Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk) Harahap, Abdul Muikhwal; Ahmad, Akiruddin; Joharsah, Joharsah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16495

This research aims to examine the juridical review of witness statements in the process of investigating and investigating narcotics crimes which are under the protection of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). In the criminal justice system, witness statements play an important role in the law enforcement process, especially in uncovering and proving narcotics crimes. However, witnesses often experience intimidation or threats, so adequate protection is needed. LPSK exists as an institution that has an important role in providing legal protection for witnesses and victims of crime. This research uses a normative juridical approach by examining related laws and regulations as well as case studies of several narcotics crime cases involving witness protection by the LPSK. The research results show that witness statements protected by LPSK have the same legal force as witnesses in general, however there are several obstacles in implementing protection, both in terms of coordination between institutions and limited resources. Therefore, it is necessary to optimize the function of the LPSK in the inquiry and investigation process so that the effectiveness of witness protection can be achieved optimally.

Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi) Sianturi, Handri Michael; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.287

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri dalam berlalu lintas di zona rawan kecelakaan. Masalah utama dalam upaya menindaklanjuti peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah karena pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Selain itu juga seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di zona rawan kecelakaan di beberapa titik di kabupaten Dairi akibat kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas di zona rawan kecelakaan di wilayah Polres Dairi adalah dengan cara menerapkan tilang secara manual dan teguran secara lisan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan dengan acara cepat dan sesuai dengan pasal yang dikenakan terhadap pelanggar lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kewenangannya seperti pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB), atau tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, Izin penyelenggaraan angkut. Strategi penanganan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Dairi dilakukan dengan dua cara yaitu strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan). Bentuk strategi preventif seperti: sosialisasi dan pengaturan lalu lintas, pemberian brosur dan stiker atau pemasangan pamflet rambu-rambu dan melaksanakan operasi zebra 2024.. Sedangkan strategi represif berupa menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan.

PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI Nelvitia Purba; Akiruddin Ahmad; Daniel
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.789

Penelitian ini membahas sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Dalam hukum perseroan, konsekuensi yuridis dari tindakan korporasi sepenuhnya ditanggung oleh korporasi itu sendiri. Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis meliputi kesulitan dalam pembuktian di persidangan, pengembalian kerugian negara oleh terdakwa yang menghambat proses penuntutan, lamanya proses pengungkapan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan bukti, serta penerapan asas oportunitas yang memungkinkan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sementara itu, hambatan non-yuridis mencakup kedudukan kejaksaan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang menghambat proses pengungkapan kasus korupsi. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan peningkatan independensi kejaksaan dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA Muhlizar, Muhlizar; Akiruddin Ahmad; Mei Rinda Kumala Dewi Br. Tarigan
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.790

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa merek dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa merek dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan. Penyelesaian melalui jalur peradilan dilakukan di Pengadilan Niaga sebagai bagian dari peradilan umum. Sementara itu, penyelesaian non-peradilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang mencakup arbitrase, konsiliasi, mediasi, konsultasi, dan negosiasi. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan bahwa metode litigasi cenderung lebih lambat karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya, metode non-litigasi yang menggunakan mekanisme APS memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kepentingan para pihak yang bersengketa.

Peran Hakim sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif atas Putusan Inovatif Akmal; Akiruddin Ahmad; Joharsah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1527

Pendekatan legalistik dalam perkara perdata sering kali belum mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan aspek sosial dan etika dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim memainkan peran sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan naratif terhadap putusan-putusan perdata yang inovatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menganalisis lima putusan Pengadilan Negeri Medan yang sarat nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim progresif tidak hanya menafsirkan hukum secara fleksibel, tetapi juga menampilkan sensitivitas terhadap kerentanan sosial, mengakomodasi kearifan lokal, dan membangun narasi keadilan yang berorientasi pada empati. Para hakim juga berani mengambil langkah-langkah etik seperti menunda eksekusi, menolak ketentuan adat yang diskriminatif, dan menekankan martabat individu dalam pertimbangannya. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan naratif membuka ruang bagi peradilan yang lebih manusiawi, dan memperkuat pentingnya paradigma hukum progresif dalam praktik peradilan ke depan.

Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi Covid-19: Studi di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara Shavira Bonita Prasetyo; Akiruddin Ahmad; Sahbudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1805

Pandemi Covid-19 mendorong sistem kerja Work From Office (WFO) tetap dijalankan pada sektor-sektor vital seperti rumah sakit, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak kesehatan bagi pekerja WFO di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji implementasi kebijakan perusahaan selama pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik wawancara terhadap tujuh narasumber dari berbagai latar belakang kerja, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD, serta melibatkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun, masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap pekerja outsourcing dan pekerja lanjut usia, khususnya dalam penjadwalan shift malam dan akses layanan kesehatan. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sebagai respon terhadap tantangan krisis kesehatan

Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) Masdi, Masdi; Ahmad, Akiruddin; Harmuzan, Harmuzan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran penegak hukum jaksa sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ada Empat Pilar hukum yaitu Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Advokat. Dengan adanya pilar penegak hukum tesebut jaksa di harapkan mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegakan di bidang tindak pidana korupsi. menurut Undang undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 atas perubahan dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Adapun rumusan masalah yang di bahas adalah (1) Upaya Jaksa dalam mencegah tindak pidana korupsi (2) Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi (3) hambatan yang di hadapi jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan solusi yang dilakukan, Tujuan dari pada penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya Jaksa dalam mencegah tindak pidana korupsi (2) Untuk mengetahui Kewenangan Jaksa dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi (3) Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan solusi yang dilakukan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif yang mana pendekatan metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan metode kualitatif dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami suatu masalah atau fenomena secara mendalam dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk dan kata-kata dengan konteks bahasa khusus yang alami, atas hasil peneltian yang telah peneliti lewati selama melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum bigitu efektif dan efesien karena masih banyaknya hambatan-hambatan yang di hadapi jaksa di kejaksaan tinggi Sumatera Utara dalam menangani Kasus tindak pidana korupsi, namun walaupun demikian dalam pencegahan dan pemberantasan dari ketercapaian jaksa cukup membaik di lihat dari Grafik yang telah di buat. Jaksa memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku korupsi diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, Namun, kewenangan jaksa dalam pemberantasan korupsi juga memiliki beberapa tantangan, seperti Keterbatasan sumber daya manusia, tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu jaksa juga harus melakukan beberapa perbaikan dan peningkatan. seperti, Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaksa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, meningkatkan kerja sama antara jaksa dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, jaksa dapat lebih Optimal dalam melaksanakan pemberantasan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Faris Defasari Nasution; Nurhimmi Falahiyati; Sahbudi
CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies Vol. 7 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/cbjis.v7i2.4370

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, hak-hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tujuannya jelas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang mencederai maupun menghilangkan nyawa pekerja. Akan tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan terkait dengan perlindungan bagi para pekerja yang diabaikan oleh pemilik usaha maupun lembaga penyalurnya, termasuk didalamnya kelompok rentan mendapatkan tindak kekerasan yakni kaum wanita. Berdasaran hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh PRT cukup tinggi dengan dampaknya seperti kehilangan nyawa, kehilangan anggota tubuh serta berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental lainnya. Oleh sebab itu, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban PRT, serta memberikan pedoman bagi pemberi kerja dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, serta literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 memberikan sejumlah hak bagi PRT, seperti hak atas perjanjian kerja, upah yang layak, waktu istirahat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT tidak memiliki ikatan hukum apapun, yang mengakibatkan pengabaian terhadap hak serta kewajiban kedua belah pihak tidak terjadi. Rendahnya pemahaman pemberi kerja dan PRT terhadap regulasi ini, minimnya pengawasan, serta ketiadaan sanksi tegas membuat perlindungan hukum yang dijanjikan sering kali hanya berhenti di atas kertas.

A Review Of Children's Restorative Justice In Minors Criminal Cases Nurhimmi Falahiyati; Detania Sukarja
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 03 (2024): Education and Sosial science, June - August 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The settlement of juvenile cases through restorative justice approach includes: the stages of investigation, prosecution, court and implementation of punishment or action and after serving the punishment or action. The problems in this study are about what factors are used against children in restorative justice in resolving child criminal cases. How is the responsibility of investigators in the implementation of restorative Justice in the settlement of juvenile criminal cases in the PPA Unit of the Langkat Police Criminal Investigation Unit. How are the obstacles and efforts of investigators in the PPA Unit of the Langkat Police Reskrim Unit in the implementation of restorative Justice in the settlement of criminal cases committed by children. Where this research uses an empirical juridical approach method, which tries to describe the application of restorative justice in the settlement of sexual abuse of children committed by minors by the PPA Unit of Satreskrim Polres Langkat. The data source of this research consists of primary and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis. The responsibility of PPA Satreskrim investigators of Langkat Police in implementing restorative Justice in resolving cases of children in conflict with the law is inseparable from the implementation of the duties and functions of investigators specified in the Law on the Child Criminal Justice System, where the implementation of diversion in resolving cases of children in conflict with the law is mandatory (imperative). The obstacle of investigators in the PPA Unit of the Langkat Police Criminal Investigation Unit in the implementation of restorative Justice is the difficulty of bringing together the balance of the various interests of the parties, namely the perpetrator, victim, and society.

A Review Of Children's Restorative Justice In Minors Criminal Cases Nurhimmi Falahiyati; Detania Sukarja
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 03 (2024): Education and Sosial science, June - August 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v13i03.3051

The settlement of juvenile cases through restorative justice approach includes: the stages of investigation, prosecution, court and implementation of punishment or action and after serving the punishment or action. The problems in this study are about what factors are used against children in restorative justice in resolving child criminal cases. How is the responsibility of investigators in the implementation of restorative Justice in the settlement of juvenile criminal cases in the PPA Unit of the Langkat Police Criminal Investigation Unit. How are the obstacles and efforts of investigators in the PPA Unit of the Langkat Police Reskrim Unit in the implementation of restorative Justice in the settlement of criminal cases committed by children. Where this research uses an empirical juridical approach method, which tries to describe the application of restorative justice in the settlement of sexual abuse of children committed by minors by the PPA Unit of Satreskrim Polres Langkat. The data source of this research consists of primary and secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis. The responsibility of PPA Satreskrim investigators of Langkat Police in implementing restorative Justice in resolving cases of children in conflict with the law is inseparable from the implementation of the duties and functions of investigators specified in the Law on the Child Criminal Justice System, where the implementation of diversion in resolving cases of children in conflict with the law is mandatory (imperative). The obstacle of investigators in the PPA Unit of the Langkat Police Criminal Investigation Unit in the implementation of restorative Justice is the difficulty of bringing together the balance of the various interests of the parties, namely the perpetrator, victim, and society.

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search