Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Prasasti Jaka Tebel Kedis: Sebuah Kompas Sebagai Alat Ukur Aturan Desa Kedis Febe Rosiana; I Wayan Wahyu Wira Udytama; Yogi Yasa Wedha; Made Hendra Wijaya; Dennis Santoso Ratu
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12713

Abstract

Desa Kedis, yang terletak di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali, memiliki kekayaan alam dan tradisi yang unik, termasuk sistem hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai sumber hukum tertulis kuno yang berfungsi sebagai "kompas" atau tolok ukur bagi pemahaman dan implementasi aturan desa (awig-awig) di Desa Kedis. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan fokus pada analisis isi Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai bahan hukum primer, serta literatur hukum adat dan penelitian terkait sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian mengidentifikasi norma-norma hukum yang tercantum dalam prasasti, termasuk ketentuan mengenai kepemimpinan desa, pembagian tugas dalam upacara adat, dan tata cara pelaksanaan ritual keagamaan. Analisis komparatif antara norma dalam prasasti dan awig-awig modern Desa Kedis mengungkapkan adanya kesinambungan dan adaptasi nilai-nilai hukum seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prasasti Jaka Tebel Kedis tidak hanya merupakan catatan sejarah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip hukum mendasar yang relevan untuk memahami akar tradisi hukum adat Desa Kedis dan berpotensi untuk revitalisasi nilai-nilai luhur dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer
ANALISIS YURIDIS SURROGATE MOTHER MENURUT HUKUM DI INDONESIA Yogi Yasa Wedha; I Wayan Eka Artajaya; Putu Lantika Oka Permadhi; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12714

Abstract

Praktek ibu pengganti (surrogacy) di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan belum memiliki regulasi yang jelas. Jurnal ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek hukum terkait ibu pengganti, ditinjau dari aspek hak asasi manusia, aspek hukum kesehatan, analisis berdasarkan hukum perjanjian, dan tinjauan dari perspektif moral dan etika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisis menggunakan teori hak asasi manusia dan teori utilitas dari Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberi kebahagiaan bagi umat manusia. Bahwa Praktik surrogate mother di Indonesia menimbulkan dilema hukum, etika dan moral untuk itu dibutuhkan kajian yang mendalam agar dapat menghasilkan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat surrogate mother. Regulasi tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum, etika, moral dan sosial terhadap praktik surrogate mother.
The Relativity of Mitigating Factors in Corruption Crime Verdicts: A Philosophical and Juridical Study Based on Substantive Justice and Judicial Legal Reasoning Yogi Yasa Wedha; Made Hendra Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.8.2.2025.98-104

Abstract

The relativity in applying mitigating factors in corruption case verdicts often leads to legal uncertainty and inconsistency with the principles of substantive justice. This study aims to analyze how mitigating factors influence substantive justice by employing John Rawls’ theory of justice and to evaluate judicial legal reasoning through Neil MacCormick’s theory. Employing a normative juridical approach, this research conducts an in-depth analysis of legal literature and relevant theories. The results reveal that the variable application of mitigating factors may lead to inconsistencies between judicial rulings and the principles of substantive justice, especially when social impacts are overlooked. Moreover, the absence of structured standards leads to variations in judicial reasoning, causing public dissatisfaction with the judicial system. This study recommends the development of more stringent and measurable guidelines, as well as enhanced knowledge and training for judges to integrate substantive justice theories and legal reasoning into practice, thereby improving transparency, consistency, and the legitimacy of court rulings.
Analisis Yuridis Keterangan Saksi Testimonium De Auditu dalam Surat Pernyataan Sporadik Penguasaan Tanah Perspektif Kepastian Hukum I Gede Ngurah Budi Eka Prayusa; Yogi Yasa Wedha; I Made Kariyasa
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land registration through the substantiation of prior rights may be conducted on the basis of physical possession for 20 years or more, as evidenced by a sporadic statement letter and witnessed by at least two witnesses. However, this provision creates an opportunity for the use of testimonium de auditu, namely testimony based on hearsay that cannot be materially verified. In practice, the assessment of proof of prior rights as regulated under Article 24 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration contains the phrases “degree of truth” and “deemed sufficient” without clear parameters, thereby giving rise to legal uncertainty. This normative juridical research employs the theory of legal certainty and the theory of evidence to analyze two principal issues: the regulation of land registration in Indonesia and the evidentiary strength of de auditu testimony. The findings indicate that de auditu testimony does not meet the criteria of valid witness evidence and fails to provide legal certainty, while the ambiguity of the norm necessitates further regulatory clarification.