Claim Missing Document
Check
Articles

Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Davilla Prawidya Azaria; Ali Imran Nasution; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Tajna Putri Jasmine; Muhammad Rafi Raditya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.433

Abstract

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN KOMUNITAS PEMUDA YANG TANGGUH Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran; Hadi, Syamsul; Azaria, Davilla Prawidya; Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 1 (2024): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i1.17771

Abstract

Abstrak: Pemuda di Kota Depok, Indonesia, menjadi harapan bangsa dan negara dalam mencapai kemajuan di masa depan. Meskipun beberapa pemuda terlibat dalam kenakalan, banyak juga yang berdedikasi pada kegiatan positif untuk kemajuan sosial. Dalam konteks ini, komunitas pemuda yang bernama Komunitas Berbagi Berkah yang telah aktif dalam upaya membantu sesama. Komunitas Berbagi Berkah didirikan oleh tiga lulusan Pondok Pesantren Tapak Sunan yang terinspirasi oleh pesan penting tentang tolong-menolong dan berbagi. Komunitas ini saat ini masih berstatus komunitas, dan untuk meningkatkan dampak positif mereka, ada kebutuhan untuk membentuk badan hukum seperti Yayasan atau Perkumpulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan memberi pendampingan terhadap Komunitas Berbagi Berkah terkait pendaftaran badan hukum untuk mendapatkan legalitas komunitas. Peserta dari kegiatan ini adalah Komunitas Berbagi Berkah yang terdiri dari pengurus dan anggota yang bejumlah 15 orang. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, dalam hal ini mitra terlibat sebagai peserta kegiatan dan objek untuk pendampingan pendaftaran badan hukum. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terkait penilaian pemahaman mitra terkait pelatihan yang telah diberikan. Bentuk penilaian dengan metode kuisioner dengan menggunakan Google Form. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 90% peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan oleh tim dan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum termasuk dalam hal ini melakukan pendirian Yayasan bagi komunitas Berbagi Berkah yang dalam hal ini menjadi Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah. Dalam hal Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkumpulan dan mengoptimalkan dampaknya dalam masyarakat.Abstract: The youth in Depok City, Indonesia, are considered the hope of the nation and the state in achieving progress in the future. Although some youth may be involved in delinquency, many are dedicated to positive activities for social advancement. In this context, there is a youth community called "Komunitas Berbagi Berkah" that has been actively involved in efforts to help others. "Komunitas Berbagi Berkah" was founded by three graduates of the Tapak Sunan Islamic boarding school who were inspired by the important message of mutual assistance and sharing. Currently, this community still operates informally, and to enhance its positive impact, there is a need to establish a legal entity such as a foundation or association. The goal of this activity is to educate and provide guidance to "Komunitas Berbagi Berkah" regarding the registration of a legal entity to obtain community legality. The participants in this activity are the members of "Komunitas Berbagi Berkah," consisting of 15 leaders and members. The implementation method employed is Community Based Participatory Research (CBPR), which prioritizes community participation in every stage of research and community service. In this case, the partners are involved both as participants in the activity and as subjects for legal entity registration assistance. At the end of the activity, an evaluation is conducted regarding the partners' understanding of the training provided. The assessment takes the form of a questionnaire using Google Form. The results of this activity show that 90% of the participants comprehend the training conducted by the team and provide an understanding of the utilization of social media and legal entity registration, including the establishment of a foundation for the "Komunitas Berbagi Berkah," which, in this case, becomes the "Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah" (Donation and Sharing Blessings Foundation). In terms of utilizing social media and legal entity registration, it can be concluded that both aspects play a crucial role in advancing associations and optimizing their impact on society.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah: Sebuah Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Atas Tanah Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Hadi, Syamsul; Zaifa, Gilang Abi
Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v7i2.5018

Abstract

Land registration is one of the efforts to protect the community's ownership rights over the land they possess. In land registration, the primary starting point is the village government, as all origins of land registration must go through the village government. In carrying out its role, the village government often encounters obstacles that disrupt the land registration process. The purpose of this research is to identify the obstacles faced by the village government in its role in land registration and to determine the efforts needed to enhance the village government's role in land registration. The research method used is a normative juridical approach with a focus on legal regulations, supplemented by interview results. The results of the discussion reveal several obstacles experienced by the village government in carrying out its role in land registration. These obstacles include unresolved land ownership disputes, unclear land boundaries, limited human resources at the village level, and the absence of standardized regulations regarding supporting land registration documents. The efforts required to enhance the village government's role in land registration include conducting public awareness campaigns about the importance of land registration, providing training to village government personnel, and establishing standardized documentation for supporting land registration documents
Penataan Tata Ruang dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Tanjung Burung, Telukanga, Kabupaten Tangerang Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.44955

Abstract

Manusia dan lingkungan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun bumi telah mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan seperti deforestasi, erosi, tsunami, dan dampak manusia seperti pemanasan global, menimbulkan masalah serius yang memengaruhi seluruh planet. Undang-Undang Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan fisik atau biologis tanpa mendukung pembangunan berkelanjutan. Lingkungan mencakup dua jenis, biotik dan abiotik, dan masalah lingkungan dapat digolongkan sebagai dampak alam atau campur tangan manusia. Masalah ini sering kali disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Salah satu cara manusia mengekspresikan kepeduliannya terhadap lingkungan adalah dengan mematuhi undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung, Tangerang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya melestarikan ekosistem ini, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Penyuluhan ini diikuti oleh praktik penanaman bibit mangrove, yang membantu masyarakat memahami secara nyata cara menjaga dan memanfaatkan ekosistem ini secara berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, dan merawat hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung.
Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri Adawiyah, Robiah; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 6 : Al Qalam (November 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i6.2745

Abstract

Memperoleh tanah berarti menemukan pemilik yang sah dan memberikan kompensasi yang adil atas properti mereka. Hal ini melibatkan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan presentasi hasil. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Demi kebaikan, pemerintah diberi wewenang melalui Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk melakukan akuisisi properti dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena PMK Nomor 139 Tahun 2020 dan Perma 2/2021 memiliki persyaratan yang bertentangan, maka hanya PSN tertentu yang diperbolehkan. Mengingat kerangka perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pembelian tanah untuk Proyek Strategis Nasional melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Temuan penelitian ini memperjelas perlunya kedua perangkat peraturan tersebut diselaraskan melalui upaya terkoordinasi untuk mendapatkan dana untuk pembebasan lahan. Hasilnya adalah terdapat penerapan aturan oleh Kementerian Keuangan.
Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Pemeliharaan Objek Jaminan Action Figure Gundam dalam Perjanjian Gadai Setia, Luthfi Naufal; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2631

Abstract

Perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan menimbulkan perjajian tambahan. Perjanjian gadai yang merupakan salah satu perjanjian tambahan dengan hadirnya benda jaminan. Benda jaminan menjadi tanda untuk menjamin pemenuhan prestasi dalam perjanjian tersebut. Action Figure gundam yang menjadi benda jaminan merupakan benda yang dikategorikan sebagai mainan/dekorasi yang memiliki nilai ekonomis dan dalam pemelihraannya sedikit rumit dibutuhkan agar jaminan ini tidak rusak ataupun hilang dibutuhkan tanggung jawab dalam pemeliharaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab para pihak baik pemberi gadai maupun penerima terhadap pemeliharaan action figure gundam sebagai benda jaminan gadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normaive yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan hasil penelitian pembagin hak dan kewajiban para pihak dan benda jaminan berada pada penerima gadai maka ia bertanggung jawab atas benda jaminan yang hilang atau rusak karena kelalaiannya dengan merujuk pada KUHPerdata.
PEMANFAATAN HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN ONDEL-ONDEL DITINJAU MELALUI TEORI PENTAHELIX Dirkareshza, Rianda; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Akbar, Sahda Saraswati
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5131

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di Jakarta telah menjadi permasalahan sosial dan budaya yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bentuk pelestarian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya penyalahgunaan ondel-ondel disebabkan oleh tidak optimalnya pengawasan pada beberapa aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sipil. Dalam hal ini pemanfaatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan dan juga didukung oleh para pemangku kepentingan yang turut serta melakukan perubahan pembangunan yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan daerah yang dapat menjadi alat untuk membantu masyarakat dalam pemberdayaan ondel-ondel agar dapat berjalan dengan baik.
Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman
Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.756 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.21

Abstract

Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Ali Imran Nasution[1], Taupiqqurrahman[2] Abstract The majority of Indonesian people's livelihoods are farming, which requires a lot of land to be used as agricultural field. Limited land requires clearing land from forests so that it can be used as new land for farmers. Clearing land by cutting and burning trees in a forest area is prohibited by law. However, there are exceptions to local wisdom which burns land with a maximum land area of 2 hectares per family to be planted with local varieties of plants and surrounded by firebreaks to prevent the spread of fire to the surrounding area. The purpose of this study is to analyze the role of local wisdom in clearing land by burning in an effort to prevent forest and land fires and the law enforcement against violations of the rules on how to clear land by burning. The research method uses the type of normative legal research with the statue approach and conceptual approach. The results showed that the role of local wisdom in burning forests by local wisdom received constitutional recognition and could prevent extensive forest fires. Keywords: Local Wisdom, Burning, Preventing Forest Fires Abstrak Mayoritas pencaharian masyarakat Indonesia adalah bertani, yang tentunya membutuhkan banyak lahan untuk dipakai sebagai lahan bertani. Keterbatasan lahan membutuhkan pembukaan lahan dari hutan agar dapat dijadikan lahan baru bagi petani. Membuka lahan dengan cara menebang dan membakar pohon di kawasan hutan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, terdapat pengecualian terhadap kearifan lokal yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Tujuan penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata cara membuka lahan dengan cara membakar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan peran kearifan lokal membakar hutan dengan cara kearifan lokal mendapat pengakuan konstitusional dan dapat mencegah kebakarn hutan yang luas. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Membakar, Mencegah Kebakaran Hutan [1] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id [2] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.297 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1854

Abstract

Tanggal 25 September 2015 para pemimpin dunia dari 193 negara secara resmi mengesahkan Agenda Sustainable Development Goals. Terdapat 17 tujuan SDGs, yang salahsatunya adalah tujuan 6 yaitu memastikan ketersediaan air bersih yang keberlanjutan dan sanitasi bagi semua. Sebagai negara yang ikut serta dalam keberhasilan SDGs. Indonesia sebelumnya sudah ditetapkan Universal access tahun 2019 namun belum tercapai. Di Indonesia sendiri akses sarana air minum yang layak masih belum merata antar provinsi yang satu dengan yang lain dan angka yang belum akses air minum yang layak masih tinggi. Sehingga perlu dukungan semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah. Baik dari anggaran maupun dalam bentuk peraturan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana urgensi pembentukan Perda sarana air minum dalam penyediaan akses keadilan dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan sarana air minum untuk mendukung SDGs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, sosio approach dan sosio approach. Hasil dari penelitian ini adalah pertama bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 telah terjadi peningkatan akses SAM yang layak. Namun peningkatan tersebut masih sangat sedikit yaitu 3,77%. Selain dari itu masih terdapat propinsi dengan miskin terbanyak belum mendapat akses sarana air minum yang layak, serta masih sedikit daerah membentuk perda tentang sarana air minum. Kedua pemerintah sudah melaksanakan berbagai program untuk mendukung SDGs, namun program tersebut belum cukup untuk membuat akses sarana air minum yang layak 100% di Indonesia
PELATIHAN PEMBUATAN AKUN MARKETPLACE BAGI PELAKU UMKM DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Ramadhani, Dwi Aryanti; Hindira DPS, Ratna
Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v4i2.4165

Abstract

Jatisura Village is one of the villages in Indramayu Regency, West Java Province. The village has advantages that other villages do not have. In Jatisura Village, there is a UMKM Rolisa Food, this UMKM has six products in packaged form.  The six products include Mango Crackers, Mango Bean Coffee, Candied Mangoes, Mango Juice, Orange Leaf Beans and Cowhide Krupuk. However, the problem is that the UMKM of Rolisa Food has not been able to sell the UMKM products and only sell conventionally. Meanwhile, at this time the development of increasingly advanced technology has an impact on digital-based sales and advertising. The activity was carried out in the form of Training on Making Maketplace Accounts for the UMKM Actors in Supporting the Improvement of the Village Economy in Indramayu Regency. The pre-test results are at 27.7% and after the activity is completed through a posttest by filling out a questionnaire using google form media with post test results with results at approximately 83.3%, there is a difference of approximately 55.6%, which explains that there is an increase in knowledge after being given by the service team.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Adawiyah, Robiah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Akbar, Sahda Saraswati Ali Imran Nasution Aliyya, Annisa Lisaana Sidqin Amirah, Karina Adhania Ardhana, Azriel Putra Aristias, Adinda Audilia Hany Azura Aulyanti, Davina Dewi Azza, Yaumil Azzahra, Esi Anindya Baehaqi Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Delzanty, Kayla Dewanti, Tyur Reggina Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Fahrudin Fahrudin Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada Gilang Abi Zaifa Hardiyanti, Lesha Haryadi , Putri Azura Hana Hidaya, Faiz Aqiel Maulana Hindira DPS, Ratna Hulu, Samuel Arthur Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Indra Kusuma Januari, Ferdinan Jasmine, Tajna Putri Kayla Raissafitri Luna Diana Puteri Marino, Emir Febrian Mouva Putri Ramadhita Muhammad Rafi Raditya Muhammad Rifqi Nada Prima Dirkareshza Naufal Afrian Noormansyah Naufal Afrian Noormansyah Pattiasina, Ryan Axel Puspitasari, Syalaisha Amani Putri, Dewa Ayu Sandira Rachmat, Bayu Adi Raditya, Muhammad Rafi Raisyha Talitha Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rilani, Kartika Eka Rizkyana Diah Pitaloka Safitri, Elsi Satino Setia, Luthfi Naufal Setiawan, Felicia Stefanie Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunte Suherman, Suherman Syamsul Hadi Syamsul Hadi Syesil Ramaliza Husna Tajna Putri Jasmine Tamarine Camalia Usmany, Tatianna Daniella Wardoyo, Rissa Asmitha Wibowo, Hanifah Fairuz Zana Zerlina Zerlina, Zana