Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pembaharuan Hukum Journal of Governance International Journal of Law Reconstruction International Journal of Artificial Intelligence Research Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Syntax Idea Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Scientia LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi RIO LAW JURNAL Jurnal Ekonomi Action Research Literate (ARL) Journal of Social Research Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Publica Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Mandalika Literature Advances In Social Humanities Research ⁠International Journal of Asian Pacific Community Service
Wiwik Sri Widiarty
Universitas Kristen Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 106 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 106 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Hak Konsumen Untuk Memperoleh Informasi Kandungan Bahan dan Substitusi dalam Informasi Kemasan Makanan dan Minuman Suryanto, Parlindungan; Widiarty, Wiwik Sri; Nadapdap, Binoto
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2609

Abstract

Industri makanan dan minuman dalam kemasan merupakan salah satu sektor ekonomi yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Makanan dan Minuman dalam kemasan memiliki daya tarik yang besar bagi konsumen dari berbagai kalangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum atau legal research. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peredaran bahan makanan yang tidak sesuai label adalah melanggar Pasal 8 UUPK, yaitu: (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa. Pengawasan terhadap aturan pencantuman kandungan bahan substitusi dalam pangan kemasan merupakan salah satu faktor kunci yang memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran pangan kemasan di pasar, terutama dalam konteks keamanan dan kualitas produk.
Tinjauan Yuridis atas Keanggotaan Asosiasi Sebagai Syarat Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Walyadi, Doddi; Widiarty, Wiwik Sri; Betlen, Andrew
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2615

Abstract

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui beberapa proses dimulai dari proses rekrutmen pekerja migran, lalu proses penentuan penempatan apabila pekerja migran telah memenuhi persyaratan yang ada, lalu penampungan dan pengiriman ke negara tempat bekerja. Pengiriman pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui perusahaan Jasa Pengerah dan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memiliki ijin usaha. Penelitian ini befokus kepada kasus PT Sentosakarya Aditama sangat dirugikan atas berlakunya Lampiran I Bab III.A tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, khususnya pada Angka (1) huruf c, huruf k dan Angka (2) Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 yang masing-masing mengatur kewajiban untuk memenuhi persyaratan telah melaksanakan penempatan PMI di Arab Saudi Pada Pengguna Perseorangan sedikitnya 5 (lima) tahun, memiliki surat/bukti keanggotaan dalam Asosiasi, serta berlakunya ketentuan yang mengatur Asosiasi bertanggung jawab atas penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh anggotanya. Bahwa Berlakunya ketentuan itu secara langsung menghalangi hak PT Sentosakarya Aditama dan P3MI lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi. Bagi PT Sentosakarya Aditama dan P3MI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang dilakukan sebagai Upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil analis, yakni Asosiasi memiliki kekuasaan untuk secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menentukan dan memilih siapa saja P3MI yang akan berpartisipasi dalam mengirimkan PMI ke Kerajaan Arab Saudi.
CONSUMER PROTECTION LAWS IN COMMERCIAL TRANSACTIONS: EVALUATING THE CRUCIAL SIGNIFICANCE CONSUMER-CENTRIC COMMERCE REGULATIONS IN INDONESIA Widiarty, Wiwik Sri; Jian, Zang Huai
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 3 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i3.35533

Abstract

In the context of daily commercial transactions within Indonesian society, the inherent activity of commercial transaction is omnipresent. This economic exchange predominantly involves two primary actors: the seller, functioning as a business entity, and the buyer, embodying the consumer role. Despite the ubiquity of such transactions, the imbalance in potential losses, particularly on the part of consumers, underscores a pressing concern. In response, Indonesia has instituted consumer protection laws to safeguard the rights of consumers. Nevertheless, a substantial knowledge gap persists among the populace regarding the critical significance of these legal provisions in the commercial transaction milieu. To bridge this awareness deficit, the researcher embarked on an inquiry aimed at elucidating the indispensable nature of consumer protection laws for both sellers operating as business entities and buyers assuming the consumer role. This article delves into the essence of commercial transaction, explicates the underpinnings of consumer protection laws, and articulates their pivotal role for sellers and buyers alike. By employing a descriptive methodology, this research illuminates pertinent concepts and conducts analyses to underscore the indispensability of consumer protection laws from both vantage points. The findings underscore that consumer protection laws are integral to the integrity of commercial transaction.
Kepastian Hukum Pada Perjanjian Kerja Laut Dalam Memenuhi Kesejahteraan Awak Kapal Nusantara Regas Satu Swarday, Sryna Rellan; Wijayati, Ani; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i10.32447

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum pada perjanjian kerja laut dalam memenuhi kesejahteraan awak kapal Nusantara Regas Satu. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak awak kapal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan menjelaskan bentuk kepastian hukum yang diberikan kepada mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja laut harus memenuhi standar kesejahteraan, termasuk upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya perlindungan hukum bagi awak kapal serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka.
Kebijakan Politik Hukum Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Umkm) Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus: Umkm Di Kota Depok) Nadapdap, Binton Jhonson; Widiarty, Wiwik Sri; Nadapdap , Binoto
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 10 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i10.32490

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia’s economy but continue to face structural challenges due to weak legal protection and complex regulations. This study examines the legal politics toward MSMEs and their impact on equitable economic development, focusing on a case study in Depok City and a comparison with Yogyakarta Special Region (DIY). The research applies juridical-normative and juridical-empirical approaches through regulatory analysis and interviews with MSME actors and local officials. The findings reveal that MSME policies in Depok remain partial, as no specific local regulation exists despite the issuance of Mayor Regulation No. 15/2021. Conversely, DIY has implemented a more comprehensive framework through Regional Regulation No. 6/2022 and Governor Regulation No. 58/2023, covering empowerment, fiscal incentives, and legal protection. At the national level, Government Regulation No. 47/2024 on MSME Bad Debt Write-Off serves as a breakthrough in improving credit access. The study recommends a distributive justice–based legal reform (Rawls) and stronger central–local policy synergy to build an inclusive and sustainable MSME ecosystem.
Legal Protection Of Consumers Due To Breach In The Buying Of Housing Widiarty, Wiwik Sri
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.839

Abstract

Housing sale-purchase transactions are complex activities and are prone to default. The purpose of this research is to analyze the legal protection of consumers who experience defaults in housing sales and purchase transactions. This research uses normative legal research methods. The data collection technique in this research is done through literature study. The data is collected through a search of legal literature, laws and regulations related to housing sales and consumer protection, as well as court decisions relevant to cases of default in housing sales. The data sources used include books, scientific journals, articles, legal documents, and court decisions. The data collected is analyzed qualitatively using the content analysis method. The results show that the legal protection of consumers due to default in the sale and purchase of housing is in the form of contract law and consumer protection law. Legal efforts that can be made by the consumer if the perpetrator or seller of housing does not fulfill its obligations are by filing a lawsuit for compensation, mediation and arbitration based on default.
Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Hak Cipta Kristopansen, Kristopansen; Widiarty, Wiwik Sri; Nainggolan, Bernard
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i4.32066

Abstract

Perkembangan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah memberikan dampak besar terhadap hak cipta, mempermudah akses dan distribusi karya seni, namun juga meningkatkan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap perkembangan hak cipta dan dampaknya terhadap pelanggaran yang terjadi, serta untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis norma hukum terkait perlindungan hak cipta dalam era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi seperti Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah tentang Royalti, penegakan hukum masih terbatas karena adanya kesenjangan antara hukum positif dan dinamika teknologi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, seperti memasukkan platform digital seperti YouTube dalam kategori layanan publik yang wajib membayar royalti. Selain itu, penerapan hukum progresif sebagai solusi dalam mengatasi kelemahan sistem hukum yang kaku juga sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pencipta di era digital. Penelitian ini mengusulkan adanya pembaruan regulasi dan penerapan teknologi baru seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.
Kepastian Hukum dalam Penegakan Keadilan Perpajakan atas Sengketa Transfer Pricing pada Pengadilan Pajak Khifni, Mokhamad; Widiarty, Wiwik Sri; Butarbutar, Serirama
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i4.32068

Abstract

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara, dan dalam APBN Tahun 2024, proporsi penerimaan pajak mencapai 82,41 persen dari total pendapatan negara. Namun, praktik transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, yang berpotensi merugikan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur transfer pricing dan penerapannya dalam sengketa pajak, serta untuk mengevaluasi kepastian hukum yang diberikan oleh pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai transfer pricing, ketidakpastian hukum tetap terjadi, terutama dalam penentuan metode transfer pricing dan pemilihan data pembanding. Banyak keputusan Pengadilan Pajak yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penalaran hukum, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi wajib pajak. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan kepastian hukum dalam perpajakan, antara lain penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas administrasi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk analisis data. Selain itu, penting bagi otoritas pajak untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik tentang program Advance Pricing Agreement (APA) dan Mutual Agreement Procedure (MAP) kepada wajib pajak, guna mengurangi sengketa yang muncul.
Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator atas Suatu Kepailitan yang Telah Dibatalkan Sidauruk, Sarjani; Widiarty, Wiwik Sri; Saragi, Paltiada
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i5.32107

Abstract

Studi ini melakukan analisis yuridis terhadap pembayaran imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan yang dibatalkan oleh pengadilan. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi statuta dan kasus, serta analisis dokumen putusan, pembahasan difokuskan pada landasan hukum, kriteria penentuan imbalan, dan implikasinya bagi kreditur dan debitur. Kurator tetap berhak atas imbalan jasa meski status kepailitan dibatalkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021, di mana besarannya bergantung pada nilai aset, tingkat kesulitan tugas, serta kontribusi kurator selama proses kepailitan. Temuan utama menunjukkan bahwa dalam 3 dari 5 putusan kepailitan yang dibatalkan (60%), pengadilan tetap memberikan imbalan kepada kurator dengan besaran antara Rp50.000.000 hingga Rp150.000.000, tergantung kontribusi kurator dan jumlah aset yang sempat dikelola. Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. Namun, penelitian juga mengidentifikasi adanya celah hukum yang dapat menimbulkan sengketa antara debitor dan kreditor, terutama dalam hal besaran imbalan dan peran kurator pasca pembatalan. Oleh karena itu, disarankan adanya revisi regulasi untuk mengatur secara eksplisit ketentuan imbalan jasa pasca pembatalan kepailitan, memperkuat peran pengadilan dalam mediasi, serta mendorong akuntabilitas kurator melalui pelaporan dan dokumentasi yang transparan.
Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Perikanan Berdasarkan Undang Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Siregar, Yuliana Minar Puspitasari; Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i5.32128

Abstract

Penelitian ini membahas bentuk pengaturan dan akibat hukum dari kewenangan Syahbandar Perikanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan, khususnya pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 dan Nomor 31 Tahun 2021. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya peralihan kewenangan dari Kementerian Perhubungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menimbulkan tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian hukum terkait penerbitan sertifikat kelaikan laut dan SPB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengaturan SPB oleh Syahbandar Perikanan dengan ketentuan Undang-Undang Pelayaran, serta untuk mengkaji akibat hukum dari perubahan kewenangan tersebut terhadap penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum sepenuhnya harmonis, terutama dalam hal pembagian tugas antara Syahbandar Perikanan dan KSOP, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan administratif dan konflik kewenangan. Implikasinya, diperlukan sinkronisasi lintas sektor serta pembaruan kebijakan teknis yang mengedepankan keselamatan pelayaran tanpa menghambat operasional kapal perikanan. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penguatan sistem tata kelola pelayaran nasional, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan.
Co-Authors Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiori Aartje Tehupeiory Aartje Tehupeiory, Aartje AB Zulfiqar Adi Prasetya Albertus Mario Ari Setyawan Alva Ruslina Andrew Betlehn Andy Rachmat Soeharjono Anggit Suhandono Anwar, Syamsul Musbahul Arifin, Dian Ariyani Nathasya B. Bulan, Z. Intan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan Bernard Nainggolan, Bernard Bethlen, Andrew Betlehn , Andrew Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Binoto Nadapdap Budi Salim Butarbutar, Serirama Charlie S, Julivan Dewi, Silfara Rushana Dhaniswara K. Harjono Dina Kristina Dina Kristina, Dina Dinata, Dinata Dinata, Efran Edy Kurniawan Tampubolon EL.Tobing, Gindo Ema Irmawati Erfan, Erfan Erika Michelle Angel Faozaro Nduru Fatchurochim, Auwalu Fauzan . Fauzan Fauzan Febriyanti, Emilia Ferlyadh, Ferlyadh Fernando Silalahi Gindo EL.Tobing Gindo L Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing Gindo L. Tobing, Gindo L. Grace Rumiris Gultom Hadi, Ditmar Hamzah Fathoni, Muchamad Hanna M. Simanjuntak Hasibuan, Pittor Parlindungan Heryanta, Heryanta Hotben Marchiano Lumban Gaol Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan Hulman Panjaitan, Hulman Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ignatius Sinar Pandin Jaja Suparman Jephyri Monang Siregar Jian, Zang Huai Jihyun Park John Pieries John Pieries John Pieris Junani, Natalia Kaliey, Ingrid M Kamal, Abu Hena Mostofa Kandou, Heddy Kencanawati, Kumala Khifni, Mokhamad Kristopansen, Kristopansen Lecia, Nana Limbong, Mesta Mamick Rahardian Marchiano Lumban Gaol, Hotben Marihot SIMANJUNTAK Marihot Simanjuntak Mario Ari Setyawan, Albertus Marolop Nainggolan, Richard Md Hasnath Kabir Fahim Meimunah, Meimunah Monang Siregar, Jephyri Muljanto Muljanto Nadapdap , Binoto Nadapdap, Binton Jhonson Nadappdap, Binoto Nainggoan, Bernard Nduru, Faozaro Nilawati Yuddin Noviyanto, Dedi Eka Octovian, Hesekiel Kevin P.S.I Anthonie, Yoshua Pieries, John Pieris, John Pinantoan, Tuamy Prayudi Budi Utomo Purba, Basar Purba, Benyamin Rachmat Soeharjono, Andy Rahardian, Mamick Rantung, Djoys Anneke Rapen A.M.S Sinaga Rizaldi, Ardian Rogate Oktoberius Halawa Rr.Ani Wijayati Rudolf Valentino Saragih Saputra, Okky Saragi, Paltiada Sedek K.M, Melky Senopati Silam, Veby Sianipar, Desi Sidauruk, Sarjani Silvanita, Ktut Simbolon, Timotius Tumbur Sinaga, Comodor Erfisen Sinaga, Dasma Maduma Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sudjiarto, Tatok Sugiono, Alexander Sukamto, Nur Suprianto Sumantri, Kukuh Dwi Gilang Suparman, Jaja Supratman Ramba, Vermita Sururi Sururi Sururi Sururi, Sururi Suryanto, Parlindungan Swarday, Sryna Rellan Tatawinarta, Barlian Tehupeiori, Aartje Theresia Tiurma Muljanto Thomas Dragono Tjen, Yoel Christopher Tobing, Gindo L Tria Sasangka Putra Tumanggor, Tumanggor Utomo, Prayudi Budi Veby Senopati Silam Veronika, Caroline Walyadi, Doddi Weku F. Karuntu Widjaja, Andi Arif Wijayati, Ani Yanzalinda, Lisa Yuddin, Nilawati Yunita Latuconsina, Rose Z. Intan B. Bulan Zalfa'na, Najma Zulfiqar, AB