Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.187

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Mustashfa MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Law Reconstruction Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah JAB (Jurnal Akuntansi dan Bisnis) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Journal of Applied Islamic Economics and Finance Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan Amal: Jurnal Ekonomi Syariah Strata Law Review Journal of Law and Social Politics SASI Jurnal Manajemen dan Administrasi Antartika International Journal of Social Discussion Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Sharia Tourism and Hospitality Cirebon International Journal of Economics and Business

Sukardi, Didi

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Author-ID : 1799538

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual maka dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri dan pemasangan alat detektif elektronik. Pidana penjara ditujukan bagi pelaku agar pelaku jera untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sedangkan pidana denda dibayarkan kepada negara. Dari ketiga undang-undang tersebut ternyata perlindungan bagi anak korban tindak pidana seksual tidak terakomodir. Larangan melakukan perzinahan ada dalam Qur’an: Al-Israa’ ayat 32. Hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan untuk hukuman perkosaan (kejahatan seksual) dikenakan kepada pelakunya.Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Anak, Kejahatan, Seksual Abstract Cases of sexual crimes against children occur almost in all regions in Indonesia. In Law Number 23 Year 2004 on Child Protection jo. Law Number 35 Year 2014 About Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection jo Government Regulation In Lieu of Law Number 1 Year 2016 About The Second Amendment To Law Number 23 Year 2004 Concerning Child Protection mentioned that for actor The criminal of sexual violence shall be subject to imprisonment and a fine of a fine. It is also provided with additional criminal in the form of identity announcement of the perpetrator, and the installation of electronic detective equipment. The imprisonment is intended for the perpetrators to deter the offender from repeating his actions, while the fine is paid to the state. Of the three laws, the protection for child victims of sexual crime is not accommodated. The prohibition on committing adultery is in the Qur'an : Al-Israa 'verse 32. The penalty of adultery is imposed on both sides (male and female) while for the punishment of rape (sexual crimes) is imposed on the perpetrators. Keywords: Protection, Law, Child, Crime, Sexual

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PENELANTARAN ORANG TUA BERBASIS HUKUM POSITIF DAN ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Hukum Islam (Al-Qur’an Surat At Tahriim : 6), bahwa tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, pada Bab XII Tentang Ketentuan Pidana. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku penalantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Penelantaran, AnakAbstract Neglect of children is one of the worst forms and acts of violence experienced by children and is a violation of human rights of children. Good Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children and the Law of Islam (Al-Qur'an At Tahriim: 6), that the act of child neglect however the reason is not justified by the perpetrators of neglect of children either intentional or unintentional alike have been denying the rights possessed by the child. Criminal sanctions or penalties for perpetrators of child neglect by positive law, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on protection Child has set firmly and clearly, in Chapter XII On Criminal Provisions. In Islamic law sanctions for perpetrators of child neglect in the category jarimah ta'zir, heavy or light sentence handed to local authorities or the judge. Key words: Protection, Law, Neglect, Children

PERSEPSI HAKIM MENGENAI ADIL SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON Wardah Nuroniyah; Didi Sukardi; Hifny Faqih
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Poligami merupakan perkawinan yang diakui oleh Islam. Poligami yang dibolehkan Islam adalah yang terbatas dan bersyarat. Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena terdapat banyak pertentangan dari berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Penyusunan penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai syarat permohonan izin poligami khususnya di Pengadilan Agama Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim, kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengartikan adil dalam poligami bersifat proposional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan istrinya, secara materil ataupun non materil. Hakim memutuskan izin poligami ditolak atau dikabulkannya dengan persangkaan hakim yang didahului dengan pembuktian di persidangan, kemudian melihat bukti surat-surat yang hakim anggap perlu di persidangan, serta menimbang maslahat dan mafsadat yang akan timbul nantinya. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan Agama. ABSTRACTPolygamy is a marriage recognized by Islam. Polygamy allowed by Islam is limited and conditional. The problem of polygamy is increasingly complicated because there are many contradictions from various parties in agreeing to the permissibility of polygamy in the form of tightening requirements of polygamy. The preparation of this research will discuss the issue about the requirement of polygamy permit application especially in Religious Court of Cirebon City. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The research is based on interviews and documentation with judges, then analyzing them through data reduction, data presentation, and conclusion. The result of the research shows that the judges of Religious Court of Cirebon City mean fairness in polygamy is proportional, meaning that husbands who want to have polygamy should be able to adjust the needs of his wife, materially or non materil. The judge decides that a polygamy permit is denied or granted by a judge's presumption that is preceded by evidence in court, then looks at the evidence of letters that the judge deems necessary in the hearing, as well as weighing the maslahat and mafsadat that will arise later. Keywords: Polygamy, Religious Courts.

PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelengarakan program jaminan kesehatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa: (1) BPJS Kesehatan masih banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam. Diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan Syari’ah yang penerapannya seperti Asuransi Syari’ah dan dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari’ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); (2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari’ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana bukan tabarru; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam prakteknya masih mengandung unsur maisir, dan gharar, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhat.BPJS for health insurance is a public legal entity that is mandated by law to carry out the health insurance program. The purpose of this paper is to determine the mechanisms for the management of funds Social Security Agency (BPJS) Health, and the views of Islamic law on the management of funds Social Security Agency (BPJS) for Health insurance. Results of the study show that: (1) Health BPJS still many problems, in addition to the administrative system which is not neat, there are some deviations from the side of Islamic law. Is expected to form the next government BPJS for Health Insurance Shariah such as Shariah and its application in operation supervised by the Shariah Supervisory Agency (BPS) and audited by the National Sharia Board (DSN); (2) National Health Insurance (JKN) still using conventional insurance is not insurance Shari'ah, which in the management of funds by the BPJS for health insurance no separation tabarru funds with funds not tabarru; and (3) National Health Insurance (JKN) in practice still contain elements of gambling, and gharar, so according to the analysis of the author legal fallen so doubtful.

THE LEGAL RESPONSIBILITY OF DEBTOR TO PAYMENT CURATORS IN BANKRUPTCY SITUATION Didi Sukardi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v8i2.15905

The Law on Bankruptcy and the Obligation to Postpone Debt Payment does not explicitly stipulate that the obligation to pay the Curator's fee is borne by the Applicant, the Debtor or the Applicant and the Debtor jointly. The obligation to pay the curator fee is imposed through the determination of the Court of Judges who decides the bankruptcy case on the Curator's Application based on the details submitted by the Curator after hearing the considerations of the Supervisory Judge. The approach method used is a normative juridical approach the curator fees. according to Act No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Obligation to Postpone Debt Payment is not absolute, because the obligation to pay the Curator's fee can be imposed on the Applicant for the Declaration of Bankruptcy, the Bankrupt Debtor, or on the Petitioner for the Declaration of Bankruptcy and the Debtor for Bankruptcy jointly through the Determination of the Panel of Judges who decides the Bankruptcy Application.

Pengembangan Marketing Online Shop Fifau Hijab Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Aza Nur Fitriyani Prihatin; Didi Sukardi; Hafni Khairunnisa
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 10, No 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.27327

The term "creative economy" refers to a way to pursue sustainable development through creativity. Information technology plays an important role in marketing because it has the ability to create new sectors and change the way people use technology and conduct business. The purpose of the research is to understand how marketing development strategies use technology and information, identify factors that support and hinder marketing development using information technology, and find out how Sharia economic law views marketing development strategies using information technology at Online Shop Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic. The methodology used in this research is qualitative. Interviews, documentation, and literature studies were the data collection methods. The findings of this study show that the marketing development plan of Fifau hijab Cirebon during the COVID-19 pandemic was made using information technology, namely social media sites such as FB, WA, Shopee, Instagram, and TikTok. This tactic is acceptable in Sharia Economic Law if it does not interfere with the basics of muamalah.Istilah "ekonomi kreatif" mengacu pada cara untuk mengejar pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pemasaran karena memiliki kemampuan untuk menciptakan sektor-sektor baru dan mengubah cara orang menggunakan teknologi dan menjalankan bisnis. Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami bagaimana strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi dan informasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap strategi pengembangan pemasaran menggunakan teknologi informasi pada Online Shop Fifau hijab Cirebon di masa pandemi COVID-19. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan studi literatur menjadi metode pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan pemasaran Fifau hijab Cirebon selama pandemi COVID-19 dibuat dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu situs media sosial seperti FB, WA, Shopee, Instagram, dan Tiktok. Taktik ini dapat diterima dalam Hukum Ekonomi Syariah jika tidak mengganggu dasar-dasar muamalah.

Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Hafizd, Jefik Zulfikar; Sukardi, Didi; Arfa, Dhita Ulviera
Al Barakat Vol 3 No 2 (2023): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v3i2.198

Keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan manusia menuntut adanya solusi penyelesaian masalah. Alternatif untuk mengatasi keterbatasan dana guna memenuhi kebutuhan bisa dengan cara gadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pengelolaan kegiatan gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan dan Tinjauan Kegiatan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Adapun hasil dari penelitian ini yakni sistem pengelolaan gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Awirarangan Kuningan telah sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan gadai emas pada dasarnya telah sesuai dengan landasan hukum gadai yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PRODUK MUDHARABAH DI BTN SYARIAH KCP INDRAMAYU Prayoga, Made Tubagus; Fatakh, Abdul; Sukardi, Didi
AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/eksy.v5i02.6925

Abstract:Implementation of the MUI DSN Fatwa is one of the regulations that is specifically made and must be implemented for sharia economic activities, one of which is in the sharia-based banking sector, one of the sharia banking products that is based on the fatwa is the mudharabah product listed in the MUI DSN fatwa Number 115/DSN-MUI /IX/2017 regarding mudharabah. Apart from the DSN MUI fatwa, sharia banks must improve product service, whether the products they release are in accordance with the fatwa and in accordance with the needs of the surrounding community, product service is an effort by the company to meet community expectations for the products the company releases. This research is field research using interview methods with employees of BTN Syariah KCP Indramayu. Based on the results of research that all mudharabah products are appropriate and fulfill the requirements determined by the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning mudharabah as seen by people. the contract, capital, highlight and ratio as well as the DSN MUI fatwa Number 115/DSN-MUI/IX/2017 have a huge impact on the level of product service because the mudharabah products issued by the bank are in accordance with the expectations of customers and BTN Syariah KCP Keywords: implementation, mudharabah, product service Abstrak Implemestasi Fatwa DSN MUI merupakan salah satu peraturan yang dibuat khusus dan harus diterapkan untuk kegiatan ekonomi syariah salah satunya pada sektor bank yang berlandas syariah, salah satu produk perbankan syariah yang berlandaskan fatwa yaitu produk mudharabah yang tercantum pada fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharaba. selain dengan dengan fatwa DSN MUI bank syariah harus meningkatkan sebuah pelayanan produk apakah produk yang dikelurakan sudah sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, pelayanan produk adalah sebuah usah dari perusahaan untuk memenuhi ekspetasi masyarakat terhadap produk yang perusahaan tersebut keluarkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan karyawan BTN Syariah KCP Indramayu.berdasarkan hasil penelitian bahwasannya semua produk mudharabah sudah sesuai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang mudharabah yang dilihat dari orang yang berakad,modal,shighot dan nisbahnya serta fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 memilki dampak yang begitu besar bagi tingkat pelayanan produk dikarenakan produk mudharabah yang dikeluarkan oleh pihak bank sudah sesuai dengan harapan nasabah dan BTN Syariah KCP IndramayuKata Kunci: implementasi, mudharabah, pelayanan produk

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Andriyani, Yani; Wasman, Wasman; Sukardi, Didi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.10425

AbstractThe family environment should be a place for family members to find happiness and love among family members, a place for shelter and rest from all daily activities, as well as a place for children to grow and develop physically and psychologically. With acts of domestic violence, the intent and purpose of marriage to create a happy family cannot be realized. The purpose of this research is to find out about domestic violence according to Islamic law and how to eliminate violence in the household according to Islamic criminal law. The research method used is a qualitative method that refers to legal norms contained in applicable regulations, the type of research to be used is literature. The results of this study are that Islam strictly prohibits domestic violence. However, if the violence is carried out to educate/provide teaching as justified by Islamic teachings, for example, husbands are allowed to beat their nusyûz wives only within reasonable limits and not in the form of abuse. According to the perspective of Islamic criminal law, the act of a husband who commits physical violence against his wife is a form of crime and an act that is prohibited by the Shari'a because it will cause harm and harm the safety of the wife, therefore it is included in the act of fingering.Keywords: Domestic Violence, Islamic Criminal Law AbstrakLingkungan keluarga hendaknya menjadi tempat bagi anggota keluarga untuk menemukan kebahagiaan dan kasih sayang di antara anggota keluarga, tempat berlindung dan beristirahat dari segala aktivitas sehari-hari, serta tempat tumbuh dan berkembangnya anak secara fisik dan psikis. Dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka maksud dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia tidak dapat terwujud. Tujuan penlitian ini mengetahui kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan bagaimana upaya pengahapusan kekerassan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam. Medote penelitian yang dugunakan yaitu metode kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan yang berlaku, jenis penelitian yang akan digunakan yaitu kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyûz hanya dalam batas yang wajar dan tidak dalam bentuk penganiayaan. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.Kata Kunci : KDRT, Hukum Pidana Islam

The Dispute Resolution Mechanism by the Cirebon District Election Supervisory Agency in the 2019 Simultaneous Elections Nandito, Moh.; Hafizd, Jefik; Sukardi, Didi; Nurkhaerani, Ema; Harahap, Viviyen Jensifa
Strata Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v2i1.109

The 2019 election process dispute occurred between DPD PAN Kab. Cirebon with KPU Kab. Cirebon which was submitted to Bawaslu Kab. Cirebon. The research aims to find out the legal arrangements for resolving disputes by Bawaslu Kab. Cirebon according to Law no. 7 of 2017, Bawaslu District Efforts. Cirebon is facing obstacles in the 2019 simultaneous elections, as well as the views of Siyasah jurisprudence on this matter. This qualitative research is field research with a combined empirical and normative juridical approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this research are that the resolution of election process disputes carried out in BAWASLU Cirebon Regency is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections as stated in Article 101 letter a Juncto Article 102 paragraph 3. The results of Bawaslu Kab. Cirebon, namely strengthening human resources for Bawaslu District members. Cirebon by reviewing the latest PERBAWASLU and carrying out an Adjudication simulation. The views of the fiqh siyasah institutions in the al-qadha' region and the al-hisbah region are like those of the Cirebon Regency BAWASLU. Both institutions were formed to maintain and create amar ma'ruf nahi munkar in the state administration system.

Co-Authors Abdul Fatakh, Abdul Achmad Otong Busthomi Afif Muamar Afif Muamar Afiqoh Agustin Agus Abikusna Andriyani, Yani Arfa, Dhita Ulviera Aza Nur Fitriyani Prihatin Dedi Slamet, Mamat Dewi Fatmasari Diana Djuwita, Diana Dinningthias, Desih Edy Setiawan Edy Setyawan Eef Saefulloh Ema Nurkhaerani Esti Royani, Esti Fanther, Refaldo Fatin Hamamah Fatin Hamamah, Fatin Hafizd, Jefik Hafizd, Jefik Zulfikar Hafni Khairunnisa Harahap, Viviyen Jensifa Hifny Faqih Huda, Muhammad Chairul Ima Sri Fatmawati Khaerunisa, Risma khairunnisa, hafni Kosim . Kosim Kosim Kosim, Kosim Kulkarni, Shirin Lailiyah Lailiyah Layaman Layaman, Layaman Lia Nur Alifah Mukharom, Mukharom Nandito, Moh. Nurlaeli, Halifah Pabiangan, Netty Pangestu, Muhammad Feby Ridho Perdana, Cinta Putu Prayoga, Made Tubagus Prihatin, Aza Nur Fitriyani Putri, Zelanti Deviana Rani Sri Imayati Rahayu Ravindran, Kirutikha Rina Rina Rizki Hasbianur, Romy Sarah Lutfiani Setiawan, Fajar Faturrachman Shadikin, Akhmad Shidqiya, Raida Hanifi Slamet Firdaus Sobirov, Babur Suci Maesaroh Sudrajat, Vickry Maulanna Sugianto Sugianto Ubaidillah . Ulfah, Mariyah Vasavvi Acharjya Vina Gunawan Wardah Nuroniyah Wasman Wasman, Wasman

Title

Found 44 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 44 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 44 Documents
Search