Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.772
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan JURNAL MERCATORIA Gorontalo Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa JURNAL USM LAW REVIEW Legal Spirit Jurnal Esensi Hukum LEGAL BRIEF SUPREMASI Jurnal Hukum UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum RechtIdee Jurnal Legislasi Indonesia Melayunesia Law
Taupiqqurrahman
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Potensi Dan Keabsahan Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan Fidusia: The Potential and Legitimacy of Non-Fungible Tokens as Objects of Fiduciary Guarantees Haryadi , Putri Azura Hana; Taupiqqurrahman
Reformasi Hukum Vol 26 No 2 (2022): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v26i2.478

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong hampir seluruh bidang dalam kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang berbentuk digital terutama dalam bidang perdagangan. Saat ini masyarakat lebih memilih sesuatu yang bersifat praktis, cepat, dan efisien sehingga berbagai platform digital digunakan dalam kegiatan sehari-hari. NFT merupakan aset digital yang kepopulerannya meroket beberapa tahun ke belakang ini. Adanya karya pada NFT sudah seharusnya karya NFT tersebut bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi NFT sebagai objek jaminan fidusia serta bagaimana keabsahan NFT apabila dijadikan objek jaminan fidusia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam konteks regulasi, Indonesia sudah memberikan suatu peluang atau potensi NFT sebagai jaminan fidusia yang berasal dari Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat regulasi di Indonesia yang berkaitan untuk dijadikan ketentuan apabila menjadikan NFT sebagai jaminan fidusia. Itu menjadi cara agar pembebanan jaminan fidusia pada NFT tetap sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hukum. Potensi tersebut perlu dilakukan penambahan regulasi yang lain terkait dengan NFT sebagai objek hak cipta. Selanjutnya, kedudukan NFT sebagai objek jaminan fidusia belum sah secara khusus, begitu pula legalitasnya. Berdasarkan regulasi-regulasi terkait yang sudah berlaku, terlihat potensinya untuk dibuat atau dikembangkan suatu produk hukum sebagai regulasi tambahan baru yang mengatur secara khusus dan terperinci. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan NFT dengan maksimal dan bukan hanya sebagai investasi namun dijadikan hal lainnya seperti objek jaminan. Pemanfaatan NFT perlu diiringi dengan produk hukum dan ketentuan yang mengatur secara khusus untuk memberikan perlindungan dari segi hukum.
Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten atas Penyebaran Komik Online di Aplikasi TikTok Rilani, Kartika Eka; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7280

Abstract

This research aims to discuss the civil liability for content creators and find out about legal protection for online comic creators in the TikTok application. Current developments make modified comics into digital forms that can be accessed in various applications or websites. This makes it easier for users to read comics online. The existence of online comics also makes it easier for copyright infringers to distribute them. The method used is to spread online comics by creating content on the TikTok application by content creators without permission from the online comic owner. As a result of the dissemination of other people's copyrighted works, it causes losses to online comic creators. Therefore, there is a need for protection for comic creators whose economic rights have been violated by the content creators. This study uses a normative juridical approach to legislation that is relevant to the issues discussed. The novelty of this research is based on online comics distributed through the TikTok application which have a commercial nature and are used for the benefit of copyright infringers. The results of this study are accountability in the form of compensation and submission of lawsuits against copyright infringers to the commercial court. As for the responsibility of the Tiktok application policy, such as deleting video content and blocking or closing the content creator's account. In addition to this, the form of legal protection for online comic creators is preventive and repressive protection. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait tanggung jawab perdata terhadap kreator konten dan mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta komik online di aplikasi TikTok. Perkembangaan saat ini membuat komik termodifikasi menjadi bentuk digital yang dapat mengaksesnya di berbagai aplikasi ataupun situs web. Hal ini mempermudah penggunanya dalam membaca komik secara online. Adanya komik online juga mempermudah pelaku pelanggar hak cipta dalam melakukan penyebaran. Cara yang dilakukan yaitu menyebarkan komik online dengan membuat konten di aplikasi TikTok oleh kreator konten tanpa izin dari pemilik komik online. Akibat dari penyebaran karya cipta milik orang lain menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pencipta komik online. Maka dari itu perlunya perlindungan bagi pencipta komik yang hak ekonominya telah dilanggar oleh kreator konten tersebut. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kebaharuan penelitian ini berdasarkan komik online yang disebarkan melaui aplikasi TikTok yang memiliki sifat komersial dan digunakan demi keuntungan pelaku pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi serta pengajuan gugatan terhadap pelanggar hak cipta ke pengadilan niaga. Adapun pertanggungjawaban dari kebijakan aplikasi Tiktok seperti penghapusan konten video serta pemblokiran atau penutupan akun kreator konten tersebut. Selain hal tersebut bentuk perlindungan hukum bagi pencipta komik online yaitu dengan perlindungan preventif dan represif.   
Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Putri, Dewa Ayu Sandira; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i2.7306

Abstract

The purpose of this writing is to further examine the juridical implications of undue influence/abuse of circumstances against the aggrieved party accompanied by a form of legal protection for canceling an agreement with a concrete case from a court decision. In making agreements, the parties often abuse the principle of freedom of contract so as to override the principle of balance and make the contents of the agreement unlimited, this results in an imbalance of bargaining position and position which results in the birth of undue influence. The research method used in this writing is normative juridical using statutory approaches, case approaches, and conceptual approaches. The novelty of this research is that it focuses on the impact of undue influence on disadvantaged parties along with case descriptions in both forms of abuse of advantage, and this writing focuses on forms of legal protection which are divided into preventive and repressive forms along with concrete cases related to the principle of balance. The results of this study show that Undue influence has not been regulated in the Civil Code but is recognized in jurisprudence. Undue influence can occur due to non-fulfillment of the principle of balance which results in abuse of circumstances which are classified as economic advantage and psychological advantage. Legal protection that can be carried out when undue influence occurs is preventive (dispute prevention) or repressive protection (dispute resolution). Repressive protection through the courts can have legal consequences by canceling the agreement, if there is a material loss experienced by one of the parties, then the cancellation of the agreement must also be accompanied by compensation. Tujuan penulisan ini yakni meneliti lebih jauh mengenai implikasi yuridis dari undue influence/penyalahgunaan keadaan terhadap pihak yang dirugikan disertai bentuk perlindungan hukum pembatalan perjanjian dengan kasus konkrit dari putusan pengadilan. Pada proses pembuatan perjanjian para pihak sering kali menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak sehingga mengesampingkan asas keseimbangan dan membuat isi perjanjian tanpa batas, hal ini berdampak adanya ketidakseimbangan posisi tawar dan kedudukan yang berakibat lahirnya penyalahgunaan keadaan (undue influence). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kebaharuan penelitian ini yakni terfokus pada dampak undue influence terhadap pihak yang dirugikan disertai gambaran kasus di kedua bentuk penyalahgunaan keunggulan, serta penulisan ini terfokus pada bentuk perlindungan hukum yang terbagi dalam bentuk preventif dan represif beserta kasus konkrit yang dihubungkan dengan asas keseimbangan. Hasil penelitian ini menunjukan undue influence belum diatur dalam KUH Perdata tetapi diakui dalam yurisprudensi. Undue influence dapat terjadi karena tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang berakibat munculnya penyalahgunaan keadaan yang digolongkan menjadi keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi undue influence yaitu bersifat preventif (pencegahan sengketa) atau perlindungan dalam bentuk represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan represif melalui pengadilan dapat berakibat hukum dengan pembatalan perjanjian, jika terdapat kerugian materiil yang dialami salah satu pihak, maka pembatalan perjanjian juga harus disertai dengan ganti kerugian.       
Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf Safitri, Elsi; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8120

Abstract

This research aims to find out the causes of default in the construction service procurement contract. This research also aims to find out the substance of the contract that causes one of the parties to default and the judge's consideration in making a decision. This research is based on the claim for compensation due to default. This research uses a normative legal approach method, statutory regulations, and jurisprudence (court decisions). The results of this study indicate that this agreement regulates legal relationships that contain rights and obligations. The construction work contract becomes an important instrument both in accommodating and limiting the rights and obligations of the contractor and the government during the implementation of the development process. In reality, in the process of implementing the contract, there is often a default from the contractor in the form of late implementation or non-performance of the work. But it is not uncommon for the government to default on making payments that are not on time and not in accordance with their achievements. The characteristics of default in the procurement of construction services must refer to the contract of both parties, and the indicator is that one party feels harmed by the actions of the other party. Legal protection in the event of default in the procurement of construction services is that the party who feels harmed should be able to request reimbursement of costs, losses, and interest payments even though they are outside the contract agreement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui substansi kontrak yang menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini didasarkan pada tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi, penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi (putusan pengadilan) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian ini mengatur hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban. Kontrak kerja konstruksi menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun pemerintah selama terselenggaranya proses pembangunan. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut, sering dijumpai wanprestasi dari kontraktor berupa terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut. Namun tidak jarang pula pemerintah wanprestasi dalam melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai prestasinya. Penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi harus mengacu pada kontrak kedua belah pihak dan indikatornya adalah salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain dan perlindungan hukum dalam apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi adalah pihak yang merasa dirugikan seharusnya dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan pembayaran bunga meskipun diluar kontrak perjanjian. 
Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan Azaria, Davilla Prawidya; Nasution, Ali Imran; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Jasmine, Tajna Putri; Raditya, Muhammad Rafi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.433

Abstract

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpinggirkan dalam agenda pembangunan manusia. Suku Laut sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang bergantung pada laut dalam kesehariannya akan sangat terancam hak atas lingkungannya di masa krisis iklim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan di tingkat nasional dan daerah dengan Agenda 2030 Sustainable Development Goals dan konvensi-konvensi internasional terkait. Penelitian dilakukan secara normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atau gagasan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Konsep perlindungan masyarakat adat dengan hak-hak tradisional termasuk hak lingkungan telah dirumuskan dalam Konstitusi yang diturunkan pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sampai ke peraturan daerah tingkat kabupaten. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang menjadi payung hukum utama tingkat nasional penting untuk memuat ketentuan tentang jaminan hak-hak atas lingkungan sebagai hak tradisional bagi masyarakat yang dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi masyarakat adat di tengah krisis iklim.
PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI LAW STUDENT VILLAGE PROJECT (LSVP) Dirkareshza, Rianda; Suherman, Suherman; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Agustanti, Rosalia Dika; Hulu, Samuel Arthur
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 4 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i4.15450

Abstract

ABSTRAKLaw Student Village Project (LSVP) merupakan proyek pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam proyek ini, pendampingan hukum diberikan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Puraseda untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi khususnya terkait dengan legalitas usaha. Tujuan LSVP adalah meningkatkan pemahaman, pemberdayaan, dan pendampingan hukum bagi UMKM. Metode yang digunakan adalah Case Based Participatory Research (CBPR) dengan kolaborasi antara mahasiswa, dosen hukum, dan pemilik UMKM dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang terjadi di wilayah Desa Puraseda. Hasil dari pendampingan ini meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Badan Hukum Perorangan, serta peningkatan pemahaman hukum UMKM mengenai regulasi bisnis, perlindungan merek dagang, perselisihan kontrak, dan hak kekayaan intelektual. Dalam kesimpulannya, LSVP berhasil memberikan menghasilkan sertifikat NIB, akta pendirian badan hukum perorangan danpendampingan hukum yang efektif serta memberdayakan UMKM dalam menjalankan bisnis secara legal. Kata kunci: pemberdayaan hukum; usaha mikro kecil menengah; kolaborasi. ABSTRACTLaw Student Village Project (LSVP) is a community service project carried out by law students and lecturers from the Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. In this project, legal assistance is provided to the owners of Usaha  Mikro Kecil Menengah (MSMEs) in Puraseda Village to overcome legal problems faced, especially related to business legality. The purpose of LSVP is to increase understanding, empowerment, and legal assistance for MSMEs. The method used is Case Based Participatory Research (CBPR) with collaboration between students, law lecturers, and MSME owners in identifying, analyzing, and solving legal problems that occur in the Puraseda Village area. The results of this assistance include registration of Business Identification Number (NIB) and Individual Legal Entity, as well as increasing MSME legal understanding regarding business regulations, trademark protection, contract disputes, and intellectual property rights. In conclusion, LSVP succeeded in producing NIB certificates, individual legal entity establishment deeds andeffective legal assistance as well as empowering MSMEs in conducting business legally. Keywords: legal counseling; intellectual property rights; complete systematic land registration.
Notary's Accountability for Non-Compliance with Covernote Issuance in Corruption Cases Raisyha Talitha; Taupiqqurrahman
Melayunesia Law Vol. 9 No. 2 (2025): Melayunesia Law
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/b0zg8y37

Abstract

The absence of specific legal provisions regarding the issuance of covernotes in Indonesia has created legal uncertainty and opened opportunities for misuse of notarial authority in issuing covernotes. This study aims to examine the authority of notaries in issuing covernotes based on the attributive authority granted by the state as stipulated in Article 16 paragraph 1 letter a of the Notary Law (UUJN), as well as to analyze the forms of notary liability concerning the irregularities in the issuance of covernotes in a corruption case under Decision Number 51/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Pbr. The results of the study indicate that the authority of notaries in issuing covernotes is still based on customary practice (living law) in the law of obligations and lacks a strong legal foundation. The liability that may be imposed on notaries for covernote irregularities can take the form of criminal, civil, and administrative liability. This research is expected to contribute by proposing a revision of the Notary Law (UUJN) to include specific provisions on covernotes and to clarify the mechanism of notary liability in issuing covernotes. Thus, it is expected that the legal regulation of covernotes will become more transparent and emphasize the principle of accountability.  
Legal Regulatory Readiness in Accommodating Non-Fungible Token as Objects of Fiduciary Collateral Aristias, Adinda; Taupiqqurrahman
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2699

Abstract

This research aims to analyze the readiness of Indonesia’s legal framework to accommodate Non-Fungible Tokens (NFTs) as fiduciary collateral objects and to identify the potential obstacles in their execution process. NFTs are digital assets based on blockchain technology that possess unique characteristics and economic value, theoretically fulfilling the criteria of intangible objects under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral. However, the current legal instruments in Indonesia have not yet explicitly recognized NFTs as eligible fiduciary objects. This study employs a normative juridical method with both statutory and case approaches, supported by secondary data derived from an interview with the Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) to enrich the legal analysis. The findings indicate that Indonesia’s regulatory readiness regarding NFTs as fiduciary collateral remains conceptual rather than operational. The absence of a registration mechanism and valuation system for digital assets creates significant legal uncertainty for both creditors and debtors. Furthermore, the execution of NFTs presents additional challenges, including the dependence on private keys, the incompatibility of automatic smart contract transfers with the due process of law principle, and the speculative volatility of NFT market values. Therefore, the study suggests the need for new legal norms and an authorized digital asset valuation institution to ensure that NFTs can be effectively and lawfully integrated into Indonesia’s fiduciary security system. Non-Fungible Token, Fiduciary Collateral, Collateral Execution, Intangible Assets
Urgensi Regulasi Pendampingan Psikologis dalam Eksekusi Putusan Hak Asuh Delzanty, Kayla; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13102

Abstract

This study examines the urgency of regulating psychological assistance in the execution of child custody decisions as non-material subjects within Indonesian civil procedural law. The absence of standardized execution mechanisms in the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) has resulted in low enforceability of custody rulings, repeated execution failures, and potential violations of the best interests of the child principle. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, with analysis of the Tsania Marwa–Atalarik Syach custody dispute and the Cibinong Religious Court Decision Number 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn. The findings demonstrate that children’s resistance during execution constitutes a psychological response that cannot be addressed solely through coercive legal measures; without professional assessment and assistance, custody decisions tend to become non-executable and risk causing psychological trauma. The novelty of this study lies in proposing a hybrid legal–psychological model that positions forensic psychological assessment as a judicial prerequisite for custody execution. This study concludes that institutionalizing psychological assistance through a Supreme Court Regulation is essential to ensure effective enforcement, safeguard children’s rights, and restore the credibility of civil justice.   Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan regulasi pendampingan psikologis dalam pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak sebagai subjek non-materiil dalam hukum acara perdata Indonesia. Ketiadaan mekanisme baku dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyebabkan rendahnya daya laku putusan, kegagalan eksekusi berulang, serta potensi pelanggaran asas kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui analisis terhadap sengketa hak asuh Tsania Marwa–Atalarik Syach dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5594/Pdt.G/2020/PA.Cbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi anak dalam proses eksekusi merupakan respons psikologis yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme koersif semata, sehingga tanpa asesmen dan pendampingan profesional, putusan pengadilan cenderung menjadi non-executable dan berisiko menimbulkan trauma psikologis pada anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model hibrida hukum–psikologi yang memposisikan asesmen psikologis forensik sebagai prasyarat yustisial dalam eksekusi putusan hak asuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang pendampingan psikologis sebelum eksekusi merupakan kebutuhan mendesak guna menjamin efektivitas putusan, perlindungan hak anak, serta pemulihan kewibawaan peradilan perdata.
Juridical Analysis of the Determination of Abandoned Land by the Government on Land Owned by the Community Wibowo, Hanifah Fairuz; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i4.12861

Abstract

Abstract The research was conducted to legally analyze the regulations and mechanisms for determining abandoned land by the government for community-owned land and to examine the potential legal impacts arising from this policy. Land has an important position in the lives of Indonesian people, but when land is not utilized according to its intended purpose, the state has the authority to determine it as abandoned land, which is sourced from the provisions of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law, Government Regulation Number 20 of 2021, and Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 20 of 2021. This type of research is normative legal research with data collection techniques through library research, the results obtained are that the mechanism for determining abandoned land includes the stages of inventory, evaluation, warning, and determination by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning. This policy has a positive impact in realizing equitable control and utilization of land through redistribution and agrarian reform, while supporting national development goals. However, on the other hand, there is the potential for negative impacts such as agrarian conflict, loss of land ownership rights, legal uncertainty, and social unrest if the determination procedure is carried out without regard to the principles of justice and community participation. Therefore, regulations are needed to be more clear, transparent, and equitable so that the implementation of the determination of abandoned land truly reflects legal protection and community welfare. Keywords: Abandoned Land, Property Rights, Agrarian
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Abidin, Fikri Rafi Musyaffa Adawiyah, Robiah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Yani Akbar, Sahda Saraswati Ali Imran Nasution Amirah, Karina Adhania Ardhana, Azriel Putra Aristias, Adinda Audilia Hany Azura Aulyanti, Davina Dewi Baehaqi Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Davilla Prawidya Azaria Delzanty, Kayla Dian Eka Pertiwi Dian Khoreanita Pratiwi Esi Anindya Azzahra Fahrudin Fahrudin Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Giatmokoputri, Aura Imtiyaz Qatrunnada Gilang Abi Zaifa Hardiyanti, Lesha Haryadi , Putri Azura Hana Hindira DPS, Ratna Hulu, Samuel Arthur Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Indra Kusuma Jasmine, Tajna Putri Kayla Raissafitri Luna Diana Puteri Mouva Putri Ramadhita Muhammad Rafi Raditya Nada Prima Dirkareshza Naufal Afrian Noormansyah Naufal Afrian Noormansyah Puspitasari, Syalaisha Amani Putri, Dewa Ayu Sandira Raditya, Muhammad Rafi Raisyha Talitha Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rilani, Kartika Eka Rizkyana Diah Pitaloka Safitri, Elsi Satino Setia, Luthfi Naufal Siti Helmyati Siti Nurul Intan Sari Dalimunte Suherman, Suherman Syamsul Hadi Syamsul Hadi Syesil Ramaliza Husna Tajna Putri Jasmine Tamarine Camalia Wardoyo, Rissa Asmitha Wibowo, Hanifah Fairuz Zana Zerlina Zerlina, Zana