Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) Jurnal hukum IUS PUBLICUM PETITA Journal of Innovation Research and Knowledge Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Focus: Jurnal of Law Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Malau, Parningotan
Faculty Of Law, Universitas Riau Kepulauan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
KAJIAN PEMIKIRAN REALISME HUKUM OLIVER WENDELL HOLMES, KARL LIESELLYN, DAN JEROME FRANK DALAM KONTEKS HUKUM DI INDONESIA Hendra Setiawan; Sinta Khairani; Azhari Muda; Parningotan Malau
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.612

Abstract

Kajian ini membahas pemikiran realisme hukum yang dikembangkan oleh Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, dan Jerome Frank serta relevansinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Realisme hukum lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang menempatkan hukum sebatas sistem logis dan terpisah dari realitas sosial. Holmes menekankan bahwa kehidupan hukum dibentuk oleh pengalaman, bukan logika semata. Llewellyn memperluasnya melalui The Law-Job Theory yang menyoroti fungsi sosial hukum, sementara Frank menambahkan dimensi psikologis dengan menilai bahwa kepribadian hakim turut memengaruhi putusan hukum. Ketiga pemikiran tersebut memandang hukum sebagai fenomena empiris yang hidup dan dinamis. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip realisme hukum tercermin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan kewajiban hakim menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan realisme hukum di Indonesia berperan penting dalam mendorong sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari kepastian normatif, tetapi juga dari efektivitas sosialnya dalam menciptakan keadilan yang nyata. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai realisme hukum ke dalam praktik peradilan dan kebijakan publik menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan hukum nasional yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan Pancasila
KAJIAN FORMULASI KEADILAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN Aura Kalisha; Dony Giatman; Maidir Riwanto; Parningotan Malau
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam setiap keputusan yang diambil di pengadilan Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis dokumen terhadap keputusan pengadilan, wawancara dengan hakim, pengacara, serta studi literatur mengenai teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum merupakan aspek yang fundamental, keputusan hakim harus mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat agar tercipta keadilan substantif. Faktor eksternal seperti tekanan publik, kondisi sosial-ekonomi, dan pandangan pribadi hakim turut memengaruhi proses pengambilan keputusan, meskipun independensi hakim harus tetap dijaga untuk memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif, adil, dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam pendidikan dan pelatihan hakim untuk memperkuat pemahaman mereka tentang keadilan substantif dan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme yang lebih kuat untuk menjaga independensi hakim dari pengaruh eksternal yang dapat mengaburkan kualitas keadilan dalam putusan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan menciptakan keputusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang sejalan dengan harapan masyarakat, sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan
Kajian Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dalam Konteks Hukum di Indonesia: Studi Kasus Konflik Pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau Sanusi; Ridwan, Muhammad; Sitorus, Berman; Malau, Parningotan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4255

Abstract

Penelitian ini mengkaji relevansi pemikiran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound terhadap dinamika hukum di Indonesia melalui studi kasus konflik pembangunan Rempang Eco City di Kepulauan Riau. Kasus ini memperlihatkan pertentangan antara hukum formal sebagai alat pembangunan ekonomi dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law) yang berakar pada norma dan adat Melayu Tua. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menganalisis bagaimana teori living law dan law as a tool of social engineering beroperasi dalam konteks kebijakan pembangunan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus Rempang belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana ditekankan dalam nilai-nilai Sociological Jurisprudence. Hukum formal lebih menonjolkan aspek rekayasa sosial untuk pembangunan ekonomi, tetapi gagal memahami dimensi sosial budaya masyarakat lokal. Temuan ini menegaskan perlunya paradigma hukum Indonesia yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan berlandaskan prinsip keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Studi Keterkaitan Negara Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Politik Hukum Nickolaz Boy Regawoge; Siti Aminah Mega Putri; Maria Ulfa; Parningotan Malau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4394

Abstract

Power is closely related to law because power is not only concerned with the instruments of lawmaking, but also includes law enforcement. The synergistic character of law and power, especially in terms of the legality of power, is explained by Mochtar Kusumaatmadja with one phrase, "Law without power is a dream and power without law is despotism." This synergy between law and power can be seen as the division of power known as the Trias Politica principle. Power consisting of legislative, executive, and judicial institutions is regulated by the 1945 Constitution as the highest source of law in Indonesia. This paper uses a juridical-normative study research method with a literature review in the form of secondary data, namely journals and books resulting from previous research. The results of this study indicate that law and power are closely related. Law and power run side by side and cannot be separated from each other. The essence of power is the ability of a person to impose their will on others. Law exists because of legitimate power. It is legitimate power that creates law. This means that law and power are complementary to each other.
Keterkaitan Antara Negara Hukum Dan Kekuasaan Ujung, Pendi; Hendra Sudarsin; Sopar Usman; Parningotan Malau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4418

Abstract

Konsep Rechtsstaat atau negara hukum selalu berkaitan erat dengan distribusi, pembatasan, dan pengendalian kekuasaan politik. Sepanjang sejarah, para ahli hukum memperdebatkan apakah negara hukum berfungsi sekadar sebagai ideal normatif atau sebagai mekanisme operasional yang mampu mengekang kewenangan negara yang sewenang-wenang. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menemukan bahwa esensi negara hukum tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum, melainkan juga pada desain kelembagaan yang menjamin checks and balances, perlindungan HAM, dan pencegahan konsentrasi kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara negara hukum dan kekuasaan bersifat dialektis: hukum membentuk kekuasaan, dan kekuasaan menopang berjalannya hukum. Tanpa interaksi yang seimbang, negara hukum mudah berubah menjadi konsep yang semu atau bahkan represif.
Analisis Yuridis Program Makanan Bergizi dalam Mendorong Pembangunan Nasional dan Pemenuhan Hak Gizi Anak Indonesia Aura Kalisha; Parningotan Malau
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2026): Mei: CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i2.8848

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic initiative by the Indonesian government to address the long-standing issues of malnutrition and stunting, which have significantly hindered human resource (HR) development in Indonesia. The program aims to improve children's nutrition and reduce stunting by providing free nutritious meals, particularly in areas with limited access to healthy food. This study aims to analyze the legal framework of MBG, its effectiveness in achieving its goals, and its impact on national development. Using a qualitative approach, the study analyzes the implementation of MBG through document analysis, interviews with relevant stakeholders, and field observations. The findings highlight challenges within the program, including imbalanced food distribution, inadequate infrastructure in remote areas, and suboptimal food quality control, which resulted in several food poisoning incidents in 2025. Nevertheless, the program has a positive economic impact by empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs) involved in food supply. The study suggests strengthening the monitoring system, improving budget management, and better coordination between government sectors and communities to maximize the success of MBG. It also emphasizes the importance of nutrition education campaigns to support the program's goals. Overall, MBG is a crucial step toward creating a healthier and more productive generation, supporting the achievement of Indonesia's Golden Generation by 2045..
ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN Parningotan Malau; Irene Svinarky
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.547-559

Abstract

Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis perspektif hokum penulisan setifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif betujuan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN Virgo Cahyadi; Parningotan Malau
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.305-316

Abstract

Korban pemerkosaan mengalami kehamilan tidak di kehendaki bukan hanya mengalami penederitaan secara mental dan psikologi, juga harus mencari keadilan dalam jalur hukum akibat aborsi yang dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas melarang segala bentuk pengguguran kandungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penegasan pengaturan aborsi secara legal yaitu akibat kedaruratan medis dan kehamilan sebagai dampak dari perkosaan. Pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut masuk dalam katergori perbuatan non hukum atau secara tegas diatur dalam Pasal 48 KUHP bahwa tidak   seorang   pun   dapat dihukum  oleh  siapa  pun  yang  melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi  yang  mendesak (overmacht). HAM yang lebih mengkhususkan pada hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya dalam UUD NRI jo. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum
Analisis Yuridis Peran UU ITE dalam Pembangunan Hukum Digital untuk Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan Azhari Muda Tanjung; Parningotan Malau
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9073

Abstract

The development of information technology has driven significant changes across various aspects of life, including the national legal system, thereby requiring regulations that can govern digital activities in an effective, fair, and adaptive manner. In this context, the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) serves as a primary legal instrument to regulate activities in cyberspace, such as electronic transactions, the recognition of digital documents as legal evidence, the protection of digital economic actors, and the handling of cybercrime. This study aims to analyze the role and effectiveness of UU ITE in supporting the development of digital law in Indonesia and its relevance to national development in the era of digital transformation, using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, as well as literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The results show that UU ITE plays an important role as a legal foundation for digital governance; however, its effectiveness still faces challenges such as ambiguous provisions, limited capacity of law enforcement officials, low levels of digital literacy in society, and the increasing complexity of transnational cybercrime. This indicates that the success of digital law depends not only on legal norms but also on effective implementation, the professionalism of law enforcement, infrastructure readiness, and public understanding, thus requiring more adaptive regulatory reforms, strengthening of human resources, improvement of digital literacy, and synergy among the government, private sector, and society to ensure that the development of digital law proceeds optimally, fairly, and sustainably.
Co-Authors , Hendra Sudarsin Adelia Widya Pramesti Alfryni Halawa Alwan Hadiyanto Amren, Amren Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andika Simamora Andre Wijaya April Yanus Laoly ARTANTO, TRI Aura Kalisha Aura Kalisha Azhari Muda Azhari Muda Tanjung Ciptono Ciptono Dendy, Alfi Desy Awaliyah Dian Arianto Dian Christina Dony Giatman Dwi Afni Maileni Edward Muliandino Ervanny Purba Faisal Rusyuandi Hendra Setiawan Hendra Sudarsin Ibanes, Reivo Irene Svinarky Irene Svinarky Jaini, Amren Johannes Bonatua Marpaung M. Alichsan Maidir Riwanto Maria Ulfa Melia Lau Melisa Putri Mesri Silalahi Muhammad Ridwan Mustaufiq Mustaufiq, Mustaufiq Nafah Permatasari Natashya Simaremare Ni Putu Priscillia Nickolaz Boy Regawoge Nurul Farida Owen Doly Ambarita Pariadi Pristika Handayani Pusfa Anggraini Rahel Kartika Rahmat A.K Purba Ringo, Desron Siringo River Hutajulu Rosalina, Debi Rosmerry, Rosmerry Sanusi Sesung, Rusdiyanto Simbolon, Fifi Pebrys Loerensyahni Sinta Khairani Siti Aminah Mega Putri Sitorus, Berman Sopar Usman Sugiarto S Sulaiman, Fidyana Suyato Oei Syamsul Bahari Togatorop, Dippos Tri Pancarini Tuti Herningtyas Ujung, Pendi Usman, Sopar Virgo Cahyadi Wibowo, Agung Edy Yosua Kelvin