Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Ketimpangan Infrastruktur Kampus dan Desa: Pendekatan Kebijakan Publik dan Ekologi Pemerintahan dalam Kasus Desa Hegarmanah-Jatinangor Berliana Putri, Kalista; Aura Pradipta, Zhafira; Maheswari, Hafizhah; Hidayat, Vicky; Irliawan, Ryan; Fitriani Afifah, Dian
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 2.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran di Jatinangor sebagai pusat pendidikan tinggi telah menciptakan ketimpangan infrastruktur antara kampus dan desa - desa di sekitarnya, terutama Desa Hegarmanah. Artikel ini mengkaji ketimpangan tersebut melalui pendekatan kebijakan publik dan ekologi pemerintahan, dengan fokus pada ketidakadilan spasial, eksklusi sosial-ekologis, dan buruknya implementasi perencanaan spasial. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk ketimpangan, vf dampaknya terhadap warga setempat, dan kelemahan dalam kerangka kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan perlunya integrasi perspektif keadilan sosial dan ekologis dalam kebijakan pembangunan untuk mencapai pemerataan infrastruktur. Artikel ini merekomendasikan pemerataan akses infrastruktur dasar, penguatan regulasi berbasis kebutuhan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan hubungan antara kampus dan desa yang lebih inklusif.
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT gusni, nodi hendra; Afifah, Dian Fitriani
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4458

Abstract

Stunting is a multidimensional public health problem with long-term implications for the quality of human resources, economic productivity, and the sustainability of regional development. In Indonesia, although various national policies have accelerated the reduction in stunting prevalence, regional disparities remain a serious challenge, particularly at the lowest levels of government, such as villages or nagari (village-based villages). This study aims to analyze the implementation of stunting management policies in Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency, with an emphasis on program implementation, cross-sectoral coordination, the role of local institutions, and human resource capacity at the nagari level. The research approach used was a case study with qualitative methods based on document analysis and secondary data, including local government reports, stunting prevalence data at the district and sub-district levels, and documentation of nagari activities. The analysis results indicate that the nagari has implemented a number of local initiatives such as nutrition posts, stunting discussions, and outreach activities, reflecting a commitment to local-level policies. However, the effectiveness of policy implementation still faces various obstacles, including limited integrated by-name-by-address data, uneven capacity of integrated health post (Posyandu) cadres, limited budget support, and the influence of structural factors such as poverty and family parenting patterns. This study confirms that the success of stunting management policies at the village level is determined not only by the existence of the program, but also by the quality of governance, data integration, and the sustainability of cross-sectoral interventions. Therefore, strengthening village institutional capacity, integrating e-PPGBM data into development planning, and a sustainable multisectoral approach are essential prerequisites for accelerating stunting reduction in rural areas.
Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Antara Negara Indonesia dan Filipina Berlian Rezki Anggreini; Rhaisa Indriani; Davena Rasyafa Azzura; Kirana Safira Sholeha Iskandar; Grace Jean Manurung; Dian Fitriani Afifah
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i1.1644

Abstract

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di kawasan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah politik yang hampir sama. Kedua negara ini diperintah oleh penguasa yang otoriter. Sistem politik pemilihan umum pada masa itu dibuat dan dikontrol secara total melalui semua elemen politik. Setelah runtuhnya rezim otoriter, baik Indonesia maupun Filipina beralih ke demokrasi, Pemilu demokratis di Filipina dimulai pada 1986, sementara Indonesia mengadakan yang pertama pada 1999. Hal Ini memberikan kebebasan ekspresi dan hak pilih kepada warga. Pemilihan umum di kedua negara tersebut telah menghasilkan pemimpin secara berkala, menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik. Pemilihan umum tidak hanya memilih lembaga eksekutif saja selaku presiden namun juga memilih salah satu lembaga yang penting dalam membuat suatu kebijakan negara dan mengatur arah berjalan suatu negara yaitu dengan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba membandingkan kedua negara berdasarkan teori comparative government dengan membandingkan bagaimana pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing kedua negara. Pengkajian penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis  adalah adanya Pemilihan umum yang jujur dan adil, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka, serta  Akuntabilitas  publik