Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.015
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Syntax Idea JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Madani Legal Review Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Amsir Law Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Litigasi Amsir Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
R.S. Rakia, A. Sakti
Universitas Muhammadiyah Sorong
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Criminal Pre-Trial System from a Human Rights Perspective Ananda Nasirah; Hadi Tuasikal; A. Sakti R.S. Rakia
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 3 No 2 (2025): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v3i2.4507

Abstract

The purpose of this research is to examine how the pretrial criminal system supervises and evaluates the legality of actions taken by law enforcement officials from a human rights perspective and to identify the factors influencing the pretrial system. The method used in this study is normative legal research with a legislative approach, analyzing laws and regulations related to the pretrial process. The novelty of this research lies in the pretrial system, which has not been extensively studied due to the arbitrariness of law enforcement officials, as well as an analysis of the implementation of regulations related to pretrial matters. The findings of this study indicate that the pretrial system has the authority to examine evidence and act proactively; in this case, the pretrial can identify abuses of process or violations of human rights at an early stage. This procedure aims to protect the human rights of innocent individuals. The pretrial system also serves to control actions by law enforcement officials that are contrary to human rights. However, there are factors that influence the pretrial criminal system in exercising its authority, which include aspects of substantive law, legal officials, and social society. These aspects are interconnected and cannot be separated. In conclusion, despite the factors influencing the pretrial criminal system, the presence of pretrial proceedings as a means to protect human rights can enhance oversight and accountability in the pretrial process to prevent abuse of power.
Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Sorong Muhammad Rizal; Hadi Tuasikal; A. Sakti R.S. Rakia
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.22468

Abstract

Diversion aims to keep offenders away from the formal judicial system. The implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases, particularly in Sorong Regency in 2023, involved at least two cases of juvenile theft. The purpose of this research is to examine the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency, to determine whether it complies with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Additionally, this research aims to analyze the factors influencing the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency. The research methodology used includes two approaches: a qualitative approach (both empirical and normative juridical) supported by a quantitative approach (content analysis and simple statistical data). Based on the research results, the factors influencing the effectiveness of the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency are: first, legal factors, specifically the brief time frame provided by the law for the diversion process, and the necessity to regulate the age of the child victim who can independently give consent in the Diversion Agreement; second, law enforcement factors, including judges and Bapas probation officers; third, facility factors, such as the availability of waiting rooms for children, juvenile courtrooms, diversion rooms, and juvenile detention facilities; fourth, community factors, wherein the presence of community elements can allow the victim to hear input from various parties, thereby facilitating successful diversion agreements; and fifth, cultural and traditional factors of the Sorong Regency community, particularly the Moi tribe as the indigenous group in Sorong Regency.
Pengusiran Masyarakat dari Lokasi Tanah Hak Ulayat Marga Sagisolobri di Kabupaten Sorong Selatan Sagisolo, Thonce; Pratiwi Markus, Dwi; Tuasikal, Hadi; R.S. Rakia, A. Sakti
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46260

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengusiran masyarakat dari lokasi tanah hak ulayat marga sagisolobri di kabupaten sorong selatan dari perspektif hukum pidana. kasus ini berawal dari konflik politik lokal yang memicu pengusiran paksa tiga pulu kepala keluarga oleh marga sagisolobri. pengusiran ini dilakukan dengan alasan perbedaan dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah dan kekecewaan terhadap ketidakmampuan memperjuangkan aspirasi komunitas dalam birokrasi pemerintahan. penelitian ini menyoroti dampak pengusiran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas kehidupan yang layak. selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya konsultasi dan persetujuan yang bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi dalam setiap tindakan yang mempengaruhi masyarakat adat. kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengusiran ini melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional serta memperkuat pola dominasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat, mengancam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan global.
Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat R.S. Rakia, A. Sakti
JUSTISI Vol. 5 No. 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i1.521

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2008, serta, bagaimana Kedudukan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis yang mengacu pada norma hukum segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian, dengan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analistis. Hasil penelitian ini menunjukan, kerancuan redaksi ketentuan Pasal 1 huruf b berdasarkan kaidah pembentukan peraturan-perundang-undangan belumlah dapat dikatakan telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Di lain sisi, kedudukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan legitimatif. Kedudukan Provinsi Papua Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Otonomi Khusus menurut UU Otsus jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2008, dalam Konsideran menimbang disebutkan secara tegas bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua Rakia, A. Sakti R.S.; Muharuddin, Muharuddin; Sahertian, Marthin
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1479

Abstract

Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan yang berbeda dari daerah-daerah otonomi pada umumnya di indonesia, berikut mengenai struktur pemerintahan daerahnya. Gubernur provinsi papua sebagai kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan berkedudukan sebagai wakil pemerintah di papua, memiliki sejumlah kewenangan namun kewenangan tersebut tidak mencirikan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan konsep otonomi khusus sebagai perwujudan desentralisasi asimteris (asymetrical decentralization) tetapi cenderung mewujudkan administrasi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di papua, serta bagaimana kewenangan pemerintah provinsi papua dalam otonomi khusus papua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan teori hukum dan perundang-undangan (statuta approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan gubernur dalam kerangka otonomi khusus papua masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang pemerintahan Daerah. Dampak dari pelaksanaan kewenangan tersebut menghasilkan posisi subordinatif atau ataupun kewenangan yang sumir antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi khusus papua.
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong) Ilham, Muhammad; R.S. Rakia, A. Sakti; Aznul Hidaya, Wahab; Markus, Dwi Pratiwi; Mahmudah, Masrifatun
JUSTISI Vol. 8 No. 1 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i1.1503

Abstract

Keberadaan serta kebiasan-kebiasaan yang hidup menjadi aturan hukum masyarakat adat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini masih eksis dan mengalami perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan adat suku moi (studi kasus di polres kota sorong). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (field reseach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakkan hukum adat terhadap tindak pidana berdasarkan adat Moi dipengaruhi oleh penghormatan masyarakat adat Moi yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat itu pedoman hidup. Sementara itu, penyebab digunakan adat Moi dalam proses penyelesaian masalah di adat Moi dianggap lebih adil dan mewakili suasana kebatinan masyarakat suku Moi, serta lebih memberikan efek jera pada pelaku, dan juga berkaitan dengan hukuman ghaib yang dipercaya akan dihadapi oleh pelaku.
Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia Razak, Askari; A. Sakti R.S. Rakia; A. Darmawansya
JUSTISI Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1925

Abstract

In the explanation of Law no. 1/PNPS/1965 stated that the recognized religions in Indonesia are Islam, Christianity, Catholicism, Hindu Buddhism, and Confucianism. As a result, other beliefs loses its legal standing and legal protection by the state. The issue of religious freedom is also influenced by the different interpretations of the terms "religion" and "belief" by the public and law enforcer. First, the terms "religion" and "belief" have different meanings. "Religion" refers to the religions adopted by Indonesian citizens, in accordance with the explanation in Law no. 1/PNPS/1965. While the term "belief" has no legal basis. Second, the terms "religion" and "belief" have identical meanings. If this opinion is recognized, then there will be generalization between "agama wahyu", and "agama budaya”. On the other hand, Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not yet have an adequate constitutional interpretation in resolving this issue.
Controversies and Unconstitutional Practices of Elections Postponement in Indonesia: State Interest or Political Elite Interest? Rakia, A. Sakti R.S
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.3276

Abstract

The Indonesian political atmosphere has recently been shocked by controversial issues regarding the postponement of the Indonesian elections in 2024 nationally. The reason for postponing the election is due to the unstable economic condition of the country after COVID-19 so that it is considered incapable of holding elections in 2024. This study aims to find out how the postponement of elections is regulated in Indonesia, as well as whether the postponement of elections is a constitutional action or for the interests of groups elite. The results of this study indicate that basically the Indonesian Election Law does not specifically regulate the postponement of elections. The postponement of elections in the provisions of election law in Indonesia only regulates regional election delays. Meanwhile, national election delays are not adequately regulated. Therefore, nationally postponing the election is considered a violation of the Indonesian constitution. In addition, it is seen that the postponement of the election is not an aspiration of the Indonesian people so that it is considered an attempt by the political elite to take political advantage in the 2024 election.
Application of Restorative Justice to the Crime of Sexual Violence against Women Ganen Seknun; Hadi Tuasikal; R.S. Rakia, A. Sakti; Nini Nurouzi
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3375

Abstract

This research highlights the background of Indonesia as a state of law, where state power is regulated by law to achieve legal order. However, the implementation of laws to protect women from violence still poses weaknesses that affect the sense of justice and impunity for perpetrators. As an alternative solution, the Restorative Justice approach is proposed to resolve acts of sexual violence by involving victims and perpetrators in dialogue and joint recovery, in accordance with the principle of consensus. This research uses the normative juridical method by analyzing relevant regulations and literature as well as conducting interviews at the Teluk Bitung District Police. It was found that the Restorative Justice approach can be a more inclusive and restorative alternative for victims and perpetrators of sexual violence. However, to implement it effectively, certain conditions need to be met, including admission of guilt, consent of the victim and perpetrator, and support from the police or prosecutor's office. The results show that this approach has the potential to provide a fairer resolution and have a positive impact on efforts to prevent and respond to violence against women in Indonesia.
Restorative Approach in Family Conflict Resolution Through ADR Process Fany Kambu; Rakia, A. Sakti R.S.; Yati, Sri; Muh Akdharisa SJ
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 3 No 3 (2025): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v3i3.4458

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of restorative approaches in resolving family conflicts through Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms and to identify factors that support and hinder their implementation at the community level. The methods used in this research are empirical legal methods that combine primary data obtained through interviews with relevant parties such as mediators, community leaders, and families involved in disputes as well as secondary and tertiary data obtained through literature studies. All data are analyzed qualitatively using a deductive approach. The novelty of this research lies in the integration of justice-based restorative principles with Indonesian socio-cultural values, particularly the concept of deliberation to reach consensus as the basis for resolving family conflicts outside of court. The findings show that the restorative approach in ADR is able to provide a more humanistic alternative to resolution because it emphasizes relationship restoration, equal dialogue, and social balance. Processes such as mediation, negotiation, and conciliation have been proven to be in line with local cultural values and effective in reducing conflict escalation and the potential for violence within families. However, implementation in the field still faces a number of obstacles, including low public literacy regarding ADR, the influence of patriarchal culture that weakens the position of women, the limited number of professional mediators, and the complexity of emotional aspects and child protection. The conclusion is that the restorative approach through ADR has significant potential as a sustainable solution in resolving family conflicts. Its effectiveness depends on strengthening the capacity of community-based mediators, increasing public legal awareness, and drafting regulations that are more responsive to the needs of non-litigious family dispute resolution.
Co-Authors A. Darmawansya Ananda Nasirah Astreed S. Lumentung, Imelda Batkormbawa, Meylisa Patricia Darmawansya, Andi Dita, Ray Christian Donson Sijabat Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fany Kambu Febriani Inggrit Risamena Ganen Seknun Hadi Tuasikal Hasriyanti Hasriyanti Imam Satria Aradina Jihan Fahira Bukhari Kocu, Jefry Kristi Warista Simanjuntak Kuswardani Kuswardani Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Maikel Yeblo Marthin, Sahertian Masrifatun Mahmudah Masrifatun Mahmudah Mazlena Mohamad Hussain Muh Akdharisa SJ Muhammad Ali Muhammad Asri Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin Nastin, Emo Natasya Putri Veruanti Manurung Nini Nurouzi Paulinus Kora Razak, Askari Retno Nurkumala Sagisolo, Thonce Sahertian, Marthin Sahertian, Marthin Satria Unggul Wicaksana Prakasa Sa’ro Fitriani A. Rohma Seguito Monteiro Senewe, Viomeisa Fakrindini Sharul Andrie Maulana Simanjuntak, Kristi W Sri Yati Titi Martdiana Marsaoly Tuasikal, Hadi Viomeisa Fakrindini Senewe Wahab Aznul Hidaya Wakano Abd Kadir Widya Rahmawati Wook, Izawati Zaenal Arifin