Claim Missing Document
Check
Articles

Divorce and Children Sexual Deviant Behavior from the Perspective of Criminal Law and Sustainable Development Goals Fatin Hamamah; Vasavvi Acharjya; Didi Sukardi
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 01 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v12i01.789

Abstract

Divorce is a significant social phenomenon that affects the emotional and psychological development of children worldwide. Therefore, this study aims to (1) analyze the factors influencing children post-divorce sexual deviant behavior related to the International Sustainable Development Goals (SDG) policy, (2) examine the impact of divorce on children mental and emotional health, (3) explore the role of criminal law in protecting children from deviant behavior due to divorce, and (4) investigate solutions to reduce the negative impact of divorce on children. This study uses an empirical legal approach by analyzing a specific case in Cirebon, Indonesia. A qualitative method was also used, with data collected through in-depth interviews, legal document analysis, and case studies, contributing to a more comprehensive understanding of the problem. The results showed that divorce is a contributing factor to the emergence of sexual deviant behavior in children, mainly due to neglect, inadequate parental supervision, and exposure to a negative social environment. Furthermore, this study shows that the problem is exacerbated by an inadequate legal framework for child protection after divorce. The results contribute to SDG 3 Good Health and Well-being, SDG 5 Gender Equality, SDG 4 Quality Education, as well as SDG 16 Peace, Justice, and Strong Institutions by identifying the key factors influencing children's sexual deviant behavior after divorce. In conclusion, this study underscores the importance of implementing effective legal reforms and social programs to fulfill the needs of children affected by divorce. Policymakers and legal practitioners should foster international dialogue on enhancing children welfare and improving legal responses to divorce-related issues.  
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNTUK KEBERLANJUTAN KEILMUAN Sukardi, Didi; Hafizd, Jefik Zulfikar; Putri, Zelanti Deviana; Perdana, Cinta Putu
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v13i1.6908

Abstract

Tridharma Perguruan Tinggi perlu terintegrasi secara optimal. Penelitian dosen dan mahasiswa perlu dikaitkan dengan pembelajaran, sementara pengabdian masyarakat cenderung berorientasi pada kegiatan sosial tanpa keterkaitan langsung dengan kampus atau mata kuliah. Integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi ajar dengan pendekatan normatif dan konfirmasi empiris. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan studi lapangan untuk menganalisis penerapan Model Pembelajaran Berbasis Penelitian dan Pengabdian dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keberlanjutan keilmuan di bidang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan keterampilan penelitian mahasiswa, dan berkontribusi pada penyelesaian masalah lokal. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, budaya akademik yang belum sepenuhnya mendukung, serta terbatasnya insentif bagi dosen dan mahasiswa. Pentingnya manajemen yang kuat, dukungan insentif, dan kerjasama antara dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal untuk mengatasi tantangan tersebut agar model ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
Pengembangan Marketing Online Shop Fifau Hijab Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Prihatin, Aza Nur Fitriyani; Sukardi, Didi; Khairunnisa, Hafni
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.27327

Abstract

The term "creative economy" refers to a way to pursue sustainable development through creativity. Information technology plays an important role in marketing because it has the ability to create new sectors and change the way people use technology and conduct business. The purpose of the research is to understand how marketing development strategies use technology and information, identify factors that support and hinder marketing development using information technology, and find out how Sharia economic law views marketing development strategies using information technology at Online Shop Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic. The methodology used in this research is qualitative. Interviews, documentation, and literature studies were the data collection methods. The findings of this study show that the marketing development plan of Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic was made using information technology, namely social media sites such as FB, WA, Shopee, Instagram, and TikTok. This tactic is acceptable in Sharia Economic Law if it does not interfere with the basics of muamalah.Istilah "ekonomi kreatif" mengacu pada cara untuk mengejar pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pemasaran karena memiliki kemampuan untuk menciptakan sektor-sektor baru dan mengubah cara orang menggunakan teknologi dan menjalankan bisnis. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami bagaimana strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi dan informasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi pada Online Shop Fifau hijab Cirebon di masa pandemi COVID-19. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan studi literatur menjadi metode pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan pemasaran Fifau hijab Cirebon selama pandemi COVID-19 dibuat dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu situs media sosial seperti FB, WA, Shopee, Instagram, dan Tiktok. Taktik ini dapat diterima dalam Hukum Ekonomi Syariah jika tidak mengganggu dasar-dasar muamalah.
Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pariwisata di Desa Cipulus Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Dedi Slamet, Mamat; Otong Busthomi, Achmad; Sukardi, Didi
Journal of Sharia Tourism and Hospitality Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia Tourism and Hospitality
Publisher : Department of Sharia Tourism, Faculty of Islamic Economics and Business UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70095/jetour.v2i1.68

Abstract

Pengembangan ekonomi melalui pariwisata merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan pendapatan dan memperkuat perekonomian masyarakat apabila pengembangan pariwisata dilakukan dengan baik dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan ekonomi berbasis pariwisata di Desa Cipulus Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dalam perspektif hukum ekonomi syariah serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Penulis menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghimpun data-data dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan (dokumentasi). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengembangan objek wisata Bukit Kanaga dan Saung Injuk Desa Cipulus dilakukan dengan cara memanfaatkan dan meningkatkan potensi-potensi yang ada pada objek wisata tersebut, strategi pengembangan dijalankan dengan baik meskipun belum maksimal. Objek wisata memberikan dampak positif yakni memberikan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar objek wisata serta berdampak negatif ketergantungan besar terhadap pariwisata dan memicu timbulnya konflik sosial. Tinjauan hukum ekonomi syariah, pengembangan objek wisata sudah menjalankan prinsip-prinsip sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Analysis of Accountability, Transparency, and Service Quality in Muzakki Trust Zakat Management Organization Fatmasari, Dewi; Dinningthias, Desih; Sukardi, Didi; Ulfah, Mariyah; Ravindran, Kirutikha
Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Special Edition: International Conference on Islamic Economics (ICOIE)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/lifalah.v9i1.9846

Abstract

This research is motivated by the existence of a gap between Muzakki's beliefs and zakat management organizations. This study aims to find out how to analyze accountability, transparency, and quality of service on Muzakki's trust in zakat management organizations at Baznas, Indramayu Regency. Collecting data by distributing questionnaires on muzakki's trust in Bazna, the sampling technique used is non-probability sampling with accidental sampling. This study uses a descriptive verification method, and the analytical method uses multiple regression analysis. This study shows that accountability has a positive and significant effect on muzakki's trust, transparency has a positive and significant effect on muzakki's trust, also service quality has a positive and significant effect on muzakki's trust.
KAJIAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Sukardi, Didi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.904 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v9i1.287

Abstract

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum.  Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).  Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa slot deposit 5000. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk  mengkaji kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam, dan untuk mengetahui korelasi kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun belum dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut persektif hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT merupakan bagian dari perbuatan jarimah yaitu tidak pidana atas selain jiwa.  Domestic violence is a type of crime that received less attention and reach of the law. Violence in the home usually involves perpetrators and victims among family members in the household, while the forms of violence can include physical violence and verbal abuse (threats of violence). Perpetrators and victims of violence in the household can happen to anyone, not limited by strata, social status, education level, and ethnicity. The purpose of this paper is to examine domestic violence by positive law and Islamic law, and to determine the correlation of domestic violence in terms of positive law and Islamic law. In the book of the Law of Criminal Law (Penal Code) has been formulated provisions on the crime of persecution, but has not been considered to accommodate the criminal acts related to domestic violence. According to the perspectives of Islamic criminal law, the crime of domestic violence, especially physical violence against wife in Domestic Violence Act is part of jarimah that is not a criminal act on the soul apart. Berita slot deposit 5000 qris gacor hari ini mengungkapkan bahwa permainan seperti Sweet Bonanza dan Gates of Olympus menunjukkan RTP tinggi.
The Influence of Provincial Minimum Wages and Population On the Open Unemployment Rate of West Java Province Rizki Hasbianur, Romy; Agustin, Afiqoh; Sukardi, Didi
Cirebon International Journal of Economics and Business Vol. 2 No. 2 (2024): October 2024
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70095/cijeb.v2i2.170

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of the Provincial Minimum Wage and Population on the Open Unemployment Rate in West Java Province in 2014 - 2023. The research method used is a quantitative method with secondary data obtained from the Central Statistics Agency. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with Eviews 12 software. The results of the study prove that partially the Provincial Minimum Wage variable has a positive and significant effect on the Open Unemployment Rate in West Java Province. This is evidenced by the results of the t-test (partial) which has a t-statistic value of 4.100 > t-table 2.365, with a probability value of 0.0046 < 0.05. While the Population variable partially has a negative and significant effect on the Open Unemployment Rate in West Java Province. This is evidenced by the results of the t-test (partial) which has a t- statistic value of -4.246 < t-table 2.365, with a probability value of 0.0038 < 0.05. Simultaneously, the Provincial Minimum Wage and Population variables have a positive and significant effect on the Open Unemployment Rate in West Java Province. This is proven by the results of the F test which has an F-statistic value of 9.053294 > F-table 4.74, with a probability value of 0.011444 < 0.05. Then the results of the determination test (Adjusted R-squared) in this study obtained a value of 64.1% which means it has a fairly strong influence and the remaining 35.9% is determined by factors or variables other than those in this study
EXPLORING THE ROLE OF QUICK COUNT IN ELECTIONS: BETWEEN TRANSPARENCY AND CONTROVERSY Pabiangan, Netty; Sukardi, Didi; Setiawan, Edy
Hukum Responsif Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i2.9533

Abstract

Quick count is a method of counting election results that is carried out by taking samples of votes from some polling stations (TPS) to predict the final results of the election. Quick counts have become essential in the democratic process, providing fast and accurate preliminary information about election results and serving as a social control tool that prevents fraud. However, the quick count is also not free from controversy. Some parties doubt the accuracy and independence of the survey institutions that conduct the quick count, given the potential for bias and political pressure. In addition, the quick count results that are different from the official results from the KPU (General Election Commission) can trigger tension and distrust among the public. Therefore, survey institutions must maintain integrity and transparency in implementing quick counts to ensure public trust and legitimacy of the election process.
Divorce in the Digital Era: Legal Analysis of Divorce via WhatsApp in the Perspective of Fiqh and Indonesian Positive Law Mukharom, Mukharom; Sugianto, Sugianto; Wasman, Wasman; Sukardi, Didi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6610

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of divorce carried out throughdigital communication media, especially the WhatsApp application, fromthe perspective of fiqh and positive Indonesian law. Along with thedevelopment of information technology, many couples have broken offtheir marital relationship through text messages, which raises questionsabout the legal validity of talaq carried out through the media. In fiqhstudies, talaq via WhatsApp is considered valid by some scholars if it meets the requirements of clear intentions and deliberate delivery. However, there is an opinion that direct interaction is more recommended. In Indonesia's legal system, divorce must be processed through religious court procedures to be considered legally valid. At the same time, talaq carried out via WhatsApp has not been explicitly regulated in the applicable laws and regulations. The study also identified the legal impact of digital divorce, including the difficulties faced by individuals who divorce without a court decision, such as the inability to prove divorce status and difficulties in remarriage. Based on these findings, the study recommends regulatory updates regarding digital divorce and the need for public legal education on divorce procedures in Indonesia.
Digital Transformation of Cooperative Legal Entities in Indonesia Sukardi, Didi; Hafizd, Jefik Zulfikar; Muamar, Afif; Hamamah, Fatin; Royani, Esti; Sobirov, Babur
Al-Risalah Vol 24 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v24i2.1563

Abstract

Abstract: This article captures the implementation of cooperative legal entities that are still conventional toward digital transformation, considering significant changes in the world. This study aims to describe how to strengthen the role of cooperatives as a pillar of the Indonesian economy, the legal basis for digital transformation, and the digital transformation of legal entity cooperatives in Indonesia. The findings show that transforming the cooperative business model into a digital basis is necessary. Cooperatives can obtain a vast market share by using tools such as website companies, social media, marketplace, and paid online advertising. The legal basis for business transformation from conventional to electronic-based models already exists. Cooperative legal entities can conduct business activities by utilizing digital technology for various activities such as administration, marketing via internet media, advertising using third parties such as Facebook Ads or Google Ads, selling products through online stores, analyzing business trends in the community, building relationships with more parties through social media, member meetings using video call applications, and many more that can be utilized. With the G20 forum, opportunities to expand business to various countries need to be used optimally by cooperatives in Indonesia. Keywords: Digital, Legal Entities, and Cooperatives.