Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.453
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam IJTIHAD SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Hikmah Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Al-Fikru: Jurnal Ilmiah JCDD Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Islamic Circle J-Mabisya Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin JIBF MADINA : Journal Islamic Banking and Finance Madina
Resi Atna Sari Siregar
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Siregar, Resi Atna Sari
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.522 KB) | DOI: 10.56874/islamiccircle.v2i1.472

Abstract

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.
PENGALIHAN MANAJEMEN ZAKAT FITRAH KEPADA ANAK YATIM DI KELURAHAN DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN TAMBUNAN, JANUS; atna sari, resi
J-MABISYA Vol. 3 No. 1 (2022): J-Mabisya
Publisher : Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/j-mabisya.v3i1.856

Abstract

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena masuknya bulan Ramadhan. Hukumnya wajib ata ssetiap diri Muslim baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun sudah merdeka. Rasul menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ketempat sembahyang, melaksanakan sholat Idul Fitri. Mustahiq zakat terdiri dari delapan ashnaf, yaitu: fuqoro (orang fakir), masakin (orang miskin), amil (pengurus zakat), mu’allaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqob (orang yang merdeka), ghorimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah), dan ibnu as-sabil (orang dalam perjalanan). Agar penyaluran zakat tepat sasaran, adil dan merata maka selayaknya para pembayar zakat membayarkan zakatnya melalui amil zakat yang diangkat oleh pemerintah maupun swasta (masyarakat). Membayarkan zakat langsung kepada mustahik selain amil zakat juga boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa amil tidak ada atau ada amil tetapi amil tersebut terbukti tidak amanah. Peneliti menemukan masalah terkadang dalam mendistribusikan zakat bukan hanya untuk 8 asnaf, akan tetapi ada masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim dimana anak yatim tersebut bukan kategori fakir dan miskin.
OPTIMALISASI PERAN NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN PANYABUNGAN Ritonga, Raja; Siregar, Ilham Ramadan; Idris, Idris; Akhyar, Akhyar; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Hamid, Asrul; Suryadi, Suryadi; Harahap, Titi Martini; Siregar, Resi Atna Sari
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif. Namun, peran nazir sebagai pengelola wakaf seringkali belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan, manajemen, dan strategi pengembangan aset. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan dalam mengelola aset wakaf secara produktif melalui pendampingan, pelatihan, dan penyusunan model pengelolaan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan manajemen wakaf. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman nazir mengenai prinsip pengelolaan wakaf produktif, kemampuan perencanaan bisnis syariah, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau properti, sehingga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran nazir wakaf menjadi kunci utama dalam mewujudkan wakaf sebagai penggerak ekonomi umat di Kecamatan Panyabungan.
OPTIMALISASI PERAN NAZIR WAKAF DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF DI KECAMATAN PANYABUNGAN Ritonga, Raja; Siregar, Ilham Ramadan; Idris, Idris; Akhyar, Akhyar; Hsb, Zuhdi; Nst, Andri Muda; Hamid, Asrul; Suryadi, Suryadi; Harahap, Titi Martini; Siregar, Resi Atna Sari
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dikelola secara produktif. Namun, peran nazir sebagai pengelola wakaf seringkali belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan, manajemen, dan strategi pengembangan aset. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nazir wakaf di Kecamatan Panyabungan dalam mengelola aset wakaf secara produktif melalui pendampingan, pelatihan, dan penyusunan model pengelolaan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan pelatihan manajemen wakaf. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman nazir mengenai prinsip pengelolaan wakaf produktif, kemampuan perencanaan bisnis syariah, serta penyusunan laporan keuangan yang transparan. Dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan aset wakaf untuk usaha produktif seperti pertanian, perdagangan, atau properti, sehingga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi peran nazir wakaf menjadi kunci utama dalam mewujudkan wakaf sebagai penggerak ekonomi umat di Kecamatan Panyabungan.
PENGALIHAN MANAJEMEN ZAKAT FITRAH KEPADA ANAK YATIM DI KELURAHAN DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN TAMBUNAN, JANUS; atna sari, resi
J-MABISYA Vol. 3 No. 1 (2022): J-Mabisya
Publisher : Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/j-mabisya.v3i1.856

Abstract

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena masuknya bulan Ramadhan. Hukumnya wajib ata ssetiap diri Muslim baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun sudah merdeka. Rasul menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ketempat sembahyang, melaksanakan sholat Idul Fitri. Mustahiq zakat terdiri dari delapan ashnaf, yaitu: fuqoro (orang fakir), masakin (orang miskin), amil (pengurus zakat), mu’allaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqob (orang yang merdeka), ghorimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah), dan ibnu as-sabil (orang dalam perjalanan). Agar penyaluran zakat tepat sasaran, adil dan merata maka selayaknya para pembayar zakat membayarkan zakatnya melalui amil zakat yang diangkat oleh pemerintah maupun swasta (masyarakat). Membayarkan zakat langsung kepada mustahik selain amil zakat juga boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa amil tidak ada atau ada amil tetapi amil tersebut terbukti tidak amanah. Peneliti menemukan masalah terkadang dalam mendistribusikan zakat bukan hanya untuk 8 asnaf, akan tetapi ada masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim dimana anak yatim tersebut bukan kategori fakir dan miskin.
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN PADA SANTRI MELALUI EKONOMI KREATIF DI PESANTREN BAITUR RAHMAN PARAUSORAT KEC. BATANG Martini, Titi; Sari Siregar, Resi Atna; Siregar, Erpiana
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan ekonomi kreatif di pesantren merupakan tantangan yang besar yang dihadapi pesantren karena harus mampu mengkolaborasikan ilmu agama dan ilmu umum. Salah satu ilmu umum yang perlu dikembangkan dan dimasukkan dalam kurikulum pesantren adalah kewirausahaan yang Islami. Sebagaimana amanat undang undang, pesantren mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pengabdian ini yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan tentang pemanfaatan waktu luang bagi para santri dan karya- karya inovatif serta pendampingan pemasaran produk yang secara tidak langsung ikut mempromosikan keberadaan dan kelebihan yang dimiliki pondok pesantren Baiturrahman. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab dalam pemahaman entrepreneur serta pelatihan pembuatan kerajinan tangan dan pendampingan pemasaran secara online dan offline. Adapun hasil pengabdian ini adalah diterima serta mendapat respon yang baik dan positif dari berbagai pihak dan diharapkan adanya perubahan pola pikir santri untuk berkembang serta memiliki keterampilan yang inovatif tentang ekonomi kreatif dengan pembuatan souvenir-souvenir cantik dari berbagai macam
ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Siregar, Resi Atna Sari
Islamic Circle Vol. 2 No. 1 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v2i1.472

Abstract

Putusan Arbitrase bersifat final and binding artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara suka rela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Dengan disahkannya Undang-undang arbitrase diharapkan pelaksanaan arbitrase di Indonesia akan semakin baik karena adanya jaminan bahwa putusan suatu arbitrase baik nasional maupun internasional pasti dapat dilaksanakan di Indonesia. Akan tetapi sebenarnya masih terdapat beberapa masalah dalam undang-undang tersebut salah satunya dalah mengenai pelaksanaan putusan arbitrase Klausula arbitrase yang tertuang di dalam perjanjian bisnis yang mengikat kreditor dan debitor pada prinsipnya dapat dijadikan dasar untuk menghentikan proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor atas dasar prinsip dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase yang tersirat di dalam Pasal 303 UU Kepailitan jika dikaitkan dengan prinsip Commercial Exit from Finansial Distress dalam hukum kepailitan justru berpotensi untuk melahirkan kesewenang-wenangan kreditor terhadap debitor yang beritikad baik untuk membayar utang-utangnya, termasuk dapat merugikan kreditor lainnya yang memiliki tagihan relatif kecil.
Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal -, Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1110

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al Musaqah terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep al musaqah di tinjau dari fiqih muamalah di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Jambur Baru. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet. Tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan ½:½, dan 1/3:1/3, sementara di kajian fiqih muamalah seharusnya perjanjian musaqah umumnya adalah ½:½, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad musaqah di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya 1/3:2/3.
Sosialisasi terhadap penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada masyarakat Panyabungan Hamid, Asrul; Nst, Andri Muda; Idris, Idris; Hsb, Zuhdi; Siregar, Ilham Ramadan; Nasution, Suryadi; Akhyar, Akhyar; Ritonga, Raja; Ritonga, Syaipuddin; Siregar, Resi Atna Sari; Nahari, Lailan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 1 (2024): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i1.22170

Abstract

AbstrakPerubahan batas usia perkawinan yang awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan kemaslahatan. Tujuan pengabdian ini dilakukan untuk mensosialisasikan perubahan aturan hukum tersebut sehingga timbul kesadaran di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat desa binaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dengan latar belakang usia dan pendidikan yang berbeda dengan jumlah 100 orang. Metode dilakukan dengan beberapa tahapan; pertama, tahap persiapan dengan mengumpulkan peserta dan melakukan pretest secara sederhana kepada peserta untuk memahami sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap materi sosialisasi, kedua, tahap pelaksanaan dengan memberikan materi sosialisasi, menjelaskan materi tersebut dengan baik, setelah itu dilakukan diskusi interaktif dengan peserta, ketiga,  tahap evaluasi dengan melakukan postest kepada peserta dan dari hasil postest tersebut dijadikan bahan evaluasi terhadap perbaikan pendampingan berikutnya. Hasil kegiatan pasca sosialisasi ini memberikan trend positif terlihat dari antusiasme dan kepuasan peserta mencapai 85% Puas dan 0% Tidak Puas, hal ini menunjukkan kegiatan berjalan dengan baik. Pemahaman peserta juga meningkat menjadi 45% dari sebelumnya 5%, namun karena masih ada dari peserta yang masih Tidak Paham 13% sehingga pendampingan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memberikan akses secara kontinu dengan berbagai media komunikasi untuk keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi. Kata kunci : batas usia perkawinan; masyarakat panyabungan; undang-undang perkawinan. AbstractChanges to the marriage age limit from 19 years for men and 16 years for women to 19 years for both men and women as stated in Law Number 16 of 2019. Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are The government's efforts to reduce the high number of underage marriages by paying attention to welfare. The aim of this service is to socialize changes to legal regulations so that awareness arises in society. This outreach activity was carried out among the village community assisted by the Mandailing Natal State Islamic College with different age and educational backgrounds totaling 100 people. The method is carried out in several stages; first, the preparation stage by conducting a pretest on participants to understand the extent of their understanding of the socialization material, second, the implementation stage by providing socialization material, explaining the material well, after that an interactive discussion is held with the participants, third, the evaluation stage by conducting a posttest to participants and the results of the posttest are used as evaluation material for subsequent improvements in mentoring. The results of this post-socialization activity provided a positive trend as seen from the enthusiasm and satisfaction of participants reaching 85% Satisfied and 0% Dissatisfied, this shows that the activity went well. Participants' understanding also increased to 45% from the previous 5%, however, because there were still 13% of participants who did not understand, ongoing assistance must be carried out by providing continuous access to various communication media for the continuity of socialization activities. Keywords: marriage age limit; panyabungan community; marriage law.
Building Pesantren Independence Through Innovation in Pesantren Cooperatives Erpiana Siregar; Titi Martini Harahap; Resi Atna Sari Siregar
Al-Fikru: Jurnal Ilmiah Vol. 19 No. 2 (2025): Desember (2025)
Publisher : STAI Serdang Lubuk Pakam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51672/alfikru.v19i2.762

Abstract

This research departs from the challenges of modernization that affect the moral and spiritual values of the younger generation, including in the context of Islamic education. Pesantren, as educational institutions that have an important role in shaping the character of santri, face the need to become economically independent so as not to depend on government assistance. The purpose of this study is to analyze the model of pesantren economic independence through the management of pesantren cooperatives, as well as how these cooperatives can support the economic empowerment of pesantren and the surrounding community. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results showed that Al-Abraar Islamic Boarding School succeeded in developing several effective cooperative business units, such as oil palm plantations and animal husbandry, to support its economic independence. On the other hand, Musthafawiyah Islamic Boarding School faces obstacles in cooperative management due to limited licensing and management quality. The implication of this study is the importance of strengthening the managerial capacity and governance of cooperatives to achieve sustainable economic independence of pesantren.
Co-Authors Akhyar Akhyar Akhyar Andri muda Nst Annisa Putri Rangkuti Asmin Hamid Nst Asrul Hamid Asrul Hamid Elma Robiatul Adawiyah Erpiana Siregar Filda Elisa Nasution Hamid, Asrul Harahap, Titi Martini Hasan Basri Ian Alfian Idris . Idris Idris Ilham Ramadan Ilham Ramadan Siregar, Ilham Ramadan Ismail Nasution Jannus Tambunan Jannus Tambunan Khairul Bahri Nasution Lenni Misriani Lubis MARTINI, TITI Nadiatul Asima Nahari, Lailan Nasution, Suryadi Nur Azizah Nasution Nurmayani Pasaribu Raja Ritonga RITONGA, SYAIPUDDIN Suryadi Suryadi Syahrial TAMBUNAN, JANUS Titi Martini Titi Martini Harahap Zuhdi Hasibuan