Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Syntax Idea JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Litigasi Amsir Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
R.S. Rakia, A. Sakti
Universitas Muhammadiyah Sorong
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi Nastin, Emo; Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon; Tuasikal, Rakia Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1361

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada perkara korupsi pada Putusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan bagaimana penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian terhadap norma- norma hukum tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga- lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan secara deduktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hakim dalam memutusakan perkara padaPutusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst adalah berdasarkan analisis yuridis dan analisis non-yuridis. Adapun penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Pasal 38 KUHP, Pasal 18 huruf d Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsipdasar hak Asasi Manusia.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON) Rahmawati, Widya; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1363

Abstract

Kedudukan perjanjian kredit tanpa jaminan hak tanggungan adalah perjanjian sah dalam hukum perdata selama sesuai dengan (Pasal 1320 KUHPerdata), meskipun tidak diatur dalam UU Hak Tanggungan karena tidak melibatkan agunan berupa tanah atau bangunan. Kredit jenis ini tetap diakui oleh Undang-Undang Perbankan, dan pelaksanaannya tunduk pada prinsip kehati-hatian serta penilaian kelayakan debitur. Namun, tanpa hak tanggungan, posisi hukum kreditur menjadi lebih lemah jika terjadi wanprestasi, karena tidak memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan, sehingga penyelesaian harus melalui gugatan perdata di pengadilan. Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan hak tanggungan sesuai putusan No.: 11/pdt.g.s/2018/pn son yaitu kredit dengan jaminan hak tanggungan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur karena memungkinkan eksekusi langsung melalui parate eksekusi tanpa perlu putusan pengadilan. Sebaliknya, kredit tanpa hak tanggungan lebih berisiko karena eksekusi hanya dapat dilaksanakan lewta gugatan perdata dan putusan pengadilan yang inkracht, sehingga proses penyelesaiannya lebih lambat dan kompleks. Namun, baik kredit dengan maupun tanpa jaminan tetap sah secara hukum selama sesuai dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata. Bagi debitur, hak tanggungan menciptakan tanggung jawab dan risiko lebih besar, namun memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
EFEKTIVITAS MEDIASI DENGAN PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG Astreed S. Lumentung, Imelda; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1368

Abstract

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berperan utama pada kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan maupun tempat tinggal. Nilai tanah tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga sosial dan budaya, sehingga sering kali menjadi objek konflik dan sengketa antarindividu, kelompok, atau instansi. Sengketa pertanahan biasanya timbul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan, tumpang tindih dokumen, serta kepentingan yang saling berbenturan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah dengan non-litigasi melalui mediasi sebagai alternatif yang diandalkan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan sengketa pertanahan dengan mediasi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kota Sorong sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, dengan wawancara bersama pejabat pertanahan dan studi dokumen. Hasilnya menjelaskan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Sorong lebih efisien dibandingkan proses litigasi, baik dari sisi waktu, biaya, maupun efektivitas penyelesaian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik, hingga campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, mediasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas mediator, pemahaman hukum oleh para pihak, serta komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi kolaboratif menjadi pendekatan yang ideal karena menekankan pada pencapaian solusi bersama dan menjaga hubungan antar pihak.
Penyuluhan hukum tingkat pemahaman mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Simanjuntak, Kristi Warista; Hidaya, Wahab Aznul; Rakia, A. Sakti R. S.
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 4 (2025): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i4.32594

Abstract

Abstrak Penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta otentik oleh Notaris di Kabupaten Sorong bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait dengan fungsi dan prosedur pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan ini terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan hukum, seperti jual beli dan perjanjian waris. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk persiapan, sosialisasi, penyuluhan, dan evaluasi. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat mengenai akta otentik setelah dilakukan penyuluhan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta berada dalam kategori pemahaman "Cukup" dan "Kurang", namun setelah penyuluhan, mayoritas peserta berada dalam kategori "Baik" dan "Sangat Baik". Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkenalkan peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang taat asas dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: penyuluhan hukum; akta otentik; notaris; participatory action research; Kabupaten Sorong. Abstract Legal counseling on the preparation of authentic deeds by notaries in Sorong Regency aims to improve the community's understanding of the law, particularly regarding the functions and procedures for preparing authentic deeds that have legal force. The target audience for this activity consists of village officials, community leaders, and parties who are likely to engage in legal transactions, such as sales and inheritance agreements. This outreach program employs the Participatory Action Research (PAR) method with a participatory approach, actively involving the community through pre-tests and post-tests to measure improvements in understanding. The program is implemented in several stages, including preparation, socialization, outreach, and evaluation. The results achieved demonstrate a significant improvement in the community's understanding of authentic deeds following the outreach program. Before the activity, most participants were categorized as having “Adequate” and “Inadequate” understanding, but after the education, the majority of participants were categorized as having ‘Good’ and “Very Good” understanding. Thus, this legal education activity successfully increased public legal awareness and introduced the role of Notaries in maintaining legal certainty. This legal education is expected to continue on an ongoing basis to create a culture of law-abiding principles and ensure legal protection for the community. Keywords: legal education; authentic deeds; notaries; participatory action research; Sorong Regency.
The Criminal Pre-Trial System from a Human Rights Perspective Ananda Nasirah; Hadi Tuasikal; A. Sakti R.S. Rakia
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 3 No 2 (2025): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v3i2.4507

Abstract

The purpose of this research is to examine how the pretrial criminal system supervises and evaluates the legality of actions taken by law enforcement officials from a human rights perspective and to identify the factors influencing the pretrial system. The method used in this study is normative legal research with a legislative approach, analyzing laws and regulations related to the pretrial process. The novelty of this research lies in the pretrial system, which has not been extensively studied due to the arbitrariness of law enforcement officials, as well as an analysis of the implementation of regulations related to pretrial matters. The findings of this study indicate that the pretrial system has the authority to examine evidence and act proactively; in this case, the pretrial can identify abuses of process or violations of human rights at an early stage. This procedure aims to protect the human rights of innocent individuals. The pretrial system also serves to control actions by law enforcement officials that are contrary to human rights. However, there are factors that influence the pretrial criminal system in exercising its authority, which include aspects of substantive law, legal officials, and social society. These aspects are interconnected and cannot be separated. In conclusion, despite the factors influencing the pretrial criminal system, the presence of pretrial proceedings as a means to protect human rights can enhance oversight and accountability in the pretrial process to prevent abuse of power.
Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Sorong Muhammad Rizal; Hadi Tuasikal; A. Sakti R.S. Rakia
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.22468

Abstract

Diversion aims to keep offenders away from the formal judicial system. The implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases, particularly in Sorong Regency in 2023, involved at least two cases of juvenile theft. The purpose of this research is to examine the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency, to determine whether it complies with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Additionally, this research aims to analyze the factors influencing the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency. The research methodology used includes two approaches: a qualitative approach (both empirical and normative juridical) supported by a quantitative approach (content analysis and simple statistical data). Based on the research results, the factors influencing the effectiveness of the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency are: first, legal factors, specifically the brief time frame provided by the law for the diversion process, and the necessity to regulate the age of the child victim who can independently give consent in the Diversion Agreement; second, law enforcement factors, including judges and Bapas probation officers; third, facility factors, such as the availability of waiting rooms for children, juvenile courtrooms, diversion rooms, and juvenile detention facilities; fourth, community factors, wherein the presence of community elements can allow the victim to hear input from various parties, thereby facilitating successful diversion agreements; and fifth, cultural and traditional factors of the Sorong Regency community, particularly the Moi tribe as the indigenous group in Sorong Regency.
Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation Rakia, A. Sakti R. S.; Muhammad Ali; Laode Muhammad Taufiq Afoeli; Wahab Aznul Hidaya; Seguito Monteiro
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 1, June 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i1.3149

Abstract

ABSTRACT Purpose: This study aims to analyze the compliance of the House of Representatives with the follow-up to the Constitutional Court Decision. Methodology: The research method used normative-juridical legal research. The method used the constitutional approach and the statutory approach. Results: The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision is equivalent to the constitution itself; thus obedience to the decision of the constitutional court is absolute. Applications of this study: The purpose of this research is to contribute ideas about how every decision of the Constitutional Court can be adhered to with constitutional principles. Novelty/Orginality of this study: This research found that the Constitutional Court's decision should be deemed equivalent to the constitution. This research also contributes ideas so that constitutional obedience can be enforced in every act created as a result of a Constitutional Court decision. Keywords: Constitutional Court Decisions, Legislation, National Law Development, Legal Compliance Principles.   ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Metodologi: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis. Metode ini menggunakan pendekatan konstitusional dan pendekatan perundang-undangan. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan konstitusi itu sendiri, sehingga ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah mutlak. Aplikasi penelitian ini: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan gagasan tentang bagaimana setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipatuhi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kebaruan/Orisinalitas penelitian ini: Penelitian ini menemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dianggap setara dengan konstitusi. Penelitian ini juga menyumbangkan gagasan agar kepatuhan konstitusional dapat ditegakkan dalam setiap tindakan yang dibuat sebagai hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi.  Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perundang-undangan, Pengembangan Hukum Nasional, Prinsip-prinsip Kepatuhan Hukum
Pengusiran Masyarakat dari Lokasi Tanah Hak Ulayat Marga Sagisolobri di Kabupaten Sorong Selatan Sagisolo, Thonce; Pratiwi Markus, Dwi; Tuasikal, Hadi; R.S. Rakia, A. Sakti
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46260

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengusiran masyarakat dari lokasi tanah hak ulayat marga sagisolobri di kabupaten sorong selatan dari perspektif hukum pidana. kasus ini berawal dari konflik politik lokal yang memicu pengusiran paksa tiga pulu kepala keluarga oleh marga sagisolobri. pengusiran ini dilakukan dengan alasan perbedaan dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah dan kekecewaan terhadap ketidakmampuan memperjuangkan aspirasi komunitas dalam birokrasi pemerintahan. penelitian ini menyoroti dampak pengusiran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas kehidupan yang layak. selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya konsultasi dan persetujuan yang bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi dalam setiap tindakan yang mempengaruhi masyarakat adat. kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengusiran ini melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional serta memperkuat pola dominasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat, mengancam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan global.
Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat R.S. Rakia, A. Sakti
JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2008, serta, bagaimana Kedudukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis yang mengacu pada norma hukum segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian, dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analistis. Hasil penelitian ini menunjukan, kerancuan redaksi ketentuan Pasal 1 huruf b berdasarkan kaidah pembentukan peraturan-perundang-undangan belumlah dapat dikatakan telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Di lain sisi, kedudukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan legitimatif. Kedudukan Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus menurut UU Otsus jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2008, dalam Konsideran menimbang disebutkan secara tegas bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua Rakia, A. Sakti R.S.; Muharuddin, Muharuddin; Sahertian, Marthin
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1479

Abstract

Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan yang berbeda dari daerah-daerah otonomi pada umumnya di indonesia, berikut mengenai struktur pemerintahan daerahnya. Gubernur provinsi papua sebagai kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan berkedudukan sebagai wakil pemerintah di papua, memiliki sejumlah kewenangan namun kewenangan tersebut tidak mencirikan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan konsep otonomi khusus sebagai perwujudan desentralisasi asimteris (asymetrical decentralization) tetapi cenderung mewujudkan administrasi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di papua, serta bagaimana kewenangan pemerintah provinsi papua dalam otonomi khusus papua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan teori hukum dan perundang-undangan (statuta approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan gubernur dalam kerangka otonomi khusus papua masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang pemerintahan Daerah. Dampak dari pelaksanaan kewenangan tersebut menghasilkan posisi subordinatif atau ataupun kewenangan yang sumir antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi khusus papua.
Co-Authors A. Darmawansya Ananda Nasirah Astreed S. Lumentung, Imelda Batkormbawa, Meylisa Patricia Darmawansya, Andi Dita, Ray Christian Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fany Kambu Febriani Inggrit Risamena Ganen Seknun Hadi Tuasikal Hasriyanti Imam Satria Aradina Jihan Fahira Bukhari Kambu, Fany Kocu, Jefry Kora, Paulinus Kuswardani Kuswardani, Kuswardani Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Maikel Yeblo Marthin, Sahertian Masrifatun Mahmudah Masrifatun Mahmudah Muh Akdharisa SJ MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Muhammad Asri Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin Nastin, Emo Natasya Putri Veruanti Manurung Nini Nurouzi Razak, Askari Rohma, Sa’ro Fitriani A. Sagisolo, Thonce Sahertian, Marthin Sahertian, Marthin Seguito Monteiro Senewe, Viomeisa Fakrindini Sharul Andrie Maulana Simanjuntak, Kristi W. Simanjuntak, Kristi Warista Sri Yati Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon Tuasikal, Hadi Viomeisa Fakrindini Senewe Wahab Aznul Hidaya Wakano Abd Kadir Wicaksana Prakasa, Satria Unggul Widya Rahmawati Wook, Izawati Zaenal Arifin