Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Jurnal Kajian Peradaban Islam Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) (e-Journal) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Kajian Peradaban Islam Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Knowledge Management Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Nurbudiwati, Nurbudiwati
Universitas Garut
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS PENDANAAN PENGRAJIN GERABAH OLEH BUMDES LAKSANA BERKAH DESA SUKALAKSANA KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT Dodi Yudiardi; Nurbudiwati Nurbudiwati; Rina Rina
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.125

Abstract

Komponen pembagian daerah administratif terkecil dalam suatu negara, biasanya disebut dengan pemerintahan desa. BUMDes merupakan sebuah unit usaha dengan modal sebagian atau seluruhnya dari desa atau bantuan pemerintah desa dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen BUMDes Laksana Berkah pada pengrajin gerabah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang memiliki tujuan guna mendeskripsikan peristiwa dengan menggunakan data secara baik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Observasi, wawancara, dan hasil rekaman di lapangan dijadikan sebagai data penelitian. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Keputusan Investasi adalah pilihan untuk mengendalikan kepentingan. Selanjutnya, keputusan pendanaan adalah pengkajian sumber aset organisasi untuk mendukung kebutuhan dan pelaksanaan fungsional organisasi. Kemudian, Kebijakan dividen merupakan bagian dari pilihan pengeluaran organisasi, terutama pengeluaran internal organisasi. Karena, besarnya keuntungan yang disebarluaskan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan. Keuntungan yang didapat merupakan salah satu sumber kekayaan organisasi. Keputusan pendanaan pengrajin gerabah oleh BUMDes Laksana Berkah merupakan keputusan yang di dapat dari pengelolaan keuangan dalam upaya melakukan analisis perpaduan antara sumber dana guna pembiayaan kebutuhan operasional organisasi atau perusahaan. Dalam melaksanakan pendanaan pengrajin gerabah oleh BUMDes Laksana Berkah Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Terdapat 3 teori pendanaan, yaitu: keputusan investasi, selanjutnya keputusan pendanaan, kemudian kebijakan dividen. Dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh BUMDes Laksana Berkah hendaklah menggunakan SPP dan Bukti Pencairan SPP sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 109 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN PENCETAKAN KARTU KELUARGA SECARA MANDIRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT) Nurbudiwati Nurbudiwati; Pupung Pundenswari; Widia Lestari
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.129

Abstract

Implementasi Peraturan Mentri dalam Negeri No.109 Tahun 2019 di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut ini dilatarbelakangi dengan adanya kebaruan pada proses pencetakan Kartu Keluarga yang dilakukan secara mandiri, namun pada proses implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi dan kejelasan informasi dari kantor Kecamatan Bayongbong kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebaruan kebijakan pada pencetakan kartu keluarga serta masyarakat yang tidak mengetahui kejelasan dari kelengkapan dokumen persyaratan.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi serta hambatan pada proses penerapan kebijakan permendagri No. 109 tahun 2019 tentang pencetakan kartu keluarga yang dilakukan secara mandiri di Kecamatan Bayongbong dengan menggunakan teori yang dapat mengukur keberhasilan penerapan kebijakan yaitu dimana Edward III menyebutkan empat aspek yang bisa mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Analisis penerapan pencetakan kartu keluarga secara mandiri di kecamatan bayongbong diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokeumentasi. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari informan kunci yakni sekertaris camat serta kepala kasi pelayanan dan informan pendukung yaitu staf pengelola data pelayanan dan beberapa masyarakat. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling atau dipilih secara sengaja didalam memilih informan guna mengumpulkan data yang akurat. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat faktor yang perlu dioptimalkan yaitu faktor komunikasi, dimana masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui akan adanya implementasi ini. Maka dari itu peneliti memberikan saran untuk meningkatkan sosialisasi dan kejelasan informasi agar lebih banyak masyarkat mengetahui akan kebijakan ini.
ANALISIS FAKTOR PELAYANAN PRIMA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GARUT Agung Burhanudin Gumilar; Dodi Yudiardi; Nurbudiwati Nurbudiwati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i2.139

Abstract

Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan haraapan masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan prima merupakan tujuan dari organisasi yang bergerak di bidang pelayanan baik itu instansi pemerintahan maupun swasta. Akhir-akhir ini jumlah pengunjung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut mengalami penurunan dari bulan ke bulannya. Didapati beberapa permasalahan yang diduga berpengaruh buruk terhadap pelayanan perpustakaan, yaitu kurangnya sosialisasi dan adanya pelonggaran peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan. Maka dari itu, dilakukanlah Analisis Faktor Konfirmatori yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh permasalahan tersebut terhadap pelayanan serta mencari tahu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dominan terhadap pelayanan prima di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Hasil dari Analisis Faktor Konfirmatori tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan agar menjadi pelayanan yang prima dan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Hasilnya, terdapat 6 faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan prima di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan sebagai faktor yang paling berpengaruh dengan nilai eigenvalue sebesar 4,058, kebijakan instansi mengenai pelayanan perpustakaan dengan nilai 1,764, pelayanan sesuai SOP dengan nilai 1,434, kemudahan serta kesetaraan dalam memberikan pelayanan dengan nilai 1,303, keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelayanan perpustakaan dengan nilai 1,102, dan keadilan dalam birokrasi dengan nilai 1,085.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT Purnawan, Ade; Karmila, Mila; Nurbudiwati; Sutiana, Jajang
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v10i3.192

Abstract

The village government's lack of socialization regarding the population administration process to the community and suboptimal infrastructure can disrupt the quality of services. The aim of this research is to determine the quality of administrative services as well as supporting and inhibiting factors at the Sindangsari Village Office, Cisompet District, Garut Regency. The research method used is qualitative research, data collection techniques: observation, interviews and documentation. The research results show that the quality of Service Quality from the aspects: 1. Tangible with indicators of employee appearance and comfort of the place where Service Quality is carried out and the interview results obtained have not run optimally, dimension 2. Reliability with indicators of employee accuracy and employee ability and interview results it was found that this had been implemented well, 3. Responsiveness with indicators Responding to every service user and employee providing Service Quality quickly and from the interview results obtained this had been implemented well 4. Assurance with indicators Officers provided guarantees on time and officers provided cost guarantees and the results of the interviews obtained have been implemented well. 5. Emphaty with the indicator Prioritizing the interests of service users and employees serving non-discriminatorily and this has not been implemented well. Inhibiting factors still have negative perceptions from the community regarding service quality, supporting factors include namely so that employees can provide better service quality with the enthusiasm of each employee. From the research results obtained in the field, it is in accordance with what was stated by the informants to find out the analysis of the quality of Population Administration Services in Sindangsari Village, Cisompet District, Garut Regency using 5 variables as reference material and these five variables have been implemented quite well in Sindangsari Village, Cisompet District. Garut Regency.
Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Nurbudiwati, Nurbudiwati; Purnawan, Ade; Achmad Fauzi, Helmi
Jurnal Publik Vol. 16 No. 02 (2022): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v16i02.134

Abstract

Pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan acuan atau ukuran untuk menentukkan tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh petugas desa untuk dapat mengajak wajib pajak serta masyarakat dalam pemberian penyuluhan, peningkatan pelayanan serta dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karena kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan itu timbul dari diri pribadi wajib pajak sendiri, maka pada hakikatnya membayar PBB merupakan salah satu perwujudan kegotong-royongan nasional dalam membantu pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. lokasi penelitian di Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan wajib pajak, petugas kecamatan serta petugas desa. Selain itu digunakan pula beberapa data dan dokumen untuk menunjang kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB yaitu: (1) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (2) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (3) adanya penyebab kultural antara lain kondisi wajib pajak belum memiliki uang, dan (4),faktor ekonomi yaitu kondisi wajib pajak yang miskin sehingga sulit membayar pajak bumi dan bangunan.
Analisis Dampak Relokasi Pembangunan Rel Kereta Api Cibatu Garut Purnawan, Ade; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Wahid, Aji Abdul; Mawarni, Dea Suci
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 2 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i2.78

Abstract

Pertumbuhan kota menimbulkan perubahan sosial salah satunya disebabkan adanya inovasi berupa teknologi atau adanya pembangunan, yang membawa dampak pada perubahan prilaku masyarakat, baik itu secara alamiah maupun terencana. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap relokasi pembangunan rel kereta api, pelaksanaan relokasi pembangunan rel kereta api, dan mengetahui dampak positif dan negatif dalam relokasi pembangunan rel kereta api Cibatu-Garut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar bisa memahami gejala sosial masyarakat secara luas, data didapatkan dengan metode observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa presepsi masyarakat terhadap relokasi pembangunan rel kereta api Cibatu-Garut menimbulkan pandangan positif dan pandangan negatif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya pembangunan ini tentunya akan memberikan kemajuan bagi daerah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut namun banyak masyarakat yang terdampak sehingga tidak mempunyai tempat tinggal karena rumahnya dibongkar dan kehilangan pekerjaannya yang sebagai besar berprofesi sebagai pedagang.
Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Hadita, Akmala; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Andriansyah, Andriansyah
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 2 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i2.80

Abstract

Program BNPT di Keluraha Jayawaras baru di adakan pada tahun 2018 yang dimana terdapat 230 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 14 Rukun Warga (RW) yang diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskiptif Kualitatif dengan teknik wawancara dengan beberapa narasumber yang diperlukan sehingga mendapatkan data yang akurat mengenai seluruh permasalahan yang penulis temukan dalam kebijakan BPNT dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul. Hasil Penelitian tentang Kebijakan BPNT di Kelurahan Jayawaras dapat dikatakan berhasil karena dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-harinya dimana KPM mendapatkan asupan gizi yang baik untuk keluarganya. Selain itu pengelolaan agen e-Warong di Kelurahan Jayawaras pun sangat baik dikarenakan kordinasi dengan Kelurahan dan Bank penyalur selalu di lakukan. Oleh karena itu pengelolaan Agen E-Warong di Kelurahan Jayawaras selalu di jadikan sampel untuk pemeriksaan Dinas Sosial dan juga dijadikan sebagai contoh oleh kelurahan/ desa yang lain karena pengelolaan nya yang baik.
ANALISIS PENDANAAN PENGRAJIN GERABAH OLEH BUMDES LAKSANA BERKAH DESA SUKALAKSANA KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT Yudiardi, Dodi; Nurbudiwati, Nurbudiwati; Rina, Rina
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.125

Abstract

Komponen pembagian daerah administratif terkecil dalam suatu negara, biasanya disebut dengan pemerintahan desa. BUMDes merupakan sebuah unit usaha dengan modal sebagian atau seluruhnya dari desa atau bantuan pemerintah desa dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen BUMDes Laksana Berkah pada pengrajin gerabah. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang memiliki tujuan guna mendeskripsikan peristiwa dengan menggunakan data secara baik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Observasi, wawancara, dan hasil rekaman di lapangan dijadikan sebagai data penelitian. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Keputusan Investasi adalah pilihan untuk mengendalikan kepentingan. Selanjutnya, keputusan pendanaan adalah pengkajian sumber aset organisasi untuk mendukung kebutuhan dan pelaksanaan fungsional organisasi. Kemudian, Kebijakan dividen merupakan bagian dari pilihan pengeluaran organisasi, terutama pengeluaran internal organisasi. Karena, besarnya keuntungan yang disebarluaskan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan. Keuntungan yang didapat merupakan salah satu sumber kekayaan organisasi. Keputusan pendanaan pengrajin gerabah oleh BUMDes Laksana Berkah merupakan keputusan yang di dapat dari pengelolaan keuangan dalam upaya melakukan analisis perpaduan antara sumber dana guna pembiayaan kebutuhan operasional organisasi atau perusahaan. Dalam melaksanakan pendanaan pengrajin gerabah oleh BUMDes Laksana Berkah Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Terdapat 3 teori pendanaan, yaitu: keputusan investasi, selanjutnya keputusan pendanaan, kemudian kebijakan dividen. Dalam hal pendanaan yang dilakukan oleh BUMDes Laksana Berkah hendaklah menggunakan SPP dan Bukti Pencairan SPP sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 109 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN PENCETAKAN KARTU KELUARGA SECARA MANDIRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT) Nurbudiwati, Nurbudiwati; Pundenswari, Pupung; Lestari, Widia
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.129

Abstract

Implementasi Peraturan Mentri dalam Negeri No.109 Tahun 2019 di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut ini dilatarbelakangi dengan adanya kebaruan pada proses pencetakan Kartu Keluarga yang dilakukan secara mandiri, namun pada proses implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi dan kejelasan informasi dari kantor Kecamatan Bayongbong kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebaruan kebijakan pada pencetakan kartu keluarga serta masyarakat yang tidak mengetahui kejelasan dari kelengkapan dokumen persyaratan.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi serta hambatan pada proses penerapan kebijakan permendagri No. 109 tahun 2019 tentang pencetakan kartu keluarga yang dilakukan secara mandiri di Kecamatan Bayongbong dengan menggunakan teori yang dapat mengukur keberhasilan penerapan kebijakan yaitu dimana Edward III menyebutkan empat aspek yang bisa mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Analisis penerapan pencetakan kartu keluarga secara mandiri di kecamatan bayongbong diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokeumentasi. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari informan kunci yakni sekertaris camat serta kepala kasi pelayanan dan informan pendukung yaitu staf pengelola data pelayanan dan beberapa masyarakat. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling atau dipilih secara sengaja didalam memilih informan guna mengumpulkan data yang akurat. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat faktor yang perlu dioptimalkan yaitu faktor komunikasi, dimana masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui akan adanya implementasi ini. Maka dari itu peneliti memberikan saran untuk meningkatkan sosialisasi dan kejelasan informasi agar lebih banyak masyarkat mengetahui akan kebijakan ini.
ANALISIS FAKTOR PELAYANAN PRIMA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GARUT Gumilar, Agung Burhanudin; Yudiardi, Dodi; Nurbudiwati, Nurbudiwati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i2.139

Abstract

Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan haraapan masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan prima merupakan tujuan dari organisasi yang bergerak di bidang pelayanan baik itu instansi pemerintahan maupun swasta. Akhir-akhir ini jumlah pengunjung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut mengalami penurunan dari bulan ke bulannya. Didapati beberapa permasalahan yang diduga berpengaruh buruk terhadap pelayanan perpustakaan, yaitu kurangnya sosialisasi dan adanya pelonggaran peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan. Maka dari itu, dilakukanlah Analisis Faktor Konfirmatori yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh permasalahan tersebut terhadap pelayanan serta mencari tahu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dominan terhadap pelayanan prima di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Hasil dari Analisis Faktor Konfirmatori tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan agar menjadi pelayanan yang prima dan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Hasilnya, terdapat 6 faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan prima di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan sebagai faktor yang paling berpengaruh dengan nilai eigenvalue sebesar 4,058, kebijakan instansi mengenai pelayanan perpustakaan dengan nilai 1,764, pelayanan sesuai SOP dengan nilai 1,434, kemudahan serta kesetaraan dalam memberikan pelayanan dengan nilai 1,303, keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelayanan perpustakaan dengan nilai 1,102, dan keadilan dalam birokrasi dengan nilai 1,085.
Co-Authors Abdul Wahid, Aji Abdullah Ramdhani Achmad Fauzi, Helmi ADE PURNAWAN Adji Abdul d Wahi Agung Burhanudin Gumilar Aisyah Nur Safitri Aji Abdul Wahid Akmala Hadita Al Fauzi Rahmat Alawiyah, Mutiara Desvianti Andriansyah Andriansyah Andriansyah Andriansyah Anggraeni, Windi Ariesti Asep Isma A Dea Suci Mawarni Diqy Fakhrun Shiddieq Dodi Yudiardi Dwiana, Ahmad Fahmi Erik Kartiko Fadilah, Resmi Afifah Fahmi Fahmi Gumilar, Agung Burhanudin Hani Siti Hanifah Hanifah, Hani Siti Iwan Setiawan Iwan Setiawan Jajang Suhendar Kartiko, Erik Kusmiati, Eti Lia Juliasih Lismanah Lismanah Lismanah Lismanah Listia Purnama Aripin Lóránt Dénes Dávid Mawarni, Dea Suci Meli Amelia Mila Karmila Mila Karmila Mochammad Iqbal Fadhlurrohman Mulyani, Iis Mulyaningsih Mulyaningsih Nuraini, Rd. Putri Aprilia Nurholipah, Ai Nafitria Oroji, Ahmad Muhammad Permatasari, Rd. Intan Pupung Pundenswari Pupung Pundenswari, Pupung Purnawan, Rd Ade Purnawan, Rd. Ade Raden Putri Aprilia Nuraini Raesalat, Riksa Rahmawati, Lusi Rauf, Mohamad Iqbal Abdul Rd Ade Purnawan Resin Rela Amrilah Resin Rela Amrilah Rifad Rahadian Rina Rina Rina Rina Rismanto, Hilman Rizky Bangga Prayuda Santika, Eka Sari, Intan Tenisia Prawita Sukma, Alda Hadiyanti Sutiana, Jajang Tenaesah, Erna Siti Ulumudin, Aceng Urip Sudiana Wahid, Aji Abdul Widia Lestari yudiardi, dodi Yusup Hermawan Yusup Hermawan Zulkifli Adnan