Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.772
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum RechtIdee Jurnal Legislasi Indonesia Melayunesia Law
Taupiqqurrahman
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf Elsi Safitri; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8120

Abstract

This research aims to find out the causes of default in the construction service procurement contract. This research also aims to find out the substance of the contract that causes one of the parties to default and the judge's consideration in making a decision. This research is based on the claim for compensation due to default. This research uses a normative legal approach method, statutory regulations, and jurisprudence (court decisions). The results of this study indicate that this agreement regulates legal relationships that contain rights and obligations. The construction work contract becomes an important instrument both in accommodating and limiting the rights and obligations of the contractor and the government during the implementation of the development process. In reality, in the process of implementing the contract, there is often a default from the contractor in the form of late implementation or non-performance of the work. But it is not uncommon for the government to default on making payments that are not on time and not in accordance with their achievements. The characteristics of default in the procurement of construction services must refer to the contract of both parties, and the indicator is that one party feels harmed by the actions of the other party. Legal protection in the event of default in the procurement of construction services is that the party who feels harmed should be able to request reimbursement of costs, losses, and interest payments even though they are outside the contract agreement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui substansi kontrak yang menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini didasarkan pada tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi (putusan pengadilan) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian ini mengatur hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban. Kontrak kerja konstruksi menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut, sering dijumpai wanprestasi dari kontraktor berupa terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut. Namun tidak jarang pula pemerintah wanprestasi dalam melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai prestasinya. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi harus mengacu pada kontrak kedua belah pihak dan indikatornya adalah salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain dan perlindungan hukum dalam apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi adalah pihak yang merasa dirugikan seharusnya dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan pembayaran bunga meskipun diluar kontrak perjanjian. 
Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan Fikri Rafi Musyaffa Abidin; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10473

Abstract

This research aims to initiate the revival of prorogation in civil procedural law in Indonesia and also design a relevant model to be implemented. In fact, all judicial processes in Indonesia must be guided by and apply the principles of simple, fast and low-cost justice. It is important to apply this principle in order to provide legal certainty in a short time and also make the courts an affordable means for all parties. However, in practice the civil justice process in Indonesia still tends to be slow and complicated, which often makes it difficult for justice seekers. The Supreme Court then created a simple claims institution to resolve cases where the value of the claim was not too large efficiently and reduce the flood of cases at the Supreme Court. However, simple lawsuits can only be used for certain cases so the scope of the case is very limited plus simple lawsuits are not able to significantly reduce the backlog of cases in the Supreme Court. So a solution is needed to overcome judicial problems in ordinary civil cases and also to reduce the backlog of cases at the Supreme Court. Prorogation, which is no longer practiced, can shorten the judicial process, which can then reduce the backlog of cases at the Supreme Court. This research is a type of normative juridical research carried out using the literature study method. The research results show that prorogation can be applied to realize simple, fast and low-cost justice in ordinary civil cases and can also reduce the backlog of cases at the Supreme Court. The application of prorogation in modern Indonesian civil procedural law requires several modifications to adapt to the needs and developments of the times. These modifications include simplifying the requirements for lawsuits and legal remedies as well as integrating e-court as a means of implementation. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas penghidupan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata di Indonesia dan juga merancang model yang ideal untuk diterapkan. Sejatinya seluruh proses peradilan di Indonesia harus berpedoman dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut penting diterapkan guna memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat dan juga menjadikan pengadilan sebagai sarana yang terjangkau bagi seluruh pihak. Namun, pada praktiknya proses peradilan perdata di Indonesia masih cenderung lamban dan berbelit-belit sehingga kerap kali menyulitkan para pencari keadilan. Mahkamah Agung kemudian membuat lembaga gugatan sederhana guna menyelesaikan perkara yang nilai gugatannya tidak terlalu besar dengan efisien dan mengurai banjir perkara di Mahkamah Agung. Namun, gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu sehingga ruang lingkup perkaranya sangat terbatas, gugatan sederhana juga tidak mampu mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara signifikan. Sehingga dibutuhkan solusi guna mengatasi masalah peradilan dalam perkara perdata biasa dan juga untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Prorogasi yang sudah tidak lagi dipraktekan dapat mempersingkat proses peradilan, yang kemudian dapat menurunkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan prorogasi dapat diterapkan guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan pada perkara perdata biasa dan juga dapat mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penerapan prorogasi dalam hukum acara perdata modern Indonesia memerlukan beberapa modifikasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Modifikasi tersebut mencakup penyederhanaan persyaratan gugatan dan upaya hukum serta pengintegrasian e-court sebagai sarana pelaksana. 
Quo Vadis Status Kondominium Hotel Berdasarkan Perspektif Regulasi Rumah Susun di Indonesia Syalaisha Amani Puspitasari; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10874

Abstract

This research aims to identify the status of condominium hotels and to determine the legal implications of any deviation from the intended function of flats, both for the unit condotel’s owner and developer. In a condominium hotel, the unit owner is unable to control their unit, as their role is as an investor. Consequently, the unit owner is not permitted to occupy their unit for residential purposes because it is intended to be rented out as a hotel. Furthermore, the unit owner is not included in the PPPSRS, as all activities within the condominium hotel are carried out by the hotel operator. The lack of definitive regulations in Indonesia has given legal uncertainty due to the position between flats and hotel regulations. Hence, there has been a non-conformity between the main purpose of the building as stated in the Building Construction Permit (IMB), the role of the developer which has the potential to cause a conflict of interest with unit owners, as well as the reduction in interest in property investment in Indonesia. This research is normative-juridical with a statutory and conceptual approach. This research uses library research data collection techniques with descriptive and prescriptive data analysis techniques. The result of this research is that condominium hotels can be classified as flats through the adaptation of residential and business functions and involving owners such as PPPSRS to appoint and supervise the hotel operator. This research presents an implementation solution that can enhance legal certainty for owners and operators of hotels. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status kondominium hotel dan untuk mengetahui implikasi hukum atas penyimpangan fungsi rumah susun terhadap pemilik unit dan developer kondominium hotel berdasarkan perspektif regulasi rumah susun di Indonesia. Dalam konsep kondominium hotel, pemilik unit tidak dapat menguasai unit miliknya secara absolut karena kedudukannya hanya sebagai investor, sehingga unit tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan akan disewakan kembali sebagai hotel. Selain itu, pemilik unit tidak tergabung dalam PPPSRS karena seluruh kepentingan bersama diurus dan dikelola oleh operator hotel sebagai perpanjangan tangan developer yang kerap dipersamakan dengan PPPSRS. Tidak adanya regulasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum seluruh aktivitas di kondominium hotel menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena kondominium hotel berdiri di antara regulasi rumah susun dan perhotelan. Akibatnya adalah terdapat celah untuk melakukan penyeludupan dan penyimpangan hukum, seperti ketidaksesuaian fungsi bangunan sebagaimana yang tertera dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peran developer yang terlalu mendominasi melalui operator hotel yang berpotensi menimbulkan konflik dengan para pemilik, serta potensi menurunnya minat investasi properti di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, serta teknik analisis data deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondominium hotel dapat dikategorikan sebagai rumah susun melalui penyesuaian fungsi hunian dan usaha, serta melibatkan para pemilik sebagai PPPSRS untuk melakukan penunjukan dan pengawasan operator hotel sebagai pengelola. Penelitian ini menawarkan solusi implementatif yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi pemilik dan pengelola.
Urgensi Regulasi Pendampingan Psikologis dalam Eksekusi Putusan Hak Asuh Kayla Delzanty; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13102

Abstract

This study examines the urgency of regulating psychological assistance in the execution of child custody decisions as non-material subjects within Indonesian civil procedural law. The absence of standardized execution mechanisms in the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) has resulted in low enforceability of custody rulings, repeated execution failures, and potential violations of the best interests of the child principle. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, with analysis of the Tsania Marwa–Atalarik Syach custody dispute and the Cibinong Religious Court Decision Number 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn. The findings demonstrate that children’s resistance during execution constitutes a psychological response that cannot be addressed solely through coercive legal measures; without professional assessment and assistance, custody decisions tend to become non-executable and risk causing psychological trauma. The novelty of this study lies in proposing a hybrid legal–psychological model that positions forensic psychological assessment as a judicial prerequisite for custody execution. This study concludes that institutionalizing psychological assistance through a Supreme Court Regulation is essential to ensure effective enforcement, safeguard children’s rights, and restore the credibility of civil justice.   Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan regulasi pendampingan psikologis dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak sebagai subjek non-materiil dalam hukum acara perdata Indonesia. Ketiadaan mekanisme baku dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyebabkan rendahnya daya laku putusan, kegagalan eksekusi berulang, serta potensi pelanggaran asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui analisis terhadap sengketa hak asuh Tsania Marwa–Atalarik Syach dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi anak dalam proses eksekusi merupakan respons psikologis yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme koersif semata, sehingga tanpa asesmen dan pendampingan profesional, putusan pengadilan cenderung menjadi non-executable dan berisiko menimbulkan trauma psikologis pada anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model hibrida hukum–psikologi yang memposisikan asesmen psikologis forensik sebagai prasyarat yustisial dalam eksekusi putusan hak asuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang pendampingan psikologis sebelum eksekusi merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin efektivitas putusan, perlindungan hak anak, serta pemulihan kewibawaan peradilan perdata.
Investor’s Obligations in Default Dispute of Build Operate Transfer Agreement for Market Revitalisation Lesha Hardiyanti; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8648

Abstract

This research aims to find out the position of investor in the build operate transfer (BOT) agreement and the responsibility of investor due to default in the BOT agreement for market revitalisation. The government cooperates with investor to overcome capital difficulties. But there are still many default disputes in the implementation of the market revitalisation BOT agreement. Example, in Cikampek I Market, Metro City Market and Cibitung Main Market. This research is urgent to conduct because default disputes can result in financial and reputational losses for the government, and have negative impact on society. This research method is normative legal research. The novelty of this research is to explore the position of investors in BOT agreements in the face of possible negative impacts on economic, social, environmental and the application responsibilities for defaults by providing examples of real cases. The result of this study is that in the BOT agreement, the investor's position includes financing in development, management with risk management, transfer to ownership. The investor's responsibility due to the default of the market revitalisation BOT agreement includes compensation with dispute resolution for postponement of obligations in the addendum, fines, termination of the agreement.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Adawiyah, Robiah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Akbar, Sahda Saraswati Ali Imran Nasution Amirah, Karina Adhania Ardhana, Azriel Putra Aristias, Adinda Audilia Hany Azura Aulyanti, Davina Dewi Baehaqi Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dewa Ayu Sandira Putri Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Elsi Safitri Esi Anindya Azzahra Fahrudin Fahrudin Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Fikri Rafi Musyaffa Abidin Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada Gilang Abi Zaifa Haryadi , Putri Azura Hana Hindira DPS, Ratna Hulu, Samuel Arthur Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Indra Kusuma Jasmine, Tajna Putri Kartika Eka Rilani Kayla Delzanty Kayla Raissafitri Lesha Hardiyanti Luna Diana Puteri Mouva Putri Ramadhita Muhammad Rafi Raditya Nada Prima Dirkareshza Naufal Afrian Noormansyah Naufal Afrian Noormansyah Raditya, Muhammad Rafi Raisyha Talitha Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rizkyana Diah Pitaloka Satino Setia, Luthfi Naufal Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunte Suherman, Suherman Syalaisha Amani Puspitasari Syamsul Hadi Syamsul Hadi Syesil Ramaliza Husna Tajna Putri Jasmine Tamarine Camalia Wardoyo, Rissa Asmitha Wibowo, Hanifah Fairuz Zana Zerlina Zerlina, Zana