Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 10 TAHUN 2013 TERKAIT ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus; Sari Adnyani, Ni Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis tentang keberadaan serta penegakan hukum terhadap Zonasi Toko Modern dan Pasar Tradisional yang berkaitan dengan implementasi Perda No 10 Tahun 2013 terkait izin pendirian Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten Buleleng dan (2) penegakan hukum terhadap Toko Modern yang berdiri berdekatan dengan Pasar Tradisional sesuai dengan Perda No 10 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan sampel penelitian dengan Teknik Non Probability Sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah Teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 penerapannya belum bisa dikatakan efektif dikarenakan pemerintah daerah belum tegas, kurang adanya kordinasi yang baik antara instansi yang berkaitan dan instansi yang berkaitan belum seutuhnya menerapkan Peratura Daerah dan adanya kerancuan dalam peraturan (2) solusi dari penegakan hukum terhadap keberadaan Toko Modern yang berdekatan dengan Pasar Tradisional dapat dilakukan melalui himbauan ke Masyarakaat dan Intansi yang masih melanggar Peraturan Daerah, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi. Dilihat dari berbagai hal tersebut tentu sangat perlu dengan adanya penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah, peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait serta membangun komunikasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT HAK ATAS MEREK TERDAFTAR (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi di Wilayah Kabupaten Buleleng) Sky Pinandita, Kadek Briyan; Sudiatmaka, Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38037

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar, serta (2) mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal penggunaan kemasan air minum merek terdaftar tanpa lisensi, yang telah merugikan pemegang hak atas merek terdaftar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sample yang digunakan adalah Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) upaya penegakan hukum yaitu Upaya Prefentif berupa diaturnya larangan serta sanksi sebagai wujud pencegahan serta Upaya Refresif yaitu melakukan penegakan terhadap pelanggaran sebagai wujud penanggulangan. (2) ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar yang mengacu pada Kepmenperindag Nomor 705//MPP/Kep/11/2003 dan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 mengenai Pesyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang yang belum terimplementasikan dengan baik, hal ini tercermin dari adanya pelaku usaha yang menggunakan kemasan dengan mereka terdaftar.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR DI KABUPATEN BADUNG TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Mas Adipa Putra, Putu Eka; Sari Adnyani, Ni Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung, (2) tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jasa parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Badung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya beredar karcis parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keunggulan secara ekonomis dan psikologis menjadi salah satu faktor pencantuman klausula eksonerasi. Terkait tanggung jawab adanya pembatasan tanggung jawab dari pelaku usaha serta dalam menyelesaikan sengketa lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara non litigasi
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI (STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM) Aldi Putra, Gede Wahyu; Ardhya, Si Ngurah; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi tentang Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem, (2) Hambatan dalam pelaksanaan pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Jinengdalem berdasarkan Keputusan MUDP Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskrptif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat adat Desa Jinengdalem. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010 serta lokasi penelitian di Desa Jinengdalem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, Teknik wewancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Kepala Desa Jinengdalem, Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, Kelian Adat Desa Jinengdalem dan masyarakat belum menerima keputusan tersebut, karena masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal dan Desa Jinengdalem sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. (2) belum terealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali No: 01/kep/psm-3/mdp bali/X/2010. Hal ini dipengaruhi oleh system kemasyarakatan patrilineal yang sangat mengakar tumbuh di Desa Jinengdalem.
KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Berliana Mawarni, Komang Febri; Sari Adnyani, Ni Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32872

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank, serta (2) mengetahui model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia yang diprasyaratkan oleh pihak Bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber bahan Hukum adalah hukum Hak Cipta di Indonesia. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari UUHC dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank masih belum diatur atau norma kosong didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UUHC, serta (2) Model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek Jaminan Fidusia, Indonesia sendiri dapat menjadikan negara Singapura sebagai perbandingan dan tolak ukur dalam penerapan Pasal 16 Ayat (3) UUHC menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN FACEBOOK ADVERTISING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Yogo Puspawan, Made; Sugi Hartono, Made; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38077

Abstract

Pada penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna Facebook Advertising dalam transaksi secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan data pribadi di Facebook Advertising yang tanpa melalui persetujuan pemilik akun (subjek data). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memakai 3 (tiga) pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang membahas perbandingan dan asas-asas hukum perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam Facebook Advertising telah berupaya untuk mematuhi peraturan perlindungan data yang ada pada GDPR (General Data Protection Regulation) namun pada perusahaan lokal yang menggunakan Facebook Advertising, perlindungan data dalam aturan internalnya masih lemah, (2) dalam penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis penghentian sementara kegitan, dan pengumuman di situs dalam jaringan.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA Ayu Sugesti, Chory; Ardhya, Si Ngurah; Jodi Setianto, Muhamad
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32862

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalamikerugian yang disebabkan oleh konsumen di Kota Singaraja serta (2) mengetahui akibat hukum terhadapkonsumen yang tidak melakukan itikad baik berupa tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang sudahdipesan dalam sistem pre order (PO). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yangbersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposivesampling yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti.Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahuibahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian adalah berupa ganti kerugiandan/atau sanksi pidana terhadap konsumen bilamana konsumen tetap tidak mengganti kerugian sebagaimanadimaksud dan perbuatannya telah memenuhi unsur pidana. Akibat hukum terhadap konsumen yang tidakmelakukan itikad baik dalam bertransaksi yaitu (1) Menimbulkan tanggung jawab mutlak (strict liability)terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha; (2) Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha; (3)Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuanpidana dalam KUHP.
PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 8 HURUF F UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI DI WILAYAH KABUPATEN TABANAN) Oka Sedana Yasa, I Gst Made; Sudiatmaka, I Ketut; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran YLPK Bali dalam menangani masalah kerugian konsumen mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan, serta (2) implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di YLPK Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik NonProbability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran YLPK bertugas memperjuangkan hak – hak konsumen yang dirugikan sampai ada proses ganti rugi dan jika tidak berhasil barulah akan diselesaikan dengan cara litigasi yaitu pendampingan terhadap konsumen. (2) Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan di wilayah kabupaten tabanan belum efektif, hal ini dapat dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya dalam hal sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kondisi yang demikian mempengaruhi budaya hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dimana pemahaman mereka tentang ketentuan yang berlaku masih sangat minim yang berimplikasi adanya pelanggaran dan kerugian.
Konsekuensi Yuridis Berlakunya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ardhya, Si Ngurah; Mertha Sujana, I Putu Windu
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31493

Abstract

Philosophically PMK (Constitutional Court Decision) Nr. 69/PUU-XIII/2015 based on way of life, awareness, and legal ideals such as the mystical atmosphere and Indonesian Nation according Pancasila and The Constitutional of The Republic of Indonesia Article 28E Paragraph (2). Sociologically, based on legal needs society regarding the leniency when the marriage agreement was made that is the phenomenon of a husband and wife for some reason feels they needed to make a marriage agreement after the wedding day was held. Juridically, the issuance of PMK Nr. 69/PUU-XIII/2015 is not solely on the basis of unconstitutionality, but also on a conflict of norms between Article 29 Paragraph (1) of Act Nr.  Year 1974 with general provisions of the ageement in Book III Code of Civil Law. Referring to PMK No.69/PUU-XIII/2015 which was strengthened by Act Nr. 2 Year 2014, Notary has the right to ratified the marriage agreement into an authentic deed so that there is no justifiable reason for the Department of Population and Civil Registration and Office of Religious Affairs rejects the authentic nature of the deed which is validated bay notary. 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja) Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari; Ardhya, Si Ngurah; Setianto, Muhamad Jodi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43084

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Buleleng, pelaku usaha pakaian impor bekas di Kota Singaraja dan masyarakat selaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit, serta (2) pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.
Co-Authors Aldi Putra, Gede Wahyu Alifia Devi Erfamiati Alouisius Alan Sanjaya Ariawan, Detha Djoni Ariawan, I Wayan Ave Christina Hananda Ayu Sugesti, Chory Beny, I Kadek Berliana Mawarni, Komang Febri Chory Ayu Sugesti Cucumandalin, I Ketut Samuel Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Dipadana, Anak Agung Jelantik Prakasa Frisma Indra Prastya, Komang Gede Nova Wwahyudi Gede Nova Wwahyudi Gede Sastrawan Gede Wahyu Aldi Putra Hadi, I Gusti Ayu Apsari Hendri Dewarto Silitonga I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Herman Yudiawan I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gst Made Oka Sedana Yasa I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Kadek Beny I Kadek Tampan Nova Winanda I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yogi Darmawan I Nengah Suastika I Putu Aditya Darma Putra I Putu Kelvin-Ryan Cahya Adhi Winatha I Putu Merta Suadi I Putu Wiadnyana Putra I Putu Windu Mertha Sujana I Wayan Ariawan I Wayan Landrawan I Wayan Pardi Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Ayu Kade Novi Handayani Ida Bagus Ariadi Rahadita Ida Bagus Ariadi Rahadita Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Briyan Sky Pinandita Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih Kadek Hendra Wirawan Kadek Hendra Wirawan Kadek Kresna Dwipayana Kadek Nova Adistiya Kadek Novi Darmayanti Ketut Adi Setiawan Ketut Adi Setiawan Ketut Nugraha Aditya Pramanda Kiha, Prisella Santji Anatji Komang Deva Jayadi Putra Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Meru Awatara Putra Dinata Komang Mila Triana Komang Putrayasa Kusuma, Putu Riski Ananda Lucky Rahul Ferdian Lucky Rahul Ferdian M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Dwi Wahyuni Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Made Vira Sadvika Dewi Made Yogo Puspawan Mami Dina Bedja Dara Mas Adipa Putra, Putu Eka Meilin Loviana Dewi Merta Suadi, I Putu Muhamad Jodi Setianto Muhammad Reza Saputra Ni Kadek Astrina Desiana Ni Kadek Ema Sri Febriyanti Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Kadek Marhaeni Ni Kadek Sriyulianti Ni Kadek Suci Pratiwi Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi Ni Luh Eniasih Ni Luh Putu Pande Wulan Sari Ni Luh Wayan Yasmiati Ni Made Asri Setyawati Ni Made Risma Damayanthi Ni Nyoman Rini Permatasari Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Sri Eka Lestari Ningsih, Kadek Dwi Ayu Lestari Oka Sedana Yasa, I Gst Made Oktha Wardi Purba Oktha Wardi Purba Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Paulus Revel Gian Raditya Dheasaputra Prafitri Sukatma, Suci Putra, I Putu Aditya Darma Putrayasa, Komang Putu Budi Utama Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Putu Nirmala Pridayanti Putu Zeva Angelina Ratna Artha Windari Riris Nisantika Sadvika Dewi, Made Vira Saifur Rauf Sang Made Merta Widnyana Saputra, Muhammad Reza Sari, Ni Komang Tia Purnama Sari, Ni Luh Putu Pande Wulan Sastrawan, Gede Si Putu Hendra Pratama Siregar, Anil Refalzey Sky Pinandita, Kadek Briyan Suci Prafitri Sukatma Suci Pratiwi, Ni Kadek Tri Manisha Roitona Pakpahan Varda Oktavia Ramdani Vivi Sandra Wedananta, Putu Rendra Wiadnyana Putra, I Putu Winanda, I Kadek Tampan Nova Windari , Ratna Artha Yeni Yeni Yogo Puspawan, Made Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Zelda Farah Ardiata