Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

7.253

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Kertha Patrika Acta Comitas Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum RechtIdee Jurnal Legislasi Indonesia Melayunesia Law

Taupiqqurrahman

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Author-ID : 2168405

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman
Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan Ali Imran Nasution[1], Taupiqqurrahman[2] Abstract The majority of Indonesian people's livelihoods are farming, which requires a lot of land to be used as agricultural field. Limited land requires clearing land from forests so that it can be used as new land for farmers. Clearing land by cutting and burning trees in a forest area is prohibited by law. However, there are exceptions to local wisdom which burns land with a maximum land area of 2 hectares per family to be planted with local varieties of plants and surrounded by firebreaks to prevent the spread of fire to the surrounding area. The purpose of this study is to analyze the role of local wisdom in clearing land by burning in an effort to prevent forest and land fires and the law enforcement against violations of the rules on how to clear land by burning. The research method uses the type of normative legal research with the statue approach and conceptual approach. The results showed that the role of local wisdom in burning forests by local wisdom received constitutional recognition and could prevent extensive forest fires. Keywords: Local Wisdom, Burning, Preventing Forest Fires Abstrak Mayoritas pencaharian masyarakat Indonesia adalah bertani, yang tentunya membutuhkan banyak lahan untuk dipakai sebagai lahan bertani. Keterbatasan lahan membutuhkan pembukaan lahan dari hutan agar dapat dijadikan lahan baru bagi petani. Membuka lahan dengan cara menebang dan membakar pohon di kawasan hutan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, terdapat pengecualian terhadap kearifan lokal yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Tujuan penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata cara membuka lahan dengan cara membakar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan peran kearifan lokal membakar hutan dengan cara kearifan lokal mendapat pengakuan konstitusional dan dapat mencegah kebakarn hutan yang luas. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Membakar, Mencegah Kebakaran Hutan [1] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id [2] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: taupiqqurrahman@upnvj.ac.id

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Tanggal 25 September 2015 para pemimpin dunia dari 193 negara secara resmi mengesahkan Agenda Sustainable Development Goals. Terdapat 17 tujuan SDGs, yang salahsatunya adalah tujuan 6 yaitu memastikan ketersediaan air bersih yang keberlanjutan dan sanitasi bagi semua. Sebagai negara yang ikut serta dalam keberhasilan SDGs. Indonesia sebelumnya sudah ditetapkan Universal access tahun 2019 namun belum tercapai. Di Indonesia sendiri akses sarana air minum yang layak masih belum merata antar provinsi yang satu dengan yang lain dan angka yang belum akses air minum yang layak masih tinggi. Sehingga perlu dukungan semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah. Baik dari anggaran maupun dalam bentuk peraturan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana urgensi pembentukan Perda sarana air minum dalam penyediaan akses keadilan dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan sarana air minum untuk mendukung SDGs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, sosio approach dan sosio approach. Hasil dari penelitian ini adalah pertama bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 telah terjadi peningkatan akses SAM yang layak. Namun peningkatan tersebut masih sangat sedikit yaitu 3,77%. Selain dari itu masih terdapat propinsi dengan miskin terbanyak belum mendapat akses sarana air minum yang layak, serta masih sedikit daerah membentuk perda tentang sarana air minum. Kedua pemerintah sudah melaksanakan berbagai program untuk mendukung SDGs, namun program tersebut belum cukup untuk membuat akses sarana air minum yang layak 100% di Indonesia

PELATIHAN PEMBUATAN AKUN MARKETPLACE BAGI PELAKU UMKM DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Ramadhani, Dwi Aryanti; Hindira DPS, Ratna
Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v4i2.4165

Jatisura Village is one of the villages in Indramayu Regency, West Java Province. The village has advantages that other villages do not have. In Jatisura Village, there is a UMKM Rolisa Food, this UMKM has six products in packaged form. The six products include Mango Crackers, Mango Bean Coffee, Candied Mangoes, Mango Juice, Orange Leaf Beans and Cowhide Krupuk. However, the problem is that the UMKM of Rolisa Food has not been able to sell the UMKM products and only sell conventionally. Meanwhile, at this time the development of increasingly advanced technology has an impact on digital-based sales and advertising. The activity was carried out in the form of Training on Making Maketplace Accounts for the UMKM Actors in Supporting the Improvement of the Village Economy in Indramayu Regency. The pre-test results are at 27.7% and after the activity is completed through a posttest by filling out a questionnaire using google form media with post test results with results at approximately 83.3%, there is a difference of approximately 55.6%, which explains that there is an increase in knowledge after being given by the service team.

PENGEMBANGAN DESA PESISI DENGAN IMPLEMENTASI METODE EKONOMI SIRKULAR MELALUI PERATURAN DESA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs Dirkareshza, Rianda; Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Hindira DPS, Ratna
Abdi Masyarakat Vol 4, No 2 (2022): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v4i2.4166

As a village located on the coast, Pabean Udik Village has many problems which are covered in environmental hygiene aspects. This Community Service contains an environmental framework in supporting the circular economy concept, given the increasing interest of practitioners and theorists in the circular economy. The method of implementing this Community Service uses the Preparatory Stage which includes the process of field visits, handling priority issues and data collection and needs analysis followed by the Implementation Phase with Hearings, Compilation of Village Regulations and Peer Review. The results of the draft Village Regulations that had been prepared by the Service Team have been received by the Head of the Udik Customs Village which is expected to be resolved to become a legal umbrella as an effort to resolve the problem of disposing of garbage. the results of observations during the activity show that the importance of knowledge of the surrounding community about the importance of environmental cleanliness interspersed with qualified technology, especially through legal arrangements for payments related to bank waste. It is hoped that this service activity can be continued in the following year so that people can understand the importance of environmental cleanliness with the existence of a legal umbrella.

Keabsahan Kontrak Bisnis Berbasis Contract Lifecycle Management Software Amirah, Karina Adhania; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
RechtIdee Vol 18, No 2 (2023): DECEMBER
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v18i2.22214

The development and adaptation of digitalization have exerted a significant influence various aspects of human life. In the realm of law, the impacts of digitalization can be observed through transformations contract formation. Contract Lifecycle Management Software emerged to facilitate the business contract processes for legal practitioners. However, by considering the various conveniences it offers, within its own sphere of application, such new technology can potentially give rise to legal issues. The legal research method in this research is normative juridical. The purpose of this research is conducted with the aim of examining the validity of utilizing Contract Lifecycle Management Software in simplifying the implementation of business contract processes in Indonesia, along with its concept of accountability for the potential occurrence of losses due to breach of contract. The research findings indicate that in its utilization, contracts formed through Contract Lifecycle Management Software can be deemed valid. However, it is necessary to draw the attention of the involved parties to continue adhering to the contract conditions stipulated within the applicable regulations. The responsibility for actions such as losses due to breach cannot be attributed to the technology itself, but rather directed towards its users due to arising errors or negligence.

PEMBERDAYAAN SANTRI DISABILITAS DALAM PENCEGAHAN STUNTING UNTUK MENCAPAI GENERASI BEBAS STUNTING MELALUI GREEN BUSINESS DI DESA BABAKANKARET Dirkareshza, Rianda; Fahrudin, Fahrudin; Kusuma, Indra; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa Vol 7, No 2 (2024): NOVEMBER
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpmk.v7i2.3931

ABSTRACTThis article discusses a community service program aimed at empowering disabled students (santri) in efforts to prevent stunting through green business initiatives in Babakankaret Village. Stunting is a serious issue that affects child development and the quality of human resources. In this context, disabled students play a crucial role as change agents who can raise community awareness about the importance of balanced nutrition and healthy lifestyles. The program includes training in sustainable agricultural management and the cultivation of productive land utilizing local potential, such as fruit farming. In addition to enhancing the knowledge and skills of the students, this initiative also creates job opportunities and strengthens the village's economy. With support from various stakeholders, it is hoped that this program can help reduce stunting rates and create a healthy and independent generation in Babakankaret Village. This research highlights the importance of an inclusive approach to stunting prevention that involves all segments of society, including individuals with disabilities.Keywords: Stunting, Green Business, DisabilityABSTRAKArtikel ini membahas program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberdayakan santri disabilitas dalam upaya pencegahan stunting melalui inisiatif green business di Desa Babakankaret. Stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi perkembangan anak dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, santri disabilitas berperan penting sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat. Program ini meliputi pelatihan manajemen pertanian berkelanjutan serta pengelolaan lahan produktif yang memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian tanaman buah. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan santri, inisiatif ini juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat membantu menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi yang sehat dan mandiri di Desa Babakankaret. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dalam pencegahan stunting yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.Kata Kunci: Stunting, Bisnis Hijau, Disabilitas

Quo Vadis Status Kondominium Hotel Berdasarkan Perspektif Regulasi Rumah Susun di Indonesia Puspitasari, Syalaisha Amani; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10874

This research aims to identify the status of condominium hotels and to determine the legal implications of any deviation from the intended function of flats, both for the unit condotel’s owner and developer. In a condominium hotel, the unit owner is unable to control their unit, as their role is as an investor. Consequently, the unit owner is not permitted to occupy their unit for residential purposes because it is intended to be rented out as a hotel. Furthermore, the unit owner is not included in the PPPSRS, as all activities within the condominium hotel are carried out by the hotel operator. The lack of definitive regulations in Indonesia has given legal uncertainty due to the position between flats and hotel regulations. Hence, there has been a non-conformity between the main purpose of the building as stated in the Building Construction Permit (IMB), the role of the developer which has the potential to cause a conflict of interest with unit owners, as well as the reduction in interest in property investment in Indonesia. This research is normative-juridical with a statutory and conceptual approach. This research uses library research data collection techniques with descriptive and prescriptive data analysis techniques. The result of this research is that condominium hotels can be classified as flats through the adaptation of residential and business functions and involving owners such as PPPSRS to appoint and supervise the hotel operator. This research presents an implementation solution that can enhance legal certainty for owners and operators of hotels. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi status kondominium hotel dan untuk mengetahui implikasi hukum atas penyimpangan fungsi rumah susun terhadap pemilik unit dan developer kondominium hotel berdasarkan perspektif regulasi rumah susun di Indonesia. Dalam konsep kondominium hotel, pemilik unit tidak dapat menguasai unit miliknya secara absolut karena kedudukannya hanya sebagai investor, sehingga unit tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan akan disewakan kembali sebagai hotel. Selain itu, pemilik unit tidak tergabung dalam PPPSRS karena seluruh kepentingan bersama diurus dan dikelola oleh operator hotel sebagai perpanjangan tangan developer yang kerap dipersamakan dengan PPPSRS. Tidak adanya regulasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum seluruh aktivitas di kondominium hotel menyebabkan adanya ketidakpastian hukum karena kondominium hotel berdiri di antara regulasi rumah susun dan perhotelan. Akibatnya adalah terdapat celah untuk melakukan penyeludupan dan penyimpangan hukum, seperti ketidaksesuaian fungsi bangunan sebagaimana yang tertera dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peran developer yang terlalu mendominasi melalui operator hotel yang berpotensi menimbulkan konflik dengan para pemilik, serta potensi menurunnya minat investasi properti di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan, serta teknik analisis data deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondominium hotel dapat dikategorikan sebagai rumah susun melalui penyesuaian fungsi hunian dan usaha, serta melibatkan para pemilik sebagai PPPSRS untuk melakukan penunjukan dan pengawasan operator hotel sebagai pengelola. Penelitian ini menawarkan solusi implementatif yang dapat memperkuat kepastian hukum bagi pemilik dan pengelola.

Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10473

This research aims to initiate the revival of prorogation in civil procedural law in Indonesia and also design a relevant model to be implemented. In fact, all judicial processes in Indonesia must be guided by and apply the principles of simple, fast and low-cost justice. It is important to apply this principle in order to provide legal certainty in a short time and also make the courts an affordable means for all parties. However, in practice the civil justice process in Indonesia still tends to be slow and complicated, which often makes it difficult for justice seekers. The Supreme Court then created a simple claims institution to resolve cases where the value of the claim was not too large efficiently and reduce the flood of cases at the Supreme Court. However, simple lawsuits can only be used for certain cases so the scope of the case is very limited plus simple lawsuits are not able to significantly reduce the backlog of cases in the Supreme Court. So a solution is needed to overcome judicial problems in ordinary civil cases and also to reduce the backlog of cases at the Supreme Court. Prorogation, which is no longer practiced, can shorten the judicial process, which can then reduce the backlog of cases at the Supreme Court. This research is a type of normative juridical research carried out using the literature study method. The research results show that prorogation can be applied to realize simple, fast and low-cost justice in ordinary civil cases and can also reduce the backlog of cases at the Supreme Court. The application of prorogation in modern Indonesian civil procedural law requires several modifications to adapt to the needs and developments of the times. These modifications include simplifying the requirements for lawsuits and legal remedies as well as integrating e-court as a means of implementation. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas penghidupan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata di Indonesia dan juga merancang model yang ideal untuk diterapkan. Sejatinya seluruh proses peradilan di Indonesia harus berpedoman dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut penting diterapkan guna memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat dan juga menjadikan pengadilan sebagai sarana yang terjangkau bagi seluruh pihak. Namun, pada praktiknya proses peradilan perdata di Indonesia masih cenderung lamban dan berbelit-belit sehingga kerap kali menyulitkan para pencari keadilan. Mahkamah Agung kemudian membuat lembaga gugatan sederhana guna menyelesaikan perkara yang nilai gugatannya tidak terlalu besar dengan efisien dan mengurai banjir perkara di Mahkamah Agung. Namun, gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu sehingga ruang lingkup perkaranya sangat terbatas, gugatan sederhana juga tidak mampu mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara signifikan. Sehingga dibutuhkan solusi guna mengatasi masalah peradilan dalam perkara perdata biasa dan juga untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Prorogasi yang sudah tidak lagi dipraktekan dapat mempersingkat proses peradilan, yang kemudian dapat menurunkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan prorogasi dapat diterapkan guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan pada perkara perdata biasa dan juga dapat mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penerapan prorogasi dalam hukum acara perdata modern Indonesia memerlukan beberapa modifikasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Modifikasi tersebut mencakup penyederhanaan persyaratan gugatan dan upaya hukum serta pengintegrasian e-court sebagai sarana pelaksana.

The Position of Substitute Heirs as Perpetrators of The Murder of Direct Heirs Based on Civil Inheritance Law Aulyanti, Davina Dewi; Taupiqqurrahman
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.13186

This article aims to examine the position of a substitute heir who has killed a direct heir, based on Civil Inheritance Law, and analyze specific conditions under which the substitute heir, the perpetrator of the killing, could still inherit. To analyze this issue, a normative juridical research method is employed. For ease of research, the author presents a case illustration that is not based on real events. The data is collected through literature studies and analyzed qualitatively. The necessary data sources include the Civil Code (KUHPerdata), the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant scholarly journals. This study concludes that the position of A1 as a substitute heir is obstructed from inheriting because they have killed A, based on the provisions of Article 838 of the Civil Code. However, there are specific conditions that could allow A1 to still receive their inheritance rights, considering that the inheritance still belongs to P, not A. One possible approach is for A1 to file a lawsuit in the District Court, requesting the judge to render a fair decision by taking into account factors of justice and the emotional relationship between A1 and P.

The Implementation of The Complete Systematic Land Registration Program as A Framework for Achieving Agrarian Reform Ardhana, Azriel Putra; Taupiqqurrahman
JURNAL MERCATORIA Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v17i2.13360

This research aims to analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program as an effort to accelerate Agrarian Reform, which aims to create justice and welfare for the people as mandated by the Constitution. The issue is focused on the agenda of accelerating Agrarian Reform through the Complete Systematic Land Registration, which has proven to have a positive impact on Indonesian society in terms of providing legal certainty of land ownership, thereby preventing the potential for agrarian conflicts. This research uses qualitative methods with a legislative approach and a conceptual approach, resulting in a juridical-normative type of study. Data were collected through unstructured observation methods and analyzed qualitatively. This study concludes that land registration in Indonesia until 2017 (before the PTSL program) only resulted in 46 million registered land parcels, whereas as of now, it has reached 117.9 million registered land parcels by September 2024. With the existence of land ownership certificates as proof of ownership, it will be able to provide legal certainty and minimize agrarian conflicts, thereby enabling the government's efforts in the Acceleration of Agrarian Reform to be achieved effectively.

Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Adawiyah, Robiah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Aji Lukman Ibrahim Akbar, Sahda Saraswati Ali Imran Nasution Amirah, Karina Adhania Ardhana, Azriel Putra Aristias, Adinda Audilia Hany Azura Aulyanti, Davina Dewi Azzahra, Esi Anindya Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Dewanti, Tyur Reggina Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Fahrudin Fahrudin Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada Gilang Abi Zaifa Hardiyanti, Lesha Haryadi , Putri Azura Hana Hindira DPS, Ratna Hulu, Samuel Arthur Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Indra Kusuma Jasmine, Tajna Putri Kayla Raissafitri Luna Diana Puteri Mouva Putri Ramadhita Muhammad Rafi Raditya Nada Prima Dirkareshza Naufal Afrian Noormansyah Naufal Afrian Noormansyah Puspitasari, Syalaisha Amani Putri, Dewa Ayu Sandira Raditya, Muhammad Rafi Raisyha Talitha Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rilani, Kartika Eka Rizkyana Diah Pitaloka Safitri, Elsi Satino Setia, Luthfi Naufal Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunte Suherman, Suherman Syamsul Hadi Syamsul Hadi Syesil Ramaliza Husna Tajna Putri Jasmine Tamarine Camalia Wardoyo, Rissa Asmitha Zana Zerlina Zerlina, Zana

Title

Found 55 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 55 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 55 Documents
Search