Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Analisis Dampak Kondisi Infrastruktur Jalan terhadap Efisiensi Akomodasi Masyarakat di Kecamatan Ngamprah: Analysis of the Impact of Road Infrastructure Conditions on the Efficiency of Community Accommodation in Ngamprah District Nasywa Kusumaningtyas; Serly Marsha Fadhiilah; Gania Syawalia Winara; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi infrastruktur jalan rusak terhadap Efisiensi Akomodasi Masyarakat di wilayah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mengenali berbagai tantangan kelembagaan dan fiskal yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbaikan jalan menjadi prioritas utama sesuai dengan Misi Utama ke-4 dari Bupati terpilih Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2025-2030, yang menyatakan "Mempercepat pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah," kenyataannya Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki topografi geografis berbukit, kontur yang curam, dan rentan terhadap pergerakan tanah, masih sering mengalami kerusakan jalan yang signifikan. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap kenyamanan perjalanan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui survei lapangan dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Bandung Barat, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan
Analisis Tata Kelola Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan serta Pengaruhnya terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Ngamprah: Analysis of Street Lighting Management (PJU) by the Public Works and Spatial Planning Department and the Transportation Department and its Impact on Traffic Accident Risk in Ngamprah District Nasywa Fitri Verdianti; Nabilasyifa Aika Putri; Asmazahira; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat, serta mengkaji pengaruh kondisi PJU terhadap risiko kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Ngamprah. PJU merupakan fasilitas keselamatan vital, namun laporan kerusakan dan ketidakmerataan distribusi di Ngamprah mengindikasikan bahwa keberadaannya belum menjamin peningkatan keselamatan tanpa tata kelola yang efisien. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode survei lapangan dan wawancara mendalam dengan informan dari Dishub Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada komitmen penambahan PJU dan inisiatif pelaporan publik melalui LADANG (Lapor Datang Caang), defisit jumlah titik PJU dan fungsionalitas yang tidak konsisten menjadi masalah utama. Pembagian tugas antara DPUTR (aset fisik) dan Dishub (operasional) menuntut koordinasi terpadu yang jika terhambat, akan menunda perbaikan dan mengakibatkan area gelap (dark spots) di malam hari. Kondisi PJU yang buruk berkorelasi langsung dengan tingginya risiko kecelakaan di Ngamprah. Simpulan utamanya adalah bahwa risiko kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas, tetapi secara dominan oleh kualitas pengelolaan PJU, termasuk kecepatan respons dan pemeliharaan preventif
Upaya Implementasi Program Gizi Buruk pada Balita dalam Bingkai Peran Pemerintah Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGS 3 (Good Health And Well Being) Witarsa Putri, Fega Sukma; Azimah, Farhana; Richy, Vianca Ayla; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.198-207

Abstract

Gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan kesehatan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan prevalensi gizi kurang dan buruk mencapai 11,30% dan lima kasus teridentifikasi pada tahun 2025. Penelitian ini menganalisis implementasi program penanggulangan gizi buruk dalam kerangka peran pemerintah daerah melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan keluarga menuju pencapaian SDGs 3. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian menemukan bahwa program berjalan melalui fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100, program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi Emo Demo, pemantauan rutin, serta pendataan digital mendukung peningkatan status gizi dan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala rendahnya literasi gizi keluarga, praktik MPASI yang tidak tepat, ketidakpatuhan hadir ke Posyandu, serta adanya sebagian kasus yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi keluarga, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan fungsi preventif Posyandu agar implementasi program lebih optimal dan mampu mempercepat pencapaian target SDGs 3.
Evaluasi Efektivitas Program Gizi Buruk pada Balita Dalam Bingkai Pemerintahan Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGs 3 (Good Health And Well-Being) Davina Anindya, Cut Mauri; Sabrina, Adzra; Solehah, Widya Salsabila; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.190-197

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan gizi buruk pada balita di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 3: Kesehatan dan Kesejahteraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Puskesmas Cihampelas, kader Posyandu, dan keluarga balita penderita gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah melalui intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100 (F-100), program Makanan Bergizi (MBG), PMT Box, edukasi gizi berbasis Emo Demo, serta inovasi komunitas seperti “Dapur Sehat Atasi Stunting.” Kolaborasi lintas sektor telah berjalan efektif, di mana Dinas Kesehatan berperan sebagai regulator, Puskesmas sebagai pelaksana teknis pemeriksaan dan pemantauan, dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Intervensi ini berkontribusi pada peningkatan berat badan balita serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya kesadaran orang tua terhadap pemantauan gizi, praktik pemberian MPASI yang tidak tepat, penolakan imunisasi, serta ketidaktercatan kasus ketika orang tua memilih layanan kesehatan di luar Posyandu. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi gizi, peningkatan koordinasi antar-institusi, serta pendekatan persuasif yang lebih intensif untuk memastikan deteksi dini dan penanganan komprehensif. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif pemerintah daerah dan unit layanan kesehatan telah menunjukkan hasil positif, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target penurunan gizi buruk sesuai SDGs 3.
MENILIK KAPABILITAS PEMERINTAH DESA PONGGOK DALAM MENCIPTAKAN PERUBAHAN DI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 Afifah, Dian Fitriani; Suriadi, Bonita Aurelie; Maharani, Nadya Puan; Robbani, Tegar Rizkiansyah; Amanda, Sophia
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.69585

Abstract

Desa Ponggok merupakan desa yang pada tahun 2001 masuk dalam kategori desa tertinggal, dan merupakan salah satu desa termiskin di Kabupaten Klaten. Secara bertahap desa ini mampu berubah menjadi desa mandiri dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) 10,5 Milyar rupiah per tahun. Untuk memahami dinamika tersebut secara mendalam, penulis dalam artikel ini menggunakan konsep Dynamic Governance khususnya pada dimensi capabilities pada elemen Thinking Ahead, Thingking Again dan Thingking Across (Neo & Chen, 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi langsung ke Desa Ponggok, melalukan wawancara dengan berbagai narasumber baik dari pemerintah desa, BPD, BUMDes, hingga masyarakat desa dan melakukan studi dokumentasi dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berhasil berubah menjadi desa mandiri tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa mengaplikasikan tiga pilar utama, yaitu thinking ahead (Berpikir ke depan dalam mengelola potensi air menjadi objek wisata dengan Visi Desa Emas 2035), thinking again (Mengevaluasi kegagalan pola ekonomi sebelumnya, terus memperbaiki pola pengelolaan unit usaha desa), dan thinking across (Mengadaptasi praktik dari daerah lain yang sukses dalam bidang pariwisata lokal, menggandeng akademisi dan ahli dalam pembangunan desa). Dengan melihat tiga unsur dalam kapabilitas dinamika pemerintahan, menunjukkan bahwa pemerintahan desa memiliki kapasitas lebih dari sekadar penyelenggara administrasi yakni sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengidentifikasi potensi, menyusun strategi pembangunan, serta menciptakan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Ponggok Village was categorized as an underdeveloped village in 2001 and was one of the poorest villages in Klaten Regency. Gradually, this village has managed to transform into a self-sufficient village with a Village Original Revenue (PADes) of 10.5 billion rupiahs per year. To understand this dynamic more deeply, the author in this article uses the concept of dynamic governance, particularly focusing on the capabilities dimension in the elements of thinking ahead, thinking again, and thinking across (Neo & Chen, 2007). This study uses a qualitative method, with data collection carried out through literature review and field studies, including direct observation in Ponggok Village, conducting interviews with various resource persons from the village government, Village Consultative Body (BPD), and Village-Owned Enterprises (BUMDes), as well as the villagers, and conducting document studies while taking into account various policies issued by the government, regional authorities, and the village. The research results show that the village government has successfully transformed into an independent village, thanks to various efforts carried out by the village authorities. The village government applied three main pillars: thinking ahead (planning ahead in managing water resources into a tourist attraction with the Golden Village Vision 2035), thinking again (evaluating the failures of previous economic models and continuously improving the management patterns of village business units), and thinking across (adapting practices from other regions that have succeeded in local tourism and collaborating with academics and experts in village development). By examining the three elements of governance dynamic capabilities, it shows that the village administration has capacities beyond mere administrative management—acting as a social change agent capable of identifying potential, developing development strategies, and creating tangible impacts on the lives of the community.
Ketimpangan Infrastruktur Kampus dan Desa: Pendekatan Kebijakan Publik dan Ekologi Pemerintahan dalam Kasus Desa Hegarmanah-Jatinangor Berliana Putri, Kalista; Aura Pradipta, Zhafira; Maheswari, Hafizhah; Hidayat, Vicky; Irliawan, Ryan; Fitriani Afifah, Dian
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 2.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran di Jatinangor sebagai pusat pendidikan tinggi telah menciptakan ketimpangan infrastruktur antara kampus dan desa - desa di sekitarnya, terutama Desa Hegarmanah. Artikel ini mengkaji ketimpangan tersebut melalui pendekatan kebijakan publik dan ekologi pemerintahan, dengan fokus pada ketidakadilan spasial, eksklusi sosial-ekologis, dan buruknya implementasi perencanaan spasial. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk ketimpangan, vf dampaknya terhadap warga setempat, dan kelemahan dalam kerangka kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan perlunya integrasi perspektif keadilan sosial dan ekologis dalam kebijakan pembangunan untuk mencapai pemerataan infrastruktur. Artikel ini merekomendasikan pemerataan akses infrastruktur dasar, penguatan regulasi berbasis kebutuhan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan hubungan antara kampus dan desa yang lebih inklusif.
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT gusni, nodi hendra; Afifah, Dian Fitriani
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4458

Abstract

Stunting is a multidimensional public health problem with long-term implications for the quality of human resources, economic productivity, and the sustainability of regional development. In Indonesia, although various national policies have accelerated the reduction in stunting prevalence, regional disparities remain a serious challenge, particularly at the lowest levels of government, such as villages or nagari (village-based villages). This study aims to analyze the implementation of stunting management policies in Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency, with an emphasis on program implementation, cross-sectoral coordination, the role of local institutions, and human resource capacity at the nagari level. The research approach used was a case study with qualitative methods based on document analysis and secondary data, including local government reports, stunting prevalence data at the district and sub-district levels, and documentation of nagari activities. The analysis results indicate that the nagari has implemented a number of local initiatives such as nutrition posts, stunting discussions, and outreach activities, reflecting a commitment to local-level policies. However, the effectiveness of policy implementation still faces various obstacles, including limited integrated by-name-by-address data, uneven capacity of integrated health post (Posyandu) cadres, limited budget support, and the influence of structural factors such as poverty and family parenting patterns. This study confirms that the success of stunting management policies at the village level is determined not only by the existence of the program, but also by the quality of governance, data integration, and the sustainability of cross-sectoral interventions. Therefore, strengthening village institutional capacity, integrating e-PPGBM data into development planning, and a sustainable multisectoral approach are essential prerequisites for accelerating stunting reduction in rural areas.
Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Antara Negara Indonesia dan Filipina Berlian Rezki Anggreini; Rhaisa Indriani; Davena Rasyafa Azzura; Kirana Safira Sholeha Iskandar; Grace Jean Manurung; Dian Fitriani Afifah
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i1.1644

Abstract

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di kawasan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah politik yang hampir sama. Kedua negara ini diperintah oleh penguasa yang otoriter. Sistem politik pemilihan umum pada masa itu dibuat dan dikontrol secara total melalui semua elemen politik. Setelah runtuhnya rezim otoriter, baik Indonesia maupun Filipina beralih ke demokrasi, Pemilu demokratis di Filipina dimulai pada 1986, sementara Indonesia mengadakan yang pertama pada 1999. Hal Ini memberikan kebebasan ekspresi dan hak pilih kepada warga. Pemilihan umum di kedua negara tersebut telah menghasilkan pemimpin secara berkala, menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik. Pemilihan umum tidak hanya memilih lembaga eksekutif saja selaku presiden namun juga memilih salah satu lembaga yang penting dalam membuat suatu kebijakan negara dan mengatur arah berjalan suatu negara yaitu dengan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba membandingkan kedua negara berdasarkan teori comparative government dengan membandingkan bagaimana pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing kedua negara. Pengkajian penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis  adalah adanya Pemilihan umum yang jujur dan adil, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka, serta  Akuntabilitas  publik
Co-Authors Adhara, Carissa Adinda Putri Maharani Adzkia, Bunga Alhaq, Reisya Tepi Alpasha, Justin Nabil Amanda, Sophia Amanta, Ziofari Baldi Asmazahira Aura Pradipta, Zhafira Azimah, Farhana Azka Dwi Putra Berlian Rezki Anggreini Berliana Putri, Kalista Biabi, Ana Maria Vianey Davena Rasyafa Azzura Davina Anindya, Cut Mauri Deliarnoor, Nandang Alamsah F, Fienaurisilmi Fajri Fhatariki Ghifari Faqih Ragi Fathin, Muhammad Qais Gabriella Putri Kezia Hutasoit Gandina Suciyani Fitria H Gania Syawalia Winara Ginting, Aldo Nathanael R Grace Jean Manurung gusni, nodi hendra Hauralya Salsabilla Hibatullah, Wan Fairuz Arkan Hidayat, Vicky I Putu Nayaka Reswara Ibrahim, Adhansya Ikhsan Muhammad Fajar Irliawan, Ryan Jajang Sutisna Jajang Sutisna Julian, Divio Muhamad Kellyna Najwa Julyanti Kirana Safira Sholeha Iskandar Maharani, Nadira Ayu Maharani, Nadya Puan Maheswari, Hafizhah Maulika Rahmatulaili Muhammad Bima Krisna Bayu Nabilasyifa Aika Putri Nasywa Fitri Verdianti Nasywa Kusumaningtyas Natashya Rizkia Putri Mustari Naufal, Defa Akhdan Novie Indrawati Sagita Nurhaliza, Rahma Nurlistiadewi Kusumapertiwi Affandi Nurulaini, Risma Putri Rizky Yanti Putri, Nazara Dea Ratna Putri, Sekar Alka Bawono Putri, Zahra Puspita Eka Qur’ainny, Angelina Rafi’ Uddarajat, Rahmansyah Rahdiana, Fisca Putri Rahmatullah, Aji Rhaisa Indriani Richy, Vianca Ayla Robbani, Tegar Rizkiansyah Rozan, Muhammad Azka Rudiana M.Si Rudiana Rudiana, Rudiana S, Setiawan Sabrina, Adzra Sabrina, Vania Vinka Saladin, Subhan Serly Marsha Fadhiilah Shahla Eliza Nurhidayah Sianipaar, Gloria Stevanie Nauli Simanjuntak, Shine Natasha Nauli Solehah, Widya Salsabila Sulthon Razak Sumaryadi, Maritza Hasnadia Suriadi, Bonita Aurelie Truna, Laras Pujaswari Witarsa Putri, Fega Sukma Yumni, Amalia Zata Zalzabila Puteri Herdini Zuhri, Muhammad Alfian