Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Syntax Idea JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Litigasi Amsir Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice Jurnal Jurisprudence
R.S. Rakia, A. Sakti
Universitas Muhammadiyah Sorong
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 A. Sakti R.S. Rakia
JUSTISI Vol. 6 No. 2 (2020): Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v6i2.966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-yuridis, yakni mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan (statute approach), serta teori dan asas hukum sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dalam keadaan luar biasa, khususnya dalam penanganan Covid-19, dimungkinkan dikarenakan berdasarkan kewenangan dan juga peraturan perundang-undangan. Hanya saja, mengenai Pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memiliki sejumlah kelemahan yang rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus A. Sakti R.S. Rakia
JUSTISI Vol. 7 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i1.1168

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan tentang kewenangan khusus serta kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan statute approach, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan UU Otsus Papua, lembaga MRP hanya memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dengan kata lain, MRP tidak memiliki kewenangan murni di bidang legislasi, sebab berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c, MRP hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur.
ESENSI PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL A. Sakti R.S. Rakia; Imam Satria Aradina
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i1.7970

Abstract

One of the essences of implementing state government with a presidential system of government is the process of direct accountability to the people. This means that the people must be involved in every administration of government, including the process of impeaching the president. In Indonesia, the process of impeachment against the President is predominantly carried out by the Parliament, which is actually a practice in a parliamentary system of government. This study aims to analyze the essence of presidential impeachment in the presidential government system in Indonesia. The method used in this study is normative juridical research with a statute approach, which is carried out in a descriptive-analytical manner. The results of this study indicate that the impeachment process of the President of Indonesia is not purely an impeachment process that is in accordance with the presidential government system. In addition, the process of impeaching the President does not involve the people as the holders of sovereignty because there are no constitutional provisions that regulate it.Keywords: impeachment; presidential system; constitutional law. ABSTRAKSalah satu hakikat dari pelaksanaan pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan presidensial adalah proses pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Artinya, rakyat mesti terlibat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mengenai proses pemakzulan presiden. Di Indonesia, proses pemakzulan terhadap Presiden dominan dilakukan oleh Parlemen yang sebenarnya praktik seperti ini adalah praktik dalam sistem pemerintahan parlementer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi pemakzulan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statuta approach yang dilakukan secara deskriptis-analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pemakzulan Presiden di Indonesia tidak murni merupakan proses pemakzulan yang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, proses pemakzulan Presiden tidak melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, karena tidak ada ketentuan konstitusi yang mengaturnya.Kata Kunci: Pemakzulan Presiden; Sistem Presidensial; Hukum Konstitusi.
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong Viomeisa Fakrindini Senewe; Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia; Hadi Tuasikal
Syntax Idea 3780-3791
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i8.4433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong, serta tantangan dan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Sorong dengan cara mewawancarai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Sorong, dan mendokumentasikan wawancara tersebut. Selain wawancara, juga dilakukan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur terkait penyandang disabilitas di Kota Sorong. upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dilakukan pemerintah meliputi pendataan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan khusus, pemberdayaan dalam pekerjaan, dan penyediaan fasilitas aksesibilitas. Namun pemenuhan hak tersebut belum maksimal karena tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, kebijakan daerah yang tidak memadai, dan keterbatasan koordinasi, serta karena hambatan seperti anggaran yang tidak mencukupi dan keterbatasan tenaga kerja. Pemerintah Kota Sorong sebaiknya menyusun dan mengesahkan peraturan daerah khusus yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan implementasi yang lebih baik
Protecting the Land Tenure Rights of Papuan Indigenous Peoples After New Autonomy Region Wicaksana Prakasa, Satria Unggul; R.S. Rakia, A. Sakti; Wook, Izawati
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i3.31352

Abstract

The issues with indigenous peoples are very frequent, the impact of development, investment, and deforestation is accompanied by land conversion activities for oil palm plantations and mining, making the rights of indigenous peoples marginalized. In this context, this study seeks to investigate: (1). What problems are experienced by the Papuan Indigenous Peoples and what protection should be accepted by legal and human rights approaches? (2) What are the challenges of Special Autonomy in Papua following the stipulation of the latest Special Autonomy Law, especially in Southwest Papua, and what kind of projections and challenges are needed to protect the Papuan people at large? This research uses socio-legal methods to identify legal procedures related to socio-cultural and political-economic aspects of the Papuan community. The result of this study shows that several points are specified to protect Indigenous Peoples rights in Papua, especially after Special Autonomy, namely the importance of protecting the human rights of Indigenous Peoples related to the right to self-determination, recognition of adat rights, and basic rights that should have affirmative policies carried out by the state to ensure that Indigenous Peoples can play a major role in protecting the environment and contributing to climate change prevention. Investment or state authority must be limited to protect, promote, and respect Indigenous Peoples in Papua and also Southwest Papuans. Then, with regard to the DOB in Papua, of course, it must be returned to its noble goal of protecting the rights of the Papuan people in realizing welfare and independence. Abuse of various forms of authority, including special autonomy funds in Papua must be condemned and strictly processed. Abstrak Problematika terhadap masyarakat adat sangat sering terjadi, dampak pembangunan, investasi, deforestasi disertai dengan aktivitas alih-fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, menjadikan hak-hak masyarakat hukum adat menjadi tersingkirkan. Pada konteks ini kita perlu mengidentifikasi lebih dalam: (1). Bagaimana  problematika yang dialami MHA Papua dan perlindungan yang harusnya diterima pendekatan hukum dan HAM; (2). Bagaimana tantangan Otsus Papua pasca UU Otsus terbaru, khususnya di Papua Barat Daya, proyeksi dan tantangan seperti apa yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat Papua secara luas. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal untuk mengidentifikasi prosedur hukum serta lebih dari itu berkaitan dengan aspek sosio-kultur, dan  politik-ekonomi masyarakat Papua. Hasil penelitian ini adalahsetidaknya ada beberapa point untuk melindungi hak MHA di Papua khususnya pasca Otsus, yaitu pentingnya melidungi hak asasi dari MHA, berkaitan dengan hak menentukan nasibnya sendiri, pengakuan terhadap hak ulayat, serta hak-hak dasar yang harusnya ada kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh negara untuk meastikan bahwa MHA dapat menjalankan peran besarnya dalam melindungi lingkungan hidup serta berkontribusi terhadap pencegahan perubahan iklim. Atas nama investasi atau otoritas negara yang berlebih, harus dibatasi dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penghormatan terhadap MHA, khususnya MHA di Papua. Kemudian, berkaitan dengan DOB di Papua termasuk di Papua Barat Daya, tentu harus dikembalikan kepada tujuan mulianya untuk melindungi hak masyarakat Papua dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.
Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat Kocu, Jefry; Rakia, A. Sakti R.S.; Marthin, Sahertian
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 1 No 2 (2023): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v1i2.2678

Abstract

Jefry. Kocu (20183300110) “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izin Di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat (Study Kasus Polsek Aifat)”. Dibimbing Oleh Dosen Pembimbing I Bapak Dr. A. Sakti R.S. SH.,MH Dan Dibimbing Juga Oleh Dosen Pembimbinh II Bapak Marthin Sahertian , SH.,M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana tindakan aparat kepolisian terhadap kasus perdagangan minuman keras (Beralkohol) tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat dan Apa kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah Aifat Kabupaten Maybrat. Selaras dengan tujuan yang dimaksudkan, dengan ini penulis menelusuri prinsip-prinsip dan tindakan kepolisian dalam penanggulangan terhadap kasus perdagangan minuman keras (Berakohol) di Polsek Aifat Kabupaten Maybrat. maka jenis penelitian ini tergolongan penelitian yuridis empiris dan sumber data berasal dari sumber data primer dan daata sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka disimpullkan sebagai berikut; Melakukan Razia Terhadap Peredaran minuman keras (Beralkohol) secara ilegal. Melakukan sosialisasi tentang dampak minuman keras (Beralkohol) kepada masyarakat. Melakukan penyidikan. Pengledahan barang bukti. Melakukan Penangkapan. Dan ada faktor-faktor penghambat dalam tindakan aparat kepolisian dalam penanggulangan terhadap kasus perdagangan minuman keras secara ilegal sebagai berikut; Kurangnya respon masyarakat, dan masyarakat tertutup memberikan informasi kepada aparat kepolisian.
Village Fund Management for Clean Water Provision in Warmon Village Community, Bamus Bama District Maikel Yeblo; A. Sakti R. S. Rakia; Masrifatun Mahmudah; Muhammad Asri; Wakano Abd Kadir
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 2 No 1 (2024): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v2i1.2832

Abstract

The type of research used in this study uses one type of approach, namely a normative juridical approach.  This research was conducted in Warmon Village, Bamus Bama District, Tambrauw Regency. The type of data that researchers obtain is descriptive data. The analysis technique is carried out continuously starting with reviewing all available data from various sources, namely interviews, observations that have been made in field notes, documents and so on until the conclusion is drawn. The results of this study indicate that the implementation of village fund management related to the implementation of the Clean Water Supply program by the Warmon Village government, Bamus Bama District, Tambrauw Regency is in accordance with the Village Fund management law. What are the obstacles in managing village funds for the provision of clean water to the people of Warmon Village, Bamus Bama District, Tambrauw Regency. The evaluation stage is not carried out in the Kubu Kandang Village Government. Lack of understanding of the Village Government regarding the cycle or drilling well system to produce clean water. Lack of community participation in maintaining the cleanliness of the well environment What efforts are made in the management of village funds for the provision of clean water to the people of Warmon Village, Bamus Bama District, Tambrauw Regency. The efforts made by the Village Government in improving the quality of clean water services in Warmon Village are as follows. Establish good cooperation between the Village Government and Community Institutions. Periodic monitoring/control of clean water facilities. Increase community participation.
Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi Di Kota Sorong Dita, Ray Christian; Rakia, A. Sakti. R. S.; Hidayah, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.697

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dampak hasil Visum et Repertum mempengaruhi proses persidangan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Kota Sorong, serta bagaimana pandangan para hakim mengenai peran Visum et Repertum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Penulis menerapkan pendekatan empiris dalam studi ini untuk menggambarkan kondisi dari sudut pandang praktis. Mereka juga mengintegrasikan informasi hukum dengan data lapangan mengenai Visum et Repertum dalam kasus penganiayaan untuk menganalisis isu yang ada. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et Repertum adalah laporan medis yang disusun oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Laporan ini merupakan alat bukti yang penting dalam proses hukum pidana, memberikan informasi medis yang esensial untuk menentukan fakta-fakta kasus dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Keterlibatan dokter dalam proses hukum ini memastikan bahwa semua bukti medis yang relevan dapat diperiksa dengan seksama, mendukung proses penyidikan dan persidangan secara efektif.Visum et Repertum adalah alat penting dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan karena memberikan bukti medis yang konkret mengenai kondisi fisik korban. Namun, VER memiliki keterbatasan dalam menentukan secara pasti sebab kematian dan dalam mengidentifikasi kondisi korban sebelum kejadian. Oleh karena itu, VER harus digunakan bersama dengan bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan tersangka untuk memastikan kebenaran materil dalam kasus penganiayaan. Dalam kasus Pid.B/2022/PN.Son, hasil VER mengkonfirmasi adanya luka akibat kekerasan tajam di leher korban, namun tidak dapat secara definitif menentukan penyebab kematian tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ini menekankan pentingnya menggunakan VER sebagai bagian dari rangkaian bukti untuk mendukung penyidikan dan penuntutan
Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Sorong Muhammad Rizal; Hadi Tuasikal; A. Sakti R.S. Rakia
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i1.22468

Abstract

Diversion aims to keep offenders away from the formal judicial system. The implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases, particularly in Sorong Regency in 2023, involved at least two cases of juvenile theft. The purpose of this research is to examine the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency, to determine whether it complies with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Additionally, this research aims to analyze the factors influencing the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency. The research methodology used includes two approaches: a qualitative approach (both empirical and normative juridical) supported by a quantitative approach (content analysis and simple statistical data). Based on the research results, the factors influencing the effectiveness of the implementation of diversion in resolving juvenile criminal cases in the jurisdiction of Sorong Regency are: first, legal factors, specifically the brief time frame provided by the law for the diversion process, and the necessity to regulate the age of the child victim who can independently give consent in the Diversion Agreement; second, law enforcement factors, including judges and Bapas probation officers; third, facility factors, such as the availability of waiting rooms for children, juvenile courtrooms, diversion rooms, and juvenile detention facilities; fourth, community factors, wherein the presence of community elements can allow the victim to hear input from various parties, thereby facilitating successful diversion agreements; and fifth, cultural and traditional factors of the Sorong Regency community, particularly the Moi tribe as the indigenous group in Sorong Regency.
Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia Natasya Putri Veruanti Manurung; A. Sakti R.S. Rakia; Wahab Aznul Hidaya
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 4 (2024): Agustus
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legalization of abortion due to rape of minors based on Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan perspektif HAM, and legal protection for children who have abortions in these situations. Using normative research methods, the results show that abortion can be allowed in accordance with the Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 with certain conditions, such as indications of medical emergencies and psychological trauma. From a human rights perspective, abortion can only be approved if it aims to save the lives of the fetus and the mother. Legal protection for children who have abortions due to rape is emphasized as a form of safeguarding the rights of children as victims, taking into account the reasons and conditions that force the child to commit the act. In conclusion, the law must ensure justice by considering the condition of the perpetrator, especially in cases of forced abortions.
Co-Authors A. Darmawansya Ananda Nasirah Astreed S. Lumentung, Imelda Batkormbawa, Meylisa Patricia Darmawansya, Andi Dita, Ray Christian Dwi Pratiwi Markus, Dwi Fany Kambu Febriani Inggrit Risamena Ganen Seknun Hadi Tuasikal Hasriyanti Imam Satria Aradina Jihan Fahira Bukhari Kambu, Fany Kocu, Jefry Kora, Paulinus Kuswardani Kuswardani, Kuswardani Laode Muhammad Taufiq Afoeli Mahmudah, Masrifatun Maikel Yeblo Marthin, Sahertian Masrifatun Mahmudah Masrifatun Mahmudah Muh Akdharisa SJ MUHAMMAD ALI Muhammad Ali Muhammad Asri Muhammad Ilham Muharuddin, Muharuddin Nastin, Emo Natasya Putri Veruanti Manurung Nini Nurouzi Razak, Askari Rohma, Sa’ro Fitriani A. Sagisolo, Thonce Sahertian, Marthin Sahertian, Marthin Seguito Monteiro Senewe, Viomeisa Fakrindini Sharul Andrie Maulana Simanjuntak, Kristi W. Simanjuntak, Kristi Warista Sri Yati Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon Tuasikal, Hadi Viomeisa Fakrindini Senewe Wahab Aznul Hidaya Wakano Abd Kadir Wicaksana Prakasa, Satria Unggul Widya Rahmawati Wook, Izawati Zaenal Arifin