Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.977
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Kepolisian Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat Journal of Correctional Issues (JCI) International Journal of Qualitative Research Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Indonesian Research Journal on Education JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan Nanggroe: Journal of Scholarly Service Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi Journal of Mental Health and Social Rehabilitation Toplama Indonesian Journal of Community Services Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Jurnal Legislasi Indonesia
Anwar, Umar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
MODEL PEMBINAAN BELA NEGARA DAN CINTA TANAH AIR BAGI ANAK PELAKU AKSI ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) Valencia F.W, Grisca; Anwar, Umar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.5268-5273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak yang terlibat dalam aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan tindak pidana, serta merumuskan upaya yang efektif agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dengan menggunakan teori Differential Association dan Konsep pembinaan, penelitian ini meneliti bagaimana interaksi sosial dan lingkungan membentuk perilaku kriminal pada anak-anak dalam tindak pidana. Selain itu, penelitian ini mengusulkan model pembinaan yang menekankan pada pendidikan bela negara dan cinta tanah air sebagai langkah preventif. Program pembinaan yang melibatkan pendidikan nilai-nilai kebangsaan, penguatan karakter dan dukungan komunitas diidentifikasi sebagai strategi efektif untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Dengan adanya pendekatan ini, anak-anak dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam masyarakat dan mengembangkan rasa nasionalisme yang kuat.
PENERAPAN RAMBU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SEBAGAI PEMENUHAN HAM NARAPIDANA Diarja, Resha Dwi Windu; Anwar, Umar
TOPLAMA Vol. 1 No. 2 (2024): TOPLAMA
Publisher : PT Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/tla.v1i2.64

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai evakuasi narapidana ketika terjadi bencana alam maupun bencana lainnya dengan tetap mengutamakan kemanan dan ketertiban di dalam Rutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung sebagai data primer dan data sekunder berupa kajian teori dan media massa. Hasil dari penelitian ini yaitu terumusnya tata cara pelaksanaan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam rangka pemenuhan HAM narapidana. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja K3 untuk mengantisipasi, meminimalisir korban jiwa, memberikan rasa aman dan keselamatan pribadi bagi narapidana. Kebaruan penelitian ini adalah membahas pelaksanaan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam rangka pemenuhan HAM narapidana yang selama ini kurang diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas. Selama ini pandangan masyarakat terhadap narapidana masih negatif, narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat dan harus mendapat pembalasan dengan dimasukan ke dalam lapas. Dengan penelitian ini diharapkan mengubah pola pikir masyarakat terhadap narapidana.
DAMPAK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA TERHADAP PUTUSAN PIDANA YANG DIJATUHKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANA Anwar, Umar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i2.108

Abstract

Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah membatasi pemberian remisi bagi beberapa narapidana termasuk narapidana kasus pidana narkotika. Permasalahan yang diangkat adalah tentang penerapan pemberian remisi bagi kasus pidana narkotika, apakah semua putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan remisi dan hubungan antara pemberian remisi dengan putusan pidana di pengadilan. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang – undang dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus pidana narkotika tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, putusan pidana yang mendapat remisi apabila hukumannya di bawah lima tahun dan diatas lima tahun tidak mendapatkan remisi dan pemberian remisi bagi narapidana sangat dipengaruhi putusan pidana pada narapidana kasus narkotika tersebut.
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (ANALISA KASUS HUKUMAN MATI TERPIDANA KASUS BANDAR NARKOBA; FREDDY BUDIMAN) Anwar, Umar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i3.148

Abstract

Pemberian Hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan negara untuk mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Dengan adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Permasalahan diangkat adalah penegakan hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang – undang dan norma yang berlaku dan metode penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi Bandar Narkoba harus dilakukan demi melindungi umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang  dan hukuman mati bagi Bandar Narkoba tidak bertentangan dengan hak asasi karena tidak bertentangan dengan konvensi internasional hak sipil dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia.
TINDAK PIDANA PENGGANDAAN UANG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (TINJAUAN KASUS PENGGANDAAN UANG DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI) Anwar, Umar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i4.86

Abstract

Tindak Pidana penggandaan uang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi penggandaan atau pengadaan uang di Indonesia merupakan kewenangan Bank Indonesia yang diatur di dalam undang-undang perbankan. Permasalahan yang diangkat adalah tentang Pembuktian penggandaan uang menurut hukum pidana di Indonesia dan penjatuhan tindak pidana penggandaan uang di dalam undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian pidana penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi menurut KUHP tidak diatur tetapi dapat dibuktikan dengan modus operandi yang digunakannya yaitu dengan menggelapkan dan menipu setiap santrinya yang masuk dengan menyetorkan sejumlah mahar kepadanya untuk digandakan tetapi hal tersebut menjadi modus untuk menipu para santrinya. Sehingga dapat dipidana dengan Pasal 374 KUHP  penggelapan dan Pasal 378 KUHP penipuan dan Penjatuhan pidana terhadap penggandaan uang dengan membuktikan modus yang digunakan dapat dijatuhkan pidana penggelapan dan penipuan di dalam KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
The Role of Advocates in Children's Cases in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia Kamal, Maulana; Agus, Muhamad Arif; Anwar, Umar
卷 8 编号 1 (2025): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v8i1.193

Abstract

The Laws and Regulations governing the Juvenile Criminal Justice Process are still discriminatory against Juvenile Law Enforcers, because there are requirements to become a Special Child Advocate as with other Law Enforcers who must be certified as Juvenile Law Enforcers. This study aims to analyze the requirements for advocates in child cases in the juvenile criminal justice system and the requirements for advocates in child cases in the juvenile criminal justice system in the future. The research method uses a normative legal approach method by conducting a study of the law. The results of the study show that Advocates in Child Cases in the Juvenile Criminal Justice System are not burdened with special requirements related to the specificity of children like other law enforcers and Advocates in the future must have an interest, attention, dedication, and understand the problems of Children and have attended technical training on Juvenile justice as a requirement to become a child advocate. This is to ensure the specialization of Advocates in the future as realizing the expression, "Non multa sed multum" not quantity but quality. The implication is that there needs to be specialization in the Advocates profession, especially in handling children's cases in the juvenile criminal justice system so that the handling of children's cases in the juvenile criminal justice system can be of better quality in the future.
Impact Of Terrorism On International Trade In Pakistan Equatora, Muhammad Ali; Raja, Ganes a/I; Anwar, Umar; Saeed, Hamid; Hussain, Syed Muzaffar
Journal of Mental Health and Social Rehabilitation Vol 1 No 1 (2023): Journal of Mental Health And Social Rehabilitation (JMHSR)
Publisher : Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jmhsr.v1i1.198

Abstract

International trade means buying and selling of goods and services. Foreign investments boost up economy and it brings lots of opportunities to develop such economy and thus such opportunity develops an economy. The development of such policies brings more investments and trade related opportunities within and outside the boundaries of the countries. This is only possible if the economy is stable because an investor always wants his investments to be safe and secure. Terrorism is a threat that is harming international trade. Due to terrorism trade in Pakistan had suffered a lot and the business opportunities are decreasing our industrialist are shifting towards other countries. Previous researches have concluded that terrorism is a threat that is affecting adversely the global markets and economy as well. The purpose of this research is to find out the impact terrorism is causing to the economy of Pakistan. The paper has also provided recommendations to cope with such threat. The results are extracted by using Microsoft Excel. Regression analysis has been used to identify the relationship between international trade and cost incurred on Terrorism. The results extracted had identified that cost incurred on terrorism have significant impact on international trade. To cope with the problem of terrorism and enhance international trade recommendations will be stated at the end.
Analisis Upaya Pemenuhan Hak Layanan Pendidikan Non Formal Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Kebumen Fauzi, Novan Fatih Nur; Anwar, Umar
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.1295

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan aspek krusial dalam pembinaan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menganalisis upaya pemenuhan layanan pendidikan non-formal di Rutan Kelas IIB Kebumen, dengan fokus pada implementasi program dan faktor pendukungnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap petugas, narapidana, dan tenaga pengajar, observasi partisipatif, serta studi dokumen. Hasil penelitian mengidentifikasi empat program utama: (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) untuk kejar paket A, B, dan C; (2) Kepramukaan untuk pembinaan karakter; (3) Mengaji dan rebana sebagai pengembangan spiritual; serta (4) Bengkel kerja untuk pelatihan keterampilan. Temuan menunjukkan bahwa program ini berperan signifikan dalam meningkatkan kompetensi kognitif, keterampilan, dan kesehatan mental narapidana, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan overcapacity lembaga. Analisis didukung teori andragogi yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan narapidana dewasa. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi kolaborasi dengan dinas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan penyediaan sarana-prasarana yang memadai. Implikasinya dapat menjadi acuan bagi kebijakan pendidikan di lembaga pemasyarakatan lainnya.
Model Pembinaan Kepribadian dengan Metode Bimbingan Kelompok bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Juliansyah, Novie; Anwar, Umar
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.1342

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kebaruan dalam tulisan yang ditemukan penulis berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung penelitian kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang keadaan dan situasi di lapangan serta mengaitkan pengalaman subjek penelitian dengan peristiwa yang sebenarnya. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk mendorong pertukaran pengalaman antar narapidana, mengembangkan keterampilan sosial, serta memperbaiki sikap dan perilaku mereka. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi analisis mendalam dan pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis dapat merangkum seluruh data yang dikumpulkan dan menyusun kesimpulan yang valid berdasarkan bukti yang ada. Kesimpulan penelitian bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti valid yang mendukung, serta penulis berhasil menyusun laporan tertulis hasil penelitian yang telah diselesaikan.
CONTROL OF SEXUAL DEVIANT BEHAVIOR OF MALE INMATES IN CLASS I DETENTION CENTER LABUHAN DELI Sirait, Santa Veronica; Anwar, Umar
Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs) Vol 18 No 1 - May (2025): JOURNAL OF MANAGEMENT (Special Issue) - Correctional Management
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual deviant behavior often occurs in prisons and detention centers in Indonesia. This occurs due to several factors, such as limited fulfillment of sexual needs, psychological pressure, hierarchy between prisoners, and overcrowding conditions. Labuhan Deli Class I Detention Center experiences significant overcrowding with 1525 residents for a capacity of 500 people, which has the potential to trigger sexually deviant behavior. The purpose of this study is to determine the form of sexual deviant behavior of male inmates at the Class I Labuhan Deli State Detention Center and to determine efforts to control the sexual deviant behavior of male inmates. The method used in this research is descriptive qualitative, which examines thoroughly and in depth what is being studied using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation studies. This research uses Abraham Maslow's Hierarchy of Needs Theory, which states that sexual needs are basic needs that must be fulfilled by every human being. The results of the study found that there were 6 prisoners involved in sexually deviant behavior in the detention center. The forms of sexual deviant behavior that occur in the Labuhan Deli Class I Detention Center are homosexuality and sexual practices using anal and oral. Factors that cause deviant behavior are the overcrowded conditions of the detention center and the unchanneled sexual needs of prisoners. Therefore, the efforts made to control the sexual deviant behavior of prisoners in the Labuhan Deli Detention Center are with a preemptive strategy, namely separating prisoners involved in sexual deviations and then recording them in the F register book, providing independent services and personality services, and conducting routine HIV screening. Keywords: Homosexuality; Deviant Behaviour; Prisoners
Co-Authors A, Muhammad Zahniar Abdurrasyid, Akhmad Aditya, Moch. Agus, muhamad Arif ALI MUHAMMAD Ali Muhammad Annisa, Yunike Arzethy, Putri Laura Aulia, Qisthina Ayu Antiny, Putri Biafry, Vivi Silviani Butar-Butar, Herry Fernandes Diarja, Resha Dwi Windu Edi Tando, Cahyoko Fauzi, Novan Fatih Nur Fauzi, Zaki Ahmad Fitrian, Akbar Hammami, Nata Mulia Hamzah, Imaddudin Hamzah, Imaduddin Hasibuan, Samuel Alexander Hotman, Holida Hussain, Syed Muzaffar Juliansyah, Novie Kawer, Panus Yuwono K Kresti, Lorinda Latif, Mukhtar Abdul Maulana Kamal Maulana, Raihan Irsad Mutiara, Lediana Tia Nugraha, Fajar Iman Nur Saidi, Ahmad Ali Nurrahmayanti, Siti Pahlevi, Muhammad Naufal Andika Panjaitan, Monica Astia Theresia Prissima, Reza Priyatmono, Budi Putra, Dewa Armansyah Putra, I Wayan Andi Juliantika Raja, Ganes a/I Ridwan, M. Sabichis Saeed, Hamid Siallagan, Antony Surya Johan Sinambela, Rahel Dellavany Sirait, Santa Veronica Sisfani, Dila Sylviani Biafri, Vivi Valencia F.W, Grisca