Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pemilik Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Lelang Hak Tanggungan Apabila Kreditur Beritikad Tidak Baik ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Bony]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>;
<![CDATA[Nyoman Tio Rae, G.]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Global Ilmiah ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/jgi.v2i2.140
<![CDATA[Sengketa lelang hak tanggungan sering kali terjadi akibat eksekusi yang dilakukan secara melawan hukum oleh kreditur. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang tepat bagi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa lelang hak tanggungan serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi debitur akibat tindakan kreditur yang beritikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang meliputi studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta analisis kasus-kasus yang relevan melalui telaah putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia belum secara jelas mengatur penyelesaian sengketa eksekusi lelang yang dilakukan secara melawan hukum. Selain itu, terdapat ketidakseragaman dalam putusan pengadilan terkait sengketa ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan dalam regulasi hukum pertanahan dan perbankan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur. Rekomendasi juga diberikan untuk menyusun panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani sengketa lelang hak tanggungan. ]]>
<![CDATA[Analysis of Weight of Evidence (WOE) and Weighted Overlay (WO) Methods for Mapping Landslide Potential in East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province ]]>
<![CDATA[Heru Afriandi Akbar, Mohamad]]>;
<![CDATA[Agustawijaya, Didi Supriadi]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 4 No. 10 (2025): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Labs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55324/ijoms.v4i10.1156
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehandalan metode Weight of Evidence (WoE) (1) dan metode Weighted Overlay (WO) (2) dalam mengevaluasi potensi longsor di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (GIS) (3) dan data spasial untuk menghasilkan peta zona kerentanan gerakan tanah. Data yang digunakan mencakup parameter-parameter fisik seperti curah hujan, jenis tanah, tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis batuan/litologi, dan data kejadian longsor yang dikumpulkan dari instansi terkait serta hasil interpretasi citra satelit. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Weight of Evidence (WoE) dan Weighted Overlay (WO). Validasi model dilakukan menggunakan teknik Receiver Operating Characteristic (ROC) (4) dengan perhitungan Area Under Curve (AUC) (5). Penelitian ini menghasilkan empat kelas kerentanan: sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha ]]>
<![CDATA[Mahfudzi, Razi]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>;
<![CDATA[Nyoman Tio Rae, G.]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.306
<![CDATA[Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki dalam transaksi bisnis, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga alternatif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPSK memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya regulasi yang saling bertentangan. Keputusan BPSK sering kali tidak mendapatkan pengakuan eksekutorial di pengadilan, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi terkait BPSK agar dapat berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan memberikan rasa keadilan. Dengan perbaikan ini, diharapkan BPSK dapat berperan lebih baik dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen dapat memperkuat posisi konsumen dalam transaksi perdagangan. Selain itu, perbaikan fungsi BPSK diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan. ]]>
<![CDATA[Kemudahan dan Kebebasan Mengakses Judi Online di Jejaring Sosial Media Bagi Seluruh Kalangan Masyarakat Indonesia ]]>
<![CDATA[Ahmad, Farizi]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>;
<![CDATA[Aji Hari Setiawan , Puguh]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.307
<![CDATA[Perjudian online di Indonesia semakin marak seiring dengan kemudahan akses melalui media sosial dan sistem perbankan elektronik. Praktik ini menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum, terutama dalam mengumpulkan bukti dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur judi online, termasuk perlindungan hukum bagi korban, serta memahami dampak sosial dari praktik perjudian daring. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji undang-undang terkait dan literatur yang relevan untuk menghasilkan pemahaman tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjudian dianggap ilegal, praktik judi online terus berkembang. Penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih lemah, dan banyak pengguna, terutama anak muda, terjebak dalam praktik ini tanpa pengawasan yang memadai. Kesimpulan perjudian online di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan penegak hukum. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat guna melindungi mereka dari risiko perjudian online. Penelitian ini menunjukkan perlunya revisi terhadap kebijakan hukum dan penguatan kerjasama antara instansi terkait untuk mengatasi perjudian online. Masyarakat perlu diberikan literasi digital agar lebih waspada terhadap risiko yang ditimbulkan dari perjudian online.]]>
<![CDATA[Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA) ]]>
<![CDATA[Naibaho, Alson]]>;
<![CDATA[Aji Hari Setiawan, Puguh]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.309
<![CDATA[Kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia semakin mendesak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi solusi, namun juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Tapera, menilai manfaatnya bagi MBR, serta mengevaluasi dampaknya dalam konteks Good Governance. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif kualitatif, menggabungkan analisis perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Tapera masih terdapat celah antara kebijakan yang ditetapkan dan harapan masyarakat. Dampak negatif dari iuran wajib Tapera berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan tapera berpotensi tidak memenuhi tujuan awalnya dalam membantu MBR mendapatkan akses hunian yang layak. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak menambah beban bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan kembali implementasi Tapera, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan di Indonesia.]]>
<![CDATA[HUKUM PERJANJIAN (DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA) ]]>
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v2i2.8411
<![CDATA[Konsensualitas merupakan prinsip atau asas fundamental dalam hukum perjanjian dimana suatu persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya suatu persetujuan dapat dibuat “bebas bentuk” dan tidak formal atau perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara kedua belah pihak mengenai suatu obyek perjanjian.Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Berdasar ketentuan tersebut, mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Negara harus berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah selaku aparatur negara mengatur dan menentukan penyelenggaraan, perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan cadangan batubara serta menentukan dan mengatur hubungan hukum mengenai pertambangan batubara serta hubungan hukum antara orang-orang dengan sumber daya batubara.Secara yuridis, hubungan hukum sebagaimana dimaksud di atas dapat dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang merupakan konsensus para pihak, yaitu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dan Kontrak Karya (“KK”). Kedua bentuk perjanjian ini telah ada pada saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 dan tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya kontrak/perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan tentang peralihan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan wajib melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 tersebut diundangkan. Kata kunci : Hukum Perjanjian, Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara]]>
<![CDATA[HUKUM PERTAMBANGAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DAERAH) ]]>
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v3i1.9244
<![CDATA[Meskipun secara teoritis Indonesia menjadi negara yang potensial sebagai negara tujuan investasi, namun dalam praktik sering terjadi permasalahan yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Misalnya kepastian hukum investasi bidang pertambangan. Fenomena ketidakpastian hukum tersebut seperti miss management pengelolaan wilayah pertambangan, tuntutan masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan pertambangan, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten, serta berbagai permasalahan lain terkait dengan sistem hukum yang berlaku. Masalah kepastian hukum investasi di bidang pertambangan khususnya terhadap Izin Usaha Pertambangan batubara menurut penulis merupakan suatu persoalan yang menarik dan perlu dilakukan penelitian secara akademis. Dampak ketidakpastian hukum tersebut adalah menurunnya angka investasi pertambangan dalam negeri. Hal ini tampak dalam beberapa tahun terakhir tidak ada investasi asing berskala besar yang masuk ke Indonesia. Oleh karenanya pemerintah berupaya memperbaiki kondisi ini dengan menerbitkan Undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kata kunci : Hukum Pertambangan, Kepastian Hukum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP ]]>
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v3i2.11820
<![CDATA[Akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu/obyek untuk ditambahkan pada sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya. Hasil dari penulisan ini adalah belum adanya aturan lelang tentang permohonan IUP baru, sehingga perusahaan tidak bisa megajukan permohonan penambahan IUP, dan Sebagai strategi atau aksi korporasi pendukung dari usaha inti. Perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan batubara tidak hanya melakukan akuisisi perusahaan pemegang IUP saja, tetapi juga melakukan akuisisi terhadap perusahan pemilik pelabuhan dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. ]]>
<![CDATA[EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v4i1.13658
<![CDATA[Perusahaan group adalah suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh perusahaan induk. Dalam kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, terdapat pembatasan ekspansi usaha kepada penanam modal yaitu menyangkut bidang usaha dan hak atas tanah. Dalam Pasal 12, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa : “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya”.Lebih lanjut bidang usaha ini diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada lampiran Peraturan Presiden di atas maka didapati bahwa pada Sub Sektor Energi tidak diatur mengenai kepemilikan modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing pada sektor pertambangan batubara. Jenis bidang usaha pada sub bagian Energi hanya mengatur pembatasan kepemilikan modal asing pada sektor migas dan ketenagalistrikan.Kata kunci : Perusahaan group, batubara, penanaman modal.]]>
<![CDATA[SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16781
<![CDATA[Perkembangan hukum pertambangan di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak peninggalan zaman Kerajaan Hindu Sriwijaya dan masa kerajaanMajapahit. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengrajin perkakas logam pada saat itu yang dikenal sebagai zaman perunggu.Pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, izin pengusahaan pertambangan yang diberikan oleh Raja atau pembesar kerajaan masih dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tertulis di pelepah lontar. Namun hingga kini belum pernah ditemukan catatan tertulis tentang hal tersebut, karena pada saat itu yang berlaku adalah hukum adat, dengan konsep maro atau bagi hasil. Kedua konsep tersebut sampai saat ini digunakan sebagai rujukan kerjasama pengusahaan migas dengan kontraktor asing. Sejak kedatangan bangsa Belanda, izin pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk konsesi pertambangan. Konsesi pertamakali diberikan kepada Pangeran Hendrik dan Baron Van Tylpada tahun 1850, untuk penambangan Timah di Pulau Belitung, yang sepuluh tahun kemudian dibentuklah Perusahaan Timah Biliton Maatschappij. Konsesi merupakan bentukizin dari produk Belanda yang pernah berlaku di Hindia Belanda. Kata kunci : pertambangan, Indonesia, sejarah.]]>
