Articles
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG- UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Komang Frisma Indra Prastya;
Ni Ketut Sari Adnyani;
Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38157
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli online melalui e-commerce, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembelian dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menjukkan bahwa (1) persyaratan perjanjian jual beli online melalui e-commerce masih melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berisikan tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal, (2) bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi, maka bentuk penyelesaiannya diatur dalam pasal 38 Undang-Undang ITE dan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA
I Putu Merta Suadi;
Ni Putu Rai Yuliartini;
Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38164
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis subjek hukum yang dapat melakukan transaksi jual beli secara online, khususnya pada e-commerce, dan menganalisis keabsahan perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dapat menentuka akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangang (statue aproach), pendekatan kasus (case aproach) dan pendekatan konseptual (consept aproach).Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukka bahwa 1) pengaturan subjek hukum dalam transaksi e-commerce merujuk pada ketentuan perjanjian konvensional yaitu ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi subjek hukum dalam transaksi e-commerce selama dirinya memenuhi dan taat pada aturan Pasal 1320, 2) akibat hukum transaksi e-commerce yang dilakukan anak dibawah umur, memberikan akibat berupa pembatalan dari salah satu pihak atau dapat dibatalkan karena anak dibawah umur tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1320 KUHPerdata.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)
Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih;
Si Ngurah Ardhya;
Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43084
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Buleleng, pelaku usaha pakaian impor bekas di Kota Singaraja dan masyarakat selaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit, serta (2) pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU YANG DIUNGGAH KE WEBSITE TANPA LISENSI BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Ni Luh Putu Pande Wulan Sari;
Si Ngurah Ardhya;
Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43086
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) menganalisa peraturan hak cipta terkait situs download illegal di internet, (2) mengetahui akibat hukum apabila pihak uploader maupun downloader telah melanggar peraturan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah aturan-aturan yang membahsa mengeani keberadaaan hak cipta. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dengan mencatat dan menganalisis permasalahan dan dikelompokkan secara sistematis. Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis secara objektif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta berupa pengakuan atas karya ciptanya yang didasarkan atas hak moral dan hak ekonomi (2) Akibat hukum yang diberikan kepada pihak uploader, berupa pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG
I Putu Aditya Darma Putra;
Komang Febrinayanti Dantes;
Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45930
Peneitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan penggunaan suatu merek di wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Samping dengan bentuk Purposive Sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memenuhi unsur daya pembeda terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek, sehingga merek tersebut adalah tidak sah untuk digunakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya upaya preventif oleh instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya.
POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
Gede Sastrawan;
Si Ngurah Ardhya;
Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45933
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek “Bali Salt Artisanal” untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, (2) mengetahui mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” mendapat perlidungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) produk Garam khas Pemuteran harus memenuhi syarat menurut Buku Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis. (2) Mekanisme pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISAN JUAL BELI CENGKEH BERDASARKAN PRINSIP MENYAMA BRAYA DI DESA TIGAWASA
I Kadek Beny;
Si Ngurah Ardhya;
Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45936
Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dilakukan berdasarkan prinsip menyama braya. Terdapat 2 (dua) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik Non Probability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara nyata mengenai permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapun bentuk pertanggungjawaban para pihak didasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh hasil negosiasi antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)
Komang Putrayasa;
Si Ngurah Ardhya;
Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45942
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu purposive sampling serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.
MENANAMKAN POLA HIDUP SEHAT PADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19
I Putu Windu Mertha Sujana;
Yeni Yeni;
Muhamad Jodi Setianto;
Si Ngurah Ardhya
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 1 No 1 (2020): Maret, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1222.758 KB)
Program Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini bertujuan untuk untuk menanamkan perilaku hidup sehat pada masyarakat desa Kukuh dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan berdasarkan atas hasil dari observasi awal dan fokus group discussion terkait ancaman COVID-19 terhadap masyarakat Desa Kukuh. Pengabdian ini merupakan perwujudan dukungan terhadap Keppres 11 tahun 2020 dan instruksi Gubernur Bali nomor 8551 Tahun 2020. Metode yang digunakan, yaitu metode diklat dan pendampingan unjuk kerja (showcase). Penggunaan metode diklat untuk penguatan konsep tentang petunjuk cuci tangan yang benar, cara menjaga kebersihan lingkungan, dan sikap waspada COVID-19, sedangkan metode pendampingan dan unjuk kerja (showcase) digunakan untuk pengaplikasian konsep ke dalam unjuk kerja yang berupa peragaan dan penerapannya. Berdasarkan survei yang dilakukan diketahui bahwa seluruh responden mengetahui terkait informasi adanya COVID-19. Informasi itu didapatkan paling banyak melalui Televisi dan komunikasi masyarakat secara langsung (71,9%). Sebagian besar responden (93,8%) sudah mengetahui cara mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara menggunakan masker dan mencuci tangan. Akan tetapi mereka belum mengetahui cara mencuci tangan dengan baik, oleh sebab itulah masyarakat diberikan sosialisasi cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan maksud mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG
Kadek Hendra Wirawan;
I Wayan Landrawan;
Si Ngurah Ardhya
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The purpose of this study is to examine and analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual violence against children and the prevention efforts made by law enforcement officers. The type of research used is an empirical legal research type with a descriptive research nature. The location of this research was conducted in Buleleng Regency. Data collection techniques used are document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the subject determination using the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study indicate that the factors causing the crime of sexual violence against children in Buleleng Regency are caused by internal factors and external factors. The internal factors consist of weak self-control and the perpetrator's morale. While the external factors are family factors, environmental factors and technological development factors. The efforts to overcome the crime of sexual violence against children are carried out with pre-emptive (non-penal), preventive (non-penal) and repressive (penal) efforts, namely by providing legal understanding to the community and establishing a good cooperative relationship with the community and conducting various kinds of supervision. As well as efforts made by conducting investigations and investigations in accordance with applicable legal provisions, using forensic assistance, carrying out all kinds of actions according to procedures.