p-Index From 2021 - 2026
6.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Research in Social Science and Humanities Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities JUDGE: Jurnal Hukum International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) SASI Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy International Journal Of Synergi In Law, Criminal And Justice International Journal of Society and Law International Journal of Management, Economic and Accounting INJURLENS Open Access DRIVERset
Claim Missing Document
Check
Articles

LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF BUYBACK GUARANTEES TO SUPPORT DEVELOPER BUSINESS CAPITALIZATION AND MARKETING Juli Purwanti; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 1 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Developer capital and marketing of their houses greatly affect the Indonesian economy, many developers need capital injections from banks, in addition to capital injections, developers can also obtain convenience in marketing completed houses through mortgages from banks that provide working capital loans. To facilitate mortgage approval for consumers, developers include a repurchase clause or better known as a Buyback Guarantee, a Buyback guarantee is a repurchase guarantee contained in a working capital cooperation agreement between banks and developers born from the principle of freedom of contract and the principle of Prudent in banking. This study aims to find out and explore how this credit agreement can be implemented and how this Buyback Guarantee clause is included in a banking credit agreement so that it can support capital and marketing of the developer's business. This study uses a Descriptive Juridical-Normative approach method. The formulation of the problem in this paper is How are the regulations and legality of the Buy Back Guarantee agreement clause as a form of repurchase guarantee between banks and developers and How the Buyback Guarantee Clause can support the Capital and Sales of the Developer's business. The results of this study demonstrate that the legality of credit agreements incorporating a buyback guarantee clause between banks and developers is based on the principles of freedom of contract and prudential banking principles.
Law Enforcement Against the Crime of Smuggling Methamphetamine Narcotics by Sea in the Tanjung Balai Area Wahyu Numan Prasetya; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2529

Abstract

The smuggling of narcotics particularly methamphetamine through maritime routes in coastal areas of Indonesia particularly in Tanjung Balai has become a highly pressing legal issue due to its detrimental impact on communities and social stability. This study aims to analyze law enforcement against the crime of methamphetamine smuggling by sea in the Tanjung Balai area and identify the obstacles faced by law enforcement officials. This study uses a normative legal approach, collecting legal materials through a literature review, including laws, related regulations, and court rulings. The main findings of this study indicate that despite existing regulations, law enforcement in the field is hampered by limited human resources and technology, as well as weak inter-agency coordination. Other obstacles include the influence of international networks and corrupt practices, which exacerbate the situation. This study recommends the need for an evaluation of the law enforcement system, strengthening inter-agency coordination, and the use of advanced technology to improve oversight. The implications of these findings are the importance of improving policies and increasing the capacity of law enforcement officials, particularly in areas prone to smuggling.
Dinamika Pengawasan dalam Proses Pembinaan Narapidana Studi pada Lapas Pemuda Langkat Kenal Purba; Fitri Rafianti; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2537

Abstract

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan paradigma melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan narapidana sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keberhasilan proses pembinaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti overcapacity, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengawasan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi terhadap petugas pemasyarakatan dan pihak-pihak yang terkait dengan proses pembinaan narapidana. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan administratif dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan belum optimal karena dipengaruhi oleh kondisi overcapacity, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, kurangnya fasilitas pembinaan, serta lemahnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, serta optimalisasi kerja sama lintas sektor untuk mendukung efektivitas pengawasan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
Pengaturan dan Implementasi Layanan Kunjungan Terbatas Keluarga Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat) Hendrianto Sitorus; Mhd. Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2540

Abstract

Layanan kunjungan keluarga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak narapidana yang berperan penting dalam mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaan layanan kunjungan terbatas di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala, seperti jarak tempuh pengunjung, persyaratan administrasi identitas, serta keterbatasan waktu kunjungan yang berpotensi menghambat pemenuhan hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi layanan kunjungan terbatas keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat serta mengkaji efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hak narapidana dan menjaga keamanan lembaga pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan kunjungan terbatas pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan administratif, geografis, dan keterbatasan waktu yang memengaruhi kualitas interaksi narapidana dengan keluarganya. Selain itu, efektivitas layanan belum optimal karena pelaksanaannya masih lebih berorientasi pada aspek keamanan dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi, penjadwalan kunjungan yang lebih fleksibel, serta penguatan pelayanan berbasis hak asasi manusia guna mewujudkan keseimbangan antara keamanan lembaga pemasyarakatan dan pemenuhan hak sosial narapidana.
The Role of the Directorate General of Sea Transportation in Supervision and Law Enforcement of Narcotics Trafficking in the Kuala Tanjung Port Area Fajriansyah Marpaung; Fitri Rafianti; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2543

Abstract

The increasing use of maritime transportation as a route for transnational narcotics trafficking has created significant challenges for Indonesia's maritime security and law enforcement system, particularly in strategic port areas such as Kuala Tanjung. While previous studies have primarily focused on the roles of criminal law enforcement agencies, limited attention has been given to the preventive function of the Directorate General of Sea Transportation as the authority responsible for shipping supervision. This study aims to analyze the legal authority of the Directorate General of Sea Transportation in supervising small vessels within the Kuala Tanjung Port area, examine the implementation of its supervisory function in supporting narcotics law enforcement, and identify the obstacles to optimizing its preventive role. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Legal materials were obtained through the analysis of legislation, legal doctrines, scientific literature, and relevant narcotics trafficking cases. The findings reveal that the Directorate General of Sea Transportation, through the harbormaster (syahbandar), possesses comprehensive legal authority to supervise vessel operations, verify shipping documents, conduct seaworthiness inspections, and regulate vessel departures. However, these authorities have not been fully optimized as preventive instruments against illicit narcotics trafficking due to institutional fragmentation, limited maritime surveillance facilities, insufficient inter-agency coordination, and the predominance of sectoral approaches in maritime governance. The novelty of this research lies in positioning shipping administrative supervision as an integral component of narcotics prevention rather than merely a shipping safety function. The study concludes that strengthening the preventive role of the Directorate General of Sea Transportation through integrated maritime surveillance, institutional collaboration, technological enhancement, and coordinated law enforcement policies is essential for improving the effectiveness of combating transnational narcotics trafficking in Indonesian port areas.
Analisis Yuridis Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Dhira Ahzara Permata; Nana Kartika; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2545

Abstract

Fenomena meningkatnya perkara cerai gugat di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga serta meningkatnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan. Kabupaten Deli Serdang, khususnya wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, menjadi salah satu daerah dengan jumlah perkara cerai gugat yang terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan kajian hukum yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus cerai gugat, mengidentifikasi dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan terhadap keluarga dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi dalam upaya pencegahan perceraian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pihak penggugat. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengintegrasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus merupakan faktor dominan penyebab cerai gugat, diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan perselingkuhan. Tingginya angka cerai gugat juga menunjukkan adanya perubahan paradigma perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum melalui lembaga peradilan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya memengaruhi pasangan suami istri, tetapi juga perkembangan psikologis anak, ketahanan keluarga, serta meningkatnya beban perkara di Pengadilan Agama. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa analisis yuridis mengenai hubungan antara faktor sosial dan implementasi hukum keluarga Islam sebagai dasar penyusunan kebijakan preventif melalui penguatan mediasi, edukasi pranikah, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.
Criminal Liability for Syahbandar's Negligence in Granting a Ship Permit That Resulted in an Accident Ari Suganda; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2546

Abstract

Shipping safety is a fundamental principle in the maritime legal system that places Syahbandar as a key actor in ensuring the seaworthiness of ships through the granting of sailing permits. However, the practice of ship accidents that continue to occur even though the ship has obtained a Sailing Approval Letter shows that there are structural problems in the mechanism of supervision and accountability of authority, especially related to the negligence of office (culpa in officio). This study aims to analyze the legal basis for granting sailing permits, Syahbandar's role in law enforcement against unlicensed ships, and the construction of Syahbandar's criminal liability for negligence in granting ship permits that resulted in accidents. The research method used is normative juridical with a case approach, focusing on the tragedy of the sinking of KM Sinar Bangun in Lake Toba, through literature studies of laws and regulations, criminal law doctrines, scientific literature, and official documents. The results of the study show that the sailing permit is a preventive legal decision and not just an administrative formality, so that negligence in the issuance process has the potential to negate the shipping safety function. Syahbandar normatively has an active legal obligation in ensuring the seaworthiness of the ship, and such negligence can form a causal relationship with the occurrence of an accident. Although the Shipping Act does not explicitly regulate criminal sanctions, criminal liability is still possible through the application of general criminal law. This study concludes that Syahbandar's negligence in granting permits for ships that are not seaworthy can be qualified as a criminal offense that meets the elements of forgetfulness and deserves criminal responsibility in order to ensure accountability and public safety.
Urgensi Pengawasan Pelayanan Publik di Lapas Untuk Mencegah Tindak Pidana Penyiksaan (Torture) Studi pada Lapas Pemuda Langkat Abul Fauzi Tarigan; Fitri Rafianti; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2550

Abstract

Transformasi sistem pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan berbasis hak asasi manusia. Namun demikian, praktik penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta munculnya dugaan kekerasan terhadap warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengawasan ideal dalam meminimalisasi praktik penyiksaan serta menilai efektivitas sistem pengawasan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat dalam mencegah tindak pidana penyiksaan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal research) dengan metode analitis-deskriptif dan evaluatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta analisis pemberitaan media periode 2023–2025 yang diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengawasan ideal harus dibangun melalui pengawasan preventif berbasis teknologi, mekanisme pengaduan independen, penguatan pengawasan eksternal, serta penerapan standar pelayanan berbasis hak asasi manusia. Selain itu, efektivitas pengawasan di Lapas Pemuda Langkat pada dasarnya telah memiliki mekanisme formal, namun masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan SDM, tekanan kapasitas hunian, dan minimnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan bebas dari praktik penyiksaan.
Artificial Intelligence Based Halal Compliance Model Civil Law Perspective Fitri Rafianti; Winda Erika; Rusli Efendi Damanik; Aswindari Harahap
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1971

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the role of the "Artificial Intelligence-Based Halal Compliance Model (AI) from a Civil Law Perspective." Specifically, this study identifies how AI can help ensure product compliance with halal standards in the context of Indonesian civil law. In addition, it also examines the role of contracts and agreements between producers, certification bodies, and consumers in influencing the effectiveness of the halal compliance system. Civil law is used to analyze legal implications, particularly regarding liability, contract validity (smart contract validity), and evidence arising from the application of the Halal Compliance Model based on AI, which plays an important role in ensuring the integrity and traceability of halal products throughout the supply chain. In civil contract law, AI is used to automate, analyze, and even execute contracts through the concept of Smart Contracts. The interconnection between civil law and AI raises new challenges and opportunities, especially in the issues of liability and legal personality.
The Paradox of Rechtsvinding in Criminal Law: The Tension Between the Principle of Formal Legality and the Expansion of Progressive Legal Interpretation in Indonesia Reyhand Parlindungan; Fitri Rafianti; Bambang Fitrianto; Aries Kata Ginting; Daniel Naibaho
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1647

Abstract

The practice of judicial law-finding (rechtsvinding) in criminal law has consistently been confronted with a profound doctrinal tension between the demands of legal certainty and the pursuit of substantive justice. This study aims to examine the doctrinal boundaries and practical dynamics of judicial law-finding methods employed by judges in criminal cases in Indonesia following the enactment of the new National Criminal Code. The research adopts a normative juridical methodology utilizing statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The findings reveal that the principle of legality, embodied in the maxim nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, imposes strict limitations on judicial discretion by prohibiting the application of analogical reasoning (argumentum per analogiam) in criminal adjudication. Nevertheless, in responding to normative gaps arising from technological advancements and the increasing complexity of contemporary social and criminal phenomena, judges cannot remain passive as mere bouches de la loi (mouthpieces of the law). The paradigm of progressive law provides an avenue for judges to optimize legal interpretation, particularly through teleological (sociological) interpretation and extensive interpretation, without undermining the fundamental rights of defendants. Such interpretative methods enable courts to adapt legal norms to evolving social realities while remaining within the framework of criminal legality. This study concludes that a balance between formal legal certainty and substantive justice may be achieved when criminal law-finding is situated within the framework of protecting legally recognized social interests and guided by the principles of proportionality, objectivity, and rational legal reasoning. Accordingly, the future development of Indonesian criminal jurisprudence should not be directed toward abandoning the legality principle, but rather toward harmonizing legal certainty with the judicial responsibility to ensure that criminal law remains responsive to contemporary societal needs.