Claim Missing Document
Check
Articles

Tabungan Perumahan Rakyat atau Tambahan Penderitaan Rakyat (TAPERA) Naibaho, Alson; Aji Hari Setiawan, Puguh; Hartana, Hartana
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 12 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i12.309

Abstract

Kebutuhan akan hunian yang layak dan terjangkau di Indonesia semakin mendesak, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, diharapkan dapat menjadi solusi, namun juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Tapera, menilai manfaatnya bagi MBR, serta mengevaluasi dampaknya dalam konteks Good Governance. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif kualitatif, menggabungkan analisis perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Tapera masih terdapat celah antara kebijakan yang ditetapkan dan harapan masyarakat. Dampak negatif dari iuran wajib Tapera berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan tapera berpotensi tidak memenuhi tujuan awalnya dalam membantu MBR mendapatkan akses hunian yang layak. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak menambah beban bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan kembali implementasi Tapera, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan di Indonesia.
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Satria Purnama, Asep; Hartana, Hartana; Ismail, Ismail
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.555

Abstract

Fakta hukum menunjukkan tindak pidana korupsi  yang selama ini terjadi secara meluas, massif dan terstruktur menjadi bagian dalam kehidupan di Negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan penanganan tindak pidana korusi yang dilakukan oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. (2) Untuk mengetahui Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oleh anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatanperundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yangdiperoleh yaitu (1) aaturan hukum, pada dasarnya jelas KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, argumentasi hukumnya ada dalam pasal 65 (2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Oleh karena itu, KPK sah-sah saja melakukan penetapan tersangka, karena mereka memiliki kewenangan itu. Namun untuk meminimalisir permasalahan ini hadir kembali, perlu rasanya untuk dilakukan revisi untuk UU Peradilan Militer serta mempertegas UU KPK untuk mengefektifkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. (2) Terdapat konflik norma antara Undang-Undang KPK (UU No.31 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi) dan UU Peradilan Militer (UU No.31 tahun 1997 mengenai Peradilan Militer) dalam menentukan yurisdiksi dalam menindak hukum prajurit aktif yang ikut melakukan kejahatan dalam kasus ini korupsi. Konflik norma ini berkaitan dengan apakah peradilan umum atau peradilan militer yang berwenang.
KEWENANGAN YANG IDEAL BAGI LEMBAGA KOMISI YUDISIAL UNTUK MEMILIH DAN MENYETUJUI SEORANG HAKIM AGUNG YANG AGUNG DAN BERINTEGRITAS Rosdianto, Didiet; Ismali, Ismail; Hartana, Hartana
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.557

Abstract

Proses pemilihan Hakim Agung seringkali menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan independensi lembaga peradilan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia. (2) Untuk mengetahui kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Potensi konflik kepentingan yang muncul dari keterlibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Proses seleksi yang ideal harus berfokus pada integritas, profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik. Meskipun Pasal 24 UUD 1945 saat ini mewajibkan keterlibatan DPR, reformasi tetap memungkinkan melalui pendekatan konstitusional yang cerdas, seperti amendemen terbatas, interpretasi hukum progresif oleh MK, dan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur proses seleksi oleh Komisi Yudisial (KY). (2) Kewenangan ideal dalam Pembentukan Panitia Seleksi Nasional yang bersifat independen dan kredibel dapat menjadi solusi yang mendukung proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, DPR tetap memiliki peran pengawasan dalam bentuk pengawasan administratif pasca-penetapan calon hakim agung oleh KY, tanpa terlibat langsung dalam proses persetujuan
EKSISTENSI KELAYAKAN DAN HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DENGAN POLITIK PADA MASA PEMILU Hartana, Hartana
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i2.560

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk (1) mengkaji lebih dalam mengenai Eksistensi kelayakan dan hubungan antara pengusahaan pertambangan dengan politik di masa pemilu. Untuk (2) mengkaji relasi simbiotik antara sektor pertambangan dan politik dalam konteks pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian bersifat yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dari sektor pertambangan telah dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka. Praktik ini telah menciptakan siklus yang saling menguntungkan, di mana pengusaha tambang mendanai kampanye politik, sementara politisi yang terpilih memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi sektor pertambangan. Pasal 33 UUD seperti tertulis dalam konstitusi negara sebatas ilusi bagi rakyat dan negara. Kekuatan kelompok oligarki tidak saja mempreteli sumber daya ekonomi negara juga menyandera kekuasaan.
Analisis Dampak Perubahan Tata Guna Lahan terhadap Debit Limpasan di Kecamatan Selaparang dan Mataram Budianto, Muh Bagus; Sulistiyono, Heri; Setiawan, Ery; Hartana, Hartana; Zainudin, Rahman
JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN Vol. 10 No. 3 (2024): JURNAL SAINS TEKNOLOGI & LINGKUNGAN
Publisher : LPPM Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jstl.v10i3.748

Abstract

Selaparang and Mataram Districts are two of the six districts in the Mataram City area that experience changes in land use every year. This change can affect the absorption capacity of groundwater in the area to decrease so that if there is rain with a fairly high intensity, it can cause water to overflow to the surface and inundate the area. This study was conducted to determine the runoff discharge that occurred due to changes in land use that occurred in 2013, 2018, and 2023, and to compare the runoff discharge in 2023 with the runoff discharge based on the Regional Spatial Plan of Selaparang and Mataram Districts in 2011-2031. The initial stage in this study was to collect several secondary data such as rainfall data, land use based on the regional spatial plan, and others that can be obtained from related agencies. After that, the next stage is the delineation of the catchment area and land use analysis with the help of ArcGis and Google Earth software, as well as runoff discharge analysis. The results of the analysis show that the percentage increase in runoff discharge that occurred in Selaparang District in 2013-2018, 2018-2023, and 2013-2023 was 2.21%, 1.40%, and 3.64%, respectively. Meanwhile, the percentage increase in runoff discharge in Mataram District in 2013-2018, 2018-2023, and 2013-2023 was 2.43%, 0.73%, and 3.18%, respectively. Based on this, it can be concluded that the reduction in green land area and the increase in built-up land area each year will cause an increase in the runoff coefficient value, so that the runoff discharge that occurs in Selaparang and Mataram Districts also increases every year.
Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan terhadap Debit Banjir DAS Padolo Budianto, Muh Bagus; Hartana, Hartana; Ihtiar, Rizky Alfatihatul
Dinamika Teknik Sipil: Majalah Ilmiah Teknik Sipil Vol. 17/No. 2/Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/dts.v17i2.7290

Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) Padolo mempunyai luas 222,89 km2. DAS Padolo bagian hulu berada di Kabupaten Bima, sedangkan bagian hilir berada di Kota Bima. Selain memberikan banyak manfaat, DAS Padolo juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dibagian hilir yaitu terjadinya banjir. Perubahan tata guna lahan merupakan salah satu pemicu meningkatnya debit banjir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap debit banjir pada DAS Padolo. Dalam penelitian ini analisis intensitas hujan menggunakan metode Mononobe, analisis tata guna lahan menggunakan peta tata guna lahan dari DLHK propinsi NTB, sedangkan analisis debit banjir menggunakan software HEC-HMS versi 4.12. Parameter tata guna lahan menggunakan Curve Number (CN). Hasil analisis perubahan tata guna lahan  selama kurun waktu antara tahun 2014 s/d 2023 menunjukkan lahan pertanian lahan kering mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar 2.318, 53%. Penggunaan lahan lain yang mengalami peningkatan adalah sawah, permukiman dan hutan lahan kering sekunder masing-masing sebesar 111,14%, 69,38% dan 49,89%.  Sedangkan penggunaan lahan yang mengalami penurunan luas adalah semak belukar sebesar 89,7%.  Pertanian lahan kering campur juga mengalami penurunan luas lahan sebesar 67,70%. Perubahan tata guna lahan tersebut menyebabkan peningkatan debit banjir rata-rata sebesar 8,91%.
Implementasi Augmented Reality dalam Pembelajaran Interaktif Pengenalan Hewan bagi Anak Usia Dini Hartana, Hartana; Mandasari, Raden Deasy
Digital Transformation Technology Vol. 4 No. 2 (2024): Periode September 2024
Publisher : Information Technology and Science(ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/digitech.v4i2.5617

Abstract

Pembelajaran interaktif memiliki peran penting dalam pendidikan anak usia dini, khususnya dalam pengenalan pengetahuan dasar seperti identifikasi hewan. Penelitian ini mengembangkan aplikasi berbasis Augmented Reality (AR) untuk pembelajaran hewan interaktif yang dirancang khusus untuk anak-anak. Tujuan utama dari studi ini adalah meningkatkan keterlibatan dan pemahaman anak dengan mengintegrasikan visualisasi 3D, elemen interaktif, dan fitur suara dalam lingkungan pembelajaran digital. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Unity 3D dan Vuforia SDK, yang memungkinkan pelacakan gambar secara real-time serta interaksi objek. Metodologi penelitian mencakup pengembangan sistem menggunakan pemodelan UML serta pengujian black-box untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi AR secara signifikan meningkatkan motivasi, retensi, dan keterlibatan anak-anak dalam proses belajar. Melalui interaksi real-time, anak-anak dapat mengamati, mendengarkan, dan mengeksplorasi hewan virtual dengan lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Studi ini menyimpulkan bahwa pembelajaran interaktif berbasis AR merupakan alternatif efektif dalam pengenalan hewan secara tradisional, mendorong rasa ingin tahu, serta meningkatkan pengalaman belajar bagi anak usia dini. Peningkatan lebih lanjut dapat mencakup elemen berbasis permainan dan integrasi kecerdasan buatan (AI) guna mempersonalisasi pengalaman belajar.
Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta Suhariyanto, Didik; Hartana, Hartana
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i1.2289

Abstract

Tujuan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta tahun 2025 diikuti mahasiswa, pemuda, para tokoh masyarakat dan stakeholder. Bahwa Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Sehingga kami dari Universitas Bung Karno Jakarta sangat penting melaksanakan Pengabdian Masyarakat, sebagai salah satu pembinaan bagi mahasiswa, masyarakat dan elemen bangsa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Tamata, Braja Larkov; Setiawan, Puguh Aji; Hartana, Hartana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.647

Abstract

This study examines legal protection for minors involved in narcotics abuse. Children who engage in narcotics abuse are supposed to receive legal protection by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System; however, in practice, criminal sanctions are still imposed based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research employs a normative juridical method with descriptive-prescriptive analysis. The findings indicate that the factors causing children to abuse narcotics include internal factors (such as an inability to adapt socially) and external factors (such as family environmental conditions). Analysis of Decision Number 1556/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr reveals that the court has not fully implemented the child's best interests principle within the juvenile justice system.
Sosialisasi Fungsi Buraketto Pada Konstruksi Jembatan Bagi Siswa SMA di Oogi, Kota Taketa, Prefektur Ooita, Jepang Al’jufri, Muhammad Bagir; Hariyadi, Hariyadi; Hartana, Hartana
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 8 No 2 (2025): April-Juni 2025
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v8i2.10521

Abstract

The construction of infrastructure in the form of a bridge carried out by a Japanese company, Takayama Gumi, aims to increase the strength of bridge infrastructure and provide regional connectivity. The installation process for bridge construction ensures the strength and durability of the structure during an earthquake. In the development process, socialization involved various parties, such as the government and educational institutions, to provide an understanding of the importance of bracket technology, known well in Japan as Buraketto, in bridge construction. The socialization aims to increase awareness of the importance of Buraketto technology as earthquake resistance, explain the positive impacts of its use, and improve occupational safety. This socialization was done through presentations and field surveys, where the students were allowed to see firsthand the process of installing Buraketto. As a result, students' comprehensive understanding of Buraketto as an earthquake-resistant technology increases, and students gain more enthusiasm for studying civil engineering as a career option in the future.