Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Akademika : Majalah Ilmiah Kependidikan Awang Long Law Review Jurnal Komunikasi Profesional Jurnal Hukum Positum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Journal of Research in Business, Economics, and Education Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Jurnal hukum IUS PUBLICUM COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Medika Trada Srawung: Journal of Social Sciences and Humanities Media Bina Ilmiah PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi JUDGE: Jurnal Hukum JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Commercium: Journal of Business and Management Jurnal Pengabdian Masyarakat SISTEMIK : Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik Journal of Islamic Education and Learning Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Subekti
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KONSEP KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN DARURAT : Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN Purnama, Eka; Ucuk, Yoyok; Subekti
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1981

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat menurut KUHP dan penerapan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan dalam keadaan darurat pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN. Tindak pidana pembunuhan dalam keadaan darurat dikenal dengan istilah pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, tindakan membunuh penyerang dibenarkan jika dilakukan dalam keadaan goncangan jiwa yang hebat akibat adanya ancaman atau serangan melawan hukum yang membahayakan dirinya, orang lain, harta benda, atau kehormatan kesusilaan. Namun, terdapat batasan dalam pembelaan tersebut, jika kekuatan yang digunakan melebihi batas diperlukan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut pasal 49 ayat (2) KUHP, tindakan pembelaan dari perampok tidak dipidana karena merupakan respons alami dari goncangan jiwa yang hebat akibat serangan melawan hukum. Dalam putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, hakim menjatuhkan sanksi pidana yang tidak tepat pada anak pelaku karena tindakan pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi diri, orang lain, harta benda, dan kehormatan kesusilaan, sesuai dengan pembuktian di persidangan. Pemerintah dan DPR perlu menetapkan pedoman hukum yang jelas mengenai batasan pembelaan terpaksa. Hakim juga harus mempertimbangkan Pasal 49 KUHP secara komprehensif dalam kasus serupa agar menghasilkan putusan yang berkeadilan.
Optimization of Distribution Routes of Imported Pipeline Products Using Saving Matrix Analysis and System Dynamics Siregar, Maryadi Tirtana; subekti; Rapi, Amrin
Commercium : Journal of Business and Management Vol. 3 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/commercium.v3i1.421

Abstract

Innovation is carried out systematically to develop and market breakthrough products, systems, or services that can solve customer problems. Companies that do not innovate or are not at a high-quality level become stagnant and can even go bankrupt. PT Arita Prima Indonesia Tbk was established on October 5, 2000, in Jakarta, Indonesia, and engaged in import, distribution, and service for valve, fitting, instrumentation, and control products. The expedition division is responsible for shipping goods to customers. In previous studies, implementing the nearest insert and nearest neighbor methods in shipping route planning can help minimize travel distances and increase the efficiency of the distribution process of imported products. The saving matrix method focuses on adding nearby consumers to complete existing routes. The system dynamics approach shows the unity of interaction between elements of an object within a specific scope that work together to achieve goals. This provides structure to the object, can differentiate it from other objects, and affects the state of the object. The highest total expenditure from month 1 to month 120 was on the carry box car amounting to 2681.32 million rupiah or Rp2,681,320,000. The lowest total expenditure from month 1 to month 120 was on the canter box car amounting to 2503.75 million rupiah or Rp2,503,750. The highest total cost from month 1 to month 120 was on the canter long car with the highest asset value (Rp290,000,000) amounting to 2843.77 million rupiah or Rp2,843,770,000 (two billion eight hundred forty-three million seven hundred seventy thousand rupiah). The lowest total cost from month 1 to month 120 was on the canter box car with the second highest asset value (Rp185,000,000) amounting to 2503.75 million rupiah or Rp2,503,750,000.
RATIO DECIDENDI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT ATAS TINDAKAN WANPRESTASI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1682K/PDT/2020) Zamroh, Alifatul Renawati; Handayati, Nur; Subekti; Soekorini, Noenik; Astutik, Sri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.134

Abstract

This study analyzes the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the civil case No. 1682 K/Pdt/2020 involving Muhammad Hikman Ballagi as the Applicant and PT. Astra Sedaya Finance as the Defendant. The case focused on a dispute surrounding vehicle financing that caused material and intangible losses to the plaintiff. The study uses a normative jurisprudence method with a case approach to investigate various court decisions, ranging from the Kendari State Court, the South Eastern Sulawesi High Court, to the Supreme Court. The results of the investigation show that the Supreme Court rejected the petition of the plaintiff's cassation and sentenced him to pay the costs of the case at all levels of the court. The study provides insight into the legal considerations used by the courts in settling the financing of vehicles and its impact on the parties to the dispute. The dispute relates to a financing agreement with a trust guarantee between the plaintiff and the defendant. The case involves a judge's consideration of acts of non-performance, the seizure of a car without a detailed basis, and the obligation to pay monthly contributions. The judge also considers the legal protection of the parties as well as the principle of justice in determining the decision.
PELANGGARAN HUKUM PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) Hidayat, Toriqul; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Subekti; Sidarta, Dudik Djaja
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.135

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pemalsuan SKTM merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dan fasilitas lainnya yang seharusnya diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan atau kurang mampu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menunjukkan kelemahan dalam proses pembuatan dan penegakan hukumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang pemalsuan surat keterangan tidak mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur pelaku pidana pemalsuan SKTM serta sanksi hukum yang dikenakan kepada pelakunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbuatan pidana, serta rendahnya sanksi hukum menjadi faktor utama tingginya angka pemalsuan SKTM. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk memperkuat sistem verifikasi dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat sehingga mengurangi kejadian pemalsuan SKTM di masa mendatang.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Yyk Anggun Puji Lestari; Subekti; Nur Handayati; Marwiyah, Siti
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.146

Abstract

Land disputes are conflicts between two or more people who have the same property interest in the status of land object rights between one or several land objects result in certain legal consequences for the parties. An unlawful act is the consequences of an act that is contrary to the law are also regulated by law, even though the consequences were not intended by the person committing the act. Factors causing land dispute lawsuits due to unlawful acts. Study Yogyakarta District Court Decision Number 101/Pdt.G/2019/PN Yyk, there are 3 factors namely: the main factor is that the Defendant is proven to have committed an unlawful act, the second factor The plaintiff suffered material and immaterial losses, and the final factor is existence the dispute is whether the object of the dispute belongs to Moehamad Djani (the Plaintiff's parent) or owned by Slamet Partosudarmo. Consideration of the panel of judges in action lawsuit cases against the law in land disputes Study Decision Number 101/Pdt.G/2029/PN Yyk is The letter from the Plaintiff cannot yet be used as a reference for the Panel of Judges to examine the material lawsuit because there is still a lack of parties in this case.
Analysis of Notary's Legal Remedies for Sanctions of Temporary Dismissal in PTUN Decisions (Case Study of Jakarta Administrative Court Decision No. 88/G/2017/PTUN-JKT) Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi; Subekti; Itok Dwi Kurniawan
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 9 No 3 (2025): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v9i3.5316

Abstract

The present study conducts an analysis of Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions, legal protection and legal certainty with regard to Notary's legal remedies. This is achieved by means of a case study of the Jakarta State Administrative Court Decision Number 88/G/2017/PTUN-JKT. The objective of this study is to evaluate the Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions and to analyse whether the PTUN Decision has provided legal certainty and legal protection for Notaries. Utilising a normative juridical approach and descriptive analysis method, this research is underpinned by primary data, including Law No. 51/2009 on State Administrative Courts, Law No. 2/2014 on Notary Position, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 15/2020, and court decisions. The consequence of this state of affairs is that, in this particular instance, the Notary is entitled to initiate legal proceedings in the State Administrative Court to challenge the sanction of temporary dismissal imposed by the Notary Supervisory Panel. In the course of his legal efforts, the Notary is not accorded legal protection or legal certainty due to disparities in interpretation from the Panel of Judges. This research study lends further credence to the notion that notaries are instrumental in comprehending the self-defense procedures that are enshrined within the internal supervisory system of the Supervisory Council. It is imperative for judges of the PTUN to exercise greater discernment when assessing the characteristics of the decision rendered by the Central Supervisory Council.
Analisis Hukum Tentang Praperadilan Sebagai Pemantau Tugas Penyidik Dalam Proses Formal Penegakan Hukum Wiyono, Putut; Subekti; Widodo, Ernu
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7272

Abstract

Peran praperadilan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, pelaksanaannya di Indonesia masih sering mengalami pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dan mencari solusi guna meningkatkan efektivitas praperadilan dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan. Metode penelitian menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian Wewenang hakim praperadilan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), serta Pasal 124) dan putusan MK No: 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 merumuskan bahwa obyek praperadilan.
DISPUTE RESOLUTION OF DEFAULT OF CV KARYA PUTRA BERSAMA IN COAL PROCUREMENT AGREEMENT BETWEEN PT. TJIWI CHEMICAL PAPER MILL, TBK. AND PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, TBK. Indrawati, Titik; Astutik, Sri; Subekti
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i2.1493

Abstract

Contractual disputes due to breaches often occur in business relationships, including the case between CV. Karya Putra Bersama and the plaintiff. This study aims to analyze the legal basis and resolution process of breach of contract disputes and their impact on the parties. The research questions include the causes of the breach, dispute resolution steps, and court decisions. The study employs a normative juridical approach by analyzing contract documents, legal facts, and court rulings. Findings indicate that the defendant breached the contract due to delayed deliveries and violations of contractual commitments, leading to a court ruling requiring the defendant to pay penalties and damages. Furthermore, non-litigation efforts such as legal notices failed due to the defendant's lack of goodwill. This study emphasizes the importance of detailed contract drafting and optimizing non-litigation dispute resolution to prevent legal and financial losses.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WNA YANG MELANGGAR IJIN TINGGAL DI INDONESIA Erlangga Dwi Saputra; Subekti; Ernu Widodo
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 12: Juli 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 122 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa : Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang tidak diterapkan sanksi pidana. Permasalahan penerapan sanksi pidana masih berpeluang adanya kebijakan dari keadilan restoratif sebagai dasar alasan terhadap pelaku tidak diterapkan sanksi pidana, upaya diplomatik yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak diterapkan sanksi pidana adalah penanganan kasus lebih singkat, masalah anggaran dana karantina yang terbatas. Upaya penanggulangan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal adalah faktor kemudahan dalam pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing. Disarankan kepada pihak imigrasi agar selalu mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing agar pelaku tidak menyalahgunakan izin keimigrasian, apalagi sekarang Presiden Joko Widodo memperkenalkan Golden Visa kepada orang asing
KEWENANGAN PROFESI DAN KEAMANAN (PROPAM)DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PENINDAKAN PROPAM TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN PELAKU PEMERKOSAAN) Oktavian Brian Firmansyah; Subekti; Siti Marwiyah; Sri Astutik
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1616

Abstract

Abstract This study examines the authority of the Indonesian National Police’s Division of Profession and Security (PROPAM) in enforcing law and the professional code of ethics, focusing on a case involving disciplinary action against a police officer who committed rape. Using a normative juridical approach, the research collects data through literature review, documentation, and analysis of relevant regulations such as Police Regulation No. 7 of 2022 and Law No. 2 of 2002. Findings indicate that PROPAM plays a strategic role in maintaining the integrity of the police institution, with powers including conducting internal investigations, seizing evidence, and recommending administrative sanctions up to dishonorable discharge. However, weaknesses remain in transparency, structural independence, and openness to external oversight. While PROPAM’s handling of the rape case demonstrates serious ethical enforcement, systemic reforms are necessary to strengthen accountability and professionalism within the police force
Co-Authors AA Sudharmawan, AA ABDUL HAMID Agung Prabowo, Pidie Agus saputra Ahmad Nurul Azhar Al Adhim Aini Wahyu Ningtyas, Baqiya Amrin Rapi Amsori, Rachmad Anggun Puji Lestari Ardyan, Nafid Dwi Astuti, Anna Kartika Yuli Basri, Moh. Hasan Dimas Triananda Aji Pamungkas Dudik Djaja Sidarta Dudik S Dwi Haryanti Eka Purnama Elis Rosidah Erlangga Dwi Saputra Erlin Nur Setiobekti Ernu Widodo Ernu Widodo, Ernu Farida Farida Hadawiyah, Robiatul Handayati, Nur Hari Wijaya, Galih Hartanto, Abdillah Yoga Setya Hartoyo Heru Herlambang Alie Hidayat, Toriqul Indah Permata Sari Ismail, Heriadi ITOK DWI KURNIAWAN M Syahrul Borman Miftachul Mujadi Milky, Faris Jamal Mirza Anindya Pangestika Mochamad Saidiman Mohammad Wendy Harmansyah Muhamad Rudi Wijaya Muhammad Gus Nur Wahid Muhammad Satya Nugroho Ninuk Nur Handayati Nur Indah Oktavian Brian Firmansyah Pangestika, Mirza Anindya Pujawati, Dyah Ayu Putri Handayani Rinandita Wikansari Rosari, Kristin Gaby Shalasa, Idham Malik Sidarta, Dudik Djaja Sidarta, Dudik Djaya Siregar, Maryadi Tirtana Siti Marwiyah Slamet SOBIRIN Soekorini, Noenik Sri Astutik SRI ASTUTIK Sri Sumarni Sri, Astutik Subiantoro, Dodik Sugianto Suryandari, Meity Suyono, Yoyok Ucuk Syahrul Borman Tabrani Tasane, Stefani Ivonne Titie Solihati, Ade Titik Indrawati Tixatmojo, Muhammad Annam Arroffi Ucuk, Yoyok Wahyu Prawesthi, Wahyu Wangka, Adolf Wati, Patnah Widoyono Wiranata, Ganda Arisandi Wirawan, I Putu Edi Wiyono, Adrianto Sugiarto Wiyono, Putut Yevy Yanawati Yevy Yomitami, Sela Ayu Yudha Yuliarti, Ely Zakaria, Riana Zamroh, Alifatul Renawati Zulaikha