Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.015
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Syntax Idea JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Madani Legal Review Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Amsir Law Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Litigasi Amsir Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
R.S. Rakia, A. Sakti
Universitas Muhammadiyah Sorong
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan hukum kepada anak korban bullying pada SMA Averos kota Sorong Wahab Aznul Hidaya; A. Sakti R. S. Rakia; Muhammad Ali; Hasriyanti Hasriyanti; Kristi W. Simanjuntak
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 2 (2024): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i2.22844

Abstract

Abstrak Bullying di lingkungan sekolah telah menjadi fenomena yang meresap dan kompleks. Artikel ini membahas beragam aspek terkait bullying, termasuk definisi, faktor-faktor yang mendorong perilaku ini, dampaknya terhadap korban dan pelaku, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Bullying merupakan perilaku agresif yang merugikan, di mana individu yang lebih kuat secara fisik atau mental menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyakiti individu yang lebih lemah secara berulang. Meningkatkan kesadaran tentang masalah bullying di kalangan guru dan siswa di SMA Averos Kota Sorong. Dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang definisi, faktor-faktor pendorong, dan dampak dari perilaku bullying, diharapkan para peserta akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah ini. Mitra pengabdian adalah SMA Averos Kota Sorong Papua Barat Daya dan dihadiri dengan 38 siswa/siswi. Metode penyuluhan atau sosialisasi merupakan pendekatan yang efektif untuk menyampaikan informasi dan membahas masalah tertentu serta cara mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur dengan baik dapat membantu dalam mengatasi masalah bullying di sekolah. Langkah-langkah seperti penyusunan materi edukasi, melibatkan konselor, dan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan merupakan bagian penting dari pendekatan ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang bullying dapat ditingkatkan di kalangan guru dan siswa, serta kontribusi signifikan dalam pencegahan bullying di SMA Averos Kota Sorong. Kata kunci: bullying SMA ; kota Sorong ; tindak pidana Abstract Bullying in school settings has become a pervasive and complex phenomenon. This article discusses various aspects of bullying, including the definition, factors that drive this behaviour, its impact on victims and perpetrators, and preventive measures that can be taken. Bullying is an aggressive, harmful behaviour in which a physically or mentally stronger individual abuses his or her power to repeatedly harm a weaker individual. Raising awareness about bullying issues among teachers and students at SMA Averos Sorong City. By providing comprehensive information on the definition, driving factors, and impact of bullying behaviour, it is expected that the participants will have a better understanding of the complexity of this issue. The service partner was SMA Averos Kota Sorong, Southwest Papua and was attended by 38 students. The extension or socialisation method is an effective approach to convey information and discuss certain problems and how to overcome the problems that are happening. Well-structured community service activities can help in overcoming the problem of bullying in schools. Steps such as developing educational materials, involving counsellors, and measuring knowledge before and after counselling are important parts of this approach. Through this activity, it is expected that awareness and knowledge about bullying can be increased among teachers and students, as well as a significant contribution in bullying prevention in SMA Averos Kota Sorong. Keywords: bullying ; high school ; Sorong city ; criminal offence
Penguatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui penyuluhan hukum di Pulau Doom Kota Sorong Wahab Aznul Hidaya; Kuswardani Kuswardani; A. Sakti R. S. Rakia; Zaenal Arifin; Kristi Warista Simanjuntak; Sa’ro Fitriani A. Rohma
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 2 (2025): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i2.29932

Abstract

Abstrak Pengabdian masyarakat dilakukan di Pulau Doom Kota Sorong, hambatan yang dihadapi rendahnya kesadaran hukum terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Meskipun memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar, masyarakat Pulau Doom masih menghadapi tantang kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya pemahaman hukum. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum yang difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan keluarga. Kegiatan ini melibatkan warga setempat, tokoh masyarakat serta siswa/i dengan total 79 responden. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan penyuluhan hukum, serta data sekunder dari studi pustaka. Program dilaksanakan dalam beberapa tahapan meliputi identifikasi permasalahan, penyuluhan huum, konsultasi hukum, pendampingan serta evaluasi program melalui prestest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak. Sebelum penyuluhan 70% responden memiliki pemahaman yang sangat rendah, namun setelah kegiatan hanya 15% yang masih pada kategori tersebut, sementara 60% masuk kategori “cukup dan baik” dan 25% “sangat baik”. Penyuluhan juga berhasil meningkatkan kesadaran siswa/i terkait hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan. Meskipun program ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan, tantangan seperti rendahnya kesadaran awal dan keterbatasan pemahaman hukum di kalangan aparat distrik masih dihadapi. Diperlukan upaya berkelanjutan seperti sosialisasi, pelatihan dan kolaborasi bersama tokoh masyarakat serta peningkatan kapasitas aparat distrik untuk keberlanjutan program ini guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dan kekerasan di Pulau Doom Kota Sorong. Kata kunci: penyuluhan hukum; kesadaran hukum masyarakat; hak-hak perempuan dan anak; perlindungan perempuan dan anak. Abstract Community service is carried out on Doom Island, Sorong City, the obstacles faced are low legal awareness related to the protection of the rights of women and children. Despite having great economic and social potential, the people of Doom Island still face the challenge of domestic violence and low understanding of the law. The purpose of this activity is to increase community legal awareness and understanding through legal counseling focused on protecting women and children, as well as strengthening economic and family resilience. This activity involved local residents, community leaders and students with a total of 79 respondents. The method used is empirical research with a qualitative descriptive approach through primary data collection from interviews and legal counseling, as well as secondary data from literature studies. The program was carried out in several stages including problem identification, legal counseling, legal consultation, mentoring and program evaluation through prestest and posttest. The results showed a significant increase in the community's understanding of the rights of women and children. Before counseling 70% of respondents had a very low understanding, but after the activity only 15% were still in that category, while 60% were in the “fair and good” category and 25% were “very good”. The counseling also succeeded in increasing students' awareness of victims' rights and procedures for reporting violence. Although the program was successful in significantly improving legal understanding, challenges such as low initial awareness and limited understanding of the law among district officials are still faced. Continuous efforts such as socialization, training and collaboration with community leaders as well as capacity building of district officials are needed for the sustainability of this program to create a safe and violence-free environment in Doom Island, Sorong City. Keywords: legal counseling; community legal awareness; rights of women and children; protection of women and children.
Hate Speech Crimes Through Social Media as Cyber Crimes Donson Sijabat; Wahab Aznul Hidaya; A. Sakti R.S. Rakia
Journal of Law Justice (JLJ) Vol. 4 No. 1 (2026): Journal of Law Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v4i1.4838

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal law in addressing hate speech on social media and to identify the effectiveness of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. This study uses a normative juridical approach with qualitative methods, in which data is collected through the analysis of legal documents such as the ITE Law, the Criminal Code, and case jurisprudence from 2020-2023, as well as a literature study of scientific journals, research reports, and comparative data from other countries. The novelty of this research lies in its integrative approach, which combines normative legal analysis with a cybercriminology perspective, resulting in a comprehensive model for handling digital hate speech. Unlike previous studies, which tended to be partial, this study presents a new theoretical framework that explains the unique characteristics of hate speech as a cybercrime and proposes transformative strategies based on the synergy of regulation, technology, and community participation. The results of the study show that the application of criminal law in addressing hate speech on social media faces complex challenges, especially those related to the viral and cross-jurisdictional nature of digital content. Although Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) has provided a legal basis, its effectiveness is still hampered by several factors, including difficulties in proving cases, limited understanding among law enforcement officials, and the rapid dynamics of technological developments. In conclusion, handling hate speech as a cybercrime requires regulatory reform, increased law enforcement capacity, and public education. Prevention efforts should focus on strengthening digital literacy, while law enforcement needs to be optimized through the application of technology and international cooperation.
Comparative Legal Study on the Death Penalty for Corruption Crimes in China and Indonesia Retno Nurkumala; Kristi Warista Simanjuntak; A. Sakti R.S. Rakia
Journal of Law Justice (JLJ) Vol. 4 No. 2 (2026): Journal of Law Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v4i2.5351

Abstract

This study aims to explore research focused on a comparison between the legal systems of China and Indonesia and to assess the effectiveness of the death penalty as a deterrent against corruption, with the goal of improving the legal system in Indonesia. The method used in this study is quantitative analysis.  The novelty of this research lies in the reformulation of indicators for the application of the death penalty, which are no longer general in nature but must be based on a classification of the severity of corruption, integrated through a comprehensive analysis of actus reus and mens rea. This is reinforced by Article 28J of the 1945 Constitution, which states that an individual’s human rights may be limited by the obligation to respect the rights of others in order to maintain public order. Although Indonesia has taken an abstentionary stance in international forums such as Amnesty International, domestic law still permits the imposition of the death penalty. The results of the study indicate that Article 2, paragraph (2) of the Anti-Corruption Law does not provide legal certainty regarding the application of the death penalty for perpetrators of corruption. Based on data from ICJR and Amnesty International for 2024, it is evident that no corruption offenders have been sentenced to death in Indonesia; conversely, the death penalty is more frequently imposed in drug-related and murder cases. This lack of law enforcement has allowed a culture of corruption to flourish, necessitating a more progressive theoretical approach so that the law can become more flexible and responsive in achieving substantive justice. The conclusion is that, as an alternative to addressing human rights issues, the National Criminal Code (Law No. 1/2023) offers a compromise by establishing the death penalty as a sanction subject to a 10-year probationary period and a clemency procedure. This approach is considered a fair means of upholding the principle of “fiat justitia ruat coelum” (let justice be done though the heavens fall) while still taking humanitarian values into account.
Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation A. Sakti R. S. Rakia; Muhammad Ali; Laode Muhammad Taufiq Afoeli; Wahab Aznul Hidaya; Seguito Monteiro
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i1.3149

Abstract

ABSTRACT Purpose: This study aims to analyze the compliance of the House of Representatives with the follow-up to the Constitutional Court Decision. Methodology: The research method used normative-juridical legal research. The method used the constitutional approach and the statutory approach. Results: The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision is equivalent to the constitution itself; thus obedience to the decision of the constitutional court is absolute. Applications of this study: The purpose of this research is to contribute ideas about how every decision of the Constitutional Court can be adhered to with constitutional principles. Novelty/Orginality of this study: This research found that the Constitutional Court's decision should be deemed equivalent to the constitution. This research also contributes ideas so that constitutional obedience can be enforced in every act created as a result of a Constitutional Court decision. Keywords: Constitutional Court Decisions, Legislation, National Law Development, Legal Compliance Principles.   ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Metode ini menggunakan pendekatan konstitusional dan pendekatan perundang-undangan. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan konstitusi itu sendiri, sehingga ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah mutlak. Aplikasi penelitian ini: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan gagasan tentang bagaimana setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipatuhi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kebaruan/Orisinalitas penelitian ini: Penelitian ini menemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dianggap setara dengan konstitusi. Penelitian ini juga menyumbangkan gagasan agar kepatuhan konstitusional dapat ditegakkan dalam setiap tindakan yang dibuat sebagai hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi.  Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perundang-undangan, Pengembangan Hukum Nasional, Prinsip-prinsip Kepatuhan Hukum
Pengawasan Dan Penindakan Tindak Pidana Money Politic Oleh Bawaslu Kota Sorong Pada Pemilihan Wali Kota Tahun 2024: Analisis Yuridis terhadap Kesenjangan antara Pemidanaan Pelaku dan Tidak Dijatuhkannya Sanksi Kepada Pasangan Calon Titi Martdiana Marsaoly; A. Sakti R.S. Rakia; Wahab Aznul Hidaya
Madani Legal Review Vol. 10 No. 1 (2026): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v10i1.4439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengawasan dan penindakan tindak pidana money politic oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah serta menganalisis penindakan tindak pidana money politic pada pemilihan wali kota sorong tahun 2024 ketika pelaku diputus bersalah tetapi pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pemenang. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana money politic, dan tidak adanya sanksi terhadap pasangan calon dalam konteks pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan makhamah konstitusi, doktrin serta didukung oleh wawancara dan dokumentasi sebagai bahan pendukung yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan money politic telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Dalam kasus Pilwalkot Kota Sorong Tahun 2024, para pelaku terbukti secara sah melakukan money politic sehingga dijatuhi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 187A Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, pasangan calon tetap ditetapkan sebagai pemenang karena keterlibatannya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara pemidanaan pelaku money politic tidak diterapkannya pertanggungjawaban hukum terhadap pasangan calon dalam satu peristiwa yang sama. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang memperkuat konsep pertanggungjawaban hukum bagi pasangan calon dalam kasus tindak pidana terkait pemilu, serta memberikan landasan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai sanksi dalam sistem hukum yang mengatur pemilihan gubernur daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan integritas pemilu.
Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault Wahab Aznul Hidaya; A. Sakti R.S. Rakia; Paulinus Kora; Muhammad Ali; Hadi Tuasikal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9697

Abstract

Children who are victims of crime often face severe challenges in their recovery after the incident. In the context of the Indonesian criminal justice system, protecting their rights is still an issue that has not been fully resolved. This study aims to analyze the procedures and considerations of judges in determining the amount of compensation for victims, especially children, who are victims of crime. The normative method examines relevant legal regulations and related legal principles. The analysis shows that the regulation on restitution for child victims has provided a systematic framework to ensure fair compensation. However, there are still challenges in effectively implementing restitution, especially in cases of sexual assault, where offenders often struggle to fulfil their restitution obligations. It creates injustice for victims, who have to bear the brunt of financial and emotional losses. In this context, the role of the judge is crucial in determining the amount of restitution appropriate to the loss suffered by the victim. The protection of child victims of crime is not only the responsibility of the criminal justice system but also of the entire society. Therefore, further measures are needed to increase public awareness and support in victim recovery, as well as to ensure that the criminal law system is more humane and progressive in protecting the rights of victims, especially the rights of children.
Establishing the Dual Legitimacy of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law): Perspectives from National Law and Islamic Criminal Law Wahab Aznul Hidaya; Kuswardani Kuswardani; A. Sakti R.S. Rakia; Mazlena Mohamad Hussain
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 20 No. 1 (2026): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v20i1.54962

Abstract

This study examined the normative legitimisation of diversion and restorative justice within Indonesia's juvenile criminal justice system (SPPA Law) and Islamic criminal law, and explored the implications for strengthening the reform. This study adopted a normative legal approach using statutory and conceptual methods. Primary legal materials included Law No. 11 of 2012 on the SPPA Law, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, Law No. 1 of 2026 concerning the Adjustment of Criminal Provisions, Supreme Court Regulation No. 1 of 2024, Attorney General Regulation No. 15 of 2020, and Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021, supported by legal doctrines as well as classical and contemporary fiqh jinayah literature. The results showed that diversion possessed dual normative legitimacy, deriving from Indonesia's positive legal framework and Islamic criminal law through the principles of ta'zir, maqāṣid al-syarī'ah, justice (al-'adl), reconciliation (iṣlāḥ), compassion (raḥmah), and public interest (maṣlaḥah). This study proposed a Dual Normative Legitimacy Model that integrated national law and Islamic legal principles as a framework for implementing diversion. The proposed model contributed to juvenile criminal justice reform by strengthening regulatory harmonisation, promoting child protection, enhancing victim restoration, and supporting sustainable social reintegration.
Health Protocol Sanctions Policy in Sorong Mayor Regulation Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia
Amsir Law Journal Vol 2 No 2 (2021): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v2i2.38

Abstract

This study aims to analyze the policy of legal sanctions of public health protocols in Article 7 of Sorong Mayor Regulation Number 17 of 2020. This study uses normative research that is qualitatively analyzed. This research uses a legal approach. The results of this study show that sanctions in the form of monetary fines as stipulated in Article 7 paragraph (2) letter a have no firm legal basis and tend to potentially interfere with economic activities to improve the welfare of the people, especially in the era of the covid-19 pandemic.
Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia; Kristi Warista Simanjuntak; Wahab Aznul Hidaya; Andi Darmawansya
Amsir Law Journal Vol 3 No 1 (2021): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v3i1.44

Abstract

In the process of drafting regulations, transitional provisions are used in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature. In terms of nomenclature, transitional provisions are referred to by different terms but are considered to have the same meaning. However, the terms of the transitional provisions have certain differences. This study aims to answer the nature of the transitional provisions in every formation of legislation, as well as the status of meaning between the terms “Ketentuan Peralihan” and “Aturan Peralihan” which have the same meaning status in the system of forming legislations. The results of this study indicate that the preparation of the “Transitional Provisions” material in the Appendix to Law Number 15 of 2019 is not adequately used in the preparation of “Aturan Peralihan” in the constitution. This is because the essence of the preparation of transitional provisions in the constitution is not only in order to overcome the legal vacuum, legal certainty, legal protection, and regulate other matters of a transitional nature, but also because of the transfer of power.
Co-Authors A. Darmawansya Ananda Nasirah Astreed S. Lumentung, Imelda Batkormbawa, Meylisa Patricia Darmawansya, Andi Dita, Ray Christian Donson Sijabat Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fany Kambu Febriani Inggrit Risamena Ganen Seknun Hadi Tuasikal Hasriyanti Hasriyanti Imam Satria Aradina Jihan Fahira Bukhari Kocu, Jefry Kristi Warista Simanjuntak Kuswardani Kuswardani Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Maikel Yeblo Marthin, Sahertian Masrifatun Mahmudah Masrifatun Mahmudah Mazlena Mohamad Hussain Muh Akdharisa SJ Muhammad Ali Muhammad Asri Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin Nastin, Emo Natasya Putri Veruanti Manurung Nini Nurouzi Paulinus Kora Razak, Askari Retno Nurkumala Sagisolo, Thonce Sahertian, Marthin Sahertian, Marthin Satria Unggul Wicaksana Prakasa Sa’ro Fitriani A. Rohma Seguito Monteiro Senewe, Viomeisa Fakrindini Sharul Andrie Maulana Simanjuntak, Kristi W Sri Yati Titi Martdiana Marsaoly Tuasikal, Hadi Viomeisa Fakrindini Senewe Wahab Aznul Hidaya Wakano Abd Kadir Widya Rahmawati Wook, Izawati Zaenal Arifin