Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA DIHADAPKAN DENGAN UNDANG–UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL Yudi Asmar; I Nengah Putra Apriyanto; Lukman Yudho Prakoso; Robby Moechammad Taufik; Ansori Ansori; I Nyoman Parwata; Buddy Suseto; Priyanto Priyanto; Susilo Adi Purwantoro
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 2 No. 8: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v2i8.4963

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Jenis penelitian Strategi Kampanye Militer Kebijakan Poros Maritim Dunia Dihadapkan Dengan Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasianal yang akan penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sudah sewajarnya Indonesia menjadi poros maritime dunia karena ditunjang dengan kondisi geografis dan budaya leluhur bangsa Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai Nusantara, yaitu bangsa yang sangat ahli dalam bidang maritime. Dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, seharusnya Pemerintah, bersama TNI (TNI AL) bersama dan Pemerintah daerah yang memilik garisi pantai, dilibatkan dalam penyusunan payung hukum terkait kebijakan Poros Maritim Dunia, sehingga tidak terjadi tumpeng tindih.
PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN DI PROVINSI PAPUA GUNA MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI Dede Suhendrawan; I Nengah Putra Apriyanto; Lukman Yudho Prakoso; Robby Moechammad Taufik; Ansori Ansori; I Nyoman Parwata; Buddy Suseto; Priyanto Priyanto; Susilo Adi Purwantoro
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 2 No. 8: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v2i8.4964

Abstract

Dalam menghadapi potensi ancaman yang dihadapi di wilayah Provinsi Papua, diperlukan adanya penataan wilayah pertahanan agar terwujud suatu ruang, alat dan kondisi pertahanan negara yang tangguh. Dalam hal tersebut dapat diwujudkan bilamana sumber daya nasional baik sumber daya manusia, sumber daya alam/buatan maupun sarana prasarana di wilayah Provinsi Papua dapat dibina dan dikembangkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Jenis penelitian Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Papua Guna Menghadapi Potensi Ancaman Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI menggunakan deskriptif kualitatif dengan wawancara terpusat (focused interviews). Desain penelitian yang dipilih merupakan kerangka metode dan teknik penelitian yang memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi penelitian. Pengawasan dan pengamanan garis perbatasan yang terbatas karena kondisi alam, sehingga penataan wilayah pertahanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh karena keterbatasan sarana prasarana. Agar dalam penataan wilayah pertahanan di Provinsi Papua tidak hanya difokuskan pada penangkalan ancaman militer dari negara lain saja tetapi ancaman nir militer yang pelakunya bukan negara (nonstate actor) juga menjadi pertimbangan.
UPAYA PEMBINAAN PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN Era Nuansa Mediana; Sri Sundari; Haetami Haetami; Susilo Adi Purwantoro
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 2 No. 9: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v2i9.5059

Abstract

Kesejehteraan masyarakat dan ancaman pertahanan terkait erat. Purna pekerja migran perlu dibina agar tidak jatuh kejurang kemiskinan setelah Kembali dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri Purna Pekerja Migran Indonesia dalam Mendukung Ekonomi Pertahanan serta upaya Program Tenaga Kerja Mandiri Purna Pekerja Migran Indonesia dalam Mendukung Ekonomi Pertahanan. Disusun dengan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian diambil dari data primer, sekunder dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Tenaga Kerja Mandiri Purna Pekerja Migran Indonesia dilakukan sebagai salah satu upaya pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, program ini mendukung ekonomi pertahanan melalui penguatan pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Upaya Purna Pekerja Migran Indonesia dapat mandiri setelah kembali ke tanah air juga dilakukan oleh BP2MI dalam memberikan pelindungan ekonomi yang dilaksanakan melalui: edukasi keuangan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, pelatihan kewirausahaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, fasilitasi pembentukan Sentra Usaha Pekerja Migran Indonesia, fasilitasi pembentukan Koperasi Pekerja Migran Indonesia, dan fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha Pekerja Migran Indonesia.
Co-Authors Aang Kuvaeni Aang Kuvaeni Abdi Manab Idris Agus Nugraha Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Arifin Ahmad Arifin Akil Suwandi Albubaroq, Hikmat Zakky Amperiawan, Gita Anak Agung Banyu Perwita Ansori Ansori Arifin Hutomo Asrudin, Muhammad Bastari Bastari, Bastari BUDI PRAMONO Chris Hermawan Dede Suhendrawan Desyandri Desyandri Dewanto, Heru Dian Kusumah Djamarel Hermanto Dovian Isjarvin Duarte, Editya Praditya Editha Praditya Duarte Editha Praditya Duarte Era Nuansa Mediana Erwin Hermawan Fachmi Khoiruddin Fachmi Khoiruddin Galih Rakasiwi Soekarno Gita Sari Dewi Gita Sari Dewi Guntur Eko Saputro Haetami, Haetami Hamid, Nasim Abdul Hananto, Subarkah Herlina Juni Risma Saragih Hermanto, Djamarel Hikmat Zakky al Mubaroq I Nyoman Parwata Ignatius Eko Djoko Purwanto Ihsania Karin Azzani Indarti Indarti`` Indira Asa Putri Indira Asa Putri Ivan Yulivan Jupriyanto . Leo Sianipar M. Syaiful Alim Mardamsyah, Adam Muhammad Dicky Alghaffar Nanang Heri Soebakgijo Nugroho, Arya Dewa Oktaheroe Ramsi Panji Suwarno Praditya, Editha Prakoso, Lukman Yudho Prapsetyo, Agung Prihantoro, Kasih Priyanto Priyanto Putra, I Nengah R. Fajar Grahananto Rhandu Inzany Risman, Helda Riyadi Syahardani Robbi Cahyo Maulana Robby Moechammad Taufik Rudy A G Gultom Rudy Sutanto Rudy Sutanto Ryamizard Ryacudu Sarjito, Aris Shafira Karunia Hildawati Shafira Karunia Hildawati Sovian Aritonang Sri Sundari Suhirwan, Suhirwan Sundari, Sri suseto, buddy Sutanto Sutanto Suwarno, Panji Suwito Suwito Suyono Thamrin Tuflichatul Ummul Uksan, Arifuddin Untung Hartono Widihastuti Wirosuba Nugroho HS Wulan Fitri Utami Wulan Fitri Utami Yanif Dwi Kuntjoro YANTO, SRI Yayat Ruyat Yudi Asmar Yusuf Ali