Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.919
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Journal of Governance International Journal of Law Reconstruction International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi RIO LAW JURNAL Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Mandalika Literature Advances In Social Humanities Research ⁠International Journal of Asian Pacific Community Service
Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 112 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 112 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Tinjauan Yuridis Daftar Positif Investasi Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 Fatchurochim, Auwalu; Panjaitan, Hulman; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.436

Abstract

Dalam Ketentuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 masih membatasi sektor usaha tertutup, ialah sektor usaha terkait investai miras yang dilarang, namun dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 seluruh sektor usaha terbuka bagi para investor kecuali 6 (enam) nidamg usaha yang telah dinyatakan tertutup pada Pasal 12 Perundang-Undangan Penanaman Modal. Tujuan dari penelitian berikut adalah percerminan arah supaya penyusunan hukum berikut tidaklah menyimpang melalui tujuan semulanya. Menurut judul studi berikut, variasi studi yang diusung adalah Studi Yuridis Normatif. Hasil penelitian pada studi yuridis normatif, penulis kemudian melaksanakan analisa serta interpretasi pada dokumentasi hukum semisal perundang-undangan, PP, putusan pengadilan, serta litrasi hukum yang lain.Kesimpulan dari studi didapatkan bahwa perubahan dari DNI menjadi DPI menunjukkan perubahan kebijakan pemerintah yang menguntungkan industri minuman keras. Namun, ketidakpastian hukum yang timbul dari terbitnya Perpres 49 Tahun 2021 dan penundaan atau penangguhan UU Cipta Kerja menimbulkan keraguan terhadap keberlakuan regulasi tersebut. Klarifikasi dan revisi yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum yang diperlukan bagi industri minuman keras dan para pelaku usaha di dalamnya serta terjadinya pro kontra antara Pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini dampak penerbitan aturan daftar positif investasi pada aktivitas penanaman modal di Indonesia dalam sektor usaha perindustrian minuman keras (miras) berdasarkan peraturan UU yang ada terkait legalitas miras.
Tinjauan Hukum Kecelakaan dalam Perspektif Sarana Bantu Navigasi Pelayanan Veronika, Caroline; Panjaitan, Hulman; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.440

Abstract

Kecelakaan kapal merupakan salah satu risiko utama dalam kegiatan pelayaran. Kecelakaan kapal dapat menyebabkan kerugian materi serta non-materi yang begitu besar, termasuk korban jiwa. Studi berikut memiliki tujuan guna melakukan analisa aspek yang memberi pengaruh kecelakaan kapal serta melakukan penyusunan rekomendasi untuk pencegahan dari aspek Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. Tingkatan kecelakaan kapal angkutan penumpang di Indonesia sekarang ini masihlah relatif tinggi. Metode penelitian dalam penelitian berikut memakai metode studi hukum normatif, yang melakukan pengkajian aturan Undang-Undang serta literatur hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukan dalam kasus kecelakaan kapal, tanggung jawab hukum dapat jatuh pada pemilik kapal ataupun pihak lainnya yang berkaitan terhadap kelalaian ataupun kegagalan dalam memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. Artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur hukum yang relevan dan pentingnya penerapan teknologi navigasi untuk mencegah kecelakaan kapal.Kesimpulan dari analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kapal dan upaya pencegahannya dari aspek Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat ditingkatkan dengan memastikan klasifikasi alat bantu navigasi dan peran hukum dalam regulasi penggunaannya
Penerapan E-Navigation dalam Meningkatkan Ekonomi Maritim Nasional dalam Perspektif Hukum Indonesia Yanzalinda, Lisa; Widiarty, Wiwik Sri; Panjaitan, Hulman
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.442

Abstract

Aspek hukum penerapan E-Navigation dalam kegiatan maritim di Indonesia memerlukan perhatian serius. Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi regulasi yang ada dan mengidentifikasi kekurangannya untuk mengakomodasi teknologi E-Navigation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta aspek hukum implementasi E-Navigation dalam kegiatan maritim. Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menganalisis teks hukum autoritatif untuk memperjelas aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian menunjukan penambahan item navigasi elektronik dalam program kerja Sub-Komite Keselamatan Navigasi dan Komunikasi Radio serta Pencarian dan Penyelamatan di IMO diusulkan untuk mengembangkan visi strategis pemanfaatan alat navigasi elektronik secara holistik. Dengan demikian, E-Navigation dapat membantu mengurangi kecelakaan dan kesalahan navigasi, serta mendukung agenda IMO mengenai pelayaran yang aman dan efisien. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang besar, perlu mengembangkan kebijakan maritim yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritimnya sambil tetap menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.
Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Owner Kapal dalam Terjadinya Kecelakaan Kapal Pinantoan, Tuamy; Widiarty, Wiwik Sri; Tehupeiory, Aartje
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.443

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemilik kapal diharuskan memeberikan perlindungan asuransi kapal mereka dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal di Indonesia. Fokus penelitian bertujuan guna untuk memahami, mengkaji, dan melakukan penjelasan tentang tanggung jawab pemilik kapal dalam kejadian tubrukan atau kecelakaan kapal di Indonesia. Metode yang diggunakan daam penelitian yaitu metode hukum yuridis normatif atau kepustakaan, melibatkan sifat deskriptif-analitis, yang berfokus guna menyajikan penjelasan dan analisis yang detail, terstruktur, dan keseluruhan tentang perlindungan hukum dan tanggung jawab pemilik kapal terhadap kecelakaan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur kewajiban ini, pematuhan masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecukupan modal yang minim dan lemahnya pengawasan pemerintah. Pentingnya pemilik kapal memahami asuransi ini sebagai perlindungan aset, bukan hanya sebagai tanggung jawab publik, juga ditekankan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas tentang kewajiban pemilik kapal untuk mengasuransikan kapal mereka, implementasinya masih menghadapi tantangan.
Peran Pemerintah untuk Memperkuat Kepastian Hukum E-Commerce pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Heryanta, Heryanta; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.446

Abstract

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum e-commerce di Indonesia, yang telah menjadi fenomena global dengan pertumbuhan pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perdagangan online e-commerce dalam pertumbuhan ekonomi dan mengkaji peran pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum e-commerce untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan menekankan pada data sekunder yang mencakup studi kepustakaan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan penguatan kepastian hukum ini juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kepercayaan bisnis, keamanan konsumen, dan minat investor. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan dengan menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, serta peraturan terkait uang elektronik dan pajak e-commerce. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam e-commerce untuk membangun lingkungan bisnis yang stabil.
Pembentukan Karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan Sedek K.M, Melky; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.449

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah pada kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dalam CV. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pengaturan karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan serta untuk menganalisis dan mengkaji pendirian Persekutuan Komanditer di Indonesia pada masa yang akan dating. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis karakteristik badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya mekanisme kontrol yang jelas untuk melindungi kepentingan sekutu komanditer dan memastikan pengelolaan modal yang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan karakteristik pembentukan CV di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Karakteristik ini mencakup penjelasan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing sekutu, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.
Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Prasetya, Adi; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.451

Abstract

Kewirausahaan sosial merupakan model bisnis yang bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kewirausahaan sosial sering kali menghadapi tantangan terkait kepastian hukum mengenai bentuk korporasi yang tepat untuk mendukung tujuan-tujuan sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan ini untuk menganalisis kepastian hukum bentuk korporasi yang paling sesuai untuk mendukung kewirausahaan sosial dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data primer dilakukan melalui studi wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung yang dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan faktor pendukung untuk memaksimalkan dampak kewirausahaan sosial dalam perjalanan Indonesia mencapai SDGs. Dengan menggabungkan wawasan dari penelitian ini, para pembuat kebijakan, investor, dan pemangku kepentingan dapat secara kolaboratif bekerja untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Penerapan Sistem Pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Pangkal Balam Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sugiono, Alexander; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.452

Abstract

Kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus yang sinergis dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pelayanan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian lapangan, peneliti akan melakukan wawancara terhadap subjek-subjek yang terlibat langsung dalam penggunaan INAPORTNET. Analisa yang digunakan oleh peneliti dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penalaran secara deduktif sehingga data-data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dalam memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jika perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat tidak menggunakan INAPORTNET, mereka akan menghadapi beberapa konsekuensi hukum. Tidak menggunakan INAPORTNET dianggap sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak menggunakan sistem layanan tunggal secara elektronik. Penerapan INAPORTNET di pelabuhan Pangkal Balam secara signifikan meningkatkan layanan kapal, menghindari kontak fisik antara petugas dan klien, serta mengurangi biaya penanganan kapal dengan meningkatkan kecepatan, kredibilitas, dan transparansi layanan kapal.
Perlindungan Hukum Bagi Sertifikasi Broker Property dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yunita Latuconsina, Rose; Sri Widiarty, Wiwik; Pieris, John
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.454

Abstract

Dalam ekosistem industry property, salah satu rantai pasok yang penting adalah perlindungan konsumen dan peran broker property adalah ketika memasarkan suatu poroduk property, bagi pengembang menjaga trust sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi sertifikasi broker properti dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sertifikasi broker properti dianggap penting karena menjamin kompetensi dan profesionalisme para broker, serta memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi broker properti berperan signifikan dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil dan merugikan, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi properti. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi ini mendukung terciptanya lingkungan bisnis properti yang lebih adil dan dapat dipercaya, sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Analisis Hukum Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai Hamzah Fathoni, Muchamad; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.461

Abstract

Berekonomi yang bijak adalah berekonomi yang berperjanjian dalam perjanjian, namun meskipun sudah diatur dalam perjanjian tidak sedikit para subjek hukum yang melakukan perjanjian saling berselisih di meja peradilan perdata, karena undang-undang yang dibuat dan diingkari sendiri baik secara sengaja ataupun karena kekhilafan. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis potensi akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan hospital elevator di PT. Louserindo Megah Permai. Melalui pemakaian pendekatan yuridis normatif, studi berikut mengidentifikasi dampak-dampak hukum yang dapat muncul akibat wanprestasi dan potensi penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa selama ini PT. Louserindo Megah Permai belumlah pernah mengalami permasalahan hingga ke peradilan atau pemutusan kontrak, karena pihak pemakaian jasa memberi peluang kepada pihak pemborong guna melakukan perbaikan serta pelengkapan kekurangan pekerjaan sesuai kontrak. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah sering kali terhambat oleh perbedaan persepsi mengenai perihal yang dinilai remeh satu pihak namun materiil oleh pihak lain. Temuan ini menekankan pentingnya mitigasi risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan komunikasi antara para pihak untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek. Kesimpulan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar kontraktual serta peningkatan komunikasi antara para pihak menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek.
Co-Authors Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje AB Zulfiqar Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Anthon Sijabat Anwar, Syamsul Musbahul Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn , Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Butarbutar, Serirama Charlie S, Julivan Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dian Arifin Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata, Dinata Dinata, Efran Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan, Erfan Erika Michelle Angel Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febrian Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Fernando Silalahi Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing, Gindo L. Grace Rumiris Gultom Hadi, Ditmar Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Hasibuan, Pittor Parlindungan Heddy Kandou Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman Ignatius Sinar Pandin Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai Jihyun Park John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kaliey, Ingrid M Kamal, Abu Hena Mostofa Kencanawati, Kumala Khifni, Mokhamad Kristopansen, Kristopansen Lecia, Nana Limbong, Mesta Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot Simanjuntak Marihot SIMANJUNTAK Marihot Simanjuntak Mario Ari Setyawan, Albertus Md Hasnath Kabir Fahim Meimunah, Meimunah Mohammad Belayet Hossain Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadapdap , Binoto Nadapdap, Binton Jhonson Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka Octovian, Hesekiel Kevin P.S.I Anthonie, Yoshua Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Basar Purba, Benyamin Rachmat Soeharjono, Andy Radhitya Arbenvisar Sadiqien Rahardian, Mamick Rangga Aufar Rizan Rantung, Djoys Anneke Rapen A.M.S Sinaga Richard Marolop Nainggolan Rizaldi, Ardian Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Saragi, Paltiada Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Serirama Butar Butar Sianipar, Desi Sidauruk, Sarjani Silvanita, Ktut Sinaga, Comodor Erfisen Sinaga, Dasma Maduma Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sudjiarto, Tatok Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Swarday, Sryna Rellan Tatawinarta, Barlian Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Timotius Tumbur Simbolon Tjen, Yoel Christopher Tobing, Gindo L Tria Sasangka Putra Tumanggor Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB