Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Ketidaksetaraan Gender dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018 Chika, Princess Ngozi; Natalia Siregar, Gabriella Dofani; Sinaga, Kezia Marlinata; Ummah, Aniqotul
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.258

Abstract

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan gender yang cukup tinggi, terutama dalam konteks pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa selama masa kepemimpinan Gubernur Viktor Laiskodat (2018–2023), serta menilai efektivitas kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan gender. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen kebijakan daerah, laporan pelaksanaan program, serta publikasi akademik dan organisasi non-pemerintah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis dan triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai situasi gender di perdesaan NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah relatif setara antara laki-laki dan perempuan, ketimpangan masih terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dan partisipasi ekonomi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya mengatasi hal ini melalui program pemberdayaan perempuan, seperti pengembangan industri bambu dan program pembibitan keluarga berbasis komunitas, yang terbukti mampu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal hingga 27%. Selain itu, terdapat peningkatan peran perempuan dalam forum-forum musyawarah desa dan kelompok usaha bersama. Namun, hambatan struktural seperti norma budaya patriarkal, minimnya dukungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis dan sumber daya masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan berkelanjutan dan inklusif yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pembangunan perdesaan di NTT
Membangun Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Di Jakarta Selatan Fadhilah, Firyal Nur; Luthfia, Haifa Marsya; Megantara, Mahesha Suryo; Ummah, Aniqotul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melihat apa saja yang memengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024 di Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana akses ke informasi, keterlibatan masyarakat, dan juga pendidikan politik berkontribusi pada peningkatan kesadaran pemilih pemula. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini menemukan bahwa pemilih pemula memiliki potensi yang besar dalam memengaruhi hasil pemilu tetapi mereka menghadapi berbagai masalah, seperti tidak mengetahui banyak mengenai proses pemilu dan minimnya kampanye yang ditunjukkan kepada mereka. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi sosialisasi pemilu yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pemilih pemula dalam proses demokrasi.
Minoritas Dan Multikulturalisme: Studi Kasus Sulitnya Izin Pembangunan Gereja Di Cilegon Putri, Bintang Aura Mayesa; Haryanto, Tiara Julianti; Siregar, Gabriella Dofani Natalia; Ummah, Aniqotul
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas masalah sulitnya mendapatkan izin pembangunan gereja di Kota Cilegon, yang mencerminkan tantangan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dengan metode kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap beberapa penyebab utama, seperti aturan yang diskriminatif, penolakan dari masyarakat, dan kebijakan lokal yang tidak adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan ini tidak hanya melanggar konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menimbulkan ketegangan antaragama. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan aturan, dialog yang inklusif, dan pendidikan tentang keberagaman untuk menciptakan keadilan dan toleransi beragama di Indonesia.
Identity Construction Polemic And Overcoming Radicalism: Case Study Of Hti Transnationalism In Indonesia Nugraha, Mauludy; Valentine, Easter; Larashati, Fadjria; Ummah, Aniqotul
JURNAL TAPIS Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v20i1.20215

Abstract

This research aims to provide an analysis of the activities of the HTI transnationalism movement in Indonesia, especially after the revocation of the Legal Decree. However, behind this incident there is a dilemma for the government, on the other hand there is an obligation to implement freedom of association and ward off the dangers of radicalism. By disbanding HTI, a social identity construction emerged for former HTI members. In this case, they are still active under other names, making the process of monitoring radicalism more difficult. This research uses qualitative methods or literature studies by utilizing previous research and the author's analytical skills in finding facts from the results of other research. In this case, the facts and realities on the ground emerge from research results that the activities of HTI or former HTI members threaten the disintegration of national stability and division due to its vision and goals. Then, after the dissolution, a social identification polemic emerged where there was difficulty in identifying HTI activities. Finally, the role of the central state in this case is to address the issue of the spread of the HTI transnationalist movement in Indonesia, considering that licensing, action, revocation and maintaining the integrity of the Indonesian nation lies in the government's authority which is produced through policy
Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis Website Menuju Desa Digital untuk Perangkat Desa Baros, Serang, Banten Ummah, Aniqotul; Maryam, Siti; Satrio, Jati; Zempi, Chairun Nisa
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v3i2.267

Abstract

Kemajuan teknologi dan pengetahuan pada era digital, telah mengubah corak dunia dari yang sebelumnya konvensional menuju pengembangan teknologi berbasis internet. Hal ini berdampak pada perubahan arah kehidupan sosial, politik, ekonomi. Tak terkecuali dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dari yang konvensional menjadi berbasis website, dengan tujuan agar lebih efisien, selain itu pelayanan publik berbasis website dapat memudahkan interaksi dengan masyarakat serta mendorong akuntabilitas dan transparansi desa dengan lebih efektif. Dalam rangka penerapan e-government sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dan mempercepat proses good governance, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) UPN “Veteran” Jakarta yang terdiri dari 7 anggota dosen, memberikan pelatihan pelayanan berbasis website kepada para perangkat Desa Baros, Kabupaten Serang Banten, untuk menuju desa digital. Dalam pelatihan ini, perangkat desa dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengoperasionalkan website desa dengan maksimal yang sebelumnya tidak aktif. Setelah pelatihan website, para peserta memahami dan aktif mengisi konten berita dan informasi lainnya ke website desa dengan arahan dan bimbingan langsung dari tim abdimas. Hasil kegiatan menunjukkan peserta yang merupakan perangkat desa dapat mengunggah konten ke dalam website secara mandiri.
Iḥtijājāt jamāhīrīyah fī al-ḥarakāt al-ijtimāʿīyah: Dirāsat muqāranah bayna aḥdāth ḥadīqat Ghezi al-Turkīyah wa ḥarakat al-difāʿ ʿan al-Islām al-Indūnīsīyah Ummah, Aniqotul; Perdana, Aditya; Noor, Firman
Studia Islamika Vol. 31 No. 3 (2024): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36712/sdi.v31i3.41215

Abstract

This article aims to analyze the motives, goals, and mobilizing actors of the Gezi Park protests in Turkey in 2013 and the Aksi Bela Islam (ABI-Islamic defenders’ action) protests in Indonesia in 2016. The study finds that while both protests have strong Islamic historical roots, their underlying motives are significantly different. The Gezi Park protests were driven by government policies regarding the relocation of the park for commercial purposes, whereas the IDF protests were triggered by a statement made by the former Governor of Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, which was deemed blasphemous to Islam. Both movements share a common mobilizing factor, including the construction of easily understandable narratives for the masses. The ABI amplified public anger by emphasizing the importance of defending Islamic theological values that had been insulted, calling for collective prayer with prominent religious leaders as its key actors. On the other hand, the Gezi Park protests amplified public anger by voicing resistance against state brutality.
Fenomena Pedagang Kaki Lima Sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat Urban di Tengah Masifnya Pembangunan Ruang-Ruang Perkotaan Ummah, Aniqotul; Saleh, Fathurahman; Sukarno, Bilal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 9 No. 6 (2022)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.27756

Abstract

Urbanization in general view is the process of mass migration of residents from rural areas to urban areas. Urbanization also is seen as a process in the city that is identified with the development of urban spaces and also affects various aspects of the social community. The massive development of urban spaces opens up a gap among the citizens, where some minority communities such as the poor, choose to work in the informal sector in search of the most basic livelihoods. However, the problem lies in how they use urban spaces as a place where they sell, such as street vendors who use various spaces within the city. This study tries to analyze the extent of urban space utilization by street vendors around Grand Depok City and Margonda Raya Year 2020-2021, using the theory of space production from Henry Lefebvre. The research concluded that the utilization of city space used by street vendors in the vicinity of Grand Depok City and Margonda, occurred because they did not have the money to rent a place for selling activity. In line with the theory of space from Lefebvre, the use of urban space as a place to sell their products on street vendors occurs because at the level of conceived space facing the reality of lived space, it will always leave residues that are the problem of using space such as parks, sidewalks, and so on, to sell.  Keywords: Urban Community; Economic Solution; Development of Urban Spaces AbstrakUrbanisasi dalam pandangan umum merupakan proses perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaaan ke perkotaan. Urbanisasi juga dapat dilihat sebagai proses dalam kota yang diidentikkan dengan pembangunan pada ruang-ruang kota dan turut memengaruhi berbagai aspek dalam sosial masyarakat. Masifnya pembangunan pada ruang kota membuka jurang kesenjangan antar warga kota, di mana beberapa masyarakat minoritas seperti masyarakat miskin memilih bekerja pada sektor informal untuk mencari penghidupan yang paling dasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan ruang perkotaan sebagai tempat mereka berjualan, seperti pedagang kaki lima yang menggunakan berbagai ruang dalam kota? Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan ruang perkotaan oleh pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021, dengan menggunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa, pemanfaatan ruang kota digunakan oleh para pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda terjadi karena mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat berjualan. Sejalan dengan teori ruang dari Lefebvre, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima terjadi karena ruang yang dikonsepsikan (conceived space) berhadapan dengan kenyataan dari ruang yang hidup, maka akan selalu meninggalkan residunya yakni permasalahan penggunaan ruang seperti taman, trotoar, dan sebagainya, untuk berjualan. Kata Kunci: Masyarakat Urban; Solusi Ekonomi; Pembangunan Ruang Perkotaan
Kesetaraan Gender dan Politik: Studi Kasus Terpilihnya Julia Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia Ummah, Aniqotul; Kristyafajar , Canza Anadya Sabrina Putri; Dewi, Nirina Jelita; Sarasvati, Raihana Devi
Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam Vol. 32 No. 2 (2023): Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam
Publisher : Prodi Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/empirisma.v32i2.1225

Abstract

This article explores the issue of gender equality in politics, with a focus on the case study of Julia Gillard's election as Australia's first Prime Minister in a particular year (election year). Julia Gillard plays an important role as the first woman to hold the highest office in Australia's government. Her election marked a milestone in efforts to increase women's participation in politics in the country. This research aims to analyze the factors that influenced Julia Gillard's election as Prime Minister, including the challenges she faced and strategies she used to achieve this position. Qualitative research methods were used to collect data through document analysis, interviews with relevant stakeholders, and literature review. The results showed that Julia Gillard's election was inseparable from her struggle and hard work when facing various political challenges. She overcame the stereotypical perceptions of women in politics and proved her competence in leading the country. In addition, support from her political party, fellow politicians, and the public also played an important role in achieving her election. In addition, this article reviews the impact of Julia Gillard's election as Prime Minister of Australia in promoting gender equality and change in politics. Her leadership and policies during her tenure were also explained to understand the role of her contribution in realizing gender equality at the government level. By analyzing the case study of Julia Gillard, this journal seeks to provide insight into the importance of women's representation in politics and how the influence of her election can affect overall gender equality. This case study can provide guidance for other countries in their efforts to increase women's participation and representation in governmental institutions.
Kepemimpinan Perempuan: Analisis Androgini Dalam Kepemimpinan Retno Marsudi Nurcahyani, Nabila Putri; Zahra, Cut Salwa Alifia; Humaira, Alya; Ummah, Aniqotul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12233

Abstract

Karena adanya persepsi yang mengatakan perempuan adalah makhluk lemah dan tidak mampu memimpin, maka pada penelitian kali ini penulis akan mengangkat topik utama terkait konsep androgini. Konsep androgini terdapat pada sebagian pemimpin perempuan karena diyakini dapat  meyakinkan bahwa perempuan tidak lemah dan bisa memimpin sebaik laki-laki. Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri konsep androgini pada Retno Marsudi dan mengetahui implikasi konsep androgini yang diterapkan Retno Marsudi terhadap kepemimpinan efektif saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ditemukan bahwa Retno Marsudi menunjukkan sifat androgini yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan sulit, namun juga menunjukkan kepedulian dan kepekaan layaknya sifat perempuan, sehingga kepemimpinan androgini pada Retno Marsudi dinilai efektif diterapkan saat ini karena dapat mengubah persepsi kelompok masyarakat patriarki bahwa pemimpin perempuan juga dapat memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama dengan pemimpin laki-laki, dan dengan pemimpin perempuan yang memiliki karakteristik androgini, hal ini juga dapat menjadi strategi bagi perempuan untuk mendapatkan legitimasi dalam posisi publik.
Perempuan dan Keterwakilan dalam Pemilu : Studi Kasus Grace Natalie sebagai Peserta Pemilu Legislatif Pada Pemilu 2024 Sanjaya, Steven Tjahjadi; Sarya, Muhammad Raul Zikra; Isommudin, Muhammad; Ummah, Aniqotul
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Siliwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37058/jipp.v11i1.10627

Abstract

Hak warga negara yang paling utama adalah hak untuk memilih dan dipilih, ungkapan ini berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, kenyataan di lapangan berbeda dari teori, salah satunya Partai Solidaritas Indonesia ketika dipimpin oleh Grace Natalie, rekam jejaknya sebagai ketua partai yang kemudian mencalonkan diri sebagai peserta pemilu tentu mendapatkan kesulitannya tersendiri, salah satunya terkait pernyataannya yang kontroversi dari perspektif gender dan kelembagaan dari ambang batas lolos parlemen, sehingga perlu adanya  analisis mendalam terkait analisis sistem pemilu dan faktor yang memengaruhi di dalamnya. Melalui penelitian kualitatif ini, serta sumber yang relevan, artikel ini akan membahas tindakan pemerintah yang dianggap merugikan perempuan dalam sistem pemilu, utamanya calon legislative Grace Natalie yang berada pada suara terbanyak dalam sistem pemilu 2024 di daerah pemilihannya. Sehingga perlu penguatan dan pemberdayaan perempuan dan perbaikan secara mendasar pada sistem kelembagaan negara dalam pembuatan Undang-Undang terkait ambang batas yang dinilai diskriminatif dan menghasilkan suara terbuang yang jelas merugikan partai politik yang memiliki kapabilitas baik laki-laki maupun perempuan.