Articles
<![CDATA[STATUS TANAH ULAYAT ATAS HAK GUNA USAHA YANG TELAH BERAKHIR (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021) ]]>
<![CDATA[Tamarine Camalia]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.251 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i2.7784
<![CDATA[Peralihan status Tanah Ulayat daripada Hak Guna Usaha diatasnya menjadi polemik yang saat ini perlu untuk dibahas terlebih jika memicu adanya sengketa pertanahan antar keduanya dikemudian hari. Dalam hal ini ialah mengenai status Tanah ulayat jika Hak Guna yang terikat diatasnya sudah berakhir. Perbedaan akan batas waktu yang ada dalam regulasi memiliki ketidaksamaan sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Tujuan penulisan ini menganalisis tentang tanah ulayat,penguasaan tanah dan hak guna usaha untuk memperjelas status tanah ulayat pada akhirnya. Dengan metode deskriptif kualitatif serta data sekunder berupa Studi Pustaka dan Peraturan Perundang-undangan hasil pembahasan yang diperoleh ialah Hak Guna Usaha yang telah berakhir masanya bila tanah yang digunakan ialah tanah yang memiliki hak ulayat sebelumnya maka,tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat. Memang dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 menyebutkan tanah tersebut beralih menjadi tanah negara namun, yang dimaksud ialah bila hak pengelolaan sebelumnya digunakan untuk kebutuhan umum atau kepentingan negara]]>
<![CDATA[The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia ]]>
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Fareta Angelita Ichwana P]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.049 KB)
<![CDATA[The State Constitution stipulates that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and following the development of the nation, society, and the Unitary State of the Republic of Indonesia as outlined by law. The outcomes of the second and fourth constitutional amendments and the constitution's three articles are strong evidence of the state's recognition of customary law in Indonesia. There are always issues, although customary lands are constitutionally and legally protected. Interviews are a component of this normatively-based legal research method. The formulation of the issue concerns the legal protection of indigenous peoples against ulayat rights and the urgency of registering ulayat land in Indonesia. The first conclusion of this study is that the constitution and laws protect the rights of indigenous peoples to customary land. However, the community and other parties against indigenous peoples must balance constitutional and regulatory protections. Second, it is not sufficient for indigenous peoples to recognize customary land; it must also be determined by the regional director and administered at the National Land Agency office so that administration is streamlined and information is made more accessible.]]>
<![CDATA[URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU ]]>
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Nada Prima Dirkareshza]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Mouva Putri Ramadhita]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2353
<![CDATA[Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang, PPKM memang dapat menurunkan jumlah terinfeksi covid-19 tetapi malah memperparah di sektor lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pasca diterbitkannya peraturan PPKM dan urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perturan PPKM dengan metode Yuridis normatif dan pendekatan Statue Approach dan Literature Review. PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin terasanya efek negative dari kebijakan tersebut banyak masyarakat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyuarakan protesnya dengan berbagai bentuk. Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan masyarakat dalam tahapan-tahapan pembuatan peraturan. Menurut teori Walfare State atau bisa disebut dengan “Negara Sejahtera” bila melibatkan partisipasi masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari aturan terebut. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan pendekatan secara Bottom-Up, yang berarti membentuk peraturan berdasarkan masukan dari rakyat yang akan disusun dan direalisasikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan menengah kebawah.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Dian Khoreanita Pratiwi]]>;
<![CDATA[Syamsul Hadi]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Dian Eka Pertiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18539
<![CDATA[Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak berada di wilayah Asia Pasifik, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan Afrika. Banyaknya TKI yang berada diluar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. kewenangan penempatan TKI berada pada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan diberikan sebelum bukan hanya pada saat diluar negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut. Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI The State Constitution guarantees about decent work for every Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in the Asia Pacific region, followed by the Middle East and Africa. The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant workers. The problem in this study is how the authority of local governments in the placement of Indonesian workers and how to legally protect Indonesian workers abroad. The method used in this study is normative juridical. The results in the study that the placement of migrant workers must be carried out a strict process without prejudice to the constitutional rights of citizens. The authority to place migrant workers is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local governments in the placement of migrant workers. Migrant workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers. Keyword : Authority, Local Government, Migrant Workers]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi ]]>
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Ali Imran Nasution]]>;
<![CDATA[Rianda Dirkareshza]]>
<![CDATA[ Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Scientific Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25008/altifani.v3i1.346
<![CDATA[Anak dalam hidupnya seharusnya dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman dalam diri anak bahwa terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak banyak yang memahami bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan dan diskriminasi yang di alami oleh anak akan mengakibatkan hancurnya kehidupannya. Banyak orang menganggap bahwa kekerasan dan diskriminasi adalah hal yang lumrah ketika seseorang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini jika anak salah pergaulan, lingkungan yang tidak mendukung, dan bahkan karena faktor tidak punya orang tua. Hal seperti itu seakan menjadi pembenaran bahwa anak akan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya diadakan sosialisasi dan pendampingan diharapkan dapat menampung keluh dan kesah anak yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi, sehingga ke depan bisa di antisipasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak. Oleh sebab itu, Pengabdi akan mengkaji tentang bentuk kekerasan yang dialami anak, pengertian dan bentuk perlindungan anak, dan pemahaman anak tentang kekerasan dalam hidupnya. Dalam rangka mendukung penulisan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kegiatan dihadiri oleh 20 orang termasuk di dalamnya stakeholder dan pemuda karang taruna. Setelah semua proses selesai dilaksanakan diharapkan solusi yang ditawarkan akan menjadi obat bahwa peran kasih sayang antar sesama manusia menjadi hal yang berharga di dunia.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer ]]>
<![CDATA[Naufal Afrian Noormansyah]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p4
<![CDATA[The purpose of this paper is to find out the concept of applying the principle of balance in the sale and purchase binding agreement with the developer and also to examine the principle of balance to protect buyers from the developer's default. This study uses normative legal research methods with statutory approaches and legal concept approaches. The conclusion obtained from this study is PPJB which is standard in nature often creates an imbalance between buyers and developers, with the potential for developers to dominate and benefit from unequal agreements. To avoid this and ensure fair and balanced agreements, it is necessary to apply the principle of balance in preparing the PPJB. The principle of balance that is well implemented in the agreement can be seen in the actions of the parties, the contents of the agreement, and its implementation. PPJB is very important in house buying and selling transactions, especially in the pre-project selling sales system, because it functions as a preventive legal protection for the buyer in the event that the developer does not fulfill the agreement. Therefore, PPJB must be prepared with the principle of balance including including provisions that guarantee the protection of buyers from potential default developers.]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Saham Harta Bersama Suami Istri ditinjau dari Asas Acta Publica Probant Sese Ipsa ]]>
<![CDATA[Kayla Raissafitri]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p02
<![CDATA[Penelitian dilakukan untuk mengupas keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dengan menggunakan harta bersama suami istri, serta akibat hukum dari segala perbuatan hukum yang telah dipenuhi kewajibannya pada saat dibatalkannya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pendekatan perundang-undangan dan yuridis-normatif ditempuh sebagai metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa suatu akta pendirian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan suami istri tidak sah menurut asas acta publica probant sese ipsa. Karena suami istri dianggap sebagai satu kesatuan hukum menurut ketentuan KUH Perdata dan UU Perkawinan, maka tidak ada unsur perjanjian hukum di antara mereka. Namun, sesuai dengan asas ini, akta pendirian Perseroan Terbatas tetap diakui sebagai dokumen hukum yang benar dan sah, setidaknya sampai pihak ketiga mengajukan gugatan di pengadilan dan berhasil membuktikan bahwa akta harus dideklarasi batal demi hukum. Sekalipun akta dibatalkan memberi dampak pada status pendirian, segala peristiwa hukum yang telah dilaksanakan kewajibannya oleh Perseroan Terbatas tetap diakui sah. Karena Perseroan Terbatas masih dinyatakan subjek hukum sempurna pada saat perjanjian untuk melakukan pemenuhan dilakukan.]]>
<![CDATA[Pemalsuan Tanda Tangan Kredit Bank Dalam Pengikatan Hak Jaminan Atas Kebendaan Milik Orang Lain ]]>
<![CDATA[Syesil Ramaliza Husna]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Widya Gama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/wy.v6i2.4432
<![CDATA[Civil law is one of the many positive laws that are actively enforced in Indonesia, which is a constitutional state governed by a wide variety of positive laws. What is more often referred to as "private law" is more accurately described as "civil law," which is a body of legislation that controls many sorts of laws linked to individual interests. In civil law, we often encounter phrases linked to deeds that are illegal (PMH). The very definition of an illegal conduct is one that goes against the law and results in negative consequences for other people. The forgery of bank credit signatures, in which there is a guarantee right for material that belongs to another person and which results in losses for the party that is involved, namely the owner of the property rights to the item, is one of the things that are connected to this illegal crime. When it comes to researching and producing this essay, a qualitative legal research technique was used alongside a statutory approach and a case approach. According to the findings of this research, creditors and borrowers have both participated in illegal behavior. The purpose of this writing is to find out the legal repercussions that are associated with bank credit that was obtained from the act of forging a signature in which there is a guarantee of material that belongs to another person. This credit can be said to be invalid because it does not meet the legal requirements of an agreement, and the debtor is obligated to make up for any losses that were sustained, in addition to being responsible for returning collateral that does not belong to the debtor.]]>
<![CDATA[The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Causa Principles ]]>
<![CDATA[Kayla Raissafitri]]>;
<![CDATA[Naufal Afrian Noormansyah]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/hukeno.v7i1.19445
<![CDATA[This research will be analyzing the authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Asset Shares Establishment Approval based on Presumptio Iustae Causa principles and the legal effect towards the Kemenkumham Decree if the Establishment Deed a quo declared annulled by the district court. This research is examined through several method, specifically using normative juridical research and statutory approach, also will be written in descriptive literature. The result of the research shows Kemenkumham Decree is considered as a state administration decree. Therefore, based on Presumptio Iustae Causa principle, the Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval that has been issued is an authentic decree. This principle implies that the Kemenkumham decree stands its authenticity for the sake of legal certainty, until an authorized decision from state administrative court proves otherwise and revokes its authenticity. The cancellation event of Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Deed condone by the District Court will not affect the authenticity of the Kemenkumham Decree. The authorized court that can revoke Kemenkumham Decree belongs to the State Administrative Court. Keywords: Kemenkumham Decree Authenticity; Limited Liability Company; Husband and Wife; Joint Asset Shares]]>
<![CDATA[Problematika Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Intan Sari Dalimunte]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/sc.v30i1.2748
<![CDATA[Pengadaan tanah merupakan suatu upaya dalam pemberian akses infrastruktur untuk pembangunan di Indonesia. Berbagai regulasi yang lahir tentang pengadaan tanah. Sejak tahun 1960 sampai 2021 regulasi tersebut selalu berubah. Perubahan regulasi berdampak kepada prosedur pengadaan tanah di Indonesia dalam hal menjamin kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika pengadaan tanah di Indonesia serta prosedur pengadaan tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normative, pendekatan yang digunakan yaitu case approach dan statute approach. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam UUPA yang mengharuskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ditetapkan oleh undang-undang, namun dalam kenyataannya hanya ditetapkan oleh peraturan menteri. Permasalahan lain yaitu dengan adanya undang-undang tahun 1961 yang hanya mengatur tentang pembebasan tanah, namun dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sedangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tidak dicabut. Sehingga menyebabkan adanya dua regulasi yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.]]>
