAN DISTRIBUSI DANA BANTUAN SOSIAL Hartana, Hartana; Mandasari, Raden Deasy
Jurnal Responsif : Riset Sains dan Informatika Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Responsif : Riset Sains dan Informatika
Publisher : LPPM Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/jti.v6i2.1730

Abstract

Penelitian ini mengkaji penggunaan algoritma pohon keputusan, khususnya C4.5, dalam klasifikasi kelayakan distribusi dana bantuan sosial di Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Ketidaktepatan distribusi yang terjadi disebabkan oleh penyeleksian penerima berdasarkan rekomendasi perangkat desa yang hanya mempertimbangkan jenis pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengembangkan sistem berbasis algoritma C4.5 yang mengolah data sensus ekonomi penduduk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengumpulkan data melalui studi pustaka dan sensus ekonomi, dan mengolah data menggunakan a plikasi Rapid Miner. Model klasifikasi yang dihasilkan dievaluasi menggunakan metode 10-fold cross-validation untuk memastikan akurasi yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma C4.5 mencapai akurasi, precision, dan recall sebesar 100%. Model pohon keputusan yang dihasilkan menunjukkan bahwa atribut utama yang menentukan kelayakan adalah jenis pekerjaan dan pendapatan. Beberapa aturan yang dihasilkan dari model ini, seperti penduduk yang belum bekerja dengan pendapatan di bawah Rp29.500 layak menerima bantuan, memberikan panduan yang jelas bagi pengambil kebijakan. Implementasi algoritma ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas distribusi dana bantuan sosial di Kelurahan Bangka Belitung Laut, mengurangi ketidakpuasan masyarakat, dan mencegah potensi konflik sosial. Penelitian ini merekomendasikan adopsi model di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap data lokal untuk meningkatkan keadilan distribusi bantuan secara lebih luas.
Kepastian Hukum bagi Pesantren dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren: Analisis Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren Abdillah, Ahmad Imaduddin; Hartana, Hartana; Iryani, Dewi
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 1 (2024): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v3i1.90

Abstract

Islamic boarding schools as institutions that grow and develop together with the community have the potential to empower the community through business entities. Community trust in Islamic boarding schools is the basic capital for Islamic boarding schools to be able to establish business entities that are oriented towards community empowerment. Business entities in Islamic boarding schools have been mentioned in Law No. 18 of 2019, however, in the implementation of the establishment of Islamic boarding school business entities, they still refer to previously existing regulations. On the other hand, the Islamic boarding school law states that Islamic boarding schools in their activities, including community empowerment through the establishment of business entities, must maintain the characteristics, uniqueness, ideals and character of Islamic boarding schools so that in this case there is a legal vacuum. In this research, researchers used the theory of legal certainty and the theory of development law. Method The research approach used is a normative juridical approach and the type of research is qualitative research. The sources of legal material for this research were obtained from primary and secondary data sources. Where the primary source material is legislation and ministerial regulations. Meanwhile secondary data sources were obtained from literature studies, from various books, journals, and the internet. The data collection technique in this research uses library study techniques. Based on the research results, the regulation of legal certainty for Islamic boarding schools in carrying out business entity activities is mentioned in Article 45 of Law No. 18 of 2019. However, in establishing and managing business entities in Islamic boarding schools, regulations need to be issued that regulate them. This is necessary so that Islamic boarding schools in carrying out business activities still maintain the characteristics, uniqueness, character and ideals of Islamic boarding schools in accordance with articles 4 and 8 of Law No. 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools. so that legal certainty, development, renewal and empowerment of society through Islamic boarding school business entities can be realized.
Revitalisasi Sistem Penyaringan Air Bersih Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Budianto, Muh Bagus; Supriadi, Anid; Hartana, Hartana; Fajrin, Jauhar; Saidah, Humairo
Jurnal Gema Ngabdi Vol. 6 No. 1 (2024): JURNAL GEMA NGABDI
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jgn.v6i1.419

Abstract

Water is the main need for humans to fulfill life's needs. For humans, clean water is absolutely necessary for various needs, namely for bathing, washing, cooking and so on. There are several water sources that humans can use, including springs, river water and ground water. Water sourced from springs and groundwater is relatively better quality, while water sourced from rivers requires prior management. Gegerung Village is one of the villages in Lingsar District, West Lombok Regency. Some of the people of Gegerung Village depend on their water needs from the Meninting River which passes through their area. The existing water supply system is by tapping directly from the river. Before being distributed, the water first passes through a filtering system so that the water becomes clearer. However, the current condition of the water filtration system cannot function properly so that the distributed water remains dirty. To get clean water again, it is necessary to revitalize the water filtration system. Revitalization is an effort to restore the function of the water filtration system by cleaning and replacing the filter media material. The results of the tests carried out show that there is an improvement in water quality after replacing the filtering media
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Aris, Mokhamad; Setiawan, Puguh Aji Hari; Hartana, Hartana
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.506

Abstract

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah merek terhadp hak kekayaan intelektual. (2) untuk mengetahui dan mengidentifikasi prosedur pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemegang hak atas merek yang sah dan diakui serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan atau meniru hak atas merek yang sama secara sembarangan. (2) Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.
TINJAUAN YURIDIS EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Hartana, Hartana; Suhariyanto, Didik
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.507

Abstract

Ekspansi usaha melalui kegiatan aksi korporasi dalam pelaksanaannya harus dibatasi dengan adanya rambu-rambu melalui peraturan perundangan atau regulasi sebagai batasan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan eskpansi perusahaan. (2) Untuk menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan ekspansi perusahaan yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan pengaturan secara tegas pada pembatasan ekspansi perusahaan group yaitu dalam hal penggunaan perusahaan jasa pertambangan. (2) Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan.
ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENGADILAN ATAS SITA JAMINAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) Andri, Andri; Hartana, Hartana; Setiawan, Puguh Aji Hari
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.508

Abstract

Penyitaan dan sita jaminan (conservatoir beslaag) sering disebut dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengembalikan hasil tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jamin barang hasil tidak pidana pencucian uang. (2) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi hasil analisis putusan mahkamah agung terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) eksekusi sita jaminan dari kasus tindak pidana pencucian uang, seharusnya putusan yang telah diputuskan majelis hakim mengacu pada pendekatan UNCAC (mengusut uang hasil tindak pidananya saja atau olahan dari tindak pidana itu). (2) Ditinjau dari Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia Putusan Mahkamah Agung No.1208K/Pid.Sus/2018, Terpidana, telah memenuhi unsur tindak pidana asal penipuan dan melakukan TPPU.
Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Mahfudzi, Razi; Hartana, Hartana; Nyoman Tio Rae, G.
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.306

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki dalam transaksi bisnis, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya regulasi yang saling bertentangan. Keputusan BPSK sering kali tidak mendapatkan pengakuan eksekutorial di pengadilan, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi terkait BPSK agar dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan memberikan rasa keadilan. Dengan perbaikan ini, diharapkan BPSK dapat berperan lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dapat memperkuat posisi konsumen dalam transaksi perdagangan. Selain itu, perbaikan fungsi BPSK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan.  
Kemudahan dan Kebebasan Mengakses Judi Online di Jejaring Sosial Media Bagi Seluruh Kalangan Masyarakat Indonesia Ahmad, Farizi; Hartana, Hartana; Aji Hari Setiawan , Puguh
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.307

Abstract

Perjudian online di Indonesia semakin marak seiring dengan kemudahan akses melalui media sosial dan sistem perbankan elektronik. Praktik ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, terutama dalam mengumpulkan bukti dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur judi online, termasuk perlindungan hukum bagi korban, serta memahami dampak sosial dari praktik perjudian daring. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji undang-undang terkait dan literatur yang relevan untuk menghasilkan pemahaman tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjudian dianggap ilegal, praktik judi online terus berkembang. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih lemah, dan banyak pengguna, terutama anak muda, terjebak dalam praktik ini tanpa pengawasan yang memadai. Kesimpulan perjudian online di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan penegak hukum. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat guna melindungi mereka dari risiko perjudian online. Penelitian ini menunjukkan perlunya revisi terhadap kebijakan hukum dan penguatan kerjasama antara instansi terkait untuk mengatasi perjudian online. Masyarakat perlu diberikan literasi digital agar lebih waspada terhadap risiko yang ditimbulkan dari perjudian online.
Co-Authors Abdillah, Ahmad Imaduddin Afika, Alzam Agus Suroso Agustawijaya, Didi Supriadi Ahmad, Farizi Aji Hari Setiawan , Puguh Aji Hari Setiawan, Puguh Al’jufri, Muhammad Bagir Andri Andri Aris, Mokhamad Budianto, Muh Bagus Darusalam, Azzam Firdaus Didik Suhariyanto Ery setiawan Hariyadi, Hariyadi Heri Sulistiyono, Heri Heru Afriandi Akbar, Mohamad Humairoh Saidah I Dewa Gede Jaya Negara I Wayan Yasa, I Wayan Ihtiar, Rizky Alfatihatul Iryani, Dewi Ismail Ismail Ismali, Ismail Jauhar Fajrin, Jauhar Julio, Ryan Bagus Mahfudzi, Razi Naibaho, Alson Nino, Tursino Nyoman Tio Rae, G. Panjaitan, Aleks Leo Prasetyo, Bony Raden Deasy Mandasari Rosdianto, Didiet Satria Purnama, Asep Setiawan, Puguh A.J. Setiawan, Puguh Aji Setiawan, Puguh Aji Hari Supriadi, Anid SUPRIYADI, ANID Tamata, Braja Larkov Yusron Saadi Zainudin, Rahman