Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.715
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum RechtIdee Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Jurnal Legislasi Indonesia Melayunesia Law
Taupiqqurrahman
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Fareta Angelita Ichwana P
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.049 KB)

Abstract

The State Constitution stipulates that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and following the development of the nation, society, and the Unitary State of the Republic of Indonesia as outlined by law. The outcomes of the second and fourth constitutional amendments and the constitution's three articles are strong evidence of the state's recognition of customary law in Indonesia. There are always issues, although customary lands are constitutionally and legally protected. Interviews are a component of this normatively-based legal research method. The formulation of the issue concerns the legal protection of indigenous peoples against ulayat rights and the urgency of registering ulayat land in Indonesia. The first conclusion of this study is that the constitution and laws protect the rights of indigenous peoples to customary land. However, the community and other parties against indigenous peoples must balance constitutional and regulatory protections. Second, it is not sufficient for indigenous peoples to recognize customary land; it must also be determined by the regional director and administered at the National Land Agency office so that administration is streamlined and information is made more accessible.
URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MENUJU INDONESIA TANGGUH DAN INDONESIA MAJU Rianda Dirkareshza; Nada Prima Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rosalia Dika Agustanti; Mouva Putri Ramadhita
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2353

Abstract

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah diberlakukan sejak 3 juli 2021 dan terus diperpanjang hingga sekarang, PPKM memang dapat menurunkan jumlah terinfeksi covid-19 tetapi malah memperparah di sektor lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pasca diterbitkannya peraturan PPKM dan urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perturan PPKM dengan metode Yuridis normatif dan pendekatan Statue Approach dan Literature Review. PPKM yang terus menerus diperpanjang dan ternyata semakin terasanya efek negative dari kebijakan tersebut banyak masyarakat mulai melakukan tindakan-tindakan yang menyuarakan protesnya dengan berbagai bentuk. Maka dari itu sangat dibutuhkan peranan masyarakat dalam tahapan-tahapan pembuatan peraturan. Menurut teori Walfare State atau bisa disebut dengan “Negara Sejahtera” bila melibatkan partisipasi masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari aturan terebut. Oleh karena itu pemerintah diharuskan untuk menggunakan pendekatan secara Bottom-Up, yang berarti membentuk peraturan berdasarkan masukan dari rakyat yang akan disusun dan direalisasikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan memberikan landasan yang lebih baik dan memberikan solusi disertai implementasi yang lebih efektif atas segala permasalahan khususnya pada golongan menengah kebawah.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Dian Khoreanita Pratiwi; Syamsul Hadi; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Dian Eka Pertiwi
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.18539

Abstract

Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak berada di wilayah Asia Pasifik, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan Afrika. Banyaknya TKI yang berada diluar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. kewenangan penempatan TKI berada pada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan diberikan sebelum bukan hanya pada saat diluar negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut. Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI   The State Constitution guarantees about decent work for every Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in the Asia Pacific region, followed by the Middle East and Africa. The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant workers. The problem in this study is how the authority of local governments in the placement of Indonesian workers and how to legally protect Indonesian workers abroad. The method used in this study is normative juridical. The results in the study that the placement of migrant workers must be carried out a strict process without prejudice to the constitutional rights of citizens. The authority to place migrant workers is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local governments in the placement of migrant workers. Migrant workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers. Keyword : Authority, Local Government, Migrant Workers
Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dan Diskriminasi Satino Satino; Rosalia Dika Agustanti; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Ali Imran Nasution; Rianda Dirkareshza
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/altifani.v3i1.346

Abstract

Anak dalam hidupnya seharusnya dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman dalam diri anak bahwa terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak banyak yang memahami bahwa sekecil apapun bentuk kekerasan dan diskriminasi yang di alami oleh anak akan mengakibatkan hancurnya kehidupannya. Banyak orang menganggap bahwa kekerasan dan diskriminasi adalah hal yang lumrah ketika seseorang dalam keadaan tertentu, dalam hal ini jika anak salah pergaulan, lingkungan yang tidak mendukung, dan bahkan karena faktor tidak punya orang tua. Hal seperti itu seakan menjadi pembenaran bahwa anak akan mendapatkan kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya diadakan sosialisasi dan pendampingan diharapkan dapat menampung keluh dan kesah anak yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi, sehingga ke depan bisa di antisipasi tentang bagaimana seharusnya pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak. Oleh sebab itu, Pengabdi akan mengkaji tentang bentuk kekerasan yang dialami anak, pengertian dan bentuk perlindungan anak, dan pemahaman anak tentang kekerasan dalam hidupnya. Dalam rangka mendukung penulisan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para orang tua dan anak-anak di lingkungan Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Kegiatan dihadiri oleh 20 orang termasuk di dalamnya stakeholder dan pemuda karang taruna. Setelah semua proses selesai dilaksanakan diharapkan solusi yang ditawarkan akan menjadi obat bahwa peran kasih sayang antar sesama manusia menjadi hal yang berharga di dunia.
Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Saham Harta Bersama Suami Istri ditinjau dari Asas Acta Publica Probant Sese Ipsa Kayla Raissafitri; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p02

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengupas keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dengan menggunakan harta bersama suami istri, serta akibat hukum dari segala perbuatan hukum yang telah dipenuhi kewajibannya pada saat dibatalkannya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pendekatan perundang-undangan dan yuridis-normatif ditempuh sebagai metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa suatu akta pendirian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan suami istri tidak sah menurut asas acta publica probant sese ipsa. Karena suami istri dianggap sebagai satu kesatuan hukum menurut ketentuan KUH Perdata dan UU Perkawinan, maka tidak ada unsur perjanjian hukum di antara mereka. Namun, sesuai dengan asas ini, akta pendirian Perseroan Terbatas tetap diakui sebagai dokumen hukum yang benar dan sah, setidaknya sampai pihak ketiga mengajukan gugatan di pengadilan dan berhasil membuktikan bahwa akta harus dideklarasi batal demi hukum. Sekalipun akta dibatalkan memberi dampak pada status pendirian, segala peristiwa hukum yang telah dilaksanakan kewajibannya oleh Perseroan Terbatas tetap diakui sah. Karena Perseroan Terbatas masih dinyatakan subjek hukum sempurna pada saat perjanjian untuk melakukan pemenuhan dilakukan.
Pemalsuan Tanda Tangan Kredit Bank Dalam Pengikatan Hak Jaminan Atas Kebendaan Milik Orang Lain Syesil Ramaliza Husna; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Widya Yuridika Vol 6, No 2 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i2.4432

Abstract

Civil law is one of the many positive laws that are actively enforced in Indonesia, which is a constitutional state governed by a wide variety of positive laws. What is more often referred to as "private law" is more accurately described as "civil law," which is a body of legislation that controls many sorts of laws linked to individual interests. In civil law, we often encounter phrases linked to deeds that are illegal (PMH). The very definition of an illegal conduct is one that goes against the law and results in negative consequences for other people. The forgery of bank credit signatures, in which there is a guarantee right for material that belongs to another person and which results in losses for the party that is involved, namely the owner of the property rights to the item, is one of the things that are connected to this illegal crime. When it comes to researching and producing this essay, a qualitative legal research technique was used alongside a statutory approach and a case approach. According to the findings of this research, creditors and borrowers have both participated in illegal behavior. The purpose of this writing is to find out the legal repercussions that are associated with bank credit that was obtained from the act of forging a signature in which there is a guarantee of material that belongs to another person. This credit can be said to be invalid because it does not meet the legal requirements of an agreement, and the debtor is obligated to make up for any losses that were sustained, in addition to being responsible for returning collateral that does not belong to the debtor.
The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Causa Principles Kayla Raissafitri; Naufal Afrian Noormansyah; Taupiqqurrahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i1.19445

Abstract

This research will be analyzing the authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Asset Shares Establishment Approval based on Presumptio Iustae Causa principles and the legal effect towards the Kemenkumham Decree if the Establishment Deed a quo declared annulled by the district court. This research is examined through several method, specifically using normative juridical research and statutory approach, also will be written in descriptive literature. The result of the research shows Kemenkumham Decree is considered as a state administration decree. Therefore, based on Presumptio Iustae Causa principle, the Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval that has been issued is an authentic decree. This principle implies that the Kemenkumham decree stands its authenticity for the sake of legal certainty, until an authorized decision from state administrative court proves otherwise and revokes its authenticity. The cancellation event of Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Deed condone by the District Court will not affect the authenticity of the Kemenkumham Decree. The authorized court that can revoke Kemenkumham Decree belongs to the State Administrative Court. Keywords: Kemenkumham Decree Authenticity; Limited Liability Company; Husband and Wife; Joint Asset Shares
Problematika Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Siti Nurul Intan Sari Dalimunte
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2748

Abstract

Pengadaan tanah merupakan suatu upaya dalam pemberian akses infrastruktur untuk pembangunan di Indonesia. Berbagai regulasi yang lahir tentang pengadaan tanah. Sejak tahun 1960 sampai 2021 regulasi tersebut selalu berubah. Perubahan regulasi berdampak kepada prosedur pengadaan tanah di Indonesia dalam hal menjamin kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika pengadaan tanah di Indonesia serta prosedur pengadaan tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normative, pendekatan yang digunakan yaitu case approach dan statute approach. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam UUPA yang mengharuskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ditetapkan oleh undang-undang, namun dalam kenyataannya hanya ditetapkan oleh peraturan menteri. Permasalahan lain yaitu dengan adanya undang-undang tahun 1961 yang hanya mengatur tentang pembebasan tanah, namun dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sedangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tidak dicabut. Sehingga menyebabkan adanya dua regulasi yang berkaitan dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDAFTARAN MEREK UMKM Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Ahmad Yani
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 5 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i5.16683

Abstract

Abstrak: UMKM Rolisa Food merupakan salah satu UMKM di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. UMKM tersebut memiliki enam produk dalam bentuk kemasan. Keenam produk meliputi Kerupuk Mangga, Kopi Biji Mangga, Manisan Mangga, Jus Mangga, Kacang Daun Jeruk dan Krupuk Kulit Sapi. Namun permasalahannya bahwa UMKM Rolisa Food belum adanya perlindungan hukum atas merek terhadap nama UMKM dan produk tersebut. Karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Mitra dari kegitatan pengabdian ini adalah UMKM Rolisa Food dan UMKM yang berada di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pelatihan terhadap mitra kegiatan mengenai pelatihan pemahaman terkait pendaftaran merek UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 18 peserta yang mengikuti, sebelumya dilakukan pretest terlebih dahulu mengukur sejauh mana mereka memahami Hak Merek. Hasil pre test tersebut ada di angka 27,7% dan setelah kegiatan selesai dilakukan melalui posttest dengan mengisi kuesioner menggunakan media google form dengan hasil posttest dengan hasil di angka 83,3%, terdapat selisih 55,6%, yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikannya edukasi oleh tim pengabdi.Abstract: UMKM Rolisa Food is one of the micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the Jatisura village of Indramayu Regency. This MSME offers six products in various packaging forms. These six products include Mango Crackers, Mango Coffee Beans, Mango Preserves, Mango Juice, Orange Leaf Nuts, and Beef Skin Crackers. However, the issue lies in the fact that UMKM Rolisa Food lacks legal protection for its brand name and products. Without a brand, it becomes challenging for the community to explain to others the products they intend to consume. The partners in this community service initiative are UMKM Rolisa Food and other MSMEs located in Jatisura village, Indramayu Regency. The objective of this activity is to provide knowledge about the importance of legal protection for MSME products through trademark registration. The method used in this activity is training for the partners regarding understanding the process of trademark registration for MSMEs. The results of the activity indicate that out of 18 participants, a pre-test was conducted initially to measure their understanding of Trademark Rights. The pre-test results were at 27.7%. After the activity was completed, a post-test was conducted using a questionnaire through Google Forms, resulting in a post-test score of 83.3%. This shows an increase of 55.6% in knowledge, indicating that there was an improvement in understanding after receiving education from the service team.
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KEWASPADAAN TERKAIT FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Rosalia Dika Agustanti; Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 4 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i4.8999

Abstract

Abstrak: Masalah pertama adalah pernah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual dan korbannya adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, banyak remaja yang setelah tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi tidak pernah merasa hati-hati dan bahkan terkesan menunjukkan perilaku penyimpangan (kenakalan remaja). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman dan kewaspadaan warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode pelaksanaan adalah Penyuluhan dengan tema No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan. Mitra kegiatan yakni warga, remaja karang taruna sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dari Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan kewaspadaan mitra terutama terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan sebesar 47,77%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat semakin paham dan waspada akan modus tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual utamanya di lingkungan tempat tinggal mitra.Abstract: The first problem is that there have been cases of criminal acts of sexual violence and the victims are children under 18 (eighteen) years. Furthermore, many teenagers who after the crime of sexual violence occurred never felt careful and even seemed to show deviant behavior (juvenile delinquency). The main goal to be achieved is to increase the understanding and awareness of the community towards the crime of sexual violence. The method of implementation is counseling with the theme No Excuse For Abuse: Fighting Harassment and Violence Against Women. The activity partners are residents, youth youth organizations as many as 41 (forty one) people from Pondok Jaya Village, Cipayung District, Depok City. Monitoring and evaluation are carried out in the form of interviews with all extension participants. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in understanding and awareness of partners, especially against the phenomenon of sexual violence against women by 47.77%. By carrying out this activity, it can provide great benefits, especially the attention given to victims of sexual violence. In addition, the community is increasingly understanding and aware of the modus operandi of sexual violence so that it can prevent the occurrence of sexual violence, especially in the partner's neighborhood. 
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Adawiyah, Robiah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Akbar, Sahda Saraswati Ali Imran Nasution Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amirah, Karina Adhania Ardhana, Azriel Putra Aristias, Adinda Audilia Hany Azura Aulyanti, Davina Dewi Azza, Yaumil Azzahra, Esi Anindya Baehaqi Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Delzanty, Kayla Dewanti, Tyur Reggina Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Fahrudin Fahrudin Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada Gilang Abi Zaifa Hardiyanti, Lesha Haryadi , Putri Azura Hana Hidaya, Faiz Aqiel Maulana Hindira DPS, Ratna Hulu, Samuel Arthur Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Indra Kusuma Januari, Ferdinan Jasmine, Tajna Putri Kayla Raissafitri Luna Diana Puteri Marino, Emir Febrian Mouva Putri Ramadhita Muhammad Rafi Raditya Muhammad Rifqi Nada Prima Dirkareshza Naufal Afrian Noormansyah Naufal Afrian Noormansyah Pattiasina, Ryan Axel Puspitasari, Syalaisha Amani Putri, Dewa Ayu Sandira Rachmat, Bayu Adi Raditya, Muhammad Rafi Raisyha Talitha Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rilani, Kartika Eka Rizkyana Diah Pitaloka Safitri, Elsi Satino Setia, Luthfi Naufal Setiawan, Felicia Stefanie Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunte Suherman, Suherman Syamsul Hadi Syamsul Hadi Syesil Ramaliza Husna Tajna Putri Jasmine Tamarine Camalia Usmany, Tatianna Daniella Wardoyo, Rissa Asmitha Wibowo, Hanifah Fairuz Zana Zerlina Zerlina, Zana