p-Index From 2020 - 2025
8.098
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHODUNA Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam IJTIHAD Islamic Ecomonics Journal An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran TSAQAFAH JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Journal of Economicate Studies Al Ahkam Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Jurnal Hukum Ekonomi Syariah AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW MUAMALATUNA Prosiding Conference on Research and Community Services Journal of Sharia Economics Journal of Islamic Economics and Finance Studies Jurnal Aksi Afirmasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine Journal of Islamic Banking Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD) Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an,Tafsirdan Pemikiran Islam Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman Wadiah : Jurnal Perbankan Syariah Alhamra Jurnal Studi Islam Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy Journal of Islamic Economics Lariba Muslim Heritage An Nafah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Palangka Law Review Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)
Claim Missing Document
Check
Articles

Mengawal Nilai-Nilai Produksi melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam Perspektif Ekonomi Syariah Devid Frastiawan Amir Sup
TSAQAFAH Vol 16, No 1 (2020): Islamic Economics
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v16i1.3953

Abstract

AbstractProduction waste and product waste (after being used/consumed by consumers) from industry, in general there are too many that have a negative impact on the environment, in the long time it will affect environmental sustainability. Waste is a logical impact of an industry, it seems impossible to eliminate it, but it is very possible to minimize the amount and impact of the waste. Damaging the environment is very contrary to the values of production. To guard these values so that they are maintained, an regulation is needed. In the context of the laws and regulations in Indonesia, one of which can maximize the application of EIA (Environmental Impact Assessment or in Indonesia ussually called by Amdal) to an industry. This study aims to describe the role of EIA in guarding the values of production. The methodology used is qualitative-descriptive-literature. The results, that EIA is very important in determining the feasibility of a business and/or activity that has an important impact on the environment so that it can be in line with the values of production, produce mashlaḥaḥ both for the industry itself, humans, and the environment.Keywords: Industry, The Values of Production, EIA, Environment. AbstrakLimbah produksi serta limbah produk (setelah digunakan/dipakai/dikonsumsi oleh konsumen) yang berasal dari industri, secara umum masih banyak yang berdampak buruk terhadap lingkungan, tentunya dalam jangka panjang dan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Limbah merupakan dampak logis dari sebuah industri, tampaknya tidak mungkin untuk meniadakannya namun sangat mungkin untuk dapat diminimalisir jumlah maupun dampak dari limbah tersebut. Merusak lingkungan sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai produksi. Untuk mengawal nilai-nilai tersebut agar tetap terjaga, maka diperlukan suatu pengaturan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dapat memaksimalkan penerapan Amdal terhadap suatu industri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Amdal dalam mengawal nilai-nilai produksi tersebut. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Hasil yang didapat, bahwa Amdal sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan agar selaras dengan nilai-nilai produksi, menciptakan mashlaḥaḥ baik bagi industri itu sendiri, manusia, maupun terhadap lingkungan.Kata Kunci: Industri, Nilai-Nilai Produksi, Amdal, Lingkungan.
Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia Selamet Hartanto; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.5778

Abstract

Pada Januari 2021, pemerintah kembali meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Namun, nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional secara keseluruhan masih dalam kategori rendah. Guna mensukseskan gerakan tersebut, salah satu caranya adalah dengan peningkatan literasi wakaf uang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan, lebih bersifat lanjutan, untuk melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang konsep wakaf uang. Kesimpulan yang didapat adalah dengan meningkatnya literasi wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia, diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah wakaf uang yang terkumpul, dan pada akhirnya juga meningkatkan kemaslahatan masyarakat.  Sehingga wakaf di Indonesia dapat berkembang, tidak terbatas ditujukan untuk Masjid, Madrasah, Makam.
Government Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic in Indonesia Devid Frastiawan Amir Sup
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.278 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v21i2.4146

Abstract

The implementation of large-scale social restrictions in Indonesia to prevent the wider spread of the Covid-19 pandemic, ultimately has socio-economic impacts, which then on a household scale also has the potential to cause violence in it. Women are those who are vulnerable to becoming victims of violence, especially during this pandemic. This research aims to describe the efforts taken by the government in Indonesia in preventing potential violence against women during the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative-descriptive-textual methods. The results of this research are, to overcome these socio-economic impacts, the government has taken efforts through social safety net programs. Furthermore, to prevent the potential for violence against women during this pandemic, the government took the effort by implementing the Protocol on the Handling of Cases of Violence Against Women in the Covid-19 Pandemic Period. The value of this research are, to explain that the government has special attention to ensure the availability of protection services for victims of violence against women during this pandemic. Furthermore, through this research, the researchers invite together to work together in support of the efforts taken by the government to minimize the socio-economic impact of the Covid-19 pandemic, so that it can be resolved immediately.
Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia Devid Frastiawan Amir Sup; Annas Syams Rizal Fahmi; Faridl Noor Hilal; Muhammad Irkham Firdaus
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Alma Ata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.37 KB) | DOI: 10.21927/jesi.2020.10(1).36-44

Abstract

The need for halal products in Indonesia is increasing rapidly, considering that Indonesia is a country that has a large Muslim population. To oversee that each product is halal guaranteed, one of the efforts made by the government is through regulation. In Indonesia, this regulation apparently experienced several changes/renewals. This study aims to describe how the dynamics of halal regulation in Indonesia from time to time. The method used is qualitative-descriptive-literature. The result obtained, that there are changes and renewal of regulations relating to the guarantee of halal products in Indonesia are the right steps (in his time) taken by the government to maintain the existence of halal products circulating in Indonesia to be in accordance with the concept of halal in Islam.
Implementasi Akad Murabahah Terhadap Platform Peer to Peer Lending Muhammad Irkham Firdaus; Devid Frastiawan Amir Sup; Annas Syams Rizal Fahmi; May Shinta Retnowati; Muhammad Abdul Aziz
MUAMALATUNA Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i1.4582

Abstract

Peer to peer lending menjadi solusi terbaik bagi para pengusaha UMKM, sehingga perkembangan start-up ini sangat cepat. Kemudahan dalam mekanisme yang ditawarkan menjadi faktor utama percepatan pertumbuhan start-up ini. Maka mulai berkembang beberapa platform peer to peer lending di Indonesia. Namun sistem yang digunakan masih berlandaskan pada sistem ekonomi konvensional, yang masih mengambil keuntungan dengan sitem bunga. Sementara bunga sangat dilarang dalam Islam, karena bunga dalam ekonomi Islam dianalogikan sebagai riba. Sedangkan dalam fiqh muamalah, transaksi yang halal adalah transaksi yang terlepas dari unsur-unsur maghrib (maisyir, gharar, dan riba). Supaya transaksi peer to peer lending terlepas dari unsur-unsur maghrib, maka peneliti akan membuat desain peer to peer lending yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dengan mengimplementasi akad murabahah pada transaksi peer to peer lending. Sehingga keuntungan yang diambil tidak menggunakan sistem riba. Penellitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah supaya transaksi peer to peer lending terhindar dari unsu-unsur maisyir, gharar, dan riba (maghrib), maka dapat diterapkan akad murabahah pada transaksi ini. Akad murabahah diterapakan pada ketiga pihak layanan peer to peer lending atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman (lender) dan pihak penerima pinjaman (borrower). Penyelenggara layanan dan pihak memberi pinjaman berperan sebagai ba’i (penjual) dan penerima pinjaman berperan sebagai musytari (pembeli) selaku pihak yang mengajuakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan.
Peran AMDAL Dalam Mengawal Etika Bisnis Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Sharia Economics Vol 2 No 1 (2020): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v2i1.76

Abstract

Environment is a very important thing to maintain and preserve. From the perspective of religion or ethics there is has been done. But in the development of human life, it seems that the impact of industrialization begin to cause various enviromental problems. Therefore, regulation that relating to the production in a business and/or activity are needed, one of which is EIA-Environmental Impact Assessment (in Indonesia usually called by Amdal). This study aims to describe the role of EIA for guarding bussiness ethics on the environtment. The method is use qualitative-decriptive-literature. Result from this study is the existence of “Kerangka Acuan,” “Andal,” and “RKL-RPL” in EIA documents can be an instrument for guarding this ethics, in other side there are contain a “mashlahah” to maintain and preserve the environment. Keywords: Environtment, EIA, Ethics
CESSIE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Devid Frastiawan Amir Sup
Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 11 No 1 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Abstract

Cessie is the submission of accounts receivable in the name regulated in Article 613 of the Civil Code. Cessie in principle is the sale and purchase of receivables, but in its development the cessie can also be used as collateral for debt. In Islamic law, detailed discussion of cessie has not yet existed, but in general the issue of accounts payable has been discussed in the hawalah contract. In the DSN-MUI fatwas cessies are categorized as active subjective innovations or forms of subrogation accompanied by compensation. On the other hand, conceptually, cessie, subrogation and innovation are different. From this description, this research will discuss about cessie in Islamic law review with hawalah approach. The research method used is qualitative-descriptive-literature. The conclusion obtained from this study. (1) Cessie requirements according to the Civil Code have not fulfilled the entire requirements for the formation of the contract contained in hawalah. (2) Cessie in the sale and purchase of receivables is included in hawalah haqq. (3) Cessie as debt collateral is included in hawalah haqq based on kafalah (guarantee). In the case of retro cessie, Hanafi scholars allow while Shafi'i scholars do not allow
KONSEP MUQASAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI Devid Frastiawan Amir Sup; Ifandi Suhendi
Kodifikasia Vol 16, No 1 (2022)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v16i1.3818

Abstract

Pembahasan tentang potongan angsuran, termasuk dalam definisi lain cashback atau potongan harga dalam pembiayaan murabahah, secara definitif, pelaksanaan, dan sistem pencatatannya, sudah lazim dikenal dengan sebutan muqasah. Mengenai pembiayaan murabahah, MUI telah membentuk DSN yang di antara tugasnya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan produk keuangan syariah, sekaligus mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkannya melalui DPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep muqasah pada pembiayaan murabahah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, deskriptif, dan kepustakaan. Hasil yang didapat, muqasah dalam pembiayaan murabahah dimungkinkan dapat terjadi dalam tiga kondisi, yaitu diskon dalam murabahah (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000), potongan pelunasan dalam murabahah (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002), dan potongan tagihan murabahah (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). Adapaun metode dalam pemberiannya adalah diberikan pada saat pelunasan, yaitu LKS mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, atau diberikan setelah pelunasan, yaitu LKS menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah. [The discussion on installment discounts, including in other definitions of cashback or price discounts in murabaha financing, definitively, its implementation, and its accounting system, is commonly known as muqasah. Regarding murabaha financing, MUI has established a DSN whose duties include issuing fatwas on types of financial activities and Islamic financial products, as well as supervising the implementation of fatwas that have been issued through DPS. This research aims to describe the concept of muqasah in murabahah financing in the perspective of Fatwa DSN-MUI. This research used qualitative, descriptive, and literature methodology. The results obtained, muqasah in murabaha financing is possible in three conditions, namely discounts in murabaha (Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000), repayment discounts in murabaha (Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/ III/2002), and discounts on murabaha installment (Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005). The method of giving it is given at the time of settlement, i.e. LKS reduces murabahah receivables and murabahah profits, or it is given after settlement, i.e. LKS receives repayment of receivables from the customer and then pays the repayment discount to the customer.]
The Implementation of Profit Sharing on Fathonah Education Savings Products at BMT NU Kapongan Situbondo Branch, East Java, Indonesia May Shinta Retnowati; Fadhila Sukur Indra; Yeni Zannuba Arifah; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Sharia Economics Vol 4 No 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v4i1.273

Abstract

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a form of simple Islamic financial institution. BMT in its operational system carries out business and social activities. BMT NU Kapongan Situbondo branch is one of the BMT institutions, the application of its activities to the business sector (tamwil) can be in the form of savings or deposits and also financing activities are always based on sharia compliance, especially in funding or deposit activities at BMT NU Kapongan Situbondo branch. As for the profit sharing that will be obtained by the customer in the form of automatic money, the customer does not know for sure the amount of profit obtained from the contract. This study aims to analyze the implementation and determination of profit sharing in the mudharabah muthlaqah contract in the fathonah education savings product of BMT NU Kapongan Situbondo branch. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of the study explain that the implementation of fathonah education savings is in accordance with sharia principles in terms of fulfillment rather than contracts, this can be proven by the owner of capital giving freedom to mudharib (BMT). However, the distribution of the profit sharing ratio is not fixed because there are several things, including the small number of customers who collect their funds in fathonah education savings products and the small profit income from managed capital, causing the context of determining the profit sharing ratio not in accordance with the specified contract.
Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Selamet Hartanto; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol 3, No 1 (2022): JIEFeS, June 2022
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47700/jiefes.v3i1.4277

Abstract

AbstractThe application of a hybrid contract is a necessity that cannot be avoided and its application is supported by the principle of muamalah which applies the principle of permissibility as long as there are no prohibitions from the nash. This research aims to describe the concept of a hybrid contract and its implementation in Islamic financial products in Indonesia. The methodology used is descriptive qualitative literature. The results obtained, a hybrid contract is an agreement between two parties to carry out a muamalah which includes two or more contracts. The permissibility of a hybrid contract is based on the legal principle that the origin of muamalah is permissible. In general, the limits agreed upon by the scholars regarding several criteria for hybrid contracts to be allowed by sharia, namely not what is prohibited from the nash, not being a means to something that is forbidden, not being used as a hilah (strategy) to take usury in other ways, and is not included in the contract to the contrary. Fatwa DSN-MUI according to hybrid contracts on Islamic financial products in Indonesia, namely mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, and al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. AbstrakPenerapan hybrid contract merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan penerapannya didukung oleh prinsip muamalah yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan nash. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hybrid contract dalam konsep dan Fatwa DSN-MUI pada produk keuangan syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Hasil yang didapat, hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan hybrid contract didasarkan atas prinsip hukum asal dari muamalah adalah boleh. Secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi hybrid contract agar diperbolehkan secara syar’i, yaitu bukan yang dilarang dalam nash, tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, tidak dijadikan sebagai hilah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain, dan tidak termasuk ke dalam akad-akad yang berlawanan. Fatwa DSN-MUI mengenai hybrid contract pada produk keuangan syariah di Indonesia, yaitu mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, dan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik.