Garuda - Garba Rujukan Digital

Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia Natasya Putri Veruanti Manurung; A. Sakti R.S. Rakia; Wahab Aznul Hidaya
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 4 (2024): Agustus
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the legalization of abortion due to rape of minors based on Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan perspektif HAM, and legal protection for children who have abortions in these situations. Using normative research methods, the results show that abortion can be allowed in accordance with the Pasal 60 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 with certain conditions, such as indications of medical emergencies and psychological trauma. From a human rights perspective, abortion can only be approved if it aims to save the lives of the fetus and the mother. Legal protection for children who have abortions due to rape is emphasized as a form of safeguarding the rights of children as victims, taking into account the reasons and conditions that force the child to commit the act. In conclusion, the law must ensure justice by considering the condition of the perpetrator, especially in cases of forced abortions.

Dilema Hak Cipta: Lagu Live di Kafe vs Perlindungan Pencipta Febriani Inggrit Risamena; A. Sakti R.S. Rakia; Masrifatun Mahmudah
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 4 (2024): Agustus
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines the legal protection for songwriters who sing live in cafes based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Using empirical juridical methods, this study examined secondary and primary data. The results of the study show that the use of live music is regulated in the Copyright Law and Government Regulation No. 56 of 2021, which requires permission and royalty payments to copyright holders. Legal protection can be enforced through alternative dispute resolution, litigation, or criminal prosecution to prevent and minimize copyright infringement.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) TERHADAP ANAK Sharul Andrie Maulana; Rakia, A. Sakti. R. S.; Hidaya, Wahab Aznul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.760

Penindakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kriminal bagi Pelaku Penindasa di Dunia Digital (Cyberbullying) pada Anak Dilihat dari Hukum Kriminal. Tujuan kajian ini ialah guna memahami perlindungan hukum pada anak sebagai korban dari pelanggaran kriminal cyberbullying serta kendala dalam penegakan hukum terkait tindak kriminal tersebut terhadap anak. Kajian ini merupakan penelitian normatif yuridis. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum utama, bahan hukum tambahan, dan bahan hukum pelengkap. Pengumpulan data dijalankan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil studi memperlihatkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kriminal cyberbullying yang diambil oleh seorang anak harus sejalan dengan peraturan yang ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Gagasan diversi yang diuraikan dalam Pasal 1 angka (7) UU tersebut memungkinkan pemindahan penyelesaian kasus anak dari jalur pengadilan pidana ke jalur di luar pengadilan pidana anak, yang akan dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum saat mereka menangani kasus kriminal yang dijalankan seorang anak. Oleh karena itu, kebijakan harus dirumuskan untuk mencegah terjadinya cyberbullying oleh anak, terutama di era digital ini. Pendekatan budaya, pendekatan pendidikan moral, pendekatan akademis, dan pendekatan teknologi adalah beberapa metode yang bisa diterapkan dalam merumuskan kebijakan tersebut.. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap cyberbullying berupa: kurangnya aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian kasus cyberbullying, minimnya sosialisasi bahaya cyberbullying, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya cyberbullying, dan stigma yang menganggap bahwa cyberbullying merupakan hal yang wajar.

Pengabaian Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Hak Asuh Anak Jihan Fahira Bukhari; Simanjuntak, Kristi Warista; Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.946

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perjanjian hak asuh anak menurut hukum positif dan penegakan hukum terhadap pengabaian asas pacta sunt servanda terkait hak dan kepentingan anak dalam perjanjian hak asuh. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan yakni dengan model pendekatan perundangan statute approach dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusnya suatu perkawinan akibat perceraian berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek psikologis, sosial, ekonomi, pengasuhan dan perkembangan anak. Dalam konteks hak asuh anak setelah perceraian, pengabaian terhadap asas ini dapat menimbulkan konflik yang merugikan kepentingan anak, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, perlindungan, dan pengasuhan. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Pelanggaran terhadap perjanjian hak asuh berpotensi mengganggu kesejahteraan anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan hak mendasar anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, hukum Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian hak asuh untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak, serta memberi sanksi terhadap orang tua yang mengabaiankan hak anak.

Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime Batkormbawa, Meylisa Patricia; Tuasikal, Hadi; Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1358

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Transnasional dalam perspektif hukum positif. dan untuk memahami bagaimana upaya penanganan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan transnasional menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber dan bahan hukum. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi wawancara dan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan terdiri atas artikel-artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil peneilitian, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Transnasional Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana yang dikenakan bersifat kumulatif dan dapat berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati, serta denda dalam jumlah besar. Penjatuhan sanksi tersebut memperhatikan beratnya perbuatan serta adanya unsur kejahatan terorganisir lintas negara. Hukum positif di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat dan memberikan efek jera terhadap pelaku, namun implementasinya seringkali dihadapkan pada tantangan penegakan hukum seperti keterbatasan bukti dan keterlibatan jaringan internasional yang kompleks. Upaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Undang-undang ini memberi kewenangan luas kepada aparat penegak hukum, termasuk penyidikan, penyadapan, dan penggeledahan dalam rangka pemberantasan jaringan narkotika lintas negara. Meski begitu, ketentuan dalam UU tersebut belum secara eksplisit menyebut istilah kejahatan transnasional, namun secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip dari konvensi internasional seperti UNCATOC. Efektivitas penanganan sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga serta kerja sama internasional yang erat dalam menghadapi sindikat narkotika global

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi Nastin, Emo; Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon; Tuasikal, Rakia Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1361

Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada perkara korupsi pada Putusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan bagaimana penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian terhadap norma- norma hukum tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga- lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan secara deduktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hakim dalam memutusakan perkara padaPutusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst adalah berdasarkan analisis yuridis dan analisis non-yuridis. Adapun penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Pasal 38 KUHP, Pasal 18 huruf d Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsipdasar hak Asasi Manusia.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi Nastin, Emo; Syah, Alwiyah Sakti Ramdhon; Tuasikal, Rakia Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1361

Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada perkara korupsi pada Putusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan bagaimana penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian terhadap norma- norma hukum tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga- lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan secara deduktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hakim dalam memutusakan perkara padaPutusan Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst dan Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst adalah berdasarkan analisis yuridis dan analisis non-yuridis. Adapun penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsu di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Pasal 38 KUHP, Pasal 18 huruf d Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsipdasar hak Asasi Manusia.

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Nomor: 11/PDT.G.S/2018/PN SON) Rahmawati, Widya; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1363

Kedudukan perjanjian kredit tanpa jaminan hak tanggungan adalah perjanjian sah dalam hukum perdata selama sesuai dengan (Pasal 1320 KUHPerdata), meskipun tidak diatur dalam UU Hak Tanggungan karena tidak melibatkan agunan berupa tanah atau bangunan. Kredit jenis ini tetap diakui oleh Undang-Undang Perbankan, dan pelaksanaannya tunduk pada prinsip kehati-hatian serta penilaian kelayakan debitur. Namun, tanpa hak tanggungan, posisi hukum kreditur menjadi lebih lemah jika terjadi wanprestasi, karena tidak memiliki hak eksekusi langsung terhadap objek jaminan, sehingga penyelesaian harus melalui gugatan perdata di pengadilan. Penyelesaian kredit macet tanpa jaminan hak tanggungan sesuai putusan No.: 11/pdt.g.s/2018/pn son yaitu kredit dengan jaminan hak tanggungan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur karena memungkinkan eksekusi langsung melalui parate eksekusi tanpa perlu putusan pengadilan. Sebaliknya, kredit tanpa hak tanggungan lebih berisiko karena eksekusi hanya dapat dilaksanakan lewta gugatan perdata dan putusan pengadilan yang inkracht, sehingga proses penyelesaiannya lebih lambat dan kompleks. Namun, baik kredit dengan maupun tanpa jaminan tetap sah secara hukum selama sesuai dengan syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata. Bagi debitur, hak tanggungan menciptakan tanggung jawab dan risiko lebih besar, namun memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

EFEKTIVITAS MEDIASI DENGAN PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG Astreed S. Lumentung, Imelda; Simanjuntak, Kristi W.; Rakia, A. Sakti. R. S.
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1368

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berperan utama pada kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan maupun tempat tinggal. Nilai tanah tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga sosial dan budaya, sehingga sering kali menjadi objek konflik dan sengketa antarindividu, kelompok, atau instansi. Sengketa pertanahan biasanya timbul akibat ketidakjelasan hak kepemilikan, tumpang tindih dokumen, serta kepentingan yang saling berbenturan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah dengan non-litigasi melalui mediasi sebagai alternatif yang diandalkan. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan sengketa pertanahan dengan mediasi yang diterapkan Kantor Pertanahan Kota Sorong sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif, dengan wawancara bersama pejabat pertanahan dan studi dokumen. Hasilnya menjelaskan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Sorong lebih efisien dibandingkan proses litigasi, baik dari sisi waktu, biaya, maupun efektivitas penyelesaian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidakhadiran para pihak, kurangnya itikad baik, hingga campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, mediasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas mediator, pemahaman hukum oleh para pihak, serta komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi kolaboratif menjadi pendekatan yang ideal karena menekankan pada pencapaian solusi bersama dan menjaga hubungan antar pihak.

Penyuluhan hukum tingkat pemahaman mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Simanjuntak, Kristi Warista; Hidaya, Wahab Aznul; Rakia, A. Sakti R. S.
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 9, No 4 (2025): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v9i4.32594

Abstrak Penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta otentik oleh Notaris di Kabupaten Sorong bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait dengan fungsi dan prosedur pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum. Masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan ini terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan hukum, seperti jual beli dan perjanjian waris. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) dengan pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk persiapan, sosialisasi, penyuluhan, dan evaluasi. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat mengenai akta otentik setelah dilakukan penyuluhan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta berada dalam kategori pemahaman "Cukup" dan "Kurang", namun setelah penyuluhan, mayoritas peserta berada dalam kategori "Baik" dan "Sangat Baik". Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkenalkan peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang taat asas dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: penyuluhan hukum; akta otentik; notaris; participatory action research; Kabupaten Sorong. Abstract Legal counseling on the preparation of authentic deeds by notaries in Sorong Regency aims to improve the community's understanding of the law, particularly regarding the functions and procedures for preparing authentic deeds that have legal force. The target audience for this activity consists of village officials, community leaders, and parties who are likely to engage in legal transactions, such as sales and inheritance agreements. This outreach program employs the Participatory Action Research (PAR) method with a participatory approach, actively involving the community through pre-tests and post-tests to measure improvements in understanding. The program is implemented in several stages, including preparation, socialization, outreach, and evaluation. The results achieved demonstrate a significant improvement in the community's understanding of authentic deeds following the outreach program. Before the activity, most participants were categorized as having “Adequate” and “Inadequate” understanding, but after the education, the majority of participants were categorized as having ‘Good’ and “Very Good” understanding. Thus, this legal education activity successfully increased public legal awareness and introduced the role of Notaries in maintaining legal certainty. This legal education is expected to continue on an ongoing basis to create a culture of law-abiding principles and ensure legal protection for the community. Keywords: legal education; authentic deeds; notaries; participatory action research; Sorong Regency.

Title

Found 50 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 50 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 50 Documents
Search