Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.029
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Jurnal Komunikasi Profesional Jurnal Hukum Positum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Journal of Research in Business, Economics, and Education Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Journal of Innovation Research and Knowledge Medika Trada Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Media Bina Ilmiah PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi JUDGE: Jurnal Hukum JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Commercium: Journal of Business and Management SISTEMIK : Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik
Subekti
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU BERUPA PENGHINAAN PADA SAAT KEGIATAN KAMPANYE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA RESOR SANGIHE Wangka, Adolf; Astutik, Sri; Widodo, Ernu; Subekti
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan system dan kualitas penyelenggaran pemilihan umum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? dan Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu berupa penghinaan pada saat kegiatan kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini yaitu Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe dapat dilakukan dengan cara penanggulangan  melalui tiga tahap, yaitu tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Ismail, Heriadi; Marwiyah, Siti; Subekti; Astutik, Sri
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pedophilia dan bentuk perlindungan hukum serta rehabilitasi bagi pelaku pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual didasarkan pada prinsip perlindungan anak karena kerentanan mereka. Perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU PKDRT, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, pelaku pedofilia juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang dan menjalani rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Diperlukan aturan tambahan untuk memperjelas makna rehabilitasi agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.
IMPLIKASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI ORGANISASI TERORISME Wirawan, I Putu Edi; Subekti; Ucuk, Yoyok; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat serta bagaimana implikasinya dari segi penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme dapat dibenarkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sesuai UU No. 5 Tahun 2018, terlepas dari latar belakang sejarah dan tujuan awal pembentukannya; 2) Implikasi penetapan tersebut dari segi penegakan hukum meliputi: a) Pergeseran instrumen hukum materiil dari KUHP ke UU terorisme; b) Perubahan penerapan hukum formil sesuai ketentuan khusus dalam UU terorisme; c) Penguatan peran lembaga seperti BNPT, Polri, dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme; d) Perlunya kehati-hatian aparat dalam bertindak agar tidak kontraproduktif. Kesimpulannya, penetapan KKB Papua sebagai organisasi terorisme sudah tepat namun penegakan hukumnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai aspek serta mencari solusi komprehensif jangka panjang.
THE CRIME OF PORNOGRAPHY ON INTERNET MEDIA Subekti; Soekorini, Noenik; Sidarta, Dudik Djaya
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 2 (2017): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.214 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i2.556

Abstract

The development of the internet gave birth to new problems. Among them appear more sophisticated crime in the form of "cybercrime". It is characterized by the rapid growth of the porn sites. The crime of pornography is often the case on the internet among other pornographic material, pornographic material have, keep pornographic material, distributing pornographic material, showing pornographic material, pornographic material lend, make yourself as an object porn, prostitution and online advertising pornographic contents. Issues to be studied in this research is how the sanctions against the crime of pornography via the Internet as well as how best to cope with the crime of pornography via the Internet. Sources of law consists of primary legal materials, including regulation, secondary law, namely literature books and journals related to the problems studied. Overall primary legal materials and secondary legal materials will be analyzed using descriptive analysis is an analytical analysis that describes or depicts nature of regulations.The results of this research are positive law in Indonesia is still inadequate or non-compliance related to the development of pornography on the internet, which limits the granting of pornography that is not clear, where the authorities to take specific actions to address the problem of pornography, the penalty is too light, obscurity party deems appropriate to account for crimes categorized as pornography. The efforts have been made but the evils of pornography is still ongoing due to the difference in interest between the interests of Internet entrepreneurs society in general, especially the lives of young people qualified in the present and the future.
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF ILLEGAL MINING IN SUKODADI VILLAGE, KABUH, JOMBANG Yudha; Subekti; Soekorini, Noenik
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i1.265

Abstract

This research aims to analyze the criminal liability and law enforcement process against perpetrators who carry out unlicensed mining activities in Sukodadi village, Kabuh, Jombang. This research is included in sociological and legal research. The results indicated that the perpetrators fulfilled the elements of liability. In this case, the mistake considers intentionality and negligence, which means that the perpetrators are considered to have intentionality committed the act. Thus the perpetrators, in taking responsibility for their actions, can be subject to Article 160 paragraph 2 of the Law of the Republic Indonesia No. 4/2009 concerning Mineral and Coal Mining Jo Article 55 Paragraph 1 to (1) of the Criminal Code with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of IDR. 10,000,000,000,- (ten billion rupiah). The law enforcement process against the perpetrators conducted by the East Java Police Special Criminal Investigation Unit, namely conducting, summoning, confiscation, and searches in this case, is very supportive and mutually reinforcing between witness testimony, expert testimony, clues, and the existence of evidence seized with the confession of the suspect.
LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS IN THE MISUSE OF SUBSIDIZED SOLAR OIL IN INDONESIA Putra, Reza Oktriananta Hadyan; Subekti; Suyono, Yoyok Ucuk
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i1.266

Abstract

The Oil and Gas Law provides a legal basis for steps to renew and realign Oil and Gas business activities. In accordance with the Oil and Gas Law, Pertamina’s function is a business entity, as an operator, by implementing the applicable laws and regulations. The government has established a government agency which in conducting its functions, duties, and authorities is independent, called the regulatory agency for the supply and distribution of fuel which was formed based on Government Regulation Number 67 of 2002 and Presidential Decree Number 86 of 2002, which referred to Government Regulation. This research aims to improve the supervision of the distribution of subsidized oil. Pertamina has collaborated with the Indonesian National Police through Pertamina Joint Agreement Letter (SKB) andNational Police Headquarters No. Pol. KEP/34/VII/2004 and Number KPTS-035/C00000/2004-S0 concerning on the Security of Kerosene and Diesel Fuel. Based on research result, the law enforcement on criminal act in the misuse of the trading system of subsidized diesel by the Police through investigations and investigations with the conclusion that the fulfillment of the elements of the article referred to in Article 55 of the Oil and Gas Law. Based on the Oil and Gas Law, the subjects are people and business entities. It can be seen in CHAPTER XI regarding criminal provisions.
THE CRIMINAL ACT OF ILLEGAL MINING OF SAND AND GROSOK Hadawiyah, Robiatul; Subekti; Soekorini, Noenik
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i1.269

Abstract

The control of minerals and coal by the state as referred to in Paragraph (1) is organized by the Government and Regional Governments. The purpose of this research is to understand and analyze the management of river sand mining and grosok in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, also examine and analyze criminal law enforcement on illegal mining of river sand and grosok. This research is included in normative legal research. The results showed that to conduct community mining activities in river sand mining according to Law No. 4/2009 concerning Mineral and Coal is Article. 1 number 10; Article. 1 number 12; Article. 20; Article. 21; Article. 22; Article. 24; Article. 25; Article. 26; Article. 35; Article. 67; Article. 68; Article. 69; Article. 70; Article. 72; Article. 73; Article. 104; Article. 131 and Article 132 with their criminal sanctions are contained in Article. 158, Article, 159 and Article. 165. The investigation of criminal act of illegal mining of river sand and grosok by police officers of the Directorate of Special Criminal Investigation of East Java Regional Police resulted in the conclusion that there was a criminal act of illegal mining by everyone who conduct the mining without a permit, as referred to in Article 158 of Law of Republic Indonesia No. 3/2020 concerning amendments to Law of Republic Indonesia No. 4/2009 concerning Mineral and Coal Mining, which has been amended by Law of Republic Indonesia No. 11/2020 concerning Job Creation.
LAW ENFORCEMENT ON PERPETRATORS OF FUEL OIL AND GAS COUNTERFEITING IN BANGILAN, TUBAN Slamet; Subekti; Soekorini, Noenik
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i1.272

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of law enforcement of perpetrators and analyze efforts to overcome perpetrators of criminal acts of counterfeiting fuel oil and gas in Bangilan Village, Bangilan Kecaatan, Tuban. This research is included in sociological juridical research. The legal sociological approach is a science from the development of legal science and can be observed by studying social phenomena that have legal aspects in society. The results of this research indicated that the implementation of law enforcement perpetrators of criminal acts of counterfeiting fuel oil and gas in Bangilan Village, Bangilan District, Tuban, the investigator concluded that the actions committed by the suspect Soniawan prasetio were proven to have violated Article 54 and Article 53 of the Law of the Republic of Indonesia No. 22/2001 concerning Oil and Gas, as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 11/2020 concerning Copyright  Work. The efforts of the East Java Regional Police in overcoming the criminal act of counterfeiting diesel fuel (BBM) are carried out with countermeasures in the form of pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM FOR DRUG ABUSERS Shalasa, Idham Malik; Subekti; Suyono, Yoyok Ucuk; Prawesthi, Wahyu
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 3 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i3.360

Abstract

Nowadays, narcotics and drug crimes have been transnational crime that conducted  with sophisticated technology. Then, law enforcement officials are expected to prevent and solve these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the nation’s next generation. Therefore, this research aims to find out the implementation of restorative justice systems for drug abusers in Indonesia. This research is a normative juridical approach. The normative juridical approach is to use legislation, examine all laws and regulations related to the legal issues. The restorative justice approach can only be applied to addicts, abusers, victims of abuse, drug dependence, and one-day narcotics use, as stipulated in Article 1 of Joint Decree of Chief Justice of Supreme Court, Minister of Law and Human Rights, Minister of Health, Minister of Social Affairs, Attorney General, Chief of Police, Head of National Narcotics Agency Number 01/PB/MA/111/2014, No. 03/2014, No. 11/2014, No. 03/2014, Number Per 005/A/JA/03/2014, No. 1/2014, Number Perber/01/111/2014/BNN on Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions.
LAW ENFORCEMENT ANALYSIS OF ZTE WI-FI ROUTER THIEVERY Amsori, Rachmad; Subekti; Suyono, Yoyok Ucuk
Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 Issue 1 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jssh.v2i1.267

Abstract

The crime of theft is regulated in Book II, Chapter XXII of Law Number 1 of 1946 concerning on the Criminal Code (KUHP) Articles 362 to Article 367. In this Chapter, five types of theft are regulated, such as Ordinary theft (Article 362) Criminal Code, Theft with weight (Article 363) of the Criminal Code, Minor theft (Article 364) of the Criminal Code, Theft with violence (Article 365) of the Criminal Code, and Theft in the family (Article 367) of the Criminal Code. The type of research used in this research is sociological or empirical legal research since, in this case, the researcher directly observes what is happening in society. Based on the research result, Surabaya District Court, which conducts criminal investigations and trials, has decided in the defendant's case, sentencing the Perpetrator of Theft of Zte Wi-FiRouter Based on Decision Number 2011/Pid.B/2022/PN Sby. According to panel of judges, the punishment imposed on the defendant as stated in the court decision has been deemed as appropriate and fair, both from the defendant's interests, society's interests, and the implementation of the law generally, that punishment is used as a last resort and not as an attempt to exact revenge for the perpetrator act.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA ABDUL HAMID Agung Prabowo, Pidie Aini Wahyu Ningtyas, Baqiya Amrin Rapi Amsori, Rachmad Anggun Puji Lestari Ardyan, Nafid Dwi Astuti, Anna Kartika Yuli Basri, Moh. Hasan Dudik S Eka Purnama Erlangga Dwi Saputra Erlin Nur Setiobekti Ernu Widodo Ernu Widodo, Ernu Farida Farida Hadawiyah, Robiatul Handayati, Nur Hari Wijaya, Galih Hartanto, Abdillah Yoga Setya Hartoyo Heru Herlambang Alie Hidayat, Toriqul Ismail, Heriadi ITOK DWI KURNIAWAN M Syahrul Borman Miftachul Mujadi Milky, Faris Jamal Mirza Anindya Pangestika Mochamad Saidiman Mohammad Wendy Harmansyah Muhammad Satya Nugroho Ninuk Nur Handayati Oktavian Brian Firmansyah Pangestika, Mirza Anindya Pujawati, Dyah Ayu Putri Handayani Rinandita Wikansari Shalasa, Idham Malik Sidarta, Dudik Djaja Sidarta, Dudik Djaya Siregar, Maryadi Tirtana Siti Marwiyah Slamet SOBIRIN Soekorini, Noenik Sri Astutik SRI ASTUTIK Sri, Astutik Subiantoro, Dodik Sugianto Suryandari, Meity Suyono, Yoyok Ucuk Tabrani Tasane, Stefani Ivonne Titie Solihati, Ade Titik Indrawati Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Wangka, Adolf Wati, Patnah Widoyono Wiranata, Ganda Arisandi Wirawan, I Putu Edi Wiyono, Adrianto Sugiarto Wiyono, Putut Yomitami, Sela Ayu Yudha Yuliarti, Ely Zakaria, Riana Zamroh, Alifatul Renawati Zulaikha