Garuda - Garba Rujukan Digital

JURISDICTIONAL CYBERCRIME CRIMINALIZATION POLICY IN THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY Aprita, Serlika; Hanif, Wangmayum
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 2 Issue 2 December 2024
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v2i2.3651

The victim and the offender are frequently in separate nations, a crime known as cybercrime transcends all borders and periods. Cybercrime can be committed using the computer itself as the method of committing the crime and the computer network system as the target. Laws governing information technology must take into account its rapid growth. Information and communication technology laws must anticipate and lessen these negative consequences. For information, media, and communication technology to progress as much as possible, legal products about cyberspace, or mayantara, must offer security and legal certainty. In response to the increasing number of cybercrimes, the government adopted a policy on April 21, 2008, with the adoption of Law No. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE). The ITE Law is Indonesia's first legislation focusing on online regulation. Based on the research findings, it can be concluded that Indonesian law enforcement has been unable to combat cybercrime to the best of its abilities. Indonesian law enforcement is facing difficulties due to the growth in cybercrime. The reasons for this are a lack of public legal awareness in efforts to combat information technology crimes, limited facilities and infrastructure, and the fact that there are still relatively few law enforcement officials who are familiar with the ins and outs of information technology (internet).

Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Aprita, Serlika; Qosim, Sarah
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.3963

This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit.

Penerapan Asas Keadilan bagi Konsumen yang Tidak Dapat Memohon Pailit dan PKPU kepada Developer Apartemen Atau Rumah Susun terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Ibrahim, Helmi; Hendri, Hendri; Aprita, Serlika
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i2.9100

Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Hal ini disebabkan karena salah satu poin dalam SEMA tersebut yang mengatur terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yakni di mana pengembang atau developer apartemen atau rumah susun tidak dapat dimohonkan pailit dan PKPU.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara rinci, hal ini mengakibatkan tidak tercapainya asas keadilan bagi konsumen dikarenakan tidak dapat memohonkan Pailit dan PKPU kepada Developer sehingga keberlakuan SEMA ini dianggap bertentangan dengan salah satu asas dalam hukum kepailitan yaitu asas keadilan. Dalam hal perusahaan tertentu seperti perusahaan pengembang (developer) tidak bisa dimohonkan pailit ataupun PKPU, maka seharusnya diatur dalam bentuk peraturan yang selevel dengan UU ataupun UU No. 37 tahun 2004 di revisi.

PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYEBER CRIME) : HARMONISASI REVISI UNDANG-UNDANG ITE DAN KUHP Idris, Martini; Nurlani, Meirina; Aprita, Serlika
Lex LATA Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i3.4266

Abstrak Cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet. Fenomena cyber crime di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena cyber crime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi khususnya akademisi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian berdasarkan pada doktrin yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan dalam upaya penegakan hukumnya, sanksi yang dikenakan masih ringan. Padahal beberapa kasus mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap cyber crime antara lain karena kurangnya fasilitas dan sarana, minimnya kemampuan penegak hukum, dan tidak ada unit khusus yang menangani kasus cyber crime. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya dan revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.Kata Kunci: Hukum Pidana ; Kejahatan ; Cyber Crime Abstract. Cyber crime is a crime committed using information technology, namely by using the internet. The phenomenon of cyber crime in Indonesia is a topic of discussion that always attracts public interest. From society in general, to people who are directly related to the phenomenon of cyber crime. For example, law enforcement officers, academics, especially legal academics. The research method used in this research is normative law because the focus of the study is based on doctrine through analysis of legal rules found in statutory regulations or in various court decisions using primary, secondary and tertiary research materials. The research results that can be used as conclusions in this research still contain several shortcomings in law enforcement efforts, in fact the sanctions imposed when using the Criminal Code are indeed light. In fact, some cases that occur result in large losses that are not commensurate with the consequences. Obstacles in law enforcement against cyber crime include, among other things, a lack of facilities and means, a lack of law enforcement capacity, and the absence of a special unit that handles cyber crime cases. In this regard, a draft concept of the new Criminal Code has been implemented to look at future legal policies in eradicating and enforcing laws relating to cyber crime and revision of the ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.Keywords: Criminal Law ; Crime ; Cyber Crime

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.

Kepailitan Perusahaan Pembiayaan: Hak dan Upaya Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan Zairi Absi, Warmiyana; Cayo, Putri Sari Nilam; Martini, Martini; Aprita, Serlika
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.139

Bankruptcy of a finance company is a condition in which the company is unable to fulfill its obligations to creditors, resulting in a bankruptcy legal process. In the bankruptcy process, creditors have rights that must be considered, including the right to submit bills, attend creditors' meetings, and obtain payments from the liquidation of the bankrupt company's assets. However, problems often arise regarding payment priorities, objections to asset management, and other legal actions that can affect the position of creditors. Therefore, creditors need to understand the legal remedies that can be taken, such as filing objections to bankruptcy decisions, homologation requests, and other legal steps to protect their interests. This article comprehensively discusses the rights and remedies available to creditors in the face of finance company insolvency proceedings, highlighting relevant legal aspects as well as prevailing practices in Indonesia

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pencegahan Masalah Lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur Aprita, Serlika; Syamsul, Syamsul; Utami, Shafa Nabila
Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/samakta.v1i2.142

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak warga negara Indonesia, yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk mendukung peran pemerintah dalam memenuhi hak tersebut dan mencegah permasalahan lingkungan, partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan penyuluhan tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah permasalahan lingkungan dan menjamin hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki peran penting dalam mencegah permasalahan lingkungan. UU PPLH berfungsi sebagai perangkat hukum lingkungan yang menjadi pedoman agar sumber daya alam dan lingkungan dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak partisipasi masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 70 ayat 2, di mana masyarakat dapat berperan melalui pengawasan sosial, memberikan pendapat, saran, usul, pengaduan, dan keberatan, serta menyampaikan informasi atau laporan kepada pemerintah. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa penyuluhan tentang peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah permasalahan lingkungan di Kelurahan Tanjung Raja Timur. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

The Role of Fisheries Courts in Adjudicating Fisheries Crime Cases Aprita, Serlika
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35776

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

The Role of Fisheries Courts in Adjudicating Fisheries Crime Cases Aprita, Serlika
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35776

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search