Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

The Constitutional Position of the President and Vice Pres-ident in Indonesia Abdul Haris; Muhammad Awaluddinul Akbar; Muhammad Kandriana; Muslimin Muslimin; Muhammad Wildan; Erham Erham
International Journal of Social Science and Humanity Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Social Science and Humanity
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijss.v2i2.398

Abstract

This study examines the constitutional position of the President and Vice President in Indonesia following the four amendments to the 1945 Constitution between 1999 and 2002, focusing on how these reforms reshaped executive authority and accountability. It addresses the problem of excessive presidential dominance and unclear vice-presidential functions under the New Order regime, with research objectives to analyze the institutional, authority, accountability, and relational dimensions of the amended constitutional framework. Employing a normative doctrinal method through statute and conceptual approaches, the study analyzes primary legal texts, scholarly articles, and tertiary materials using descriptive-analytical techniques. The main findings reveal that the introduction of direct joint elections, strict two-term limits, impeachment mechanisms, and the establishment of the Constitutional Court significantly strengthened checks and balances, clarified the Vice President’s supportive and succession roles, and redistributed legislative powers to the DPR. These reforms created a more balanced separation of powers and enhanced democratic legitimacy while also highlighting emerging challenges in institutional capture and democratic backsliding. In conclusion, Indonesia’s gradualist constitutional reform successfully transformed an authoritarian executive into a more accountable presidential system, though ongoing vigilance and potential further amendments are necessary to consolidate democratic gains.
Perkembangan Dan Strategi Bisnis Coffee Shop di Era Modern: Studi Kasus Pada Coffee Shop Lokal di Indonesia Muhammad Wildan; Muhammd Irfan; Rendi David Sanjaya
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 2 (2025): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7624

Abstract

Coffee shop Coffee shops are no longer just places to drink coffee, but have evolved into social spaces, lifestyles, and informal workplaces. This study aims to explore the business and marketing strategies used by local coffee shops in Indonesia, and analyze the factors that influence their success amidst competition with big brands and international franchises. The research method uses a descriptive qualitative approach with semi-structured interviews, field observations, and digital documentation. The study was conducted in three major cities (Jakarta, Bandung, and Yogyakarta) with the main subjects being local coffee shop owners and managers. The data analysis technique uses a thematic approach to explore digital promotion strategies, menu innovation, interior design, and customer experience. The results of the study show that the success of local coffee shops is determined by the ability to adapt to trends, emotional connections with customers, the strength of brand image, and the use of social media creatively and consistently. Important findings also show that collaboration with the local community, personal service, and Instagrammable aesthetic design play a major role in creating customer loyalty. The SWOT analysis confirms that the main strength lies in innovation and relationships, although there are still challenges in terms of business scale and competition with big franchises. This study concludes that local coffee shops that are able to create emotional and social experiences for customers have a great opportunity to survive and develop sustainably in the competitive digital era.
Fenomena Ekstremisme Di Dunia Pendidikan Rochim, Ahmad Abdul; Muhammad Wildan; Sembodo Ardi Widodo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.10215

Abstract

Extremism is an ideology characterized by excessive fanaticism and rigid views, often manifested through violence against those with differing opinions. In the religious context, extremism arises from a narrow, literal understanding of religious teachings, disregarding their social and historical contexts. The driving factors behind extremism include theological, sociological, and psychological aspects, such as shallow religious understanding, social injustice, and a closed personality. Within educational environments, extremism can spread through indoctrination by certain educators during teaching activities or extracurricular programs. Extremist narratives often exploit the suffering of religious communities and promote violent jihad propaganda. Characteristics of extremists include being closed to other perspectives, harboring negative assumptions, adopting rigid religious practices, and a tendency to label others as infidels. Preventive efforts require the active involvement of the government and educational institutions through regulation, teacher training, and the strengthening of religious moderation values to foster a tolerant and peaceful society
Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Mei Sugiarto; Sanusi; Muhammad Wildan
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v1i1.127

Abstract

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami atau istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kehadiran seorang anak pun merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, Nasab merupakan nikmat dan karunia Allah yang menjadi hak setiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu. Akta kelahiran juga merupakan sumber penting untuk mengetahui sah tidaknya anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penetapan Anak Zina Dalam Rangka Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Menurut Kompilasi Hukum Islam Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan normatif. Teknik pengumpulan data salah satunya dengan melalui daring (internet) dan hasil laporan dari beberapa jurnal,artikel,buku-buku Kemudian dianalisa menggunakan data kualitatif yang disajikan melalui logika deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan jo. Pasal 55 undang – undang perkawinan, Pasal 103 KHI bahwa anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Namun dengan adanya Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak zina bisa dinasabkan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya, karena pada kalimat : tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, konsekuensinya adalah walaupun wanita yang dinikahi hamil diluar nikah (berarti anak yang dikandung adalah menjadi anak zina) namun anak yang dikandung belum lahir saat akad nikah, status anak menjadi anak sah. Anak zina juga tidak dapat ditetapkan akta kelahiranya namun hanya bisa ditetapkannya pengesahan anak
Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata Moh. Ali Khadapi; Achmad Irwan Hamzani; Muhammad Wildan
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v1i1.129

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum keluarga, karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum Waris itu dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang oleh ahli waris. Penelitian ini Bertujuan: (1) Untuk Mendeskripsikan Ketentuan Pembagian waris Menurut Hukum Perdata (2) Untuk mengkaji Cara Pencegahan Konflik Dalam Pembagian waris Menurut Hukum Perdata. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. Hasil penelitian ini menunjukan Ketentuan Pembagian waris Terdapat 4 Golongan Pertama Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya) Masing-masing mendapat ¼ bagian., Golongan Kedua Masing-masing mendapat ¼ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari ¼ bagian, Golonga Ketiga kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi ½ bagian untuk garis ayah dan ½ bagian untuk garis ibu, Golongan Ke Empat Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam, Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan ½ bagian sisanya. Untuk mencegah terjadinya konflik ada 4 cara mengatasinya pertama menggunakan cara Pembagian Secara Ab Intestato, Kedua menggunakan Pembagian Testamentair, Ketiga Hibah wasiat yang terakhir menggunakan Jalur non litigasi , Secara Ab Intestato yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Secara Testamentair adalah ahli waris yang menerima itu untuk yang memiliki hubungan darah bukan ahli waris. Secara Hibah wasiat adalah Hibah dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia. Penyelesaian sengketa nonlitigasi juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
The Expansion of the Concept of Complaint-Based Offenses in Indonesia’s New Criminal Code (Law No. 1 of 2023): A Normative Study on the Effectiveness of Victim Protection Muhamamd Kandriana; Muhammad Rifaid; Muhammad Wildan; Muhsin; Syamsuddin
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v7i2.1992

Abstract

The revision of the Indonesian Penal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 brings significant implications for the concept of complaint-based offenses (delik aduan), particularly in the context of victim protection. This study aims to examine the expansion of the delik aduan concept in the new Penal Code and assess its effectiveness in enhancing legal access and protection for victims. Using a normative juridical method with a qualitative approach, the research analyzes relevant regulations, legal literature, and supporting documents. The findings reveal that while the new Penal Code offers broader opportunities for victims and related parties to file complaints, its implementation still faces normative and institutional challenges. Synchronization with sectoral regulations and the strengthening of victim support mechanisms are necessary to ensure that the objectives of protection can be optimally achieved.