Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
12.008
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Journal of Governance International Journal of Law Reconstruction International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi RIO LAW JURNAL Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Mandalika Literature Advances In Social Humanities Research
Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Prasetya, Adi; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.451

Abstract

Kewirausahaan sosial merupakan model bisnis yang bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kewirausahaan sosial sering kali menghadapi tantangan terkait kepastian hukum mengenai bentuk korporasi yang tepat untuk mendukung tujuan-tujuan sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan ini untuk menganalisis kepastian hukum bentuk korporasi yang paling sesuai untuk mendukung kewirausahaan sosial dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data primer dilakukan melalui studi wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung yang dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan faktor pendukung untuk memaksimalkan dampak kewirausahaan sosial dalam perjalanan Indonesia mencapai SDGs. Dengan menggabungkan wawasan dari penelitian ini, para pembuat kebijakan, investor, dan pemangku kepentingan dapat secara kolaboratif bekerja untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Penerapan Sistem Pelayanan Inaportnet di Pelabuhan Pangkal Balam Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sugiono, Alexander; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.452

Abstract

Kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan secara terus menerus yang sinergis dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan sistem pelayanan INAPORTNET di Pelabuhan Pangkal Balam dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian lapangan, peneliti akan melakukan wawancara terhadap subjek-subjek yang terlibat langsung dalam penggunaan INAPORTNET. Analisa yang digunakan oleh peneliti dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penalaran secara deduktif sehingga data-data yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis dalam memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Jika perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat tidak menggunakan INAPORTNET, mereka akan menghadapi beberapa konsekuensi hukum. Tidak menggunakan INAPORTNET dianggap sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku, sehingga perusahaan atau pengguna jasa bongkar muat akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak menggunakan sistem layanan tunggal secara elektronik. Penerapan INAPORTNET di pelabuhan Pangkal Balam secara signifikan meningkatkan layanan kapal, menghindari kontak fisik antara petugas dan klien, serta mengurangi biaya penanganan kapal dengan meningkatkan kecepatan, kredibilitas, dan transparansi layanan kapal.
Perlindungan Hukum Bagi Sertifikasi Broker Property dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yunita Latuconsina, Rose; Sri Widiarty, Wiwik; Pieris, John
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.454

Abstract

Dalam ekosistem industry property, salah satu rantai pasok yang penting adalah perlindungan konsumen dan peran broker property adalah ketika memasarkan suatu poroduk property, bagi pengembang menjaga trust sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi sertifikasi broker properti dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sertifikasi broker properti dianggap penting karena menjamin kompetensi dan profesionalisme para broker, serta memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi broker properti berperan signifikan dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil dan merugikan, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi properti. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi ini mendukung terciptanya lingkungan bisnis properti yang lebih adil dan dapat dipercaya, sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Analisis Hukum Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai Hamzah Fathoni, Muchamad; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.461

Abstract

Berekonomi yang bijak adalah berekonomi yang berperjanjian dalam perjanjian, namun meskipun sudah diatur dalam perjanjian tidak sedikit para subjek hukum yang melakukan perjanjian saling berselisih di meja peradilan perdata, karena undang-undang yang dibuat dan diingkari sendiri baik secara sengaja ataupun karena kekhilafan. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis potensi akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan hospital elevator di PT. Louserindo Megah Permai. Melalui pemakaian pendekatan yuridis normatif, studi berikut mengidentifikasi dampak-dampak hukum yang dapat muncul akibat wanprestasi dan potensi penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa selama ini PT. Louserindo Megah Permai belumlah pernah mengalami permasalahan hingga ke peradilan atau pemutusan kontrak, karena pihak pemakaian jasa memberi peluang kepada pihak pemborong guna melakukan perbaikan serta pelengkapan kekurangan pekerjaan sesuai kontrak. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah sering kali terhambat oleh perbedaan persepsi mengenai perihal yang dinilai remeh satu pihak namun materiil oleh pihak lain. Temuan ini menekankan pentingnya mitigasi risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan komunikasi antara para pihak untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek. Kesimpulan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar kontraktual serta peningkatan komunikasi antara para pihak menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemanduan Kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura untuk Keselamatan Pelayaran P.S.I Anthonie, Yoshua; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.494

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan di Selat Malaka dan Selat Singapura, dengan fokus pada aspek keamanan, ekonomi maritim, dan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan pemanduan kapal untuk keselamatan pelayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normative. Hasil menunjukan dalam hal keamanan, mekanisme seperti Malacca Strait Security Patrol (MSSP) dan Eyes in The Sky (EiS) telah efektif mengurangi pembajakan melalui patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara pantai. Untuk ekonomi maritim, meskipun Selat Malaka berpotensi menghasilkan pendapatan besar dari jasa pandu dan penjualan bahan bakar, keuntungan ini lebih banyak dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan pendapatan dari jasa pandu, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pada aspek lingkungan, kemacetan dan tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka menimbulkan risiko kecelakaan dan pencemaran laut, yang mendorong kerjasama internasional untuk menjaga ekosistem. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi nasional dan internasional perlu diintegrasikan lebih baik untuk memastikan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Supratman Ramba, Vermita; Tehupeiory, Aartje; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.501

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan proses legal yang penting untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi konflik yang berkaitan dengan status kepemilikan. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan Program Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk mencegah konflik yang disebabkan status kepemilikan tanah dan meciptakan kepastian hukum pertanahan bagi masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. 2) apa yang menjadi faktor-faktor penghambat terlaksananya Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Timur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Hasil pada penelitian disimpulkan: 1) Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam pencegahan sengketa tanah di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan dengan efektif, meskipun ada beberapa kendala didalamnya. Ini artinya menurut penulis PTSL efektif dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa pertanahan. 2) Kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Luwu Timur secara teknis adalah ketidak tersediaan para pihak dari kelurahan yang terkait, dan di bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang belum menyeluruh dilaksanakan. Adapun kendala dari faktor SDM adalah keterbatasan tenaga pelaksana dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan PTSL. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara menyeluruh pada area desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, dan dengan meningkatkan kualitas SDM dan masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Royalti Atas Lagu dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Platform Digital Zalfa'na, Najma; Nainggoan, Bernard; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 10 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i10.2235

Abstract

- Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat dari masa ke masa pada dasarnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk mempengaruhi perubahan pola kehidupan manusia. Salah satu tokoh yang membahas tentang teknologi dan kaitannya dengan komunikasi adalah Arnold Pacey. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, yang tentunya bersifat perspektif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek serta telah disahkan oleh ITB melalui penerbitan SK Rektor Ketentuan Insentif Kekayaan Intelektual Institut Teknologi Bandung Nomor 643/I1.B04/SK-WRRIM/XI/2018. pelanggaran hak cipta oleh perusahaan Artificial Intelligence yang diajukan di atas mencerminkan tantangan besar yang dihadapi industri lagu dan/atau musik dan hukum kekayaan intelektual dalam era digital dan perkembangan Artificial Intelligence.
Efektivitas Pemberesan Boedel Pailit Oleh Kurator dan Perlindungan Hak Terhadap Kreditur Separatis Bank Sinaga, Comodor Erfisen; Nainggolan, Bernard; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 11 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i11.2351

Abstract

Ekonomi Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran. Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan Perundang – undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Bahwa dengan disahkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terdapat adanya kepastian hukum mengenai pengertian kreditur. Bahwa apabila kita baca terkait dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa dalam perkara Perkara Pailit Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Oktober 2015 pada pokoknya Kurator PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) telah efektif melakukan penilaian harta pailit debitur PT. Mitra Sentrosa Plastik (Dalam Pailit) selaku debitur pailit, dan telah efektif dalam melaksanakan dan/atau melakukan pemberesan harta pailit PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit)
Kedudukan Karyawan Sebagai Kreditur Preferen Akibat Penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Suatu Perusahaan Purba, Benyamin; Pieries, John; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 8 No. 12 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i12.2529

Abstract

Akibat pandemi Covid-19, perekonomian di berbagai sektor mengalami dampak signifikan, mengakibatkan banyak perusahaan tidak dapat beroperasi secara normal dan berisiko mengalami kebangkrutan. Krisis ini berdampak negatif pada karyawan yang kehilangan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi pilihan bagi karyawan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak yang belum dipenuhi. PKPU merupakan mekanisme yang diberikan pengadilan kepada debitur untuk merundingkan utang dengan krediturnya, baik untuk membayar sebagian atau seluruh utang. Proses PKPU harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk persetujuan dari pengurus yang ditunjuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum antara perusahaan sebagai debitur dan karyawan sebagai kreditur dalam PKPU. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap undang-undang dan teori hukum yang relevan. Selama PKPU, debitor tidak dapat mengalihfungsikan aset tanpa izin, dan tidak dapat membayar utang di luar proses ini hingga tercapai homologasi. Begitu pula, kreditur tidak dapat menagih utang selama proses berlangsung. Kesimpulannya, PKPU menjadi langkah hukum penting bagi karyawan untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka dari perusahaan.
Perlindungan Hukum Perdagangan Export Produk Pembersih di Indonesia Dewi, Silfara Rushana; Widiarty, Wiwik Sri; Betlehn, Andrew
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2568

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum dalam perdagangan ekspor produk pembersih di Indonesia, dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat, serta peran pemerintah dalam mendukung implementasi peraturan ekspor. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi perdagangan internasional, hukum bisnis, dan kebijakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung mencakup kebijakan pemerintah, infrastruktur logistik yang memadai, dan branding produk halal, sementara hambatan meliputi regulasi ekspor yang kompleks, persaingan global, dan fluktuasi nilai tukar. Pemerintah memainkan peran penting melalui pemberian insentif fiskal, penyederhanaan regulasi, pengembangan kawasan berikat, dan kerjasama internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum bisnis dan kebijakan perdagangan ekspor, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan daya saing produk pembersih Indonesia di pasar global.
Co-Authors Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje AB Zulfiqar Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Anwar, Syamsul Musbahul Arifin, Dian Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn , Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Butarbutar, Serirama Charlie S, Julivan Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata, Dinata Dinata, Efran Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan, Erfan Erika Michelle Angel Fahim, Md Hasnath Kabir Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing, Gindo L. Grace Rumiris Gultom Hadi, Ditmar Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ignatius Sinar Pandin Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kamal, Abu Hena Mostofa Kandou, Heddy Kencanawati, Kumala Khifni, Mokhamad Kristopansen, Kristopansen Lecia, Nana Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot SIMANJUNTAK Marihot Simanjuntak Mario Ari Setyawan, Albertus Marolop Nainggolan, Richard Meimunah, Meimunah Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadapdap , Binoto Nadapdap, Binton Jhonson Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka Octovian, Hesekiel Kevin P.S.I Anthonie, Yoshua Park, Jihyun Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Basar Purba, Benyamin Putra, Tria Sasangka Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Rapen A.M.S Sinaga Rizaldi, Ardian Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Saragi, Paltiada Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Sidauruk, Sarjani Simbolon, Timotius Tumbur Sinaga, Comodor Erfisen Sinaga, Dasma Maduma Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sudjiarto, Tatok Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Swarday, Sryna Rellan Tatawinarta, Barlian Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Tjen, Yoel Christopher Tobing, Gindo L Tumanggor, Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB