Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.305

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Governance and Public Policy Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Raja Muhammad Amin

Unknown Affiliation

Author-ID : 226283

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Social Sciences Other

Published : 158 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

KAPASITAS LEMBAGA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM MEMBUAT PERATURAN DESA TAHUN 2010 ', Adlin; Amin, Raja Muhammad; ', Isril
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Riau

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) are an institutionalism was held the governance in village that mustbe function as a legislation in village and so BPD gives some authority to discuss about the rules ofvillage with head of village. BPD in Buluh Cina on 2010 doesnt have capacity for make a rules of village tokeep the norm of society or rules of village to take some money to increase income a village in orderBuluh Cina Village are a tourisme village with a natural potentionand his culture. This research describesa factors that cause the weakness of BPD Buluh Cina to make a rules a village. Kualitative descriptivemethods with sampling puprossive technic are used with gets data from depth interview with informanuntill researcher get the valid information. This research show that model?s of recruitment BPD wasdomination from elite of village. Societies choice the candidate dont have a popularities and so manycandidates dont know and dont have a science to be a BPD. Supra government in a village also never doa workshop for BPD and minim of salary also be a reason for BPD in Buluh Cina Village to do evectivelly.Keywords: Recruitmen, Capacity of candidate, workshop, salary and institutionalism capacity.

BENTUK-BENTUK KEKUASAAN DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KAMPAR Asrida, Wan; Amin, Raja Muhammad; Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 17, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Riau

This research attempts to analyze the forms of power in the utilization of communal land in Kampar Regency. The interests of indigenous peoples in terms of ulayat land tenure feel threatened by the existence of plantation corporations by bringing large investments which ultimately provide economic added value for the Government and Regional Government. This study uses qualitative research methods with a phenomenological approach. Data was obtained through interviews conducted with elements of the Kampar District Government, Lembaga Adat Kampar (LAK), the Archipelago Indigenous Peoples Alliance (AMAN) Kampar, and traditional leaders. Technical data analysis in this study was conducted interactively. The argument from this study shows that there are 2 (two) forms of power that influence the implementation of ulayat land use in Kampar Regency. The first is visible power, where the practice of power occurs in the formal sphere in the policy-making process of recognizing and protecting customary law communities in Kampar District. In addition, the practice of visible power is also evident from the interaction between actors in resolving communal land conflicts that occurred in Kampar District. While the second form of power in the utilization of communal land is hidden power. This hidden power practice is carried out by corporate actors who are suspected of taking over customary land by playing their power in licenses issued by the Government.

KEARIFAN LOKAL DESA BULUH CINA (STUDI KASUS KOORDINASI LEMBAGA ADAT, PEMERINTAHAN DESA DAN BBKSDA RIAU DALAM MELINDUNGI TAMAN WISATA ALAM DESA BULUH CINA) Darmansyah, Ramlan; Amin, Raja Muhammad
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina lahir dari kearifan lokal, dimana hutan ini memiliki usia yang sudah ratusan tahun yang berada ditengah-tengah budaya keikhlasan warga masyarakat Desa Buluh Cina. Sebelum dinamai Hutan Taman Wisata Alam dahulu disebut sebagai Hutan Adat. Penelitian ini dilakukan di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina dilindungi dan dijaga oleh Lembaga Adat, Pemerintahan Desa dan BBKSDA Riau. Hutan Taman Wisata Alam ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 3587/ Menhut-VII/KUH/2014 dengan luas _+1.000 hektar. BBKSDA adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam berdasarkan asas dekonsentrasi. Ada beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1). Bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina? (2). Apa faktor yang mempengaruhi koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau dalam melindungi Hutan Taman Wisata Alam. Pengambilan data penelitian dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau masih kurang optimal, baik dalam kebijakan maupun kerja sama. Koordinasi yang dilakukan Lembaga Adat, Pemerintah Desa dan BBKSDA Riau adalah untuk melindungi dan menjaga kearifan lokal Hutan Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina.

PROFIL KELEMBAGAAN DESA DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010 ', Isril; Amin, Raja Muhammad
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Riau

Village govenment institutionalism and BPD that have formed by Rules of Government nomor 72 year of2005. Buluh Cina village are tourism village that have much potention and need to get support fromvillage institutionalism to create a potentions for positively effect for society. But a conditions society inBuluh Cina village are not support and it make a institutionalism in buluh Cina village doesnt havecapability to protect the society. This research describes the profil of government of village, BadanPemusyawaratan Desa and Lembaga Permusyawaratan Desa in Buluh Cina Village that have use a rulesof government inform educational of elite in institutionalism village. This research purpose to analize theinstitutionalism in Buluh Cina village with the rules of government and also describe the educational invillage. Kualitative descriptive methods with study literatur based on documents and also interview withinforman that choice by purpossive sampling. This research show that government institutionalism inBuluh Cina Village are have done form based on rules government but educational elite 60%, under SLTPand BPD also formed by rules of government and educational of BPD are 40% are Strata 1. LembagaPemberdayaan masyarakat (LPM) in Buluh Cina are not same with the Perda Kampar Regency andperson in LPM are under SLTP.Keywords: Rules of government, educational of aparatur and village profil

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEI PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR Ulfa, Rafida; Asrida, Wan; Amin, Raja Muhammad; Wicaksono, Baskoro
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Riau

Penelitian ini dilatarbelakangi pembangunan yang terjadi di desa sei putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang berjalan kurang efektif sesuai dengan musrenbang desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa. Beberapa pembangunan yang direalisasikan tidak tercapai penyelesaian pembangunan sepenuhnya sehingga bangunan yang dibuat belum bisa digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini akan membahas factor-faktor yang menghambat dalam pembangunan di desa sei baru dan menganalisis factor-faktor tersebut dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder sesuai dengan regulasi . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang menpengaruhi dalam pembangunan di desa sei putih kecamatan tapung kabupaten Kampar dilihat dari indikator isi kebijakan dan lingkungan kebijakan menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak konsisten dan pengambil keputusan dari tingkat pimpinan dalam hal ini kepala desa yang belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik dalam pembangunan dan pelaksana program yang tidak professional sehingga terjadi keterlambatan. Sedangkan melalui lingkungan kebijakan daya patuh masyrakat yang masih belum optimal di desa sei putih.

KAJIAN GOOD GOVERNANCE: STUDI DI PEMERINTAH NAGARI SIMARASOK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT TAHUN 2011 Marta, Auradian; Amin, Raja Muhammad
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 11, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

This research backgrounded by achievement Nagari Simarasok government to role model villagein Indonesia at 2011. This study describes implementation Nagari Simarasok government sosuccesfull to get predicate the best village in national level. It used qualitative method withinformation and date were obtained indepth interview key persons likes wali nagari, kepalajorong, socialite, local government, private sector, and civil society and from the documentsavailable in the village office. The results form research show that Nagari Simarasok governmenthas been practiced the principle of good governance and coordination with private sector andcivil society. Synergi of the governance actor is the key Nagari Simarasok government succesfullat 2011.Keywords: Nagari Simarosok, good governance, governance

PERAN PEMANGKAT ADAT RANTAU SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM ERA OTONOMI DAERAH Amin, Raja Muhammad
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Rantau Singingi sebagai bekas wilayah ?Zelf Bestuur van Singingi?,sangat dihormati dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.Adat sebagai sumber hukum yang hidup (living law),dan berkembang dalam masyarakat adat yang berisikan nilai-nilai ,norma-norma atau kaidah yang dapat mengikat dan menjadi penuntun dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari.Nilai-nilai adat yang begitu halus dan berbarengan dengan ajaran agama Islam?.adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah?.Dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara,terdapat tiga unsur pokok kelembagaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (adat),yang saling berjalan dan berdampingan,serasi dan seimbang, yaitu Adat, Agama dan Pemerintahan,diantara saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan,sebagaimana di sinonimkam adat dengan ungkapan, ?Tali Tigo Sapilin?, Tungku Tigo Sejarangan?.Fungsi dan kedudukannya tiga unsur diatas,sebagai salah satu unsur lembaga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,yang merupakan pengatur tata prilaku warga masyarakat.Kemudian sebagai salah satu badan untuk membantu dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dan keagamaan.Adapun fungsi dan peranan Pemangku Adat dalam kehidupan masyarakat,yaitu sebagai komponen utama atau pemegang hulu dari pada kekuatan adat itu sendiri,yang mengatur tata perilaku dalam lingkungan suku dan warga anak-cucu kemenakan masing-masing. Sebagai tokoh masyarakat atau ?suluh bendang dalam nagori,pergi tempat bertanya dan pulang tempat berita.Kemudian sebagai orang tua dan sesepuh dalam nagori dan sebagai pengemban amanat dan permasalahan ?permasalahan anak ? cucu kemenakan.Berkaitan dengan fungsi dan peranan pemangku adat diatas,maka pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan para pemangku adat dalam masyarakat adat,sehingga pemangku adat melalui lembaga adat dapat berperan dan menjadi mitra pemerintah terutama pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pemberdayan masyarakat,yang selama ini terutama pada pemerintahan Orde baru ,Keberadaan adat dalam pemerintahan sangat terabaikan ,bahkan sudah digantikan oleh peran negara.Melalui desentralisasi pemerintah pusat menghidupkan nilai-nilai trsdisional asli tersebut dalam bentuk pembentukan desa adat melalui kebijakan Undang-Undang tentang desa.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU Amin, Raja Muhammad; ', Isril; Febrina, Rury
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 15, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Riau

This paper will examine the strategies to empower the Kampung Adat community throughthe development of institutional capacity in The Regency of Siak. The Regency of Siak is one ofthe districts that have established Desa Adat territory. Based on the Siak District RegulationNo.02/2015 specifies eight Kampung Adat located in the district of Siak. Regulation for KampungAdat setting in Siak district has gone through a long process started from; First, the opportuni-ties of formation the Kampung Adat after the issuance of Law No. 6 2014 about the village.Secondly, the formation of team to determine and the establishment of Kampung Adat. Thirdare socializing, inventarization, identification and assessment as well as recommendations fromthe Regent. Fourth is the release of regulation of Kampung Adat in Siak district, Fifth is gettingthe Registration Number from the Provinces and Sixth is getting Kampung Adat RegistrationCode from Ministry of Internal Affair. But there is a hiatus periode on the process of determina-tion of Kampung Adat in Siak district due to several things, such as yet issuance of KampungAdat Code from the Ministry of Internal Affairs, the lack of regulation related provincial levelStructuring the Kampung Adat, and the lack decree as technical guidelines for the process ofreviving traditional village. Siak district government through BPMPD address this hiatus con-ditions with suggestion to the administration of the Kampung Adat and Adat leaders in particu-lar to immediately arranged a draft form of village institutions or Adat regulations until provin-cial regulations and codes of Kampung Adat officialy released. This strategy is to accelerate theprogress of forming the institution of Kampung Adat and to avoid longer hiatus on establish-ment.Strategy of community empowerment through the development of institutional capacity bothgovernment institutions, community organizations and traditional institutions have been pre-pared by the Government of Siak, it can be seen from the activities that are directed to thestrengthening of the institutional capacity of government Kampung such as: capacity buildingfor the selected Penghulu, The chairman LPMK and Chairman BAPEKAM for periode 2015-2021, Bimtek government, kasi PMD districts and porters for all Siak Region, as well as coach-ing the village headman, the head of customary, traditional institutions chairman and chiefBAPEKAM for all Siak Region. But then again BPMPD is not yet specifically arrange the activi-ties to directly relate to the Kampung Adat because of the code for Kampung Adat is not yetobtained. At the level of Village Institution has also drawn up a planning document for develop-ment and have incorporated programs related to community development and empowerment,but still using the previous nomenclature which is Village.

KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 Amin, Raja Muhammad; Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan komunikasi politik dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah informasi mengenai penyusunan Prolegda tidak sampai masyarakat sehingga menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau ini. Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian dalam artikel ini maka digunakan teori komunikasi politik dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau baik berupa data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang digunakan dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015 adalah komunikasi kelompok. Pemerintah Provinsi Riau melalui instansi terkait dan DPRD Provinsi Riau (BPPD dan Komisi) menjaring aspirasi kelompok masyarakat dengan menggunakan media rapat kerja, hearing dan pertemuan langsung di lapangan.

FORMULASI KEBIJAKAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG BISA BACA DAN TULIS AL-QURâ€™AN BAGI MURID SEKOLAH YANG BERAGAMA ISLAM) Kesuma Giri, Heru Andika; Amin, Raja Muhammad
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 16, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Riau

This research is based on the problems of school-age irregularities that occur due to thenegative globalization has been followed and affect the life of the community, especially school-aged children in Indragiri Hilir Regency. The regional autonomy system that gives the autonomous regions the authority, authority and obligation to regulate and manage their own governmental affairs and the interests of the community both in terms of regional development and regulation of community life, in this case through the right of DPRD initiative, Commission IV of DPRD in charge of education His sense of responsibility for making regulations and guidelines for better quality management and education.By using qualitative research method, that is by explaining, describing result of research to describe an event and process and certain condition from result of collecting research data by using data collecting technique in the form of literature study to conduct study on literatures related to research title, interview ( Interview) to dig information through question and answer communication to informants or respondents from this research and by conducting documentation of documentation related to this aspect of research which then the data in the analysis by grouping, describing, researching the data to then be described And presented in descriptive form to complete the scientific work of the title of this study.The result of this research, the formulation process of policy formulation about can read Al- Qur?an long enough start from planning of Ranperda, Discussion with Executive and Legislative through 2 (two) speaking level that is high level I and II to then set And classify the mind Sheet of Indragiri Hilir regency in 2012.

Co-Authors ", Bukhori ', Ishak ', Isril Abdali, Putra Adhe Akbar Apiantara Adib Murtadho Aslam ADLIN, ADLIN Agung Wahyu Pratama Agus Alfan, Agus Ahmad Zuhdi Helmi, Ahmad Zuhdi Aini Hafizah Akbar " Akhyar Ferika Alfi Khairi Alpisyahrin, Ryan Anggara Sattya Pratama Anggi Regia Coolyear Syari Anita " Anton Firdaus Arbi Alesandri Ardi Syurya Asep Rezapahlepi Asep Rezapahlepi, Asep Atikah Mayella Aulia, Feby Auradian Marta Azward Hanafiah P Baskoro Wicaksono, Baskoro Benni Olan Hutapea Beriy anggoro Bidara Tania Gumilang Biyanca Duta Pratama Chandra Rizal Cindy Oktaviani Cintami Prima Dinantia, Cintami Prima Dahaban Daus Dahlena Dewi Fitri Darmansyah, Ramlan Delzi Syofiana Dewi Dery Setyadi Desbanita, Irda Desthy Nur Ainun Isnaini Devitasari, Dwi Rafni Dewi Sarpika Dian Maharani Dita Pratiwi Dwi Sudaryanto Ega Kumalasari Elga Febriyandi Fahmilia Putri Endi " Eprizal " Ermita Rahayu Febrianza, Maliki Dhuha Febry Arif Fadillah Ferren Chika Yolanda Fika Sesita Firmansyah " Galih Ghozali Yusuf Gusmaksum ", Gusmaksum Hadi Fuadi Haris, Ikhsan Haryo Pratopo Helmi Hardiansyah Hendika Elfani Azlan Herwansyah Putra Ibnu Faldi, Ibnu Ibnu Sectio Riveldi Irawan, Andre Irwandi, Ahmad Iskandarsyah " Izmatul Husna Khutami Januardi Adlin Je. Raufur Rahim al-Qadr Jefri Ermon Jeprinaldi " Julian Arwansyah JUMAIDI HUSIN IRKAMI Kartika Kusuma Astuti Kesuma Giri, Heru Andika Lestari, Titin Liga Rahayu lisa nurmaya M. Nowaldi Rama Mahendra " Maiwa, Ildha N. Marselon " Mela Rizkiana Mohd. Arif Rahman MS, Zulfa Harirah. Muhamad ilham Muhammad Agus Muljanto Muhammad Damsir Saputra Muhammad Miftah Fauzan Muhammad Rendy Dorona Mukhridal " Nasution, Muazzoful Khalili Nicko Saputra Novri Yenti Nurhazizah " Oki Jumianto Oky Aditya Pranata Orben Mahendra Peldi, Adri Pera Pernanda Popy Gusti Rahayu Prabowo, Nuryawan Eko Putri Lika Koertriana Raca Zailani Rahma Yunita, Rahma Rahmad Mulyadi Rahman, Purwanda Raja Eric Rivilino Rangga Pati Liandra Ratna Sari Dewi Refli Erlianto, Refli Renaldi " Rendi Riandika Restu Firnanda, Restu Rianto " Ricardo Saputra Rickhy ", Rickhy Rina Mariana Rio Halomoan Rio Pinondang Hasibuan Romando " Rury Febrina Rusmandani " Septia, Rindiyani Sesih Sugesti Silvani " Sofyan Hadi Solehan " Suganda, Haryo Sugandi " Suhamdani " Sulistia, Rhara Supriadi S Syukri, Mohd. Toya Muthia Septinabilla Tri Ananda Putri, Tri Ananda Tri Wahyuni Uci Purnama Sari Ulfa, Rafida Violina Rindi Triastuti Wan Asrida Wan Fadli Wan Khairina Malinda Wati, Rini Ariau Wibowo, Andrian Adi Yengtri Okman Yofi Yoanda Yuliantika, Rani

Title

Found 158 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 158 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 158 Documents
Search