Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk) Harahap, Abdul Muikhwal; Ahmad, Akiruddin; Joharsah, Joharsah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16495

This research aims to examine the juridical review of witness statements in the process of investigating and investigating narcotics crimes which are under the protection of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In the criminal justice system, witness statements play an important role in the law enforcement process, especially in uncovering and proving narcotics crimes. However, witnesses often experience intimidation or threats, so adequate protection is needed. LPSK exists as an institution that has an important role in providing legal protection for witnesses and victims of crime. This research uses a normative juridical approach by examining related laws and regulations as well as case studies of several narcotics crime cases involving witness protection by the LPSK. The research results show that witness statements protected by LPSK have the same legal force as witnesses in general, however there are several obstacles in implementing protection, both in terms of coordination between institutions and limited resources. Therefore, it is necessary to optimize the function of the LPSK in the inquiry and investigation process so that the effectiveness of witness protection can be achieved optimally.

Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia Anggriawan, Rianedo; Wijaya, Augie Pratama; Ahmad, Akiruddin; Warman, Syafil; Batubara, Ismed
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 4 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i4.215

Pada dasarnya kepemilikhan suatu hak atas tanah harus benar-bnar dipastikan atas dasarnya baik Alas Hukum, surat kepemilikan, asal usul, dan segala macam administrasi yang legal agar terhindar dari konflik, terutama tanah. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat karena tanah dalam sengketa tidak dapat digunakan. Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat, mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena dianggap bahwa issue kasus sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu issue strategis. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah dengan menetapkan regulasi. Regulasi pertanahan dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. beberapa kebijakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah, di antaranya: Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan, termasuk menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan; Pemerintah daerah berwenang menyelesaikan sengketa tanah garapan, tanah ulayat, tanah kosong, dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; Penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan melalui jalur hukum, seperti Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Negeri, dan mediasi BPN; Penyelesaian sengketa tanah juga bisa dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi.

Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi) Sianturi, Handri Michael; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.287

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas di zona rawan kecelakaan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di zona rawan kecelakaan di beberapa titik di kabupaten Dairi akibat kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi adalah dengan cara menerapkan tilang secara manual dan teguran secara lisan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan dengan acara cepat dan sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya seperti pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut. Strategi penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Dairi dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan). Bentuk strategi preventif seperti: sosialisasi dan pengaturan lalu lintas, pemberian brosur dan stiker atau pemasangan pamflet rambu-rambu dan melaksanakan operasi zebra 2024.. Sedangkan strategi represif berupa menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan.

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA Muhlizar, Muhlizar; Akiruddin Ahmad; Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.790

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA Muhlizar, Muhlizar; Akiruddin Ahmad; Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.790

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.

Peran Hakim sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif atas Putusan Inovatif Akmal; Akiruddin Ahmad; Joharsah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1527

Pendekatan legalistik dalam perkara perdata sering kali belum mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan aspek sosial dan etika dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim memainkan peran sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan naratif terhadap putusan-putusan perdata yang inovatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menganalisis lima putusan Pengadilan Negeri Medan yang sarat nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim progresif tidak hanya menafsirkan hukum secara fleksibel, tetapi juga menampilkan sensitivitas terhadap kerentanan sosial, mengakomodasi kearifan lokal, dan membangun narasi keadilan yang berorientasi pada empati. Para hakim juga berani mengambil langkah-langkah etik seperti menunda eksekusi, menolak ketentuan adat yang diskriminatif, dan menekankan martabat individu dalam pertimbangannya. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan naratif membuka ruang bagi peradilan yang lebih manusiawi, dan memperkuat pentingnya paradigma hukum progresif dalam praktik peradilan ke depan.

Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi Covid-19: Studi di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara Shavira Bonita Prasetyo; Akiruddin Ahmad; Sahbudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1805

Pandemi Covid-19 mendorong sistem kerja Work From Office (WFO) tetap dijalankan pada sektor-sektor vital seperti rumah sakit, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak kesehatan bagi pekerja WFO di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji implementasi kebijakan perusahaan selama pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik wawancara terhadap tujuh narasumber dari berbagai latar belakang kerja, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD, serta melibatkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun, masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap pekerja outsourcing dan pekerja lanjut usia, khususnya dalam penjadwalan shift malam dan akses layanan kesehatan. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sebagai respon terhadap tantangan krisis kesehatan

Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) Masdi, Masdi; Ahmad, Akiruddin; Harmuzan, Harmuzan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran penegak hukum jaksa sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada Empat Pilar hukum yaitu Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Advokat. Dengan adanya pilar penegak hukum tesebut jaksa di harapkan mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegakan di bidang tindak pidana korupsi. menurut Undang undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah yang di bahas adalah (1) Upaya Jaksa dalam mencegah tindak pidana korupsi (2) Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi (3) hambatan yang di hadapi jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan solusi yang dilakukan, Tujuan dari pada penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya Jaksa dalam mencegah tindak pidana korupsi (2) Untuk mengetahui Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi (3) Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan solusi yang dilakukan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif yang mana pendekatan metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan metode kualitatif dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami suatu masalah atau fenomena secara mendalam dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk dan kata-kata dengan konteks bahasa khusus yang alami, atas hasil peneltian yang telah peneliti lewati selama melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum bigitu efektif dan efesien karena masih banyaknya hambatan-hambatan yang di hadapi jaksa di kejaksaan tinggi Sumatera Utara dalam menangani Kasus tindak pidana korupsi, namun walaupun demikian dalam pencegahan dan pemberantasan dari ketercapaian jaksa cukup membaik di lihat dari Grafik yang telah di buat. Jaksa memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku korupsi diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, Namun, kewenangan jaksa dalam pemberantasan korupsi juga memiliki beberapa tantangan, seperti Keterbatasan sumber daya manusia, tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu jaksa juga harus melakukan beberapa perbaikan dan peningkatan. seperti, Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaksa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, meningkatkan kerja sama antara jaksa dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, jaksa dapat lebih Optimal dalam melaksanakan pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search