Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.253
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Acta Comitas Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum RechtIdee Jurnal Legislasi Indonesia Melayunesia Law
Taupiqqurrahman
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDAFTARAN MEREK UMKM Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Ahmad Yani
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 5 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i5.16683

Abstract

Abstrak: UMKM Rolisa Food merupakan salah satu UMKM di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. UMKM tersebut memiliki enam produk dalam bentuk kemasan. Keenam produk meliputi Kerupuk Mangga, Kopi Biji Mangga, Manisan Mangga, Jus Mangga, Kacang Daun Jeruk dan Krupuk Kulit Sapi. Namun permasalahannya bahwa UMKM Rolisa Food belum adanya perlindungan hukum atas merek terhadap nama UMKM dan produk tersebut. Karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Mitra dari kegitatan pengabdian ini adalah UMKM Rolisa Food dan UMKM yang berada di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pelatihan terhadap mitra kegiatan mengenai pelatihan pemahaman terkait pendaftaran merek UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 18 peserta yang mengikuti, sebelumya dilakukan pretest terlebih dahulu mengukur sejauh mana mereka memahami Hak Merek. Hasil pre test tersebut ada di angka 27,7% dan setelah kegiatan selesai dilakukan melalui posttest dengan mengisi kuesioner menggunakan media google form dengan hasil posttest dengan hasil di angka 83,3%, terdapat selisih 55,6%, yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikannya edukasi oleh tim pengabdi.Abstract: UMKM Rolisa Food is one of the micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the Jatisura village of Indramayu Regency. This MSME offers six products in various packaging forms. These six products include Mango Crackers, Mango Coffee Beans, Mango Preserves, Mango Juice, Orange Leaf Nuts, and Beef Skin Crackers. However, the issue lies in the fact that UMKM Rolisa Food lacks legal protection for its brand name and products. Without a brand, it becomes challenging for the community to explain to others the products they intend to consume. The partners in this community service initiative are UMKM Rolisa Food and other MSMEs located in Jatisura village, Indramayu Regency. The objective of this activity is to provide knowledge about the importance of legal protection for MSME products through trademark registration. The method used in this activity is training for the partners regarding understanding the process of trademark registration for MSMEs. The results of the activity indicate that out of 18 participants, a pre-test was conducted initially to measure their understanding of Trademark Rights. The pre-test results were at 27.7%. After the activity was completed, a post-test was conducted using a questionnaire through Google Forms, resulting in a post-test score of 83.3%. This shows an increase of 55.6% in knowledge, indicating that there was an improvement in understanding after receiving education from the service team.
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KEWASPADAAN TERKAIT FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Rosalia Dika Agustanti; Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 4 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i4.8999

Abstract

Abstrak: Masalah pertama adalah pernah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual dan korbannya adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, banyak remaja yang setelah tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi tidak pernah merasa hati-hati dan bahkan terkesan menunjukkan perilaku penyimpangan (kenakalan remaja). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman dan kewaspadaan warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode pelaksanaan adalah Penyuluhan dengan tema No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan. Mitra kegiatan yakni warga, remaja karang taruna sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dari Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan kewaspadaan mitra terutama terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan sebesar 47,77%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat semakin paham dan waspada akan modus tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual utamanya di lingkungan tempat tinggal mitra.Abstract: The first problem is that there have been cases of criminal acts of sexual violence and the victims are children under 18 (eighteen) years. Furthermore, many teenagers who after the crime of sexual violence occurred never felt careful and even seemed to show deviant behavior (juvenile delinquency). The main goal to be achieved is to increase the understanding and awareness of the community towards the crime of sexual violence. The method of implementation is counseling with the theme No Excuse For Abuse: Fighting Harassment and Violence Against Women. The activity partners are residents, youth youth organizations as many as 41 (forty one) people from Pondok Jaya Village, Cipayung District, Depok City. Monitoring and evaluation are carried out in the form of interviews with all extension participants. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in understanding and awareness of partners, especially against the phenomenon of sexual violence against women by 47.77%. By carrying out this activity, it can provide great benefits, especially the attention given to victims of sexual violence. In addition, the community is increasingly understanding and aware of the modus operandi of sexual violence so that it can prevent the occurrence of sexual violence, especially in the partner's neighborhood. 
Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Davilla Prawidya Azaria; Ali Imran Nasution; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Tajna Putri Jasmine; Muhammad Rafi Raditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.433

Abstract

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN KOMUNITAS PEMUDA YANG TANGGUH Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran; Hadi, Syamsul; Azaria, Davilla Prawidya; Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i1.17771

Abstract

Abstrak: Pemuda di Kota Depok, Indonesia, menjadi harapan bangsa dan negara dalam mencapai kemajuan di masa depan. Meskipun beberapa pemuda terlibat dalam kenakalan, banyak juga yang berdedikasi pada kegiatan positif untuk kemajuan sosial. Dalam konteks ini, komunitas pemuda yang bernama Komunitas Berbagi Berkah yang telah aktif dalam upaya membantu sesama. Komunitas Berbagi Berkah didirikan oleh tiga lulusan Pondok Pesantren Tapak Sunan yang terinspirasi oleh pesan penting tentang tolong-menolong dan berbagi. Komunitas ini saat ini masih berstatus komunitas, dan untuk meningkatkan dampak positif mereka, ada kebutuhan untuk membentuk badan hukum seperti Yayasan atau Perkumpulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan memberi pendampingan terhadap Komunitas Berbagi Berkah terkait pendaftaran badan hukum untuk mendapatkan legalitas komunitas. Peserta dari kegiatan ini adalah Komunitas Berbagi Berkah yang terdiri dari pengurus dan anggota yang bejumlah 15 orang. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, dalam hal ini mitra terlibat sebagai peserta kegiatan dan objek untuk pendampingan pendaftaran badan hukum. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terkait penilaian pemahaman mitra terkait pelatihan yang telah diberikan. Bentuk penilaian dengan metode kuisioner dengan menggunakan Google Form. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 90% peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan oleh tim dan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum termasuk dalam hal ini melakukan pendirian Yayasan bagi komunitas Berbagi Berkah yang dalam hal ini menjadi Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah. Dalam hal Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkumpulan dan mengoptimalkan dampaknya dalam masyarakat.Abstract: The youth in Depok City, Indonesia, are considered the hope of the nation and the state in achieving progress in the future. Although some youth may be involved in delinquency, many are dedicated to positive activities for social advancement. In this context, there is a youth community called "Komunitas Berbagi Berkah" that has been actively involved in efforts to help others. "Komunitas Berbagi Berkah" was founded by three graduates of the Tapak Sunan Islamic boarding school who were inspired by the important message of mutual assistance and sharing. Currently, this community still operates informally, and to enhance its positive impact, there is a need to establish a legal entity such as a foundation or association. The goal of this activity is to educate and provide guidance to "Komunitas Berbagi Berkah" regarding the registration of a legal entity to obtain community legality. The participants in this activity are the members of "Komunitas Berbagi Berkah," consisting of 15 leaders and members. The implementation method employed is Community Based Participatory Research (CBPR), which prioritizes community participation in every stage of research and community service. In this case, the partners are involved both as participants in the activity and as subjects for legal entity registration assistance. At the end of the activity, an evaluation is conducted regarding the partners' understanding of the training provided. The assessment takes the form of a questionnaire using Google Form. The results of this activity show that 90% of the participants comprehend the training conducted by the team and provide an understanding of the utilization of social media and legal entity registration, including the establishment of a foundation for the "Komunitas Berbagi Berkah," which, in this case, becomes the "Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah" (Donation and Sharing Blessings Foundation). In terms of utilizing social media and legal entity registration, it can be concluded that both aspects play a crucial role in advancing associations and optimizing their impact on society.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah: Sebuah Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Atas Tanah Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Hadi, Syamsul; Zaifa, Gilang Abi
Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i2.5018

Abstract

Land registration is one of the efforts to protect the community's ownership rights over the land they possess. In land registration, the primary starting point is the village government, as all origins of land registration must go through the village government. In carrying out its role, the village government often encounters obstacles that disrupt the land registration process. The purpose of this research is to identify the obstacles faced by the village government in its role in land registration and to determine the efforts needed to enhance the village government's role in land registration. The research method used is a normative juridical approach with a focus on legal regulations, supplemented by interview results. The results of the discussion reveal several obstacles experienced by the village government in carrying out its role in land registration. These obstacles include unresolved land ownership disputes, unclear land boundaries, limited human resources at the village level, and the absence of standardized regulations regarding supporting land registration documents. The efforts required to enhance the village government's role in land registration include conducting public awareness campaigns about the importance of land registration, providing training to village government personnel, and establishing standardized documentation for supporting land registration documents
BENTUK PENYELESAIAN YANG TEPAT TERKAIT WANPRESTASI DEVELOPER ATAS BANGUNAN PRE PROJECT SELLING Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p08

Abstract

The purpose of this study is to investigate the appropriate resolution method for defaults in Pre Project Selling projects and to comprehend the legal ramifications for developers who fail to honor contracts. Additionally, this research aims to elucidate the compensation regulations pertaining to breach of contract and evaluate the efficacy of PKPU (Postponement of Debt Payment Obligations) in safeguarding creditor rights. The study employs a normative legal research methodology, using statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The findings suggest that consumers should pursue breach of contract claims through the judicial system, seeking the annulment of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) along with compensation for expenses, losses, and interest. The effectiveness of PKPU in resolving Pre Project Selling projects remains uncertain, as non-compliance may result in bankruptcy, as indicated in the Homologation decision. Consequently, this places consumers at a disadvantage, as their status as concurrent creditors is not given priority. Keywords: Breach of Contract, Postponement of Debt Payment Obligations, Pre Project Selling
Penataan Tata Ruang dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Tanjung Burung, Telukanga, Kabupaten Tangerang Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.44955

Abstract

Manusia dan lingkungan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun bumi telah mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan seperti deforestasi, erosi, tsunami, dan dampak manusia seperti pemanasan global, menimbulkan masalah serius yang memengaruhi seluruh planet. Undang-Undang Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan fisik atau biologis tanpa mendukung pembangunan berkelanjutan. Lingkungan mencakup dua jenis, biotik dan abiotik, dan masalah lingkungan dapat digolongkan sebagai dampak alam atau campur tangan manusia. Masalah ini sering kali disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Salah satu cara manusia mengekspresikan kepeduliannya terhadap lingkungan adalah dengan mematuhi undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung, Tangerang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya melestarikan ekosistem ini, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Penyuluhan ini diikuti oleh praktik penanaman bibit mangrove, yang membantu masyarakat memahami secara nyata cara menjaga dan memanfaatkan ekosistem ini secara berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, dan merawat hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung.
Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri Adawiyah, Robiah; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i6.2745

Abstract

Memperoleh tanah berarti menemukan pemilik yang sah dan memberikan kompensasi yang adil atas properti mereka. Hal ini melibatkan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan presentasi hasil. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Demi kebaikan, pemerintah diberi wewenang melalui Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk melakukan akuisisi properti dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena PMK Nomor 139 Tahun 2020 dan Perma 2/2021 memiliki persyaratan yang bertentangan, maka hanya PSN tertentu yang diperbolehkan. Mengingat kerangka perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pembelian tanah untuk Proyek Strategis Nasional melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitian ini memperjelas perlunya kedua perangkat peraturan tersebut diselaraskan melalui upaya terkoordinasi untuk mendapatkan dana untuk pembebasan lahan. Hasilnya adalah terdapat penerapan aturan oleh Kementerian Keuangan.
Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Pemeliharaan Objek Jaminan Action Figure Gundam dalam Perjanjian Gadai Setia, Luthfi Naufal; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2631

Abstract

Perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan menimbulkan perjajian tambahan. Perjanjian gadai yang merupakan salah satu perjanjian tambahan dengan hadirnya benda jaminan. Benda jaminan menjadi tanda untuk menjamin pemenuhan prestasi dalam perjanjian tersebut. Action Figure gundam yang menjadi benda jaminan merupakan benda yang dikategorikan sebagai mainan/dekorasi yang memiliki nilai ekonomis dan dalam pemelihraannya sedikit rumit dibutuhkan agar jaminan ini tidak rusak ataupun hilang dibutuhkan tanggung jawab dalam pemeliharaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab para pihak baik pemberi gadai maupun penerima terhadap pemeliharaan action figure gundam sebagai benda jaminan gadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normaive yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan hasil penelitian pembagin hak dan kewajiban para pihak dan benda jaminan berada pada penerima gadai maka ia bertanggung jawab atas benda jaminan yang hilang atau rusak karena kelalaiannya dengan merujuk pada KUHPerdata.
PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX Dirkareshza, Rianda; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Akbar, Sahda Saraswati
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5131

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Adawiyah, Robiah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Ali Imran Nasution Amirah, Karina Adhania Ardhana, Azriel Putra Aristias, Adinda Audilia Hany Azura Aulyanti, Davina Dewi Azzahra, Esi Anindya Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dewanti, Tyur Reggina Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Fahrudin Fahrudin Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada Gilang Abi Zaifa Hardiyanti, Lesha Haryadi , Putri Azura Hana Hindira DPS, Ratna Hulu, Samuel Arthur Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Indra Kusuma Jasmine, Tajna Putri Kayla Raissafitri Luna Diana Puteri Mouva Putri Ramadhita Muhammad Rafi Raditya Nada Prima Dirkareshza Naufal Afrian Noormansyah Naufal Afrian Noormansyah Puspitasari, Syalaisha Amani Putri, Dewa Ayu Sandira Raditya, Muhammad Rafi Raisyha Talitha Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rilani, Kartika Eka Rizkyana Diah Pitaloka Safitri, Elsi Satino Setia, Luthfi Naufal Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunte Suherman, Suherman Syamsul Hadi Syamsul Hadi Syesil Ramaliza Husna Tajna Putri Jasmine Tamarine Camalia Wardoyo, Rissa Asmitha Zana Zerlina Zerlina, Zana