Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

18.703

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia NETIZEN (JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS)

Ardhya, Si Ngurah

Universitas Pendidikan Ganesha

Author-ID : 1539261

Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 150 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

11 12 13 14 15

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Akun Mobile Legends Online Menurut UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 1999 Putu Budi Utama; Ratna Artha Windari; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.7951

The informal trading of Mobile Legends: Bang Bang game accounts through social networking platforms has expanded rapidly alongside the acceleration of digital technology and the growing integration of online gaming into contemporary lifestyles, particularly among younger demographics. Game accounts characterized by high competitive rankings, exclusive virtual assets, and accumulated in-game achievements have increasingly been commodified and exchanged through social media channels such as Facebook, Instagram, and TikTok, predominantly utilizing electronic payment instruments, including digital wallets. Despite its widespread practice, this form of transaction frequently generates legal complications, most notably in relation to consumer protection. Buyers are often exposed to substantial risks, including fraudulent representations, discrepancies between promised and actual account specifications, unauthorized resale, and the revocation of account access after payment completion. This study seeks to critically examine the legal framework governing the trading of Mobile Legends accounts and to assess the extent to which consumer protection mechanisms are afforded under Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Employing a normative juridical research design, this study applies statutory and conceptual approaches supported by the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that consumer protection within online game account transactions remains structurally insufficient, primarily due to the absence of explicit legal recognition of digital game accounts as legally protected objects. Consequently, the study underscores the necessity of adopting progressive legal interpretation and formulating specific regulatory instruments to enhance legal certainty and ensure more effective consumer protection within the evolving landscape of digital transactions.

Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Usaha Jasa Laundry di Kota Singaraja Ketut Nugraha Aditya Pramanda; Si Ngurah Ardhya; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4310

Praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku usaha jasa laundry masih sering ditemukan, termasuk di Kota Singaraja. Klausula tersebut pada umumnya memuat pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Padahal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi tertentu dan menyatakan klausula yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik usaha jasa laundry di Kota Singaraja serta mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta minimnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Akibat hukum berupa batal demi hukumnya klausula eksonerasi dan kewajiban ganti rugi belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi hukum guna mewujudkan perlindungan konsumen yang berkeadilan.

Permohonan Pailit Terhadap Bumn Berbentuk Persero Ditinjau dari Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura Tabah, Anggeraine Wulan Aji; Ardhya, Si Ngurah; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7836

Penelitian ini menelaah konstruksi hukum mengenai legal standing pemohon pailit BUMN Persero dengan menitikberatkan pada perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menjelaskan perbedaan legal standing permohonan pailit BUMN Persero menurut hukum Indonesia dan Singapura, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan legal standing dalam perkara pailit. Penelitian ini membahas perbandingan hukum kepailitan di Indonesia dan Singapura dengan menitikberatkan pada terminologi, syarat kepailitan, serta perlakuan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian menunjukkan Hukum kepailitan Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar dalam terminologi, syarat kepailitan, dan perlakuan terhadap BUMN. Indonesia menggunakan istilah tunggal “kepailitan” dengan syarat sederhana serta membedakan BUMN Perum dan Persero, sehingga menimbulkan dualisme perlakuan. Sebaliknya, Singapura membedakan istilah bankruptcy untuk individu dan winding up untuk kepailitan perusahaan, menerapkan standar kuantitatif ketidakmampuan finansial, serta menempatkan seluruh perusahaan, termasuk BUMN, dalam rezim yang sama berdasarkan asas commercial solvency tanpa pengecualian. Singapura melalui Insolvency, Restructuring and Dissolution Act (IRDA) 2018 menegakkan asas persamaan di hadapan hukum, memberi legitimasi jelas kepada pihak-pihak yang dapat mengajukan winding up, dan menegaskan konsistensi berbasis rule of law.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital atas Gambar Non-Fungible Token dalam Hukum Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia Permadi, Komang Irvan Tri; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36830

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis perlindungan hak cipta atas gambar Non Fungible Token (NFT) ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan, dan perlindungan hak cipta atas gambar yang diperuntukkan sebagai Non-Fungible Token yang berada di indonesia dengan menggunakan perbandingan negara amerika dan UniEropa. Jenis penelitian hukum normatif penelitian ini terfokus kepada doktrin ataupun peraturan perundang-undangan (law in books) dipandang dari hukum positif atau das sollen. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber bahan hukum yang akan digunakan sebagai acuan dalam merancang penelitian normatif ini. penelitian normatif terutama berkaitan dengan data sekunder, yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, konsep hukum, dan hasil penelitian ilmiah akademisi (doktrin). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan Hak Cipta di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Belum secara spesifik mengatur keberadaan hak cipta melalui NFT. Selain itu, bentuk sistem pengawasan hak cipta belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi baru seperti blockchain. Di Amerika Serikat, undang-undang hak cipta, terutama Digital Millennium Copyright Act (DMCA) dan Undang-Undang Hak Cipta 1976, mengatur perlindungan karya yang dicetak sebagai NFT. Uni Eropa belum memiliki UU khusus yang mengatur hak cipta NFT secara spesifik, Pengaturan Directive on Copyright In The Digital Single Market (EU 2019/790) dalam pasal 17 yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta atas karya digital.

Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 on Freedom of Expression in Indonesia Jaya, I Putu Agus Kusuma; Windari, Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1391

Freedom of expression constitutes a constitutionally protected right under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, its implementation continues to encounter significant challenges, particularly due to the existence of vague criminal provisions that generate legal uncertainty and create the risk of criminalizing legitimate expressions. This issue became central to the judicial review of Articles 14 and 15 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, culminating in Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023. This study aims to examine the Constitutional Court’s legal reasoning and to analyze the juridical implications of the decision for the protection of freedom of expression in Indonesia. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is conducted qualitatively on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the Court emphasized that any restriction on freedom of expression must meet the requirements of clarity, precision, and proportionality. The Court held that ambiguous criminal norms violate the principles of legal certainty (lex certa) and constitutional protection of rights. Consequently, the Court declared the contested provisions unconstitutional and legally non-binding. The decision establishes a constitutional benchmark for assessing other restrictive criminal norms, including those contained in the new Criminal Code and the amended Electronic Information and Transactions (EIT) Law. Thus, the ruling reinforces constitutional safeguards for freedom of expression and provides normative guidance for legislators and law enforcement authorities in formulating and implementing criminal law policies.

“Broken Marriage” Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr) Randitha, Kadek Ardi Arya; Windari, Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7173

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin broken marriage sebagai landasan alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menelaah interpretasi hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr. Doktrin broken marriage merujuk pada kondisi keretakan hubungan perkawinan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak lagi dapat tercapai. Meskipun doktrin ini tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsipnya tercermin dalam norma bahwa perceraian hanya diperbolehkan apabila suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut secara implisit menerapkan doktrin broken marriage dengan menilai keretakan rumah tangga para pihak telah bersifat permanen dan tidak memiliki kemungkinan untuk dipulihkan. Indikator yang dipertimbangkan meliputi perselisihan yang terus-menerus, terputusnya komunikasi, serta tidak adanya harapan rekonsiliasi. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk menyimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Analisis yuridis juga menunjukkan adanya kecenderungan praktik peradilan di Indonesia menuju pendekatan no-fault divorce, meskipun konsep tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan norma hukum serta penyusunan pedoman bagi hakim agar penilaian keretakan rumah tangga lebih objektif dan konsisten dalam praktik peradilan di tingkat nasional secara berkelanjutan.

Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT Astra International Tbk terhadap Peningkatan Aspek Community Development di Desa Les, Kabupaten Buleleng Megawati, Putu Tirta; Windari, Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7358

Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International melalui program Kampung Berseri Astra di Desa Les belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan aspek community development. Meskipun program tersebut telah memberikan kontribusi pada aspek lingkungan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, capaian yang diperoleh belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program, belum maksimalnya sistem monitoring dan evaluasi, serta koordinasi yang belum berjalan secara terstruktur antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program CSR dalam meningkatkan aspek community development di Desa Les, Kabupaten Buleleng, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi langsung. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program dalam jangka panjang, karena keberhasilan community development tidak hanya diukur dari output kegiatan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Kurangnya indikator keberhasilan yang terukur dan baku menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya menilai sejauh mana program tersebut memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ditambah dengan masih adanya ketergantungan masyarakat terhadap inisiatif perusahaan sehingga kemandirian belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penyusunan indikator evaluasi yang jelas, serta penguatan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, sehingga efektivitas program CSR dapat ditingkatkan secara berkelanjutan

Pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) Atas Kerugian Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Devi, Wayan Zenitia; Si Ngurah Ardhya; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4570

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum PT. PLN (Persero) atas kerugian konsumen akibat pemadaman listrik dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Tenaga listrik merupakan pelayanan publik yang bersifat vital dan strategis, namun dalam praktiknya pemadaman listrik, baik terencana maupun tidak terencana, masih kerap terjadi dan menimbulkan berbagai kerugian bagi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan normatif mengenai pertanggungjawaban PT. PLN (Persero) serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen tenaga listrik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang kuat bagi pertanggungjawaban PT. PLN (Persero), khususnya melalui Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menjamin hak konsumen atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian penyedia tenaga listrik. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait pembatasan bentuk kompensasi dan penggunaan alasan force majeure. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan konsistensi penegakan hukum dan pengawasan pemerintah guna menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara efektif.

Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik di Kota Singaraja Lisdiana, Simanjuntak Maylisa; Ardhya, Si Ngurah; Yudiawan, I Dewa Gede Herman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4694

Hak cipta lagu dan/atau musik merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti atas pemanfaatan karya secara komersial, sebagaimana diatur dalam PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut masih relatif rendah, termasuk di Kota Singaraja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya bersumber dari pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada pelaku usaha di Kota Singaraja, dengan fokus pada peran Kanwil Kemenkum Bali melalui DJKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji hukum sebagai bentuk perilaku nyata. Data yang diperoleh yakni melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah belum berjalan efektif karena masih terbatas pada upaya preventif berupa sosialisasi yang tidak berkelanjutan, tidak merata, dan belum secara khusus menyasar pelaku usaha di Kota Singaraja. Sementara pengawasan represif, baik melalui pemantauan langsung ke lokasi usaha maupun penanganan sengketa pembayaran royalti, belum terlaksana. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, yakni ketiadaan LMK di Bali, keterbatasan kewenangan dan anggaran teknis DJKI, serta lemahnya koordinasi antarinstansi di tingkat daerah.

Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali Sidi Artama, Gede Eka; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4846

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng. Meskipun secara regulasi negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT, namun kepastian hukum terhadap tarian ini masih menghadapi berbagai tantangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum Tari Legong Pengeleb berada pada status "Kemajuan Parsial". Secara sosiologis, upaya menjaga dan memelihara telah terpenuhi melalui peran aktif masyarakat adat dan sanggar seni sebagai living tradition. Namun secara yuridis, aspek inventarisasi belum mencapai legalitas formal karena belum diterbitkannya sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hambatan utama meliputi faktor hukum berupa ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) spesifik di Kabupaten Buleleng yang mengatur mekanisme perlindungan KIK, serta faktor non-hukum yang mencakup lemahnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan krisis regenerasi akibat arus digitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi tingkat daerah dan optimalisasi fungsi Pasraman berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 untuk menjamin keberlanjutan transmisi budaya dan kepastian hukum

Co-Authors Aldi Putra, Gede Wahyu Alifia Devi Erfamiati Alouisius Alan Sanjaya Anak Agung Jelantik Prakasa Dipadana Andreina Avelia Novin Br. Simatupang Anil Refalzey Siregar Ariawan, Detha Djoni Ariawan, I Wayan Ave Christina Hananda Ayu Sugesti, Chory Beny, I Kadek Berliana Mawarni, Komang Febri Chory Ayu Sugesti Cucumandalin, I Ketut Samuel Devi, Wayan Zenitia Dewa Bagus Oka Prayudha Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Frisma Indra Prastya, Komang Gede Nova Wwahyudi Gede Nova Wwahyudi Gede Puja Darmadinta Dinata Gede Sastrawan Gede Wahyu Aldi Putra Gusti Ayu Komang Danu Antari Gusti Ngurah Putu Pungky Subawa Hadi, I Gusti Ayu Apsari Haidar Ghazy Septian Rozak Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Kadek Beny I Kadek Budiatmika I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Wiranata I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Nyoman Budiada I Putu Aditya Darma Putra I Putu Juli Wirawan I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Merta Suadi I Putu Wiadnyana Putra I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Ariawan I Wayan Empu Guana Pura I Wayan Krisna Eka Putra I Wayan Landrawan I Wayan Pardi Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ariadi Rahadita Ida Bagus Ariadi Rahadita Jaya, I Putu Agus Kusuma Jones Peringa Sembiring Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Kresna Dwipayana Kadek Nova Adistiya Kadek Novi Darmayanti Ketut Adi Setiawan Ketut Adi Setiawan Ketut Nugraha Aditya Pramanda Kiha, Prisella Santji Anatji Komang Deva Jayadi Putra Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Meru Awatara Putra Dinata Komang Mila Triana Komang Pebri Gunawan Komang Putrayasa Kusuma, Putu Riski Ananda Lisdiana, Simanjuntak Maylisa Lucky Rahul Ferdian Lucky Rahul Ferdian M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Dwi Wahyuni Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Mami Dina Bedja Dara Mas Adipa Putra, Putu Eka Megawati, Putu Tirta Meilin Loviana Dewi Merta Suadi, I Putu Muhamad Jodi Setianto Muhammad Nur Fikri Muhammad Reza Saputra Ngakan Putu Yoga Aditya Mahendra Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Sriyulianti Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Ayu Purnia Dewi Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni Luh Eniasih Ni Luh Putu Pande Wulan Sari Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Ega Kemalayanti Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Sri Eka Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari Oka Sedana Yasa, I Gst Made Oktha Wardi Purba Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Permadi, Komang Irvan Tri Prafitri Sukatma, Suci Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putu Budi Utama Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Lisa Putri Maharani Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Nirmala Pridayanti Putu Rendra Wedananta Putu Zeva Angelina Randitha, Kadek Ardi Arya Ratna Artha Windari Riris Nisantika Sadvika Dewi, Made Vira Saifur Rauf Sang Made Merta Widnyana Saputra, Muhammad Reza Sari, Ni Komang Tia Purnama Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan Sastrawan, Gede Si Putu Hendra Pratama Sidi Artama, Gede Eka Siregar, Anil Refalzey Sky Pinandita, Kadek Briyan Suci Prafitri Sukatma Suci Pratiwi, Ni Kadek Tabah, Anggeraine Wulan Aji Tampubolon, Franjes Tri Manisha Roitona Pakpahan Varda Oktavia Ramdani Vivi Sandra Wiadnyana Putra, I Putu Winanda, I Kadek Tampan Nova Windari , Ratna Artha Yeni Yeni Yogo Puspawan, Made Yudiawan, I Dewa Gede Herman Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Zelda Farah Ardiata

Title

Found 150 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 150 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 150 Documents
Search