Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
16.502
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ardhya, Si Ngurah
Universitas Pendidikan Ganesha
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 137 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 137 Documents
Search

 10   11   12   13   14 
STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA Sari, Ni Komang Tia Purnama; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas kerugian konsumen jasa sulam alis di Indonesia serta membandingkan penerapan prinsip strict liability antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan semi strict liability di mana pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab melalui pembuktian sesuai ketentuan sesuai Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 27 UUPK. Sebaliknya, Belanda menerapkan strict liability secara mutlak di mana produsen langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa memerlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 190 NBW hingga Pasal 193a NBW. Hal ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi konsumen di Belanda dibandingkan dengan Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KESUSASTRAAN BERUPA NASKAH CERITA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI SEBUAH FILM TANPA LISENSI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT) Saputra, Muhammad Reza; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap naskah cerita sebagai karya cipta yang digunakan dalam produksi film tanpa lisensi, dengan pendekatan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus film Soekarno dan grup Warkopi menunjukkan lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat melalui Copyright Act dan doktrin fair use memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berpihak pada pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap naskah film sebagai bagian dari karya sastra.
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK YANG DIHASILKAN TERKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS Dewi, Ni Komang Ayu Purnia; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5545

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan serta pemegang hak cipta atas karya cipta musik yang dihasilkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. Sumber data penelitian ini yakni sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data ini diperoleh dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan karya musik oleh Artificial Intelligence (AI) tidak diatur pada hukum hak cipta Indonesia. Tidak secara spesifik diatur oleh Amerika Serikat, namun karya dapat diakui jika pada penciptaannya terdapat kontribusi manusia. Sedangkan Inggris mengakui karya oleh sistem komputer, meski jangka waktu perlindungannya akan lebih singkat, Kemudian, di Indonesia terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kepemilikan hak cipta untuk karya yang dibuat Artificial Intelligence (AI), sedangkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki pendekatan lebih jelas dengan dokrin “Work Made for Hire”, yaitu memberi hak cipta kepada individu ataupun perusahaan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) ketika menciptakan karya musik.
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK LAIN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Siregar, Anil Refalzey; Windari , Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5546

Abstract

Studi ini mengkaji dua aspek krusial terkait penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pertama, penelitian ini meneliti esensi kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Kedua, analisis difokuskan pada validitas penukaran uang kembalian ke dalam bentuk non-Rupiah dalam transaksi pembayaran, juga merujuk pada undang-undang yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, memanfaatkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus”. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum, meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier.
IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP PENGGUNAAN KODE STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PALSU DALAM JUAL BELI HELM DI KABUPATEN BULELENG Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5547

Abstract

Penelitianainiabertujuan untuk mengkajiaimplementasi serta faktor-faktor penghambat yang terkait dengan Pasala19 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya terkait penggunaan kode Standar Nasional Indonesia palsu dalam jual beli helm diaKabupaten_Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat_deskriptif. Data_yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yang mencakup bahan_hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputiastudi dokumen, aobservasi, danawawancara. Pengambilan_sampel dilakukan dengan metode non probability sampling, menggunakan purposive sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasilaaapenelitian menunjukkan_bahwa terdapat lima pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang masih belum mengetahui tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2014. Selain itu, wawancara dengan pihak DISDAGPERINKOPUKM mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan sepenuhnya karena adanya faktor penghambat, seperti keterbatasan alat untuk menguji helm SNI.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT GAME YANG DI BELI MELALUI APLIKASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wedananta, Putu Rendra; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.6070

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha game memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta (2) perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen yang membeli games melalui aplikasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran norma hukum yang berlaku serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab pelaku usaha game digital mencakup kewajiban menjamin akses berkelanjutan, kesesuaian konten, keamanan data, serta pemberian kompensasi atas kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memenuhi hak konsumen atas ganti rugi jika produk atau layanan tidak sesuai perjanjian, sehingga tercipta perlindungan hukum, keadilan kontraktual, dan keseimbangan dalam transaksi digital. Serta (2) Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli game melalui aplikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak atas informasi, keamanan, kenyamanan, serta kompensasi atas kerugian. Meskipun terdapat kesenjangan normatif dalam mengatur produk digital, UUPK tetap relevan dengan memberikan dasar perlindungan terhadap barang tidak berwujud, menegakkan asas transparansi, dan menjamin keadilan dalam transaksi digital berbasis teknologi.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Akun Mobile Legends Online Menurut UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 1999 Putu Budi Utama; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.7951

Abstract

The informal trading of Mobile Legends: Bang Bang game accounts through social networking platforms has expanded rapidly alongside the acceleration of digital technology and the growing integration of online gaming into contemporary lifestyles, particularly among younger demographics. Game accounts characterized by high competitive rankings, exclusive virtual assets, and accumulated in-game achievements have increasingly been commodified and exchanged through social media channels such as Facebook, Instagram, and TikTok, predominantly utilizing electronic payment instruments, including digital wallets. Despite its widespread practice, this form of transaction frequently generates legal complications, most notably in relation to consumer protection. Buyers are often exposed to substantial risks, including fraudulent representations, discrepancies between promised and actual account specifications, unauthorized resale, and the revocation of account access after payment completion. This study seeks to critically examine the legal framework governing the trading of Mobile Legends accounts and to assess the extent to which consumer protection mechanisms are afforded under Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Employing a normative juridical research design, this study applies statutory and conceptual approaches supported by the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that consumer protection within online game account transactions remains structurally insufficient, primarily due to the absence of explicit legal recognition of digital game accounts as legally protected objects. Consequently, the study underscores the necessity of adopting progressive legal interpretation and formulating specific regulatory instruments to enhance legal certainty and ensure more effective consumer protection within the evolving landscape of digital transactions.
Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Usaha Jasa Laundry di Kota Singaraja Ketut Nugraha Aditya Pramanda; Si Ngurah Ardhya; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4310

Abstract

Praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku usaha jasa laundry masih sering ditemukan, termasuk di Kota Singaraja. Klausula tersebut pada umumnya memuat pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi tertentu dan menyatakan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik usaha jasa laundry di Kota Singaraja serta mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta minimnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Akibat hukum berupa batal demi hukumnya klausula eksonerasi dan kewajiban ganti rugi belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi hukum guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan.
Permohonan Pailit Terhadap Bumn Berbentuk Persero Ditinjau dari Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura Tabah, Anggeraine Wulan Aji; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7836

Abstract

Penelitian ini menelaah konstruksi hukum mengenai legal standing pemohon pailit BUMN Persero dengan menitikberatkan pada perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menjelaskan perbedaan legal standing permohonan pailit BUMN Persero menurut hukum Indonesia dan Singapura, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan legal standing dalam perkara pailit. Penelitian ini membahas perbandingan hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan pada terminologi, syarat kepailitan, serta perlakuan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian menunjukkan Hukum kepailitan Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar dalam terminologi, syarat kepailitan, dan perlakuan terhadap BUMN. Indonesia menggunakan istilah tunggal “kepailitan” dengan syarat sederhana serta membedakan BUMN Perum dan Persero, sehingga menimbulkan dualisme perlakuan. Sebaliknya, Singapura membedakan istilah bankruptcy untuk individu dan winding up untuk kepailitan perusahaan, menerapkan standar kuantitatif ketidakmampuan finansial, serta menempatkan seluruh perusahaan, termasuk BUMN, dalam rezim yang sama berdasarkan asas commercial solvency tanpa pengecualian. Singapura melalui Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) 2018 menegakkan asas persamaan di hadapan hukum, memberi legitimasi jelas kepada pihak-pihak yang dapat mengajukan winding up, dan menegaskan konsistensi berbasis rule of law.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital atas Gambar Non-Fungible Token dalam Hukum Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia Permadi, Komang Irvan Tri; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36830

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis perlindungan hak cipta atas gambar Non Fungible Token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan, dan perlindungan hak cipta atas gambar yang diperuntukkan sebagai Non-Fungible Token yang berada di indonesia dengan menggunakan perbandingan negara amerika dan UniEropa. Jenis penelitian hukum normatif penelitian ini terfokus kepada doktrin ataupun peraturan perundang-undangan (law in books) dipandang dari hukum positif atau das sollen. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber bahan hukum yang akan digunakan sebagai acuan dalam merancang penelitian normatif ini. penelitian normatif terutama berkaitan dengan data sekunder, yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, konsep hukum, dan hasil penelitian ilmiah akademisi (doktrin). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan Hak Cipta di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Belum secara spesifik mengatur keberadaan hak cipta melalui NFT. Selain itu, bentuk sistem pengawasan hak cipta belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi baru seperti blockchain. Di Amerika Serikat, undang-undang hak cipta, terutama Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dan Undang-Undang Hak Cipta 1976, mengatur perlindungan karya yang dicetak sebagai NFT. Uni Eropa belum memiliki UU khusus yang mengatur hak cipta NFT secara spesifik, Pengaturan Directive on Copyright In The Digital Single Market (EU 2019/790) dalam pasal 17 yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta atas karya digital.
Co-Authors Aldi Putra, Gede Wahyu Alifia Devi Erfamiati Alouisius Alan Sanjaya Ariawan, Detha Djoni Ariawan, I Wayan Ave Christina Hananda Ayu Sugesti, Chory Beny, I Kadek Berliana Mawarni, Komang Febri Chory Ayu Sugesti Cucumandalin, I Ketut Samuel Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Fikri, Muhammad Nur Franjes Tampubolon Frisma Indra Prastya, Komang Gede Nova Wwahyudi Gede Nova Wwahyudi Gede Sastrawan Gede Wahyu Aldi Putra Gunawan, Komang Pebri Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Kadek Beny I Kadek Tampan Nova Winanda I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Merta Suadi I Putu Wiadnyana Putra I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Ariawan I Wayan Landrawan I Wayan Pardi Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ariadi Rahadita Ida Bagus Ariadi Rahadita Jaya, I Putu Agus Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Kresna Dwipayana Kadek Nova Adistiya Kadek Novi Darmayanti Ketut Adi Setiawan Ketut Adi Setiawan Ketut Nugraha Aditya Pramanda Kiha, Prisella Santji Anatji Komang Deva Jayadi Putra Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Meru Awatara Putra Dinata Komang Mila Triana Komang Putrayasa Kusuma, Putu Riski Ananda Lucky Rahul Ferdian Lucky Rahul Ferdian M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Dwi Wahyuni Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Mami Dina Bedja Dara Mas Adipa Putra, Putu Eka Megawati, Putu Tirta Meilin Loviana Dewi Merta Suadi, I Putu Muhamad Jodi Setianto Muhammad Reza Saputra Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Sriyulianti Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni Luh Eniasih Ni Luh Putu Pande Wulan Sari Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Sri Eka Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari Oka Sedana Yasa, I Gst Made Oktha Wardi Purba Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Permadi, Komang Irvan Tri Prafitri Sukatma, Suci Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putu Budi Utama Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Nirmala Pridayanti Putu Zeva Angelina Randitha, Kadek Ardi Arya Ratna Artha Windari Riris Nisantika Rozak, Haidar Ghazy Septian Sadvika Dewi, Made Vira Saifur Rauf Sang Made Merta Widnyana Saputra, Muhammad Reza Sari, Ni Komang Tia Purnama Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan Sastrawan, Gede Si Putu Hendra Pratama Siregar, Anil Refalzey Sky Pinandita, Kadek Briyan Suci Prafitri Sukatma Suci Pratiwi, Ni Kadek Tabah, Anggeraine Wulan Aji Tri Manisha Roitona Pakpahan Varda Oktavia Ramdani Vivi Sandra Wedananta, Putu Rendra Wiadnyana Putra, I Putu Winanda, I Kadek Tampan Nova Windari , Ratna Artha Yeni Yeni Yogo Puspawan, Made Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Zelda Farah Ardiata