Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.66

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Halu Oleo Law Review Journal Analytica Islamica Unes Law Review Jurnal Yuridis Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga JHR (Jurnal Hukum Replik) Randwick International of Social Science Journal International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi Buletin Konstitusi Proceeding International Seminar of Islamic Studies Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Indonesian Journal Education Kanun: Jurnal Ilmu Hukum INSPIRING LAW JOURNAL

Koto, Ismail

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Author-ID : 1564854

Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19 Erwin Asmadi; Padian Adi Selamat; Benito Asdhie Kodyat; Ismail Koto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v6i2.9431

Wabah Covid-19 yang menyebar di penjuru Tanah Air telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi sistem peradilan di Indonesia. Untuk itu persidangan online merupakan terobosan positif sebagai solusi di tengah perkembangan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan pada Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research). Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normative dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis dengan harapan mendapatkan gambaran yang comprehensive. Undang-Undnag No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur terkait dengan persidangan melalui elektronik. Terkait dengan penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online) selanjutnya di dalam SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya ,persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana

Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik Taufik Hidayat Lubis; Ismail Koto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

The truth of news is not absolute because the truth can change, therefore the truth refers to the facts occurred. To ensure how the truth is formed, there are provisions that journalists must follow so that the news can be said to be truth. On this matter raised a problem of how a truth in the news can be formed, it can be accounted for based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press and Journalistic Code of Ethics. Based on the research, truth in the news must refer to Law Number 40 of 1999 concerning the Press and Journalistic Code of Ethics. Truth in the news must be formed based on Article 1 number 1 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, "... seeking, obtaining, possessing, storing, processing, and conveying information ..." and furthermore to support journalistic activities journalists must possess what in accordance with Article 1 Press Council Regulation Number: 6/Regulation-DP/V/2008 concerning Ratification of Press Council Decree Number 03/SK-DP/III/2006 concerning Journalistic Code of Ethics As a Press Council Regulation, it was stated that "Indonesian Journalists independent, produce accurate, balanced and not in good faith news.

Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes Rahimah Rahimah; Ismail Koto
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 2 (2022): May - August
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v3i2.226

The family is the first and foremost educational environment. The family is the most important part of human life, which consists of a father, mother and child. While children are individuals who are developing where they really need special attention from their parents. The research method used is normative juridical. The results showed that in authoritarian parenting patterns that tend to punish children, authoritarian parents tend to give implications that make children anti-social, kill children's curiosity, experience restraint of creativity, limitation of movement space, lack of warmth in children, dialogical processes does not develop, there is only monologue. Parents do not allow children to think critically. It is possible that this parenting pattern is a hereditary parenting pattern so that children are likely to imitate this parenting pattern for the next generation. Furthermore, permissive parenting, the implication of this parenting pattern is that children grow into uncontrolled children, children can be very spoiled by their parents and result in children not being independent, parents obeying children excessively and do not provide clear and consistent rules, parents always succumb to children, parents shape children dependence on it, children are less able to control emotions, children's maturity tends to be slow, as a result children are less independent and confident

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TELAH DILANGGAR HAKNYA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI Ahmad Fauzi; Ismail Koto
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.3963

Praktek jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli barang/jasa di Indonesia sejatinya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mensejahterakan masyarakat sebagai pelaku usaha sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai pembeli. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang idealnya lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak terutama pihak yang dimenangkan karena putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat, tidak ada upaya hukum yang lain dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Namun pada kenyataannya justru kebalikannya yaitu konsumen/penggugat (pihak yang dimenangkan) tidak mendapatkan kepastian atas hak-haknya yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit Ismail Koto; Erwin Asmadi
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 4 Issue 2 (2021) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

This article aims to find out the legal arrangements and liability related to malpractice acts in hospitals. The liability for criminal acts of malpractice is currently an important spotlight because the legal rules governing it are still vague. This is because the qualifications of malpractice acts are not clearly stated in the legal rules. These malpractice acts cannot be seen solely from a scientific point of view, but from a legal perspective too. Malpractice acts contain criminal and civil elements, this should be considered so that each party does not give their interpretations according to their respective knowledges. The research method used in this study is normative juridical by applying library research and conceptual approaches which will then be analyzed using Wetsen Rechtshitorische Interpretatie, grammatical interpretation, and systematic interpretation. Since the independence time until now, Indonesia has experienced three times of the Health Law enactment. The regulations related to medical malpractice in the Health Law state that, in the event that health workers are suspected of negligence in carrying out their profession, the negligence must be resolved first through mediation.

Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mhd Teguh Syuhada Lubis; Ismail Koto
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

The purpose of this research is to develop a learning model in criminal procedure law courses where so far lecturers have only used conventional methods or patterns which have actually become obstacles faced by students in absorbing lecture material because these methods or patterns are considered no longer effective to be applied. , students must be given an interesting method or learning model as a way for students to master the lecture material in the Criminal Procedure Law course. The procedure used to collect data in this study is in the form of documentation, namely guidelines used in the form of notes or quotes, searching for legal literature, books and others related to the identification of problems in this study both offline and online. This study concludes that in teaching and learning activities, the subject of criminal procedure law is one of the mandatory courses for law faculty students as a basis for knowing the basics of Indonesian criminal procedure law so that they can then know the criminal procedure law system that applies in Indonesia. criminal procedure law, as well as outlining the elements of criminal procedure. The difficulty of providing an understanding of the subject matter of the Criminal Procedure Law course and in particular the difficulty of students digesting the subject matter of the Criminal Procedure Law is the most important part to innovate and renew the learning model in this Criminal Procedure Law course, so the renewal model offered is the surgical-based Learning Model. criminal proceedings as a way to support the Merdeka program to study an independent campus.

Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Asliani Asliani; Ismail Koto
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i2.261

Whistleblower is someone who reports an act against the law, especially corruption in the organization or agency where he works. In the investigation process, whistleblower information is needed as a key witness to uncover the truth of the facts committed by the perpetrators who require legal protection from the government and law enforcement officers who are submitted to the Witness and Victim Protection Agency in order to maintain the safety of themselves and their families as well as assets in accordance with applicable legal regulations. The purpose of this study is to determine the protection of whistleblowers as key witnesses who provide information about criminal acts that have occurred. In this research, normative juridical research is used to process data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Whistleblowers get protection from the authorities to reveal a legal truth about criminal acts of corruption in accordance with laws and regulations with certain limits in a business. especially the police in coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which has the authority to provide legal protection to the judicial process in accordance with statutory regulations

Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order Ismail Koto; Taufik Hidayat Lubis; Soraya Sakinah
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 2 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v5i2.6939

The purpose of this study is to find out how to provide legal protection for victims of terrorism crimes in order to realize constitutional orders. The type of this research is descriptive analytical. This research is carried out by examining theories, concepts, legal principles, the systematics of laws, legal comparisons and legal history, and synchronization of laws and regulations. Terrorism can happen anytime, anywhere, and happen to anyone indiscriminately. The damage caused by acts of terrorism is enormous. The rise of terror that occurred with many victims has proven that terrorism is a crime against human values. Terror has proven as a matter of fact as a tragedy over human rights. The physical impact caused by terrorism is not only on those who are targeted but also on victims who do not know and are not related to the target of the terrorist. Article 35A, paragraph 1 under Act No. 5 of 2018 stated that â€œVictims are state responsibilityâ€. By the presence of state to handle terrorismâ€™s victim, it is hoped that more targeted and equitable rights of all victims affected by an act of terrorism.

The Implementation of Notary Inclusive Rights in The Frame of Law Enforcement As a Public Official Ikhsan Lubis; Taufik Siregar; Ismail Koto; Ruetaitip Chansrakaeo; Duma Indah Sari Lubis
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1160

This article aims to describe the implementation of a notary’s inclusive rights within the framework of carrying out his duties as a public official. The granting of attribution authority to a notary as a public official is a special assignment that is intentionally made based on laws and regulations with certain roles, functions, and authorities to provide legal services (law enforcement) to the public who need authentic written evidence and the other civil laws authorities, along with inclusive legal protection in the enforcement of duties of a notary. The research method used is juridical normative, in which analyzing a legal event occur and followed by the comparative study between the legal source material and the legal rules that govern it in practice. This study aims to find out what, how, and why the position of a notary is attached to inclusive rights in terms of various legal aspects according to the research topic. The results showed that the form of legal protection that is inclusive of notaries as general officials have been sufficiently regulated in the constitution of the Notary Commission as well as the right to disobey and the obligation to disobey notaries. In addition, the existence of the Notary Honorary Council as a tool for the organization of the Indonesian Notary Association as well as the Notary Supervisory Board and the Notary Honorary Council has strengthened the position of an inclusive notary through preventive measures in the context of fostering and supervising the ethics of notary behavior and the practice of carrying out the duties of the notary commission under the rules in UUJN and UUJN-P.

Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion Zainuddin Zainuddin; Ismail Koto.
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 1 (2023): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i1.12766

This study aims to provide legal protection for Mubaligh Muhammadiyah who deliver Da'wah through social media from the perspective of freedom of opinion. In terms of conveying da'wah through social media, freedom of opinion is regulated under Act No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. and prevention efforts so that Muhaligh Muhammadiyah does not violate the law related to conveying da'wah from the perspective of freedom of opinion on social media. Legal protection and prevention efforts aim to convey da'wah quickly through social media and avoid violations of the law so that the da'wah of Amar Makruf Nahi Mungkar can be conveyed to the public. Norms, rules, and legal principles related to the purpose of this study, namely regarding legal protection for mubaligh Muhammadiyah in conveying da'wah through social media from the perspective of freedom of expression, will be a source of secondary data in this study, which has a type and is based on normative legal research, including primary legal materials, secondary, and tertiary, which will be collected, processed, and analyzed qualitatively with a statutory approach (statute approach). The intended normative study will be packaged in a scientific paper as the main output of this research in the form of articles that, God willing, will be published in the journal De Lega Lata: Journal of Legal Studies, indexed in Sinta 3 through OJS, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/index in the publication period in accordance with the research schedule, and added with other outputs, namely the registration of intellectual.

Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Alyafedri, Youfan Asliani Harahap Aziz Hasibuan, Muhammad Anwar Benito Asdhie Kodiyat, M.S Chansrakaeo, Ruetaitip Duma Indah Sari Lubis Erni Elvisyahri Erwin Asmadi Faisal Faisal Fathin, Fathiyyah Jamil Fauzi, Ahmad Hanifah, Ida Heni Pujiastuti Ibrahim Nainggolan Ida Hanifah Ida Hanifah Ida Nadirah Ilham Syahputra Angkat Jaholden, Jaholden John Tumba Jacob Koto, Zulkarnain Lubis, Ikhsan Mhd Teguh Syuhada Lubis Nainggolan, Ibrahim Onny Medaline Perdana, Surya Rachmad Abduh Rahimah Rahimah Rahimah Rahimah, Rahimah Rajarif Syah Akbar Simatupang Ramlan Ramlan Rayani Saragih Ruetaitip Chansrakaeo Sahari, Alpi Salamat Siregar, Padian Adi Sari Lubis, Duma Indah Siregar, Salman Siregar, Taufik Soraya Sakinah Surya Perdana Sutrisno Sutrisno Tarigan, Romy Affandi Tarmizi Taufik Hidayat Lubis Taufik Siregar Tengku Erwin Syahbana Triono Eddy Vita Mayastinasari Zainuddin, Zainuddin Zulkarnein Koto

Title

Found 47 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 47 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 47 Documents
Search