Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Reformasi Hukum

Against Money Laundering! Law Enforcement Against Illegal Transactions in the Capital Market Sukamto, Bambang; Mintarsih, Mimin; Nurlilah, Widya
Reformasi Hukum Vol 28 No 1 (2024): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i1.482

Abstract

The capital market is a means to accommodate and channel funds to the public and support business development which will support the growth of the economy as a whole. Money laundering often involves illegal transactions that use the capital market as a means to disguise the origin of funds derived from illegal activities. This research aims to analyse law enforcement efforts against money laundering in the capital market. The research method used is normative law and descriptive analysis. The results showed that the mode of money laundering in the capital market is still rampant because it does not recognise cross-border so it is freer so that the need for participation from various parties to fight and eradicate it. Law enforcement in combating money laundering in the capital market has not been effective because the legal apparatus still uses conventional methods in handling it. It can be concluded that there are still some challenges in combating money laundering in the capital market, such as legal loopholes and limited human resources and technology. As a recommendation, it is necessary to increase inter-agency cooperation, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen regulations and supervision to strengthen efforts to fight money laundering in the capital market.
Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang : Law Enforcement in Zero Over Dimension and Over Loading Policy for Transportation of Goods Febriani, Sintia Putri; Mintarsih, Mimin
Reformasi Hukum Vol 27 No 1 (2023): April Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i1.603

Abstract

Kendaraan jasa angkutan barang sudah menjadi hal yang lumrah terlihat di berbagai titik daerah di Indonesia karena merupakan perantara antara konsumen dengan pengusaha jasa angkutan untuk melakukan perpindahan barang dagangan yang memiliki muatan yang cukup besar, namun seringkali kendaraan jenis angkutan barang tidak memenuhi standar tipe pembuatan pabrik atau sudah dimodifikasi kembali dengan harapan memperoleh keuntungan dalam memasok barang angkutan sehingga terjadilah pelanggaran berlebihnya dimensi dan muatan Overdimension dan Overloading (ODOL). Penelitian ini tertujuan untuk menganalisa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap Pengangkutan Barang dan untuk mengetahui bentuk sanksi pelanggaran dalam kebijakan Zero ODOL. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dan pendekatan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap pengangkutan barang mengalami kemunduran selama lima tahun kebelakang hal ini disebabkan oleh pengemudi angkutan umum tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkutan, dimensi kendaraan. Sehingga sanksi yang diberikan bisa berbentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan. Pelanggaran ODOL termasuk pada sanksi golongan berat. Kesimpulan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL belum berjalan secara efektif.