Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Socius: Social Sciences Research Journal ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Dian Fitriani Afifah
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Ketimpangan Infrastruktur Kampus dan Desa: Pendekatan Kebijakan Publik dan Ekologi Pemerintahan dalam Kasus Desa Hegarmanah-Jatinangor Berliana Putri, Kalista; Aura Pradipta, Zhafira; Maheswari, Hafizhah; Hidayat, Vicky; Irliawan, Ryan; Fitriani Afifah, Dian
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 2.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan kawasan Universitas Padjadjaran di Jatinangor sebagai pusat pendidikan tinggi telah menciptakan ketimpangan infrastruktur antara kampus dan desa - desa di sekitarnya, terutama Desa Hegarmanah. Artikel ini mengkaji ketimpangan tersebut melalui pendekatan kebijakan publik dan ekologi pemerintahan, dengan fokus pada ketidakadilan spasial, eksklusi sosial-ekologis, dan buruknya implementasi perencanaan spasial. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk ketimpangan, vf dampaknya terhadap warga setempat, dan kelemahan dalam kerangka kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan perlunya integrasi perspektif keadilan sosial dan ekologis dalam kebijakan pembangunan untuk mencapai pemerataan infrastruktur. Artikel ini merekomendasikan pemerataan akses infrastruktur dasar, penguatan regulasi berbasis kebutuhan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan hubungan antara kampus dan desa yang lebih inklusif.
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT gusni, nodi hendra; Afifah, Dian Fitriani
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4458

Abstract

Stunting is a multidimensional public health problem with long-term implications for the quality of human resources, economic productivity, and the sustainability of regional development. In Indonesia, although various national policies have accelerated the reduction in stunting prevalence, regional disparities remain a serious challenge, particularly at the lowest levels of government, such as villages or nagari (village-based villages). This study aims to analyze the implementation of stunting management policies in Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency, with an emphasis on program implementation, cross-sectoral coordination, the role of local institutions, and human resource capacity at the nagari level. The research approach used was a case study with qualitative methods based on document analysis and secondary data, including local government reports, stunting prevalence data at the district and sub-district levels, and documentation of nagari activities. The analysis results indicate that the nagari has implemented a number of local initiatives such as nutrition posts, stunting discussions, and outreach activities, reflecting a commitment to local-level policies. However, the effectiveness of policy implementation still faces various obstacles, including limited integrated by-name-by-address data, uneven capacity of integrated health post (Posyandu) cadres, limited budget support, and the influence of structural factors such as poverty and family parenting patterns. This study confirms that the success of stunting management policies at the village level is determined not only by the existence of the program, but also by the quality of governance, data integration, and the sustainability of cross-sectoral interventions. Therefore, strengthening village institutional capacity, integrating e-PPGBM data into development planning, and a sustainable multisectoral approach are essential prerequisites for accelerating stunting reduction in rural areas.
Perbandingan Pelaksanaan Pemilu Legislatif Antara Negara Indonesia dan Filipina Berlian Rezki Anggreini; Rhaisa Indriani; Davena Rasyafa Azzura; Kirana Safira Sholeha Iskandar; Grace Jean Manurung; Dian Fitriani Afifah
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i1.1644

Abstract

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara di kawasan di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah politik yang hampir sama. Kedua negara ini diperintah oleh penguasa yang otoriter. Sistem politik pemilihan umum pada masa itu dibuat dan dikontrol secara total melalui semua elemen politik. Setelah runtuhnya rezim otoriter, baik Indonesia maupun Filipina beralih ke demokrasi, Pemilu demokratis di Filipina dimulai pada 1986, sementara Indonesia mengadakan yang pertama pada 1999. Hal Ini memberikan kebebasan ekspresi dan hak pilih kepada warga. Pemilihan umum di kedua negara tersebut telah menghasilkan pemimpin secara berkala, menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin baik. Pemilihan umum tidak hanya memilih lembaga eksekutif saja selaku presiden namun juga memilih salah satu lembaga yang penting dalam membuat suatu kebijakan negara dan mengatur arah berjalan suatu negara yaitu dengan pemilihan legislatif. Penelitian ini mencoba membandingkan kedua negara berdasarkan teori comparative government dengan membandingkan bagaimana pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan oleh pemerintah masing-masing kedua negara. Pengkajian penelitian ini menggunakan teori dari Robert Dahl yang mengatakan bahwa ukuran sebuah pemilu demokratis  adalah adanya Pemilihan umum yang jujur dan adil, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka, serta  Akuntabilitas  publik
Praktik Demokrasi Desa dalam Perumusan Kebijakan di Desa Cikeruh: The Practice of Village Democracy in the Formulation of Public Policy in Cikeruh Village in 2026 Achmad Kamalul Kafi; Andi Ariq Akhdan Ziyad; Rera Aka Arer; Aimar Habibi Nugraha; Michael Joseph Shernahto; Muhammad Bima Krisna Bayu; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 7 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11516

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik demokrasi desa dalam proses perumusan kebijakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Fokus penelitian diarahkan pada proses perumusan kebijakan desa, penerapan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RW, dan masyarakat Desa Cikeruh. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan desa di Desa Cikeruh dilaksanakan secara bertahap melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda pembangunan, dan formulasi kebijakan yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa. Dari perspektif demokrasi deliberatif, Musyawarah Desa telah berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat melibatkan berbagai unsur masyarakat secara relatif inklusif, serta mendorong pembahasan kebijakan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi tantangan berupa dominasi kelompok representatif tertentu, keterbatasan keterlibatan masyarakat umum, serta belum optimalnya kesetaraan pengaruh dalam proses deliberasi. Berdasarkan analisis menggunakan Tangga Partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa cenderung berada pada tingkat consultation hingga placation, di mana masyarakat telah diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi pengambilan keputusan akhir masih didominasi oleh aktor pemerintahan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi desa di Desa Cikeruh telah berkembang ke arah partisipatif dan deliberatif, meskipun masih memerlukan penguatan untuk mencapai partisipasi yang lebih substantif dan inklusif.
Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal: Isu Pengangguran: The Role of the Bandung City Manpower Office in Improving the Skills of Local Workers: Unemployment Issues Natashya Rizkia Putri Mustari; Gabriella Putri Kezia Hutasoit; Putri Rizky Yanti; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6690

Abstract

Kota Bandung, sebagai pusat ekonomi kreatif di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait tingginya tingkat pengangguran, yang pada tahun 2020 mencapai 147.081 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dalam menanggulangi pengangguran melalui program pelatihan keterampilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam, termasuk wawancara dengan Sekretaris Disnaker, Dr. Dicky, dan anggota DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat. Data sekunder juga diperoleh dari laporan penelitian dan dokumen kebijakan terkait. Temuan menunjukkan bahwa Disnaker telah merancang berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, bekerja sama dengan sektor swasta, serta memanfaatkan inovasi digital seperti aplikasi BIMMA untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan keterampilan, ketidakmampuan memenuhi jadwal pelatihan, dan kecenderungan tenaga kerja untuk bertahan di daerah asal masih menghambat efektivitas program. Penelitian ini menyarankan perlunya prioritisasi pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung pendanaan dan pengawasan program. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan program pelatihan di masa depan guna mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung.
Perbandingan Implementasi Jaminan Kesehatan Di Negara Indonesia Dan Malaysia: Tinjauan Dari Perspektif Teori Implementasi Edward III: Comparison of Health Insurance Implementation in Indonesia and Malaysia: A Review from the Perspective of Edward III's Implementation Theory Faqih Ragi; Gandina Suciyani Fitria H; Kellyna Najwa Julyanti; Fajri Fhatariki Ghifari; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7966

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi jaminan kesehatan di Indonesia dan Malaysia menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dengan metode kualitatif komparatif, data sekunder dari dokumen resmi, laporan internasional, dan jurnal ilmiah dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah mencapai cakupan 97% populasi (273 juta jiwa) per Juni 2024, namun belum memenuhi target RPJMN 2020–2024 sebesar 98% dan menghadapi tantangan defisit finansial serta distribusi sumber daya yang timpang. Malaysia mengandalkan sistem kesehatan dual dengan layanan publik bersubsidi tinggi dan sektor swasta yang mendukung medical tourism, tetapi hanya 22–45% populasi memiliki asuransi swasta, dengan ketimpangan akses urban-rural. Indonesia unggul dalam komunikasi kebijakan dan birokrasi terpusat, sementara Malaysia menonjol dalam kualitas sumber daya dan profesionalisme implementor. Rekomendasi meliputi reformasi pembiayaan dan pemerataan sumber daya untuk Indonesia, serta pengembangan skema asuransi universal dan literasi kesehatan untuk Malaysia, guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkelanjutan.
Evaluasi Jaminan Kesehatan Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Model Formulasi Keputusan Dengan Indikator Keefektifan Dan Keterjagaan Kualitas: Evaluation of Indonesian and Malaysian Health Insurance from the Perspective of Decision Formulation Models with Indicators of Effectiveness and Quality Assurance Adinda Putri Maharani; Nurlistiadewi Kusumapertiwi Affandi; Muhammad Bima Krisna Bayu; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.7967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Jaminan Kesehatan Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan model formulasi keputusan berdasarkan dua indikator utama, yaitu keefektifan implementasi kebijakan dan keterjagaan kualitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis evaluasi model formulasi keputusan dari Ernest R. House. Dalam konteks Jaminan Kesehatan di Indonesia dan Malaysia akan mengarah kepada sejauh mana target yang ditetapkan itu terpenuhi dan sejauh mana kualitas terjaga atau memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami reformasi signifikan dalam sistem JKN, terutama melalui digitalisasi layanan dan peningkatan kepesertaan aktif, meskipun masih menghadapi tantangan geografis dan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan. Sementara itu, MySalam di Malaysia mengandalkan sistem berbasis pajak dengan cakupan pelayanan kesehatan semesta, disertai dengan investasi besar pada infrastruktur digital dan smart hospital, namun menghadapi tantangan dalam kesenjangan layanan antara sektor publik dan swasta. Evaluasi komparatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan jaminan kesehatan di kedua negara.
Analisis Dampak Kondisi Infrastruktur Jalan terhadap Efisiensi Akomodasi Masyarakat di Kecamatan Ngamprah: Analysis of the Impact of Road Infrastructure Conditions on the Efficiency of Community Accommodation in Ngamprah District Nasywa Kusumaningtyas; Serly Marsha Fadhiilah; Gania Syawalia Winara; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi infrastruktur jalan rusak terhadap Efisiensi Akomodasi Masyarakat di wilayah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mengenali berbagai tantangan kelembagaan dan fiskal yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbaikan jalan menjadi prioritas utama sesuai dengan Misi Utama ke-4 dari Bupati terpilih Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2025-2030, yang menyatakan "Mempercepat pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah," kenyataannya Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki topografi geografis berbukit, kontur yang curam, dan rentan terhadap pergerakan tanah, masih sering mengalami kerusakan jalan yang signifikan. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap kenyamanan perjalanan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui survei lapangan dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Bandung Barat, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan
Analisis Tata Kelola Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan serta Pengaruhnya terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Ngamprah: Analysis of Street Lighting Management (PJU) by the Public Works and Spatial Planning Department and the Transportation Department and its Impact on Traffic Accident Risk in Ngamprah District Nasywa Fitri Verdianti; Nabilasyifa Aika Putri; Asmazahira; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola Penerangan Jalan Umum (PJU) yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat, serta mengkaji pengaruh kondisi PJU terhadap risiko kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Ngamprah. PJU merupakan fasilitas keselamatan vital, namun laporan kerusakan dan ketidakmerataan distribusi di Ngamprah mengindikasikan bahwa keberadaannya belum menjamin peningkatan keselamatan tanpa tata kelola yang efisien. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode survei lapangan dan wawancara mendalam dengan informan dari Dishub Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada komitmen penambahan PJU dan inisiatif pelaporan publik melalui LADANG (Lapor Datang Caang), defisit jumlah titik PJU dan fungsionalitas yang tidak konsisten menjadi masalah utama. Pembagian tugas antara DPUTR (aset fisik) dan Dishub (operasional) menuntut koordinasi terpadu yang jika terhambat, akan menunda perbaikan dan mengakibatkan area gelap (dark spots) di malam hari. Kondisi PJU yang buruk berkorelasi langsung dengan tingginya risiko kecelakaan di Ngamprah. Simpulan utamanya adalah bahwa risiko kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas, tetapi secara dominan oleh kualitas pengelolaan PJU, termasuk kecepatan respons dan pemeliharaan preventif
Peran Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Tata Kelola Perparkiran Nadya Puan Maharani; Aji Rahmatullah; Muhammad Alfian Zuhri; Dian Fitriani Afifah
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 4 No. 1 (2025): March 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v4i1.5033

Abstract

The division of power in Indonesia consists of two dimensions: vertical and horizontal. Horizontally, power is separated among the executive, legislative, and judicial branches by applying the principle of checks and balances. Vertically, power is divided between the central government and regional governments through the principle of decentralization, as regulated in Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Regional governments aim to manage governmental affairs at the local level. Regional governmental affairs are classified into absolute affairs, concurrent affairs, and general affairs. Concurrent affairs are managed jointly by the central and regional governments, including areas such as education, health, and transportation. The Department of Transportation (Dishub) is responsible for managing transportation affairs at the regional level, including addressing illegal levies (pungli) in illegal parking areas. This practice of pungli often occurs in illegal parking lots and causes public distress. To tackle this, Dishub conducts regular patrols, community outreach, installs electronic parking meters, and forms the Clean Sweep Task Force (Saber) to combat pungli. These measures aim to enhance transparency, optimize Local Revenue (PAD), and restore public trust in local governments. This study uses a qualitative method to analyze the role of Dishub in addressing pungli in illegal parking areas through government instruments in Hughes' theory. This method allows for data collection through observation, interviews, and documentation from relevant parties, such as Dishub officers, parking attendants, and the public. The research is expected to provide a clearer picture of the steps taken by Dishub to create an effective and accountable parking management system. Thus, pungli practices can be minimized, parking governance becomes more orderly, and greater benefits can be provided to the public and regional governments.
Co-Authors Achmad Kamalul Kafi Adhara, Carissa Adinda Putri Maharani Adzkia, Bunga Aimar Habibi Nugraha Aji Rahmatullah Alhaq, Reisya Tepi Alpasha, Justin Nabil Amanda, Sophia Amanta, Ziofari Baldi Andi Ariq Akhdan Ziyad Asmazahira Aura Pradipta, Zhafira Azimah, Farhana Azka Dwi Putra Berlian Rezki Anggreini Berliana Putri, Kalista Biabi, Ana Maria Vianey Davena Rasyafa Azzura Davina Anindya, Cut Mauri F, Fienaurisilmi Fajri Fhatariki Ghifari Faqih Ragi Fathin, Muhammad Qais Gabriella Putri Kezia Hutasoit Gandina Suciyani Fitria H Gania Syawalia Winara Ginting, Aldo Nathanael R Grace Jean Manurung gusni, nodi hendra Hauralya Salsabilla Hibatullah, Wan Fairuz Arkan Hidayat, Vicky I Putu Nayaka Reswara Ibrahim, Adhansya Ikhsan Muhammad Fajar Irliawan, Ryan Jajang Sutisna Jajang Sutisna Julian, Divio Muhamad Kellyna Najwa Julyanti Kirana Safira Sholeha Iskandar Maharani, Nadira Ayu Maharani, Nadya Puan Maheswari, Hafizhah Maulika Rahmatulaili Michael Joseph Shernahto Muhammad Alfian Zuhri Muhammad Bima Krisna Bayu Muhammad Bima Krisna Bayu Nabilasyifa Aika Putri Nadya Puan Maharani Nandang Alamsah Deliarnoor Nasywa Fitri Verdianti Nasywa Kusumaningtyas Natashya Rizkia Putri Mustari Naufal, Defa Akhdan Novie Indrawati Sagita Nurhaliza, Rahma Nurlistiadewi Kusumapertiwi Affandi Nurulaini, Risma Putri Rizky Yanti Putri, Nazara Dea Ratna Putri, Sekar Alka Bawono Putri, Zahra Puspita Eka Qur’ainny, Angelina Rafi’ Uddarajat, Rahmansyah Rahdiana, Fisca Putri Rahmatullah, Aji Rera Aka Arer Rhaisa Indriani Richy, Vianca Ayla Robbani, Tegar Rizkiansyah Rozan, Muhammad Azka Rudiana M.Si Rudiana Rudiana, Rudiana S, Setiawan Sabrina, Adzra Sabrina, Vania Vinka Saladin, Subhan Serly Marsha Fadhiilah Shahla Eliza Nurhidayah Sianipaar, Gloria Stevanie Nauli Simanjuntak, Shine Natasha Nauli Solehah, Widya Salsabila Sulthon Razak Sumaryadi, Maritza Hasnadia Suriadi, Bonita Aurelie Truna, Laras Pujaswari Witarsa Putri, Fega Sukma Yumni, Amalia Zata Zalzabila Puteri Herdini Zuhri, Muhammad Alfian